Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Minollah, Minollah
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Kaharudin, Kaharudin; Galang Asmara, HM; Minollah, Minollah; Jayadi, Haeruman
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0075.137-149

Abstract

The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and to know the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Head of the Indonesian National Police, so as to prevent conflicts between the president and parliament in the appointment and dismissal of the police chief. The research method used is normative law research method with the statute approach and the conceptual approach. Through statute approach, researchers will conduct in-depth study of the article of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and the Act on the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. While the conceptual approach, researchers will study the concepts of the thinking of experts in Constitutional Law related to the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. The results showed that the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Chief of Police is restricted by the requirement for approval of the House of Representatives as a form of checks and balances between state institutions. This is a form of control of the House of Representatives as a representative of all the people of Indonesia who have sovereignty under the Constitution of 1945.
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 Kaharudin, Kaharudin; Galang Asmara, HM; Minollah, Minollah; Jayadi, Haeruman
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0075.137-149

Abstract

The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and to know the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Head of the Indonesian National Police, so as to prevent conflicts between the president and parliament in the appointment and dismissal of the police chief. The research method used is normative law research method with the statute approach and the conceptual approach. Through statute approach, researchers will conduct in-depth study of the article of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and the Act on the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. While the conceptual approach, researchers will study the concepts of the thinking of experts in Constitutional Law related to the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. The results showed that the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Chief of Police is restricted by the requirement for approval of the House of Representatives as a form of checks and balances between state institutions. This is a form of control of the House of Representatives as a representative of all the people of Indonesia who have sovereignty under the Constitution of 1945.
Tinjauan Yuridis Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia Minollah, Minollah; Asmara, Galang
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.68

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum tata negara dan mengkaji serta menganalisis perkembangan pengaturan pengujian terhadap rancangan peraturan daerah provinsi. Untuk itu dilakukan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan rancangan peraturan daerah. Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analiticaland Conseptual Approach) dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap ranperda provinsi pada mulanya merupakan kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian dapat juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pengawasan terhadap ranperda juga dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dari segi substansi ranperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan pembentukannya harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sosialisasi Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Minollah, Minollah; Asmara, Galang; Kaharuddin, Kaharuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.72

Abstract

Tujuan dari Sosialisasi tentang Pembentukan Produk Hukum Desa Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara adalah untuk Memberikan pemahaman kepala desa, anggota BPD dan masyarakat Desa Anyar tentang produk hukum desa dan pembentukannya. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh, kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis pembentukan produk hukum desa dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produk hukum desa dan pembentukannya serta diharapkan sosialisasi tentang hukum dapat dilakukan kembali secara periodik.
Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penentuan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) : (Studi Di Kota Bima) Sariti, Niken; Asma, Galang; Minollah, Minollah
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.191

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang Kewenangan BPKAD, Implementasi dan Akibat Hukum dalam Penentuan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bima. Jenis Penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif Metode pendekatan Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Konsep, dan Sosiologis. Kewenangan BPKAD dalam Penetuan Harga Jual Tanah sebagai dasar penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bima adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima , Penentuan harga jual beli tanah dalam Penetapan BPHTB di Kota Bima, BPKAD Kota Bima terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap SPPT PBB tahun saat pelaporan SSPD BPHTB dengan ketetapan besarnya NJOP PBB yang telah disesuaikan berdasarkan Keputusan Walikota Bima untuk periode setiap tahunnya, Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual beli tanah sebagai dasar penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu Data base dan Sumber Daya Manusia.
Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa Purnomo, Chrisdianto Eko; Amiruddin, Amiruddin; Minollah, Minollah
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.153

Abstract

Norma kegentingan yang memaksa dapat digunakan sebagai dasar penetapan keadaan darurat berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945, yaitu dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan (extraordinary rules), dan bukan untuk melakukan tindakan darurat (extraordinary measures) yang dinamakan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang atau lazimnya disebut Perpu. Unsur penting yang membentuk pengertian keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: (1) unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat);(2), unsur kebutuhan hukum yang mengharuskan (reasonable necessity); dan, (3), unsur keterbatasan waktu (limited time). Ketentuan Pasal 22 UUD 1945 lebih menekankan aspek-aspek kegentingan yang memaksa, yaitu unsur reasonable necessity dan limited time serta tidak menekankan sifat ancaman bahaya (dangerous threat).
Implementation of Tax Incentive for Micro, Small, and Medium Enterprises at Special Economic Zone in Indonesia Kaharuddin, Kaharuddin; Minollah, Minollah; Cahyowati, RR.; Nurbani, Erlies Septiana
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 2 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i2.11056

Abstract

Implementing tax incentives for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMis) is an important strategy in supporting economic growth, especially in developing regions. The study focuses on the application of tax incentives in the Mandalika Special Economic Area, Central Lombok Regency as a one of represtative of special economic zone ini Indonesia, designed to strengthen the local MSMEs sector. The study aims to assess the effectiveness of tax incentives given to MSMEs to support business development and improved economic well-being in the region. Interviews with stakeholders, such as MSMEs entrepreneurs, government officials, and taxpayers, form the basis of the methodology. In addition, the study also examines secondary data from financial reports and relevant economic statistics. The research findings show that the implementation of tax incentives in the Mandalika Special Economic Zone has had a positive impact on MSMEs growth, increased capital accessibility, and expanded local enterprises' market share. However, it is needed to address some challenges in understanding incentive policies and administrative procedures. To maximize benefits for MSMEs, the study recommends increased socialization and training on tax incentives, as well as simplification of administrative processes. Thus, it is expected that tax incentives can be more effective in boosting economic growth in the Mandalika Special Economic Zone and contribute significantly to regional economic development.
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Timur Minollah, Minollah; Asmara, Galang; Kaharudin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.179

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya, serta untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu dilakukan penelitian empiric dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis serta hasilnya dianalisis dengan teori penegakan hukum. Dan dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pemungutan pajak daerah adalah melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pengawasan, melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dengan dinas instansi terkait, meningkatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam melakukan pemungutan Daerah serta melakukan penyempurnaan sistim dan prosedur pelayanan pemungutan pajak daerah yang efektif dan efisien. Pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan kepatuhan wajib pajak sementara hanya bisa dilakukan dengan pemberian teguran sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa, yang dapat dilanjuti dengan penyitaan dan penyanderaan belum bisa dilaksanakan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur belum mempunyai perangkat seperti pemeriksa pajak dan jurusita pajak daerah. Untuk itu saran yang diberikan adalah diperlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk membayar pajak daerah secara tepat waktu. Perlu segera diadakan tim pengawas dan Juru Sita Pajak Daerah sehingga penagihan aktif terhadap pajak daerah segera dapat dilakukan.
Co-Authors Amiruddin Amiruddin Asma, Galang Cahyowati, RR. Chrisdianto Eko Purnomo, Chrisdianto Eko Galang Asmara, Galang Galang Asmara, HM Haeruman Jayadi Kaharuddin Kaharudin Kaharudin Kaharudin Sariti, Niken Sembiring, Rinawati