Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki REZ PUBLICA AGRONISMA Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam (JPKPM) Reflection: Islamic Education Journal
Alwan Alwan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn) Arif Harahap; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.345 KB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Arif Fadhillah Harahap* Liza Erwina** Alwan*** Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.Pada kenyataannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sebab anak sudah sering kali mengalami perlakuan salah dan hak-haknya dilanggar.Bahkan kita sering mendengar bahwa anak menjadi korban utama dalam kejahatan asusila yang berbau seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan, perbuatan cabul dan kekerasan seksual. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana PersetubuhanTerhadap Anak (Studi Putusan No: 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn), dengan mengangkat permasalahanbagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban menurut undang-undang perlindungan anak maupun aturan hukum pidana, serta bagaimana suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban bisa terjadi beserta hal apa saja yang mendasari terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban. Penulis juga akan membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban, Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian kepustakaan atau data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan UU.No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dalam putusan nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn  adalah sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (2) UU. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
ANALISIS KINERJA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA (Studi di Kepolisian Sektor Marbau) MUHAMMAD EGIPRAYOGA; Edi Warman; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.522 KB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Egiprayoga Dalimunthe* Ediwarman** Alwan*** Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dan Narkotika adalah termasuk obat-obatan serta zat adiktif terlarang yang tidak sembarang untuk mengkonsumsinya dengan tanpa izin serta dapat dikenakan hukuman pidana jika melanggar undang-undang yang mengaturnya  oleh karena itu, dengan banyaknya kasus kejahatan tindak pidana narkotika di semua wilayah di indonesia yang ada di perkotaaan maupun di perdesaan yang dapat merusak generasi muda serta meresahkan masyarakat di mana pun. Dengan adanya lembaga kepolisian yang bertugas untuk memberantas kejahatan tindak pidana narkotika kita dapat bekerja sama sebagai masyarakat demi proses pemberantasan kejahatan narkotika tersebut. Permasalahan yang di bahas adalah mengenai pengaturan hukum dalam pemberantasan  tindak pidana narkotika, faktor- faktor penyebab  tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan marbau kabupaten labuhan batu utara,  dan Upaya pemberantasan  tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini adalah Penelitian hukum yang bersifat Yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang terhadap Pemberantasan tindak pidana narkotika. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian berupa data sekunder yang berisi bahan hukum primer  dan  bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara utuh dan menyeluruh (Komperehensif). Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan fungsinya undang – undang no 2 Tahun 2002 dengan undang-undang No 35 Tahun 2009 di dalam memberantas tindak pidana narkotika. Kepolisian Sektor marbau telah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana serta mengatasi hambatan yang ada di pihak kepolisian sesuai undang-undang yang mengatur kewenangan kepolisian. penelitian ini menjelaskan bahwa Kepolisian telah melakukan 4 Upaya preemtif, preventif, represif dan reformatif demi menunjang kinerja kepolisian dan mengetahui faktor penyebab tindak pidana narkotuka di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini menyimpulkan angka kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam jangka 5 tahun dari 2011-2016 dikatakana meningkat.   [1] [1] *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn) DWI Rizky; Nurmala Waty; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.383 KB)

Abstract

ABSTRAK Dwi Rizky Saputra* Nurmalawaty** Alwan **   Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (selanjutya disebut KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berlaku di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk adalah faktor ekonomi dan faktor makin canggihnya teknologi dalam meniru Kartu Tanda Penduduk asli. Cara yang pada umumnya digunakan pelaku pemalsu dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran dan dokumen lainnya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu tersangka memakai program photoshop dan corel draw untuk membuat gambar, yang menyerupai gambar di dokumen aslinya dan gambar tadi dicetak dengan memakai bahan, seperti bahan kertas dokumen aslinya dengan menggunakan scanner, jadi stempel maupun tanda tangan para pejabat terkait cukup di-scanning. Penerapan sanksi pidana teerhadap  pemalsuan Kartu Tanda Penduduk dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan  karena telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melalukan perbuatan pemalsuan surat berupa KTP.. Vonis ini tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara.  
KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor .1923/Pid.Sus/2014/PN-Lbp) Romeo Manurung; Edi Yunara; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.439 KB)

Abstract

ABSTRAK Romeo Manurung[1] Dr. Edy Yunara, S.H.,M.Hum[2] Alwan,  S.H., M, Hum[3] Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 pasal 112 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa kewenangan dalam melakukan penyidikan diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukaisecara khusus untuk menyidik baik tindak pidana penyelundupan maupun pelanggaran kepabeanan. Pemberian kewenangan dalam undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 6. Kemudian kewenangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sehingga dengan ini kedudukan PPNS Bea dan Cukai berada pada lini terdepan untuk menangkap serta menindak setiap tindak pidana kepabeanan yang terjadi.Munculnya PPNS sebagai institusi di luar POLRI untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran PPNS Bea dan Cukai dalam proses penyidikan pada tindak pidana kepabeanan pada tindak penyelundupan narkotika, sangat penting untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan tentunya lebih tepat dalam merumuskan pasal yang dikenakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa yang memegang kendali atas proses penyidikan terhadap tindak pidana adalah POLRI, oleh karena itu dalam melakukan penyidikanBea dan Cukai perlu berkoordinasi dengan penyidik utama yaitu POLRI. Pasal 7 KUHAP menegaskan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya tetap di bawah pengawasan dan pemberian petunjuk dari POLRI. Pejabat bea dan cukai berwenang memonitoring dan menghentikan pembongkaran. periksa fisik terhadap barang, surat, bangunan dan badan, melakukan penegahan, melakukan penyegelan, surat perintah, laporan, surat bukti penindakan dan berita acara serta pemeriksaan badan, ketentuan pidana, penyidikan, intelijen. Barang bukti lain selain sampel narkotika yakni semua yang barang bawaan yang dimiliki oleh pelaku seperti kartu identitas penumpang, uang, handphone dan segala barang pelaku akan disita oleh PPNS Bea Cukai untuk dilakukan proses penyidikan dan pencarian informasi terhadap pengembangan kasus terkait penyelundupan narkotika melalui penumpang yang selanjutnya juga akan dibuatkan BAP terkait pelaku tersebut serta dilakukan pelimpahan perkara ke kepolisian Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan sesuai ketentuan KUHAP yang apabila telah selesai disampaikan ke Penuntut Umum melalui penyidik POLRI untuk diteruskan ke proses selanjutnya yakni persidangan pengadilan. [1] Penulis skripsi [2] Dosen Pembimbing I [3] Dosen Pembimbing II
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT (StudiPutusanNomor: 101/Pid.b/2014/PN Rap) RINI MEYLANI MEYLANI; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.273 KB)

Abstract

ABSTRAK *)Rini Meylani Nasution **)Liza Erwina ***)Alwan   Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan perdagangan perempuan dan anak bahkan dijadikan sebagian dari kebijakan politik perburuhan cheap Labour yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi. Olehkarenaitusangatmenarikuntukmembahastentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap)”.DalampenulisanskripsiinidibahaspermasalahanpertamadenganPengaturanTindakPidanaPerdagangan Orang menurutUndang-UndangRepublikIndonesia  Nomor 21 Tahun 2007, keduaPerlindunganHukumTerhadapAnak Korban Perdagangan Orang. AnalisisYuridisPutusanNomor 101/Pid.B/2014/PN Rap. Jenispenelitiandalamskripsiiniadalahyuridisnormatif yang bersifatdesktriptif. Denganmenggunakan data sekunder, yang berkaitandenganPerdaganganperempuandanAnaksertaputusanNomor 101/Pid.B/2014/PN Rap yang terkait.Metodepengumpul data yang digunakandalampenulisanskripsiiniadalahmelaluistudidokumendanmetodestudipustaka (library research). Analisis data menggunakanmetodekualitatif yang menghasilkan data deskriptifanalitis. HasilPenelitiandalamSkripsiinimenunjukkanDalamPutusan No 101/Pid.B/2014/PN Rap, disimpulkanbawhaPutusan Hakim atauputusanpengadilanmerupakanaspekpentingdandiperlukanuntukmenyelesaikanperkarapidana.Putusan Hakim bergunabagiterdakwauntukmendapatkankepastianhukumtentangstatusnya, Hakikatdaripertimbanganyuridismerupakanpembuktianunsur-unsurdarisuatutindakpidanaperbuatanterdakwatersebuttelahmemenuhidansesuaidengantindakpidana yang didakwaanolehpenuntutumum. *)MahasiswaDepartemenHukumPidanaFakultas Hukum USU. **)Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. ***) Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) Muhammad Syarif; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.486 KB)

Abstract

ABSTRAK Liza Erwina, S.H., M.Hum*)[1] Alwan, SH., M.Hum**)[2] Muhammad Syarif***)[3] Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil dan penerapan hukum pidana terhadap pihak yang menguasai dan menggunakan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn). Jenis penelitianyang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metodepengumpulandatayang digunakandalam penelitianiniadalah penelitian  kepustakaan(libraryresearch).Keseluruhandataataubahanyang diperolehdianalisissecarakualtitatif. Pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, yaitu, Undang-Undang Nomor8tahun1948tentangpendaftarandanpemberian izinpemakaiansenjataapi,dalamPasal9. Peraturan PemerintahPengganti  Undang-Undang No. 20  tahun1960 tentangKewenangan PerijinanyangDiberikanMenurutPerundang-UndanganSenjataApi. Peraturan  Kapolri  Nomor  8  tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan PengendalianSenjataApiUntukKepentinganOlahraga. Pihak yang berwenang dalam mengawasi izin penggunaan senjata api yang dipergunakan masyarakat sipil. Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) yakni berupa sanksi yang diancam ke pelaku diatur dalam pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat no.15 tahun 1951, terdakwaAsnulHendrytersebutolehkarenaitu dengan pidanapenjaraselama1(satu) bulan. *)Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **)Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU ***)Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU
PERAN DAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PID ANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) Andreas Malau; Syafruddin Kalo; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.682 KB)

Abstract

ABSTRAK PERAN DAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PID ANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) Andreas Malau*) SyafruddinKalo**) Alwan***) Polrestabes Medan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika tidak mengenal kata lelah. Buktinya Polrestabes Medan melalui penyidik satuan narkoba semakin gencar mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.Teknik pembelian terselubung tidak mudah dilakukan oleh penyidik,  dimana penyidik berpura-pura sebagai pembeli, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta profesionalisme penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran dan metode pembelian terselubung (Undercover Buy) Oleh Pihak Sat Narkoba Polrestabes Medan.  Keberhasilan metode pembelian terselubung (Undercover Buy)dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Kendala-kendala di lapangan terkait pelaksanaan metode pembelian terselubung (Undercover Buy). Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif.Alat Pengumpul data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara kepada Bripka Aidil Hadi, anggota Sat NarkobaPolrestabes Medan. Peran dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) oleh pihak Sat Narkoba Polrestabes Medan, yaitu dimana seorang informan atau anggota polisi atau anggota polisi dibawah selubung bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika.Keberhasilan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, Pembelian terselubung (undercoverbuy) ini harus lah dipersiapkan secara matang , karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan yang mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya penegakan hukum. Kendala-Kendala di Lapangan Terkait Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Kendala internal, antara lain: Jumlah personil, kurangnya  jumlah peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan metode pembelian Terselubung (Undercover Buy), dan kendala eksternal, antara lain :dalam mendapatkan informan/spionase,  menentukan lokasi pembelian terselubung, dan penyidik mendapat teror, serta jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau. Kata Kunci : Peran, Metode Undercover Buy Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika *) Mahasiswa FH. USU **) Dosen FH USU ***) Dosen FH USU
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK PABRIK ROKOK ILLEGAL (Studi Putusan No 348/Pid.sus/2013/PN.Bgl) Muhammad Munir Munthe; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.138 KB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Munir Munthe* Alwan. S.H., M.Hum**   Perkembangan di bidang industri dan perdagangan di Indonesia begitu pesat, terutama industri rokok baik legal maupun illegal, sehingga menuntut pemerintah untuk lebih melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik rokok yang ada di Indonesia, sehingga dapat memberantas pabrik rokok illegal. Dan memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha.Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi perkembangan didalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik. Upaya penanggulangan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pemilik pabrik rokok yang bersifat illegal.Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengkaji perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Saat ini, Undang-Undang Cukai hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai, yaitu  hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol. Berdasarkan Undang-Undang Cukai saat ini, cukai dapat dikenakan terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan demi keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menganalisis mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.Hal yang digambarkan adalah berupa suatu peraturan hukum dan teori-teori yang ada. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik pabrik rokok illegal. Kasus Putusan No. 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl, yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 50, Pasal 55 huruf c, Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Terdakwa Muhammad Rofiq Bin Mukin, memiliki sebuah pabrik rokok di daerah Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur. Terdakwa telah mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.   *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS POLRES TOBASA) Lino Sibarani; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.206 KB)

Abstract

ABSTRAK   *) Lino F Sibarani **) Liza Erwina, S.H.,M.Hum ***) Alwan, S.H.,M.Hum   Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor. Penadahan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang perlu dicegah dan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, Polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana kebijakan dan peran Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan, dan hambatan yang dihadapi Polisi dalam penanggulangan tindak pidana penadahan. Metode dalam penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian di lapangan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor wilayah Tobasa. Sumber data yaitu data primer, data sekunder, data tersier. Metode pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan itu dapat dilakukan melalui upaya penal (sarana hukum pidana) maupun upaya non-penal (sarana di luar hukum pidana). Adapun hambatan yang dihadapi Polres Tobasa dalam penanggulangan tindak pidana penadahn itu terdapat pada substansi hukum, stuktur hukum, dan pada budaya hukum.   *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II
EFFECT OF LIQUID ORGANIC FERTILIZER OF RABBIT URINE ON THE GROWTH AND YIELD OF TWO SPINACH VARIETIES (Amaranthus sp.) alwan alwan
AGRONISMA Vol 10, No 1
Publisher : AGRONISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1155.024 KB)

Abstract

Spinach (Amaranthus sp) is a vegetable plant that is favored by all levels of society in Indonesia. Spinach provides health benefits such as a cold feeling in the stomach, facilitates digestion, and contains many nutrients, including protein, minerals, calcium, iron, vitamins A and C. In addition, spinach also contains many mineral salts including calcium, phosphorus , iron to promote growth and maintain health. The research was carried out for ± 2 months, starting from May to July 2020. The research was conducted on the land of the Bumi Asri Sengkaling residential farmer, Mulyoagung village, Dau sub-district, Malang district. With an altitude of 633 meters above sea level. This study was conducted using a factorial randomized block design, the first factor: rabbit urine LOF concentration consisting of 4 levels, namely: U0 = without rabbit urine LOF, U1 = 50 ml/L rabbit urine LOF, U2 = 100 ml/L rabbit urine LOF, U3 = 150 ml/L LOF rabbit urine. The second factor is the variety of spinach seeds used, consisting of 2 levels, namely: V1 = Green spinach varieties, V2 = Red spinach varieties. From the two factors obtained 8 combinations of each treatment was repeated 3 times using 10 samples for each treatment. The results showed that there was an interaction between the concentration of rabbit urine and two varieties of spinach on plant height at 15 DAP, stem diameter at 11 and 15 DAP and number of leaves at 27 DAP. The green spinach variety gave the best growth response at a urine concentration of 50 ml/L on the plant height variable and a concentration of 150 ml/L on the stem diameter variable, while red spinach without urine showed the best growth on the variable number of leaves and a concentration of 150 ml/L on the variable. total root length. The best growth of spinach plants was at a concentration of LOF rabbit urine 50 ml/L for plant height, 100 mL/L in stem diameter. The growth of green spinach variety was better than red spinach in terms of plant height, number of leaves, meanwhile the fresh weight of red spinach variety was higher at 25.71 t/ha than green spinach 20.51 t/ha.
Co-Authors Abdullah Abdullah Abdurrahman Harit's Ketaren Aldar Valeri Alvi Syahrin Andreas Malau Angelus Andi Lase Anis Sholihah Arif Harahap Ariq Ablisar Bastanta Tarigan Cirkam Cirkam DWI RIZKY Edi Warman Edi Yunara Edy Yunara Elok Faiqoh El Chaziem Elwan, La Ode Muhammad Fachry Abda El Rahman Ficky Adi Kurniawan HENDRIAWAN HENDRIAWAN Hotmarta Adelia Saragih Ilsa Iman Nulloh Istirochah Pujiwati Iswanda Abdul Illah Laksono Trisnantoro Lino Sibarani Liza erwina Madiasa Ablisar Maya Etrisna Mendrofa Mhd Nuh MILYADRI GAGAH MUHAMMAD EGIPRAYOGA Muhammad Husni Mubarok As Muhammad Munir Munthe Muhammad Syarif Mustafa, La Ode Mustain Mustain Nakhma’ussolikhah Nakhma’ussolikhah Nur Asiyah Nurmala Waty Rafika Hasibuan Raphita Sibuea RINI MEYLANI MEYLANI Rizki Prananda Romeo Manurung Rumia RAC Lumbanraja Sanofta D.J Gunting Susi N Tampubolon Syafruddin Hsb Syafruddin Kalo Syah kinara Ummul Bariroh Wika Tridiningtias