Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Kejelasan Hukum Jual Beli Kratom di Pontianak Perspektif Bisnis Islam Saragih, Eka Junila; Khairunnisa, Dina
Ijtihad Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v17i2.9637

Abstract

**English**This study examines how legal clarity regarding the sale and purchase of kratom leaves that occurs in the city of Pontianak. Basically, National Narcotics Agency  (BNN)  has stated that kratom is a type of narcotic. But people are still selling it because there is no regulation or legal clarity regarding kratom’s sale and purchase. This research used normative juridical methods with qualitative approach methods. Normative juridical research methods use secondary data that can be in the form of books, journals, and laws. Islam prohibits the use of narcotics as it is associated with liquor or alcoholic beverages (khumūr). The banning of khumūr because it has a bad impact that can make a person lose their mind, as well as abuse narcotics. Kratom itself has an unfavorable impact on health. For this reason, the government must immediately issue a law banning the sale and consumption of kratom leaves. As well as being able to provide solutions to the community so that their livelihoods no longer race on kratom sales. **Indonesia**Penelitian ini mengkaji bagaimana kejelasan hukum mengenai jual beli daun kratom yang terjadi di kota Pontianak. Pada dasarnya Badan Narkotika Nasiona (BNN) telah mengeluarkan pernyataan bahwa kratom ini termasuk jenis narkotika. Tetapi masyarakat masih menjualnya karena belum ada regulasi atau kejelasan hukum mengenai jual beli kratom ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang di dapat berupa: buku dan jurnal, undang-undang. Islam mengharamkan penggunaan narkotika sebagaimana diqiyaskan dengan minuman-minuman keras atau beralkohol (khumūr). Pelarangan khamr dikarenakan memiliki dampak yang tidak baik yang dapat membuat seseorang kehilangan akal, Begitu juga dengan penyalahgunaan narkotika. Kratom sendiri memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Untuk itu pemerintah harus segera mengeluarkan undang-undang tentang pelarangan penjualan dan konsumsi daun kratom. Serta dapat memberikan solusi kepada masyarakata agar mata pencaharian mereka tidak lagi berpacu pada penjualan kratom. Sesuatu yang mengandung khamr itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu penjualan daun kratom ini tidak boleh dilakukan. Meskipun kadar memabukkannya sedikit.
Pengaruh Inovasi Produk dan Labelisasi Halal Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Japanese Pancake di Kota Pontianak Intan, Intan; Yulia, Yulia; Saragih, Eka Junila
Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jkubs.v2i1.1522

Abstract

The aims of this study were (1) to analyze the effect of productinnovation on customer loyalty at Japanese Pancakes in Pontianak City. (2) To analyze the effect of halal labeling oncustomer loyalty to Japanese Pancakes in Pontianak City. (3) To analyze the effect of product innovation and halal labelingon customer loyalty to Japanese Pancakes in Pontianak City. This research approach is a quantitative research and the typeof research is an associative type with a sample of 100 respondents or customers in Japanese Pancake Pontianak City. The results of this study note that product innovation has a positive and significant effect on customer loyalty, halal labeling has a positive and significant effect on customerloyalty, then product innovation and halal labelingsimultaneously or simultaneously have an effect on customerloyalty.
PRESERVASI MODERASI BERAGAMA: STUDI LIVING QUR'AN MASYARAKAT KABUPATEN KETAPANG abdurrahman, abdurrahman; Gemely, Delfina; Saragih, Eka Junila; khairunnisa, Dina
Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies Vol 3 No 1 (2024): June
Publisher : Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/mustafid.v3i1.900

Abstract

Preservasi moderasi beragama mengacu pada segala hal yang mendasari terjadi dan terjaganya kehidupan yang moderat baik kepada sesama pemeluk agama Islam maupun kepada pemeluk agama lain, tulisan ini menjelasakan secara deskriptif berkaitan dengan fenomena keberagaman yang terjadi pada masyarakat kab. Ketapang yang ditinjau dari sudut pandang living qur’an melalui observasi dan wawancara yang mendalam kepada berbagai tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintah atau yang berafiliasi seperti, kemenag, MUI, FKUB, dan para penyuluh. Moderasi beragama tetap terjaga sampai pada saat ini karena dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internalnya adalah adanya sikap dan pemikiran masyarakat ketapang pada umumnya memegang teguh beberapa prinsip seperti Tawassuṭ, Tasāmuh, Tawāzun, I’tidāl , Musāwah, Syūra, Iṣlah, Aulawiyāt, Taṭawwur wa Ibtikār, sedangkan faktor eksternalnya karena adanya peran langsung dari pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Digital Literacy Mentoring and Training Through Online Marketing for MSMEs Widiati, Ari; Saragih, Eka Junila
Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): May 2025
Publisher : Asosiasi Dosen Pengembang Masyarajat (ADPEMAS) Forum Komunikasi Dosen Peneliti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/engagement.v9i1.1971

Abstract

This community service program aims to improve digital literacy of MSMEs through mentoring and online marketing training. The Community-Based Research (CBR) approach is applied by involving students as facilitators to support knowledge transfer and implementation of digital literacy at the community level. The training includes the use of social media, e-commerce, and fintech as marketing tools. The results of the activity show that 70% of MSMEs have started to utilize digital platforms for promotion, with an increase in interaction on social media up to five times. However, there are challenges faced by MSMEs in implementing digital literacy including limited infrastructure, access to technology, and low understanding of data-based marketing strategies. Some MSMEs also experience obstacles in maintaining consistent promotions and adapting to technological changes. Therefore, ongoing assistance and synergy between academics, business actors, and the government are needed to ensure sustainable impact. This program proves that effective digital literacy can increase the capacity of MSMEs and students in the digital ecosystem, as well as encourage technology-based economic growth.
DISTORTION OF PUBLIC PERCEPTION OF THE PROHIBITION OF ALCOHOL AND ADULTERY: Distorsi Persepsi Masyarakat terhadap Pelarangan Khamar dan Zina Ar, Abdurrahman; Saragih, Eka Junila; Majid, Nurchaliq
BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN Vol. 15 No. 1: ( Juni 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/bidayah.v15i1.2199

Abstract

Perkara khamar dan zina di dalam al-qur’an telah dilarang secara jelas namun diungkap secara unik, bahkan keduanya dikategorikan sebagai dosa besar. namun terjadi distorsi persepsi pada masyarakat seakan-akan meminum khamar sesuatu yang biasa, berbeda dengan perbuatan zina yang sangat memalukan, kemudian seakan-akan hanya dosa kecil bagi peminum khamar sedangkan melakukan zina adalah dosa besar dan dimurkai Allah, padahal keduanya merupakan dosa besar. Penelitian ini adalah literatur review yang diungkap dengan kualitatif deskriptif, maka data primernya yaitu tulisan yang khusus membahas tentang kedua pelarangan tersebut. Hasilnya pelarangan khamar di dalam al-Qur’an secara unik dapat di jumpai pada empat ayat secara berangsur Kemudian pelarangan zina pada QS. Al-Isra/17:32. Keduanya telah dilarang namun seakan-akan perkara khamar disepelekan dibandingkan perkara zina, alasan distorsi persepsi tersebut ada empat hal yaitu pemahaman yang rendah, iman yang lemah, Budaya dan kebiasaan di tengah masyarakat dan dampak yang timbulkan terlihat perkara khamar mudaratnya kecil dan sesaat saja.
Optimalisasi Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Industri Halal Melalui Seminar Kewirausahaan Bagi Masyarakat Desa Kalimas Kabupaten Kubu Raya Kalbarini, Rahmah Yulisa; Zulinda, Nia; Ariza, Anggatia; Nurjannah, Syamratun; Atikha, Suci; Bilhaq, M. Agus Muhtadi; Saragih, Eka Junila; Helvira, Reni; Elisa, Ema; Gunawan, M. Wawan; Ulum, Bahrul; Jayanti, Fitri; Khairunnisa, Dina; Novita
PASAI : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): December
Publisher : Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh(YPMMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58477/pasai.v2i2.137

Abstract

Local economic potential must be explored and developed in order to improve the local economy. The involvement of various stakeholders is necessary to accelerate regional economic development. One of significant contribution by the FEBI IAIN Pontianak academician society is the community service activities that held in Kalimas Village. This community service consist of entrepreneurship seminary and FGD which aims to explore local potential based on the halal industry as well as assistance with Halal Products and Halal Product Certification. In this activity, information was obtained regarding potential in the tourism sector and processing of natural wealth. If this potential can be managed, it can support the export value of the halal industry, the potential for halal tourism, and strengthen the role of the sharia financial sector in achieving financial inclusion.
Digital Zakat in Economic Empowerment and the Achievement of Sustainable Development Goals: An Islamic Economic Law Perspective Saragih, Eka Junila; Hidayat, Samsul; Zulinda, Nia; Ismail, Moh
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 10, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v10i2.3577

Abstract

This study examines the role of digital zakat in promoting economic empowerment and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through the lens of Islamic economic law. Adopting a normative legal approach and qualitative methodology, the research draws upon academic literature, national legal frameworks, and institutional practices of zakat management in Indonesia. The findings demonstrate that the digitalization of zakat via e-wallets, mobile banking, and online platforms significantly enhances the efficiency, transparency, and outreach of zakat collection and distribution. This transformation enables muzakki to fulfill their religious obligations in a timely, secure, and accessible manner. Furthermore, it facilitates faster disbursement of zakat funds into empowerment-driven social and economic programs aimed at poverty alleviation and sustainable community development. Despite these benefits, challenges persist. Key obstacles include limited digital literacy among both muzakki and mustahik, inadequate technological infrastructure in rural and remote areas, and the absence of specific regulatory guidelines governing digital zakat transactions. From a normative standpoint, it is essential that digital zakat practices adhere to the principles of maqashid shariah, justice (‘adl), trustworthiness (amanah), and accountability (mas’uliyyah), to ensure compliance with Islamic legal and ethical standards. In conclusion, digital zakat, when governed by sharia-compliant frameworks, serves as a powerful instrument of Islamic social finance. It can significantly contribute to inclusive economic growth, enhance access to education, and reduce inequality. Strengthening regulations, improving digital capacity, and fostering institutional collaboration are vital to unlocking its full potential.