Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Peranan Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melakui Badan Usaha Milik Desa di Desa Pussui Barat Kecamatan Liyo Kabupaten Polewali Mandar Sri Irmayanti Asyhari; hajara Hajara; Suardi Kaco; Muh. Nuzur
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.095 KB) | DOI: 10.35329/jp.v2i2.1069

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa pussui barat kecamatan luyo kabupaten polewali mandar. Untuk mengetahui data yang valid peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu diperoleh dengan cara mewawancarai langsung responden bukan dalam bentuk dokumen. Dari hasil data ini, yaitu: 1). Bahwa peran desa dengan memberdayakan melalui badan usaha milik desa memberikan bantuan modal dalam bentuk simpan pinjam, dan mengajak masyarakat dengan membuang sampah pada tempatnya, terus dapat membantu masyarakat dalam beternak yang baik dan melakukan pelatihan. 2). Faktor pendukung adan pengjambat dalam menjalani bumdesa, faktor pendukungnya yaitu Bumdesa menjadi bantuan dana desa yang salah satunya yang langsung memberikan dana pinjaman kepada masyarakat guna untuk meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian usaha masyarakat agar terus maju dalam memanfaatkan permodalan yang telah digerak oleh Bumdesa. Dan faktor penghambatnya dikarenakan kurangnya bantuan dana dari pemerintah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi desa.
Gus Dur's Thought about Accommodation of Islamic Law and Culture Suardi Kaco H; Busrah Busrah
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.4995

Abstract

This paper is a study of Gus Dur's thoughts on the accommodation of Islamic law and culture. The research method used is the library research method by analyzing the data qualitatively. In this study it was found that Gus Dur is a contemporary Islamic law thinker whose Islamic legal thought is accommodating to culture. In his thinking, Gus Dur used ushul fiqh, qaidah fiqh, and maqashid syariah in responding to personal problems that occurred in Indonesia. One of the cases that Gus Dur responded to within the cultural framework was zakat law, Islamic marriage law, and islamic inheritance law. In these cases, in Gus Dur's view, the law may be applied with cultural instruments, in this case is customs (adat).Tulisan ini meneliti pemikiran Gus Dur tentang akomodasi hukum Islam dan kebudayaan. Metodo penelitian yang digunakan, yakni metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis data secara kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Gus Dur adalah pemikir hukum Islam kontemporer yang pemikiran hukum Islamnya akomodatif terhadap kebudayaan. Gus Dur dalam pemikirannya banyak menggunakan ushul fiqh, qaidah fiqh, dan maqashid Syariah dalam merespon persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang direspon oleh Gus Dur dalam kerangka kebudayaan adalah zakat, perkawinan, dan kewarisan. Kasus-kasus ini, dalam pandangan Gus Dur, hukumnya boleh diaplikasikan dengan perangkat kebudayaan, dalam hal ini adalah adat.  
IMPLEMENTASI BANTUAN UMKM TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDY KASUS DESA BAKKA-BAKKA KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR Suardi Kaco; M. Ariyansah Fatkhurohman; Saifuddin Saifuddin
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 7, No 1 (2022): J-Alif, Volume 7, Nomor 1, Mei 2022
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jalif.v7i1.2896

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Di masa pandemi Covid19, bagaimana mekanisme pengelolaan bantuan kepada usaha kecil, menengah dan mikro di Desa Bakkabakka, Kecamatan Wonomulyo?. 2). Selama masa pandemi Covid19, bagaimana Desa Bakkabakka di Kabupaten Wonomulyo melaksanakan pendampingan ( implementasi ) kepada usaha kecil, menengah dan mikro untuk meningkatkan perekonomian masyarakat?Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena data yang akan disajikan dalam proposal ini bersifat lisan, bukan numerik. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan karena dilakukan oleh desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data faktual dan menggambarkannya secara menyeluruh serta melakukan penelitian berdasarkan masalah yang akan dipecahkan. Mengenai pertimbangan peneliti yang menggunakan metode kualitatif, yaitu pertama peneliti memperkenalkan secara langsung sifat hubungan antara peneliti yang juga diteliti agar lebih efektif dan efisien. Kedua, data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi mendalam, wawancara, dan analisis dokumen dan fakta, kemudian dapat ditarik kesimpulan darinya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan pendampingan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di Desa Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme pendampingan UMKM masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Karena kami masih menemukan beberapa masalah dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, misalnya masih ada penerima yang tidak memiliki bisnis, dan instansi terkait tampaknya saling melalaikan tanggung jawab. Meski ada yang sesuai dan tepat sasaran, namun tetap saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan dana bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. 2). observasi peneliti kemudian memetakan jenis penerima dan sebaran data ke tiga bagian, yakni peserta usaha kecil, menengah, dan mikro yang menerima bantuan selama pandemi dan digunakan untuk mendanai usahanya. Covid19, peserta usaha kecil, menengah dan mikro menyisihkan dana bantuan untuk kebutuhan sehari-hari di luar ketentuan. Keputusan dan harapan pemerintah, dan mereka yang tidak memiliki usaha dan membelanjakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat hal tersebut tentunya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa pendampingan UKM di masa pandemi masih belum efektif dan efisien dalam meningkatkan perekonomian masyarakat atau mengembangkan usaha UKM di masyarakat selama masa pandemi. Hal ini dikarenakan pemerintah belum melakukan pengawasan atau pembinaan terhadap penyaluran dana bantuan untuk usaha kecil, menengah dan mikro, apalagi dana bantuan yang jumlahnya relatif kecil untuk meningkatkan dana perusahaan, diperkirakan akan meningkat secara signifikan, apalagi peningkatan yang cukup besar. Dengan cara ini modal bisa kembali. Hanya saja terkadang Anda masih melewatkannya dalam pembelian sehari-hari Anda. Namun, meski harapan peningkatan perekonomian jauh dari harapan pemerintah, masyarakat merasakan dampak bantuan tersebut untuk mengurangi bebannya di masa pandemi.Implikasi pada penelitian ini adalah : 1). Pemerintah KEMEN-KUKM dan Dinas Kabupaten,  peneliti berharap pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih ketat lagi terhadap penyeleksian penerima bantuan modal usaha semacam ini, dan menaikkan jumlah bantuan yang disalurkan diserati dengan pengawasan dan pembimbingan kepada pelaku UMKM.. peneliti berharap pemerintah  mampu menekan gerak dari oknum-oknum nakal yang kemudian akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 2). Koperasi Mekar; peneliti mengharap koperasi Mekar lebih selektif lagi dalam mengusulkan nama-nama penerima bantuan yang diambil dari anggotanya, walaupun peneliti berasumsi hal ini dilakukan Mekar untuk mendongkrak semangat para anggotanya untuk melakukan usaha atau sekedar membantu perekonomian para anggotanya, 3)Pihak Desa; peneliti berharap agar kiranya pihak desa lebih memperketat surat izin usaha yang akan dikeluarkan untuk masyarakat, atau surat-surat lainnya yang berkenaan dengan dana bantuan, guna memaksimalkan serta mencapai tujuan bantuan tersebut disalurkan, 4)  Masyarakat, masyarakat disini adalah semua pihak yang telah mendaftarkan namanya sebagai calon penerima atau penerima bantuan UMKM. Penulis berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan tujuan bantuan sehingga calon penerima benar-benar memiliki peluang lebih untuk mengembangkan Usahanya. Selain itu, bagi penerima bantuan dianjurkan untuk menggunakan dana hibah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan peruntukan bantuan.
PRAKTIK PENYEMBELIHAN DAN PENGOLAHAN AYAM DI RUMAH POTONG AYAM KECAMATAN POLEWALI (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL) Suardi Kaco; Nur Fitriana
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 5, No 2 (2020): J-Alif, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.703 KB) | DOI: 10.35329/jalif.v5i2.1845

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui praktik penyembelihan dan pengolahan ayam di rumah potong ayam di kecamatan Polewali serta mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap praktik penyembelihan dan penolahan ayam di kecamatan polewali. Lokasi penelitian ini bertempat di pasar sentral pekkabata kecamatan polewali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyembelihan dan pengelolahan ayam di rumah potong ayam pasar sentral memiliki tahapan yaitu: pengambilan ayam dari kandang, mengambil ayam satu per satu untuk disembelih, membaca “Bismillah” dalam hati dan ayam disembelih dibagian leher, menggunakan pisau yang tajam, tahap pengolahan ayam setelah disembelih yaitu: perendaman ayam di air panas yang tidak mendidih, pencabutan bulu menggunakan mesin bubut pencabut bulu ayam, pengeluaran jeroan atau organ dalam, pencucian ayam, pemotongan daging ayam dan pengemasan daging ayam. Penyembelihan dan pengolahan ayam di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali masih banyak belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Karena semua rumah pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar belum mempunyai sertifikat halal.  
FIQH LOKALITAS: INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL (STUDI PEMIKIRAN HUKUM KONTEKSTUAL ABDURRAHMAN WAHID) Suardi Kaco
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 4, No 1 (2019): J-Alif, Volume 4 , Nomor 1, Mei 2019
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.855 KB) | DOI: 10.35329/jalif.v4i1.536

Abstract

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni jenis penelitian yang menganalisis data secara kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis, historis, dan filsafat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan dan menganalisis sumber primer dan sekunder dalam bentuk buku, majalah, surat kabar dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum Abdurrahman Wahid adalah pemikiran hukum kontekstual yang berlandaskan pada konsep bahwa hukum Islam diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, diantaranya adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Pemikiran hukum Abdurrahman Wahid disebut fiqh lokalitas, yakni fiqh yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal tanpa mengubah hukum itu sendiri. Abdurrahman Wahid merespon banyak kasus-kasus hukum kontekstual di Indonesia diantaranya adalah hukum menegakkan negara Islam, hukum pemimpin perempuan, hukum pemimpin non muslim, relasi hukum Islam dengan hukum positif, integrasi hukum Islam dan hukum adat, dan sebagainya. 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM AL-MUDHARABAH PADA PETERNAKAN KAMBING DI DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN Suardi Kaco
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 3, No 1 (2018): J-Alif Volume 3, Nomor 1, Mei 2018
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (874.254 KB) | DOI: 10.35329/jalif.v3i1.525

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem al-mudharabah antara pemilik modal (shahibul maal) dan  pengelolah ternak (mudharib) dalam tinjauan hukum Islam Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik modal, pengelolah, dan tokoh agama pada masyarakat Desa Lampoko Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem al-mudharabah pada peternakan kambing antara pemilik dan pengelolah peternakan kambing yaitu mereka melakukan akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelolah tampa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan kambing, jika pendapatannya besar maka hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.   
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI PULSA TOKEN LISTRIK (STUDI PADA PLN ULP POLEWALI) Suardi Kaco; Sapri Sapri
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 5, No 1 (2020): J-Alif, Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.354 KB) | DOI: 10.35329/jalif.v5i1.1786

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah konsumen akan mendapatkan kWh yang tidak sama dengan harga nominal uang yang dikeluarkan. Misalnya, konsumen membeli pulsa token listrik senilai Rp. 50.000,00 maka kita hanya akan mendapatkan 33,70 kWh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli pulsa token listrik  di PLN ULP Polewali. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli pulsa token listrik di PLN ULP Polewali. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang terpilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejalah objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari karyawan PLN ULP Polewali, pihak penjual serta pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli pulsa token listrik ini harga uang yang dikeluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat. Praktik seperti ini tidak termasuk riba karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus diperjual belikan secara tamatsul (dengan nilai yang sama). Hal ini dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena  terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam
Gus Dur's Thought about Accommodation of Islamic Law and Culture Suardi Kaco H; Busrah Busrah
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.765 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.4995

Abstract

This paper is a study of Gus Dur's thoughts on the accommodation of Islamic law and culture. The research method used is the library research method by analyzing the data qualitatively. In this study it was found that Gus Dur is a contemporary Islamic law thinker whose Islamic legal thought is accommodating to culture. In his thinking, Gus Dur used ushul fiqh, qaidah fiqh, and maqashid syariah in responding to personal problems that occurred in Indonesia. One of the cases that Gus Dur responded to within the cultural framework was zakat law, Islamic marriage law, and islamic inheritance law. In these cases, in Gus Dur's view, the law may be applied with cultural instruments, in this case is customs (adat).Tulisan ini meneliti pemikiran Gus Dur tentang akomodasi hukum Islam dan kebudayaan. Metodo penelitian yang digunakan, yakni metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis data secara kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Gus Dur adalah pemikir hukum Islam kontemporer yang pemikiran hukum Islamnya akomodatif terhadap kebudayaan. Gus Dur dalam pemikirannya banyak menggunakan ushul fiqh, qaidah fiqh, dan maqashid Syariah dalam merespon persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang direspon oleh Gus Dur dalam kerangka kebudayaan adalah zakat, perkawinan, dan kewarisan. Kasus-kasus ini, dalam pandangan Gus Dur, hukumnya boleh diaplikasikan dengan perangkat kebudayaan, dalam hal ini adalah adat.  
Masyarakat Tionghoa di Makassar dalam Pusaran Konflik Etnis 1965-1997 Suardi Kaco. H Ardi; Musafir Pababari
SOSIORELIGIUS Vol 8 No 1 (2023): Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama
Publisher : Departemen Sosiologi Aga,ma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/sosioreligius.v8i1.38722

Abstract

This article aims to reveal how and why the Tionghoa community in Makassar experienced prolonged ethnic conflict. The method used in this study is the method of writing history with a historical and sociological approach. In the results of the study it was found that the Tionghoa community in Makassar had been present since the 13th century. However, they were involved in the vortex of ethnic conflict since 1965-1997. This conflict resulted in inter-ethnic tensions and socio-economic losses for the Tionghoa community. Nonetheless, they continue to struggle to survive and contribute to the development of the City of Makassar. Their existence inspires the importance of tolerance and harmony in a multicultural society.