Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study Faizin, Nurul; Djayusman, Royyan Ramdhani
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/aliktisab.v7i1.9980

Abstract

••• English ••• Murabaha financing is the financing with the highest value in Indonesia which can be seen from the Islamic Banking Snapshot issued by OJK, which shows that the murabaha financing using covers 46,22% of all distributed financing until September 2021. This research aims to give the theoretical background for sharia compliance murabaha bank financing, which gives an understanding of how Islamic banks can be sharia compliance in financing using the murabaha contract. This research is descriptive qualitative research in the form of literature research using theoretical or conceptual study methodology. The result shows the sharia compliance of murabaha financing is based on four approaches, namely the ‘aqd approach, maqashid sharia approach, the documentation approach, and the accounting and financial reporting approach. The ‘aqd approach states that the murabaha transaction should be bonafide among independent parties (supplier, buyer, and financier) and not involve a guaranteed profit. As for the maqasid sharia approach, besides ensuring maqasid sharia in wealth (its circulation, its clarity, its preservation, its stability, and justice in it), the murabaha should ensure public interest as well as to contribute to the removal of hardship. In the documentation approach, the form and the materials of the contract documented for murabaha should comply with the principle and requirements of the contract according to Islamic law and has to be overseen by the Sharia Supervisory Board in drafting. And for the accounting and financial reporting approach, the information disclosure should contain the value of assets when executing the murabaha, clarifications that murabaha receivables are measured on the cost, the profits of murabaha were completed when contracting, the deferred profit is not deducted from the murabaha receivable, there is no clear treatment for early repayment if it occurs, and there is no clear handling of cases of customer insolvency or delay in payment if any. ••• Indonesian ••• Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan nilai tertinggi di Indonesia yang dapat dilihat dari Snapshot Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK, yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mencakup 46,22% dari seluruh pembiayaan yang didistribusikan hingga September 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis kepatuhan kepada syariah untuk pembiayaan murabahah di perbankan syariah, yang memberikan pemahaman tentang bagaimana bank syariah dapat mematuhi syariah dalam menyalurkan pembiayaan menggunakan akad murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk penelitian kepustakaan menggunakan metodologi kajian teoritis atau konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan syariah pembiayaan murabahah didasarkan pada empat pendekatan, yaitu pendekatan akad, pendekatan maqashid syariah, pendekatan dokumentasi, dan pendekatan akuntansi dan laporan keuangan. Pendekatan akad menyatakan bahwa transaksi murabahah harus bonafide di antara pihak independen (pemasok, pembeli, dan pemberi pembiayaan) dan tidak melibatkan keuntungan terjamin. Adapun pendekatan maqashid syariah, selain memastikan maqashid syariah dalam harta (peredarannya, kejelasannya, pelestariannya, stabilitasnya, dan keadilan di dalamnya), murabahah harus memastikan kepentingan umum serta berkontribusi pada penghapusan kesulitan. Dalam pendekatan dokumentasi, bentuk dan isi kontrak yang didokumentasikan untuk murabahah harus sesuai dengan prinsip dan persyaratan kontrak menurut hukum Islam dan harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunannya. Dan untuk pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan, keterbukaan informasi harus berisi nilai aset saat melaksanakan murabahah, klarifikasi bahwa piutang murabahah diukur menurut biaya, keuntungan murabahah ditetapkan saat kontrak, laba tangguhan tidak dikurangkan dari piutang murabahah, tidak ada perlakuan yang jelas untuk pelunasan awal jika terjadi, dan tidak ada penanganan yang jelas atas kasus kepailitan pelanggan atau keterlambatan pembayaran jika ada.
Pengetahuan, sikap, perilaku pol Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Pola Makan Pada Ibu Hamil Dengan Hipertensi Di Puskesmas Durikumba Kabupaten Mamuju Tengah Ummu Kalsum; Sahira, Syarifah; Angka, Andi Tenri; Faizin, Nurul; Yenni, Yenni
Jurnal Berita Kesehatan Vol 17 No 2 (2024): Special Edition
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58294/jbk.v17i2.205

Abstract

Hipertensi, yang didefinisikan sebagai tekanan darah yang secara konsisten lebih tinggi dari kisaran normal, merupakan salah satu dari banyak masalah kesehatan di seluruh dunia. Abruptio plasenta, pendarahan otak, gagal hati, dan gagal ginjal akut adalah beberapa masalah yang berpotensi mematikan yang mungkin timbul pada wanita hamil dengan hipertensi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sikap dan tingkat pengetahuan ibu hamil hipertensi di Puskesmas Durikumba, Kabupaten Mamuju Tengah mengenai kebiasaan makan sehat. Metode: Penelitian ini menggunakan teknik potong lintang dan diklasifikasikan sebagai penelitian observasional prediktif. Empat puluh ibu hamil yang terdiagnosis hipertensi di Puskesmas Durikumba, Kabupaten Mamuju Tengah merupakan populasi penelitian. Di Puskesmas Durikumba, Kabupaten Mamuju Tengah, empat puluh ibu hamil dengan hipertensi menjadi sampel dalam penelitian ini. Total sampling digunakan untuk mendapatkan sampel dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji chi-square untuk evaluasi bivariat dan univariat (satu variabel). Hasil: Di Puskesmas Durikumba, Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat hubungan antara perilaku diet dan pendidikan ibu hamil dengan hipertensi (p value = 0,003, <0,05). Ibu hamil dengan hipertensi di Puskesmas Durikumba Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan adanya hubungan antara sikap dengan perilaku diet (p value = 0.024, <0.05). Kesimpulan: Di Puskesmas Durikumba, Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan hipertensi terhadap perilaku diet. Saran : Upaya peningkatan pengetahuan tentang hipertensi dan pola makan yang tepat melalui penyuluhan atau edukasi kesehatan perlu ditingkatkan dan dievaluasi lebih lanjut.
Menguatkan Ketahanan dan Kohesi Sosial dalam Upaya Mencegah Intoleransi dan Radikalisme di Masyarakat melalui Program Desa Damai Wahid Foundation di Malang Raya Faizin, Nurul; Mustofa, Bisri; Rosyidah, Inayatur
Tasyri` : Jurnal Tarbiyah-Syari`ah-Islamiyah Vol 28 No 1 (2021): April 2021
Publisher : LPPM STAI Ihyaul Ulum Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/tasyri.v28i1.770

Abstract

This study examines the initiatives of peaceful villages (Desa Damai) in fostering social resilience and cohesion to prevent intolerance and radicalism within communities through the Desa Damai program of the Wahid Foundation in Malang Raya. Employing a qualitative descriptive methodology, this research adopts a grounded theory approach, focusing on Candirenggo Village (Malang Regency) and Sidomulyo Village (Batu City) as the objects of study. Primary data were collected through interviews, observations, and specifically designed instruments, while secondary data were gathered from documentation and official archives, including relevant literature and supporting materials. The study involves 5–10 informants from each research location, with the exact number determined based on data needs and sufficiency to achieve data saturation. Grounded theory is utilized for data analysis, and the validity of the findings is ensured through data and source triangulation.The research findings reveal that a peaceful village is characterized by inclusivity and harmony across diverse groups, races, and religions. These villages foster tolerance, reject violence, and maintain ideological and economic resilience. One of the primary objectives of establishing peaceful villages is to support community livelihoods, achieved in part through the formation of small women's business groups. Furthermore, the initiative promotes peaceful coexistence and counters radical influences, emphasizing the empowerment of women as a strategy to enhance tolerance and prevent radicalism and terrorism.
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Situbondo Faizin, Nurul; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i1.1981

Abstract

During the simultaneous village elections, there are several problems which we usually call village head election disputes. In the case of village head election disputes, it is not explicitly regulated regarding the process of resolving disputes over village head election results, either in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 Regarding Village Implementing Regulations Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020 concerning Election of Village Heads Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Villages, Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Implementing Regulations of Situbondo Regency Regional Regulations Number 9 of 2015 concerning Village Heads. The aim of this writing is to find out the mechanism for resolving disputes over the election of village heads in Situbondo Regency is in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This type of research is normative juridical research which aims to provide an overview and explanation or consider and formulate the problem of comparing theories and legal norms contained therein. Mechanisms and dispute resolution have been regulated in Articles 61 and 62 of Regional Regulation number 9 of 2015 concerning village heads, which are further technically implemented in Articles 55 and 56 of Situbondo Regency Regulation Number 19 of 2019 Regulations for Implementing Situbondo Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Village Heads. Basically, these regulations are in accordance and refer to Article 37 paragraph (6) of the Village Law, Article 41 paragraph (7) PP Number 43 2014, and Article 44 paragraph (3) Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020.
Faktor Resiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di RSUD Anutapura Palu Fadillah Rizki, Andi Mustika; Reviana, Riska; Sahirah, Syafirah; Faizin, Nurul
Midwife Care Journal Vol. 2 No. 1: MICARE : Midwife Care Journal (2025 May)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejadian BBLR di Indonesia merupakan penyebab kesakitan dan kematian bayi baru lahir dan tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor Risiko kejadian BBLR di RSUD Anutapura Palu. Metode Penelitian bersifat analitik dengan pendekatan case control. Populasi seluruh bayi yang lahir di RSU Anutapura Palu periode 2023. Sampel kasus (BBLR) diambil secara total populasi yaitu 68 sampel dan  sampel kontrol (tidak BBLR) 136 sampel dengan  matching usia kehamilan 37 sampai 40 minggu dan menggunakan data sekunder. Analisis menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian faktor risiko kejadian BBLR adalah anemia (OR= 3,274)  berisiko 3,3 kali melahirkan BBLR.  paritas dengan risiko tinggi (0 dan >4) (OR= 2,188), berisiko 2,2 kali melahirkan BBLR. Usia ibu dengan risiko tinggi (<20 atau >35 tahun) (OR= 2,066)  berisiko 2 kali melahirkan BBLR. Anemia yang paling berpengaruh terhadap kejadian BBLR 3,369 kali. Kesimpulan dan saran terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu,  paritas dan anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR. Dimana sebanyak 42,7% yang memiliki usia (<20 dan >35 tahun) berisiko tinggi untuk melahirkan BBLR,  54,4% yang memiliki paritas (>4) berisiko tinggi untuk melahirkan bayi dengan BBLR, dan terdapat 67,6% ibu hamil dengan anemia (Hb <11 gr/dL) berisiko untuk melahirkan bayi dengan BBLR.