Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Metode Istinbath KH. Muhammad Sarni Al-Alabi Tentang “Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus” Dalam Kitab Mabâdi Ilm Al-Fiqh Aisyah, Lisda; Prasetya, Teguh Eka; Firdaus, Muhammad Irkham
Ijtihad Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v17i2.9383

Abstract

**English**This study is motivated by the thoughts of K.H Muhammad Sarni al-Alabi about the permissibility of the person receiving the pledge to take advantage of the pawned goods with the term "Sanda Agreement with a Disconnected Sale Agreement". Meanwhile, in principle, the person receiving the pawn may not take advantage of the pawned item because it will be included in usury qardh which is forbidden. Therefore, this thought is very interesting to analyze further how the istinbath method used by KH Muhammad Sarni al-Alabi and how the social conditions that influence his thinking in the book Mabadi Ilm al-Fiqh. This type of research is a descriptive qualitative library research with a qualitative approach historical, sociological, anthropological, legal istinbath. The hypotheses of the findings of this study are first, in general the istinbath method used by K,H Muhammad sarni al-Alab on "Sanda Agreements with Dismissal Contracts" sourced from the Koran, Hadith, Ijma , Qiyas, Maslahah and Urf. Second, his thoughts were not born just like that, but there were social factors that influenced him, namely the condition of the Banjar people who practiced using pawned goods a lot. So this is in accordance with the rules of changing the law due to changing times, times and places.   **Indonesia**Kajian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran K.H Muhammad Sarni al-Alabi tentang kebolehan orangyang menerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan dengan istilah “Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus”. Sedangkan secara prinsipnya orangyang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan karena akan masuk dalam riba qardh yang diharamkan. Oleh karena itu pemikiran ini sangat menarik untuk dianalisa lebih lanjut bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh K.H Muhammad Sarni al-Alabi dan bagaimana kondisi sosial yang mempengaruhi pemikirannya dalam kitab Mabadi Ilm al-Fiqh. Jenis penelitian ini adalah library reseach yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan istinbath hukum. Hipotesa temuan dari penelitian ini adalah pertama, pada umumnya metode istinbath yang digunakan oleh K,H Muhammad sarni al-Alabi tentang “Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus” bersumber dari al-Quran, Hadits, Maslahah dan Urf.  Kedua, pemikiran beliau tidak lahir begitu saja melainkan ada faktor sosial yang mempengaruhinya yaitu kondisi masyarakat Banjar yang banyak melakukan praktik memanfaatkan barang gadai. Sehingga hal ini sesuai dengan kaidah berubahnya hukum karena berubahnya zaman, waktu dan tempat.
The Concept of Minimum Wage for Workers in Law No. 11/2020 in the Perspective of Fiqh Muamalah Prasetya, Teguh Eka; Nasution, Saipul; Firdaus, Muhammad Irkham; Rasyadi, Muhammad Fakhri
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v6i1.7554

Abstract

••• English ••• Law No. 11/2020 on Copyright of Works is a change from Law No. 13/2003 on Employment. The law was passed in 2020. In its ratification, many employees disagreed with some of the articles contained in the law, one of them is Article 89 Paragraph (1) which discusses the minimum wage. Employees do not agree with this article because of the change of the provincial minimum wage to the provincial minimum wage and the district/city minimum wage. It is feared that changes in the minimum wage will create injustice between workers and employers. The purpose of this research is to know and analyze the concept of minimum wage of employees working in Law No. 11/2020 which is guided by fiqh muamalah. The method used in this research is a kind of normative juridical study or literature by taking a statutory and conceptual approach in fiqh muamalah by examining documents through some data to analyze the concept of minimum wage of employees in Law No. 11/2020. The result is that in determining the size of the minimum wage based on employee welfare, Law No. 11/2020 does not correspond to what is described in fiqh muamalah. The researcher suggest that the data used in determining the minimum wage based only on economic growth and inflation must be conditional. Because basically, not all employees can meet their basic needs by setting such a minimum wage. ••• Indonesian ••• UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2020. Dalam pengesahannya, banyak tenaga kerja yang tidak setuju dengan beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah Pasal 89 Ayat (1) yang membahas tentang upah minimum. Tenaga kerja tidak setuju dengan pasal ini karena adanya perubahan upah minimum provinsi menjadi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota. Perubahan upah minimum dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan antara tenaga kerja dan pengusaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep upah minimum tenaga kerja yang bekerja dalam UU No. 11/2020 yang berpedoman pada fiqh muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi yuridis normatif atau kepustakaan dengan mengambil pendekatan hukum dan konseptual dalam fiqh muamalah dengan menelaah dokumen melalui beberapa data untuk menganalisis konsep upah minimum tenaga kerja dalam UU No. 11/2020. Hasilnya adalah, dalam penentuan besaran upah minimum berdasarkan kesejahteraan tenaga kerja, UU No 11/2020 tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam fiqh muamalah. Peneliti menyarankan agar data yang digunakan dalam penentuan upah minimum hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi harus bersyarat. Karena pada dasarnya tidak semua tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menetapkan upah minimum tersebut.
Al-Maqrizi's Inflation Concepts and Proof for the East Java Inflation Case 2015-2020 Rizqon, Abdul Latif; Prasetya, Teguh Eka; Ramadhan, Mahendra Utama Cahya; Habibah, Shofiyatul
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v6i1.7608

Abstract

••• English ••• The standard of individual and collective life in a nation state has become economic life, and inflation is one of present economic problems, particularly in monetary matters. When compared to other provinces in the Java region, East Java had the highest inflation rate. The purpose of this research is to discuss the thinking on inflation in East Java from 2015 to 2020 from Taqiyuddin Abul Abbas Al-Husaini's from Maqorizah, Cairo, or more commonly known as Al-Maqrizi. This research is library research. The method used is a descriptive and inductive analysis method, in which thought is analyzed using data and the role of Al-Maqrizi's thinking on inflation is examined. The analysis indicate that the circulation of money, the existence of state debt, exchange rates, production costs, excessive taxes, corruption, collusion and nepotism, increased currency circulation, and increased demand were the causes of inflation in East Java. This is exactly what Al-Maqrizi says in several parts of his book, which clearly says that inflation is generally divided into two types, natural inflation and human error inflation. Al-Maqrizi's views on inflation in East Java advocated for the government to use the central bank to control the money supply or interest rates as a tool for price control. Furthermore, the central bank is required to control the exchange rate of the domestic currency. Based on this analysis, the researcher advises the East Java government to take precedence an economic step, namely Islamic philanthropy. This Islamic social financial instrument is a component that can provide assistance to economically disadvantaged communities in the short to long term. ••• Indonesian ••• Standar kehidupan individu dan kolektif dalam suatu negara telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi, dan inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi saat ini, terutama dalam masalah moneter. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa, Jawa Timur memiliki tingkat inflasi yang paling tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pemikiran tentang inflasi di Jawa Timur dari tahun 2015 hingga 2020 dari Taqiyuddin Abul Abbas Al-Husaini dari Maqorizah, Kairo, atau yang lebih dikenal dengan Al-Maqrizi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan induktif, di mana pemikiran dianalisis dengan menggunakan data dan mengkaji peran pemikiran Al-Maqrizi terhadap inflasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa peredaran uang, adanya utang negara, nilai tukar, biaya produksi, pajak yang berlebihan, korupsi, kolusi dan nepotisme, peredaran uang yang meningkat, dan permintaan yang meningkat menjadi penyebab inflasi di Jawa Timur. Hal ini persis seperti yang dikatakan Al-Maqrizi dalam beberapa bagian bukunya, yang secara gamblang menyebutkan bahwa inflasi secara umum terbagi menjadi dua jenis, inflasi alamiah dan inflasi kesalahan manusia. Pandangan Al-Maqrizi tentang inflasi di Jawa Timur menganjurkan agar pemerintah menggunakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar atau suku bunga sebagai alat pengendalian harga. Selanjutnya, bank sentral diharuskan untuk mengontrol nilai tukar mata uang domestik. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyarankan kepada pemerintah Jawa Timur untuk mengutamakan langkah ekonomi yaitu filantropi Islam. Instrumen keuangan sosial Islam ini merupakan komponen yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dalam jangka pendek hingga jangka panjang.
The Practice of Account Payable and Receivable in the ShopeePay Later System According to Hanafi and Shafi’i Madzhab Prasetya, Teguh Eka; Rachmawati, Andini; Nasution, Saipul; Sa’diah, Chindy Halimatus
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/aliktisab.v8i1.12093

Abstract

One of the services offered by Shopee to consumers is ShopeePay Later. Paylater can be interpreted as a service that provides online or electronic money loans and helps people with instalment methods without credit cards. ShopeePay Later leads to the problem of debt and credit. Allah Swt. allows doing debt and credit or qardh if the qardh goes to something good, such as helping in distress or helping people who are less well off by lending some of their assets, but what distinguishes it is the way it is carried out if a debt is generally done directly. However, ShopeePay Later is online, where the agreement or contract is made indirectly. This research aims to discover the Hanafi and Shafi'i madzhab scholars opinions on the practice of accounts payable contained in the ShopeePay Later online payment site. This research is library research using a descriptive comparative approach, where researchers make a systematic explanation of the views of the Hanafi and the Shafi'i madzhab on the practice of debt and credit contained in the ShopeePay Later online payment site and compare, and then analyse them. The result of this study is the practice of debt and credit contained in the ShopeePay Later application, according to the Hanafi and the Shafi’i madzhab, there are differences in the object of goods returned. According to the view of the Hanafi madzhab scholars what is borrowed by muqtaridh must be returned with the same or mistli, if the goods returned are not the same or mistli then the contract in it is invalid. In contrast, the view of the Shafi'i madzhab is that what is borrowed and what is returned must be of the same or comparable, as long as it does not harm the muqaridh as a debt giver.