Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Suara Pengabdian 45 Notary Law Research
Ridho Pakina
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia Yulies Tiena Masriani; Maskus Suryoutomo; Ridho Pakina
Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1639

Abstract

Keberagaman kepercayaan, agama, atau keyakinan yang ada di Indonesia merupakan salah satu keragaman yang juga menuai banyak perbedaan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara komprehensif terkait pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, untuk menghindari ketentuan tersebut, beberapa pasangan beda agama memilih untuk menikah di luar negeri melalui pencurian hukum agar pernikahan mereka diakui secara hukum. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, tidak ada pernikahan di bawah tangan yang diperbolehkan. Hukum juga menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, umat Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha tidak boleh melanggar hukum agama mereka sendiri dalam melangsungkan pernikahan. Namun, perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, asalkan bukan karena perbedaan agama atau kepercayaan. Jika ada pasangan yang berbeda agama dan ingin menikah, mereka dapat melakukannya di luar negeri. Pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional.
Penyuluhan Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak Yulies Tiena Masriani; Ridho Pakina; Mieke Anggraeni Dewi; Agnes Maria Janni Widyawati
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1928

Abstract

Peningkatan angka penyelenggaraan perkawinan anak, khususnya pada pedesaan merupakan salah satu dasar utama melakukan pengabdian masyarakat, dalam hal ini dengan bentuk sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang turun langsung ke lapangan untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi dengan warga dan perangkat desa Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sebagai upaya preventif peningkatan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat, termasuk menyediakan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah pernikahan anak. Perkawinan anak dianggap melanggar hak anak dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Praktik ini sering kali disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan sosial. Dampaknya sangat signifikan, dengan sebagian besar partisipan penelitian harus putus sekolah dan menghadapi kekerasan fisik dan psikologis. Di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan tradisi adat. Pada daerah pedesaan, pernikahan anak masih sering dianggap wajar, terutama jika didukung oleh adat istiadat atau budaya. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi juga menjadi faktor utama, serta masalah ekonomi dan perasaan malu akan pandangan dan stigma dari lingkungan sekitar.
Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal bagi UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen di daerah Kelurahan Karangrejo Semarang Yulies Tiena Masriani; Faisal Afda’u; Husnia Hilmi Wahyuni; Ridho Pakina
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mt92ed81

Abstract

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi kendala akses informasi dan pembiayaan. Sosialisasi sertifikasi halal di Kelurahan Karangrejo oleh Fakultas Hukum Untag Semarang dan Kemenag bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui pemahaman regulasi halal dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Program  pengabdian masyarakat bertujuan mengetaui pelaksanaan sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Karangrejo, Semarang dan mengetahui sejauh mana pengaruh sosialisasi sertifikasi produk halal terhadap peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Kelurahan Karangrejo, Semarang.  Sosialisasi sertifikasi halal di Kelurahan Karangrejo berhasil meningkatkan pemahaman dan semangat pelaku UMKM dalam mengurus label halal sebagai nilai tambah produk dan strategi pemasaran. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif dan aplikatif, sehingga mendorong pelaku usaha mengambil langkah nyata. Kolaborasi antara Fakultas Hukum Untag, Kementerian Agama, dan UMKM Center memperkuat dampak kegiatan. Keberhasilan ini menciptakan kepercayaan konsumen dan membentuk ekosistem bisnis halal yang inklusif dan berkelanjutan. Sosialisasi ini juga memiliki potensi untuk direplikasi di daerah lain sebagai strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif.
Penyuluhan Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak Yulies Tiena Masriani; Ridho Pakina; Mieke Anggraeni Dewi; Agnes Maria Janni Widyawati
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1928

Abstract

Peningkatan angka penyelenggaraan perkawinan anak, khususnya pada pedesaan merupakan salah satu dasar utama melakukan pengabdian masyarakat, dalam hal ini dengan bentuk sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang turun langsung ke lapangan untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi dengan warga dan perangkat desa Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sebagai upaya preventif peningkatan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat, termasuk menyediakan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah pernikahan anak. Perkawinan anak dianggap melanggar hak anak dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Praktik ini sering kali disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan sosial. Dampaknya sangat signifikan, dengan sebagian besar partisipan penelitian harus putus sekolah dan menghadapi kekerasan fisik dan psikologis. Di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan tradisi adat. Pada daerah pedesaan, pernikahan anak masih sering dianggap wajar, terutama jika didukung oleh adat istiadat atau budaya. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi juga menjadi faktor utama, serta masalah ekonomi dan perasaan malu akan pandangan dan stigma dari lingkungan sekitar.
The Will with Notary Deed in Efforts to Apply the Principles of Justice from the Perspective of Islamic Law and Civil Law Yulies Tiena Masriani; Ridho Pakina
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 1 (2022): February 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i1.296

Abstract

A will is a part of human life related to a person's message regarding the gift of the property after death. The existence of problems with wills made orally causes issues in the family. In granting this will, several requirements must be completed so that the wills do not cause problems in the future. The normative juridical research approach, descriptive-analytical research specifications, data collection through secondary data in the form of library research and documentation studies, and qualitative analysis methods. The study results found that the will was made with a notary deed to ensure legal certainty. In applying the principle of justice, it is necessary to limit the granting of wills, from the perspective of the Islamic law that a will is only allowed a maximum of 1/3 of the entire inheritance. Meanwhile, in the perspective of civil law, granting wills must pay attention to the provisions of the Legitieme Portie or the share of property that must be given to the heirs in a straight line to create justice for the heirs.
Co-Authors Agnes Maria Janni Widyawati Faisal Afda’u Husnia Hilmi Wahyuni Maskus Suryoutomo Masriani . Mieke Anggraeni Dewi