Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyuluhan Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak Yulies Tiena Masriani; Ridho Pakina; Mieke Anggraeni Dewi; Agnes Maria Janni Widyawati
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1928

Peningkatan angka penyelenggaraan perkawinan anak, khususnya pada pedesaan merupakan salah satu dasar utama melakukan pengabdian masyarakat, dalam hal ini dengan bentuk sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang turun langsung ke lapangan untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi dengan warga dan perangkat desa Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sebagai upaya preventif peningkatan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat, termasuk menyediakan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah pernikahan anak. Perkawinan anak dianggap melanggar hak anak dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Praktik ini sering kali disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan sosial. Dampaknya sangat signifikan, dengan sebagian besar partisipan penelitian harus putus sekolah dan menghadapi kekerasan fisik dan psikologis. Di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan tradisi adat. Pada daerah pedesaan, pernikahan anak masih sering dianggap wajar, terutama jika didukung oleh adat istiadat atau budaya. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi juga menjadi faktor utama, serta masalah ekonomi dan perasaan malu akan pandangan dan stigma dari lingkungan sekitar.

Legal Analysis of Copyright Dispute Resulution in the Creative Industries in the Digitalization Era Christina Bagenda; Markus Suryoutomo; Bambang Supriadi; Agnes Maria Janni Widyawati
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6785

Copyright protection faces additional difficulties as a result of the creative industry's rapid development and growing digitalization. Large-scale copyright infringement result from the open and accessible nature of the internet, which permits the unapproved reproduction and distribution of creative works. In the digital age, resolving copyright disputes has become essential to creating a system that safeguards authors' rights and promotes the expansion of the creative sector. The purpose of this essay is to examine the legal ramifications of settling copyright disputes in the digital age creative business, as well as to pinpoint the difficulties encountered and workable remedies. This study examines the current dispute settlement procedures under Indonesian law using an analytical legal methodology. The study is anticipated to shed more light on how the law handles copyright disputes and make suggestions for enhancing copyright protection online.

Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online: Development of Civil Law in Online Agreement Dispute Resolution Ernesta Arita Ari; Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Nining Suningrat; Heri Purnomo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6361

Artikel ini membahas perkembangan hukum perdata dalam konteks penyelesaian sengketa perjanjian online yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Transformasi ini memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan validitas bukti digital. Regulasi khusus, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, serta metode penyelesaian sengketa seperti Online Dispute Resolution (ODR) mulai diadopsi untuk menanggapi kebutuhan ini. Selain itu, teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan kecerdasan buatan (AI) berpotensi meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelesaian sengketa online. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini memerlukan infrastruktur hukum yang adaptif serta kerja sama lintas sektor untuk menjamin keamanan dan keadilan proses penyelesaian sengketa. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan hukum perdata yang responsif terhadap inovasi digital dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik dalam transaksi daring.

The Validity of Electronic Agreements in the Perspective of Indonesian Civil Law Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Heri Purnomo
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7218

The advancement of digital technology has led to significant transformations across various sectors, including the legal field. One such change is the rise of electronic contracts (e-contracts), which allow business transactions to be conducted electronically without the need for the physical presence of the parties involved. E-contracts have become a vital alternative in many transactions within the digital age. This article aims to explore the validity of electronic contracts from the standpoint of civil law in Indonesia. It covers the legal framework governing electronic contracts, the requirements for their validity, and the challenges and issues encountered in their implementation in Indonesia. Through an analysis of existing legal provisions and a comparison with international practices, this article seeks to provide a clearer understanding of the legal standing of electronic contracts in Indonesia’s legal system.

Analisis Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kerja Sama: Legal Analysis of the Exoneration Clause in the Cooperation Agreement Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni Dewi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7441

Klausul eksonerasi, yaitu klausul yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab tertentu, merupakan elemen yang kerap ditemukan dalam kontrak kerja sama bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi tanggung jawab hukum dalam menghadapi risiko usaha. Meskipun dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, penerapan klausul ini seringkali menimbulkan polemik, terutama ketika dipandang tidak adil, bertentangan dengan norma hukum, atau dirumuskan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas serta batas pemberlakuan klausul eksonerasi dalam konteks perjanjian kerja sama menurut hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun klausul ini secara umum diperbolehkan, keberlakuannya sangat tergantung pada isi, konteks perjanjian, serta apakah penyusunannya dilakukan secara adil dan dengan kesepakatan sukarela antara para pihak.

Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia: The Validity of Clickwrap Agreements from the Perspective of Indonesian Civil Law Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Heri Purnomo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 9: September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.8668

Meningkatnya penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi digital membawa konsekuensi hukum baru, salah satunya terkait dengan model clickwrap agreement. Perjanjian ini terjadi ketika pengguna menekan tombol “setuju” atau mencentang kotak persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan penyedia layanan. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, muncul pertanyaan apakah tindakan klik tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bersama peraturan turunannya telah mengakui eksistensi kontrak elektronik selama terpenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, serta causa yang halal. Masalah kemudian muncul karena syarat dan ketentuan dalam clickwrap biasanya berbentuk kontrak baku yang cenderung merugikan konsumen, sehingga dapat melanggar asas proporsionalitas dan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka dan analisis doktrinal untuk menelaah keabsahan clickwrap dalam sistem hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa clickwrap pada prinsipnya dapat dikategorikan sah sebagai perjanjian elektronik, asalkan terdapat bukti penerimaan yang jelas serta memperhatikan prinsip keterbukaan dan kewajaran. Lebih lanjut, klausul yang menimbulkan kerugian berlebihan bagi konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, clickwrap agreement dapat diberlakukan secara sah sepanjang memenuhi unsur perjanjian sekaligus menjamin perlindungan terhadap pihak yang posisinya lebih lemah.

Penyuluhan Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak Yulies Tiena Masriani; Ridho Pakina; Mieke Anggraeni Dewi; Agnes Maria Janni Widyawati
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1928

Peningkatan angka penyelenggaraan perkawinan anak, khususnya pada pedesaan merupakan salah satu dasar utama melakukan pengabdian masyarakat, dalam hal ini dengan bentuk sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang turun langsung ke lapangan untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi dengan warga dan perangkat desa Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sebagai upaya preventif peningkatan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat, termasuk menyediakan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah pernikahan anak. Perkawinan anak dianggap melanggar hak anak dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Praktik ini sering kali disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan sosial. Dampaknya sangat signifikan, dengan sebagian besar partisipan penelitian harus putus sekolah dan menghadapi kekerasan fisik dan psikologis. Di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan tradisi adat. Pada daerah pedesaan, pernikahan anak masih sering dianggap wajar, terutama jika didukung oleh adat istiadat atau budaya. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi juga menjadi faktor utama, serta masalah ekonomi dan perasaan malu akan pandangan dan stigma dari lingkungan sekitar.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search