Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Relasi Publik
R.A. Rini Anggraini
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Anjalline, Irwan; Anggraini, R.A. Rini; Indrayati, Rosita
e-Journal Lentera Hukum Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : e-Journal Lentera Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.876 KB)

Abstract

Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dari dana yang dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggung jawab peserta pemilu. Disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyumpang dan seakan melupakan kepentingan rakyat. Kata Kunci: Pemilu, Dana Kampanye, Peserta Pemilu
Prinsip Akutanbilitas Dalam Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Wajar Tanpa Pengecualian R.A. Rini Anggraini; Iwan Rachmad Soetijono; Barlian Ary Ajiwijaya
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.349

Abstract

Regional finance is a right and obligation. Rights are regional rights to seek regional revenue sources in the form of collecting regional taxes, regional levies or other sources of revenue in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile, the obligation is the obligation of the region to issue money in order to carry out all regional government affairs. In its implementation, the financial management carried out by each region is accountable to the Supreme Audit Board (BPK). Regions that are categorized as good in financial management will receive an award in the form of an unqualified opinion (WTP). The Principle of Accountability in realizing WTP-based management can be interpreted as an effort to be accountable by creating oversight through the distribution of power in various government institutions so as to reduce the accumulation of power while creating conditions of mutual supervision.
Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Laut Nasional Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Mirza, Ahmad Chaidir; Anggraini, R.A. Rini; Soetijono, Iwan Rachmad
Lentera Hukum Vol 4 No 2 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i2.4758

Abstract

Riau Islands Province is an island-based region consisting of a group of islands. The Province has a very strategic geographic location due to bordering the neighboring countries in Southeast Asia, viz. Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, Cambodia, and Vietnam. It is different from other Island-based provinces, in which it lies in the hub areas of Malacca Strait. It shows that the Province is an important location to trade from America, Europe and Asia, in addition to a plenty of marine resources that will potentially maximize local government’s revenue and prosper society in the province. However, such marine resource has not been well-managed by local government by which in 2013 the figure shows poverty rate remains high. The decline of poverty rate counts only in urban areas where they do not lie in submarine areas, but the poverty has increased and could not be well-resolved. It asserts that the Government of Riau Islands has not maximized local powers to resolve poverty problems in the region. Keywords: Policy, Local Government, National Marine Resources
Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anjalline, Irwan; Anggraini, R.A. Rini; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.564

Abstract

Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dari dana yang dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggung jawab peserta pemilu. Disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyumpang dan seakan melupakan kepentingan rakyat. Kata Kunci: Pemilu, Dana Kampanye, Peserta Pemilu
Co-Authors Barlian Ary Ajiwijaya Dewi Masitah, Dewi Ermanto Fahamsyah Irwan Anjalline Iwan Rachmad Soetijono Mirza, Ahmad Chaidir Rosita Indrayati Soetijono, Iwan Rachmad