Latar belakang: Indonesia menjadi salah satu negara dengan beban tuberkulosis (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) tinggi. Sebagai respons, negara yang mendukung kampanye TB-HIV, WHO menyediakan layanan yang disediakan termasuk skrining diagnostik dan perawatan untuk pasien TB-HIV. Kulon Progo menyetujui peningkatan layanan di bawah sumber daya sistem kesehatan yang ada, sangat penting untuk memfasilitasi kemampuannya menyediakan layanan TB-HIV yang lengkap.Tujuan: Penelitian ini bertujuan menilai kesiapan integrasi layanan TB-HIV di Puskesmas untuk sistem kesehatan di Kabupaten Kulon Progo.Metode: Metode penelitian menggunakan mixed methods explanatory sequential design. Unit analisis adalah Puskesmas. Observasi ketersediaan dan kesiapan layanan TB dan layanan HIV cross sectional menggunakan kuesioner modifikasi SARA dilanjutkan wawancara mendalam mengekplorasi hambatan dan peluang integrasi layanan TB-HIV di Puskesmas.Hasil: kesiapan layanan Puskesmas, 93,3% (CI 95%; 92,7%-93,9) Puskemas memiliki kesiapan memberikan layanan kesehatan dasar, 63,8% (CI 95%, 60,7–66,8) Puskesmas kesiapan layanan TB, 80,9% ( 95% CI: 73.6–88.2) kesiapan layanan konseling tes HIV, hanya 1 Puskesmas (4,7%) memiliki kesiapan baik untuk kedua layanan. Berdasarkan penilaian domain, 40,4% Puskesmas memiliki petugas terlatih diagnose dan pengobatan TB, 61,9% memiliki petugas terlatih dan pedoman konseling tes HIV. Tema utama diidentifikasi sistem kepegawaian tidak mendukung, kapasitas sumber daya manusia belum optimal, koordinasi dan kerjasama tim masih lemah dan sistem monitoring dan supervisi belum komprehensif. Dukungan pimpinan dan kebijakan yang baik memobilisasi pendanaan, ketersediaan sarana menjadi peluang layanan TB-HIV terintegrasi dijalankan.Kesimpulan: Menuju kesiapan mengintegrasikan layanan TB-HIV di bawah persetujuan kolaborasi TB-HIV, dukungan kebutuhan jumlah tenaga kesehatan dan membekali petugas dengan pengetahuan dan ketrampilan sebagai peningkatan kapasitas mengelola perawatan terintegrasi. Terkait dengan dukungan faktor penentu kesesuaian untuk penyediaan dukungan, suplai dan obat-obatan sebagai keberlanjutan implementasi.