Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Weny Ramadhania; Piramitha Angelina; Sandy Kurnia Christmas; Muhammad Fadhly Akbar; Yudith Evametha Vitranilla
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 11 (2026): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i11.3541

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diatasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sejuah mana pengetahuan Masyarakat mengenai kekerasan seksual, untuk memberikan pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, untuk mengedukasi Masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Masyarakat dan meningkatkan kepedulian Masyarakat agar Bersama-sama mencegah dan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual sehingga tercipta ketertiban  dan ketentraman dalam Masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap utama. Pertama, pemaparan singkat mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Ibu Piramitha Angelina, S.H., M.H. dan Ketua KPAD Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada tahap kedua adalah Tanya jawab seputar kekerasan seksual. Pada tahap ini peserta Sosialisasi atau PKM mampu  mengeluarkan semua hal-hal yang dianggap masih membingungkan dan  membutuhkan penjelasan terkait kekerasan seksual melalui kesempatan bertanya yang diberikan  moderator kepada seluruh peserta sosialisasi atau PKM. Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan  pada  umumnya  dan partisipasi serta kesadaran masyarakat  terhadap pencegahan kekerasan seksual pada khususnya.
Analisis Keputusan 80PDT.G2018PN.DPS Nominee & Perjanjian Penanaman Modal Asing di Indonesia Ramadhania, Weny Ramadhania; Angelina, Piramitha; Christmas, Sandy Kurnia Christmas; Vitranilla, Yudith Evametha Vitranilla; Akbar, Muhammad Fadhly Akbar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6506

Abstract

This article examines Denpasar District Court Decision No. 80/Pdt.G/2018/PN Dps relating to nominee agreements in collaboration at Bali Restaurants involving foreigners and Indonesian citizens which focuses on problems arising from the existence of a Nominee Agreement in terms of Foreign Investment in Indonesia as well as the application of law in Investment Foreigners comply with the legal certainty of investing, therefore the aim of this article is to provide an overview and analysis of these two aspects. This article uses a normative approach by analyzing secondary data qualitatively. The result of the article is that Decision No. 80/Pdt.G/2018/PN Dps has prohibited the use of Nominee Agreements in Foreign Investment in order to maintain transparency and a fair investment climate. The ruling confirms the Nominee Agreement prohibition for the sake of legal certainty in foreign investment, and the government is committed to regulatory compliance to support sustainable economic development. Therefore, as a legal product, foreign investment is required to comply with Indonesian investment law in accordance with Denpasar District Court Decision No. 80/Pdt.G/2018/PN.DPS, and the judge emphasized the obligation of Foreign Investment to comply with investment law provisions, reflecting the application of legal certainty in investing in Indonesia