Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

EFEKTIVITAS KEPOLISIAN SEBAGAI LEMBAGA RULE OF LAW DALAM MENGEMBAN NILAI-NILAI DEMOKRASI Christmas, Sandy Kurnia; Angelina, Piramitha
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 6, No 1 (2022): VOLUME 6 NUMBER 1, JANUARY 2022
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v6i1.46572

Abstract

AbstractAs a law enforcement agency, the police have duties and responsibilities in realizing the democratic values of the community. One form of democracy that is often done by the community is demonstration. However, democracy is often interpreted as unlimited freedom, even though the freedom of association and assembly, expressing thoughts verbally and in writing which are our human rights as humans are indeed guaranteed and protected by law, even as stated in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and specifically regulated in the Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, so that basically, demonstrations are legally permitted, but must be carried out in a civilized manner and not by violating the law. Related to this, how the effectiveness of the role of the police as a rule of law institution which is a means of social control in carrying out democratic values will be studied in this study, with the aim of analyzing it. The research method used is the juridical-normative method, with the assessment using a conceptual and case approach. The results of this study explain that the role of the police is still not effective, especially as a means of social control. In this case, preventive measures to prevent demonstrations that lead to anarchy, such as holding educational activities and legal socialization, have so far been lacking, both in intensity and creativity. AbstrakSebagai lembaga penegak hukum, kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan dihidupinya nilai-nilai demokrasi oleh masyarakat. Salah satu bentuk cara berdemokrasi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah demonstrasi. Namun, demokrasi seringkali dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, padahal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang merupakan hak asasi kita sebagai manusia memang dijamin dan dilindungi oleh hukum, bahkan tercantum pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga pada dasarnya, demontrasi diizinkan secara hukum, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan tidak dengan melanggar hukum. Terkait hal tersebut, bagaimana efektivitas peran kepolisian sebagai lembaga rule of law yang merupakan sarana kontrol sosial dalam mengemban nilai-nilai demokrasi akan dikaji dalam penelitian ini, dengan tujuan menganalisis hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, dengan pengkajian menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran kepolisian masih belum efektif, khususnya sebagai sarana kontrol sosial. Dalam hal ini, tindakan-tindakan preventif untuk mencegah agar tidak ada lagi demonstrasi yang berujung anarkis, seperti dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan sosialisasi hukum, selama ini masih kurang, baik secara intensitas maupun kreativitas.
The Urgency of Enforcing Criminal Sanctions Against Perpetrators Waste Incineration Piramitha Angelina
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1190

Abstract

The global issue of various adverse impacts and dangerous risks due to mistakes in waste management is intensively echoed as a shared responsibility to be resolved. As the holder of the G20 presidency in 2022, Indonesia even raised the issue of sustainable waste management in the G20 forum. Therefore, legal research is important to study and provide solutions to these problems from the legal aspect, so that it is useful, not only at the regional and national levels, but also for the sustainability of life in all parts of the world. The purpose of this study is to find out the urgency of enforcing criminal sanctions listed in local regulations against waste incinerators in Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province, Indonesia, reviewed from the relative theory as a criminal purpose. This research is a normative legal research, with a legislative approach and a theoretical approach. Based on the results of the research, there are two reasons for the urgency of enforcing criminal sanctions against the large number of waste incinerators in Kubu Raya Regency. First, it is reviewed from a general precaution in relative theory, which is to prevent everyone from becoming a perpetrator of waste burning. Second, it is reviewed from a special provision in relative theory, which is to prevent the perpetrators of burning waste who have been convicted from repeating their actions. Through criminal law enforcement, if general and special prevention are carried out optimally, it is hoped that the purpose of the regional regulation can be realized, namely to reduce the danger posed by sarnpah, especially burned waste, protect and improve the quality of public health and the environment, and change community behavior in waste management.
SOSIALISASI HUKUM TERHADAP SISWA SMPN 4 PONTIANAK TENTANG BAHAYA NARKOBA Angelina, Piramitha -
Jurnal Pengabdi Vol 7, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jplp2km.v7i1.69656

Abstract

Saat ini, penyalahgunaan   narkoba   (narkotika,   psikotropika,   dan zat-zat adiktif   lainnya), khususnya di kalangan pelajar, terlebih yang berada di wilayah-wilayah rentan terpapar, seperti di sekitar wilayah SMPN 4 Pontianak masih menjadi masalah yang serius. Oleh karena itu, pengetahuan hukum, terkait latar belakang undang-undang, termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan, serta konsekuensi berupa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun   2009   Tentang   Narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor   5   Tahun  1997 Tentang Psikotropika perlu disosialisasikan, termasuk kepada para pelajar SMP, sebagai upaya pencegahan agar mendapat pengetahuan dan pemahaman hukum, sehingga tidak menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, serta sebagai upaya mematuhi dan mewujudkan tujuan pemberlakuan teori fiksi hukum di seluruh lapisan dan kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan anak. Dengan dukungan Kepala Sekolah dan para Guru di SMPN 4 Pontianak, kegiatan sosialisasi berjalan baik dan sesuai jadwal. Hasil evaluasi kegiatan berdasarkan pengisian kuesioner oleh 37 orang siswa yang menjadi peserta juga baik. Diharapkan para siswa yang mengikuti kegiatan dapat menjadi pelopor atau penggerak komunitas pemuda anti narkoba di wilayahnya.Kata Kunci: Narkoba, Sosialisasi, Siswa
PERLINDUNGAN DAN UPAYA PREVENTIF KEPADA MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KEJAHATAN DI KAWASAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING Ramadhania, Weny; Christmas, Sandy Kurnia; Angelina, Piramitha; Akbar, Muhammad Fadhly; Vitranilla, Yudith Evametha
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i2.69745

Abstract

AbstractThe presence of the Kijing International Port in Mempawah Regency is a maritime transportation infrastructure that has an important and strategic role for the growth of industry and trade. In fact, the construction of this international port not only has an impact on investors and activities at the port, but also on the local community who live around the port. The community is always the one affected by any development, so there is a need for protection and preventive efforts to protect their rights as well as other things such as the potential for crime to occur in the Kijing international port area. This research was studied using socio-legal research methods which analyze legal studies normatively and the implications of impacts on society empirically, so that the approach taken is based on a statutory approach, a case approach and a social approach. The results of this research analyze studies of cases that often occur in international port areas in Indonesia, such as violent crimes resulting from social conflict, criminal acts of narcotics abuse, and criminal acts of prostitution. Of the several forms of crime, not all crimes have occurred in the Kijing international port area, so it is important to prepare preventive measures for these crimes to occur. So that the construction of this port can have a positive impact on the surrounding community socially, economically and legally.  AbstrakHadirnya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah menjadi suatu infrastruktur transportasi laut yang mempunyai peran penting dan   strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan. Pembangunan pelabuhan internasional ini nyatanya tidak hanya berdampak pada investor maupun kegiatan aktivitas di pelabuhan tersebut, melainkan masyarakat setempat yang   tinggal di sekitar pelabuhan. Masyarakat selalu menjadi yang terdampak pada setiap pembangunan, sehingga perlu adanya perlindungan dan upaya preventif melindungi hak-hak mereka serta hal-hal lain seperti potensi terjadinya kejahatan yang terdapat di kawasan pelabuhan internasional kijing. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian sosio-legal yang menganalisis kajian hukum secara normatif dan implikasi dampak yang terjadi pada masyarakat secara empiris, sehingga pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian ini menganalisis kajian kasus-kasus yang sering terjadi di kawasan pelabuhan internasional di Indonesia, seperti tindak pidana kekerasan akibat konflik sosial, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta tindak pidana kasus prostitusi. Dari beberapa bentuk kejahatan tersebut, tidak semua kejahatan pernah terjadi di kawasan pelabuhan internasional kijing, sehingga penting untuk mempersiapkan upaya preventif terjadinya kejahatan tersebut. Sehingga pembangunan pelabuhan ini dapat berdampak baik kepada masyarakat sekitar secara sosial, ekonomi, maupun hukum.  
The Urgency of Enforcing Criminal Sanctions Against Perpetrators Waste Incineration Piramitha Angelina
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1190

Abstract

The global issue of various adverse impacts and dangerous risks due to mistakes in waste management is intensively echoed as a shared responsibility to be resolved. As the holder of the G20 presidency in 2022, Indonesia even raised the issue of sustainable waste management in the G20 forum. Therefore, legal research is important to study and provide solutions to these problems from the legal aspect, so that it is useful, not only at the regional and national levels, but also for the sustainability of life in all parts of the world. The purpose of this study is to find out the urgency of enforcing criminal sanctions listed in local regulations against waste incinerators in Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province, Indonesia, reviewed from the relative theory as a criminal purpose. This research is a normative legal research, with a legislative approach and a theoretical approach. Based on the results of the research, there are two reasons for the urgency of enforcing criminal sanctions against the large number of waste incinerators in Kubu Raya Regency. First, it is reviewed from a general precaution in relative theory, which is to prevent everyone from becoming a perpetrator of waste burning. Second, it is reviewed from a special provision in relative theory, which is to prevent the perpetrators of burning waste who have been convicted from repeating their actions. Through criminal law enforcement, if general and special prevention are carried out optimally, it is hoped that the purpose of the regional regulation can be realized, namely to reduce the danger posed by sarnpah, especially burned waste, protect and improve the quality of public health and the environment, and change community behavior in waste management.
PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN FEMISIDA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI AKBAR, MUHAMMAD FADHLY; Piramitha Angelina; Weny Ramadhania; Sandy Kurnia Christmas; Yudith Evametha Vitranilla
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.10684

Abstract

Indonesia mengalami darurat femisida. Dari data komnas perempuan telah terjadi 237 kasus di tahun 2021, 307 kasus di tahun 2022, dan 159 kasus di tahun 2023 hingga april 2024. Penelitian bertujuan mengetahui mengapa perempuan dapat menjadi korban femisida dan apa saja jenis korban femisida tersebut. Menggunakan penelitian hukum empiris dengan pedekatan kasus, undang-undang dan teori. Femisida dianalisis dari kacamata viktimologi. Adapun hasil penelitian yaitu terdapat dua jenis korban femisida dalam perspektif viktimologi. Pertama, biologically weak victim. Perempuan menjadi korban femisida disebabkan bentuk fisik dan mentalnya. Perempuan secara individu sebenarnya tidak melakukan hal apapun yang memancing laki-laki untuk membunuh dirinya, akan tetapi sisi visual-sentris dan emosional pada laki-lakilah yang membuatnya melakukan pembunuhan pada perempuan. Kedua, precipitative victims. Perempuan sebagai korban berada dalam keadaan yang memudahkannya untuk menjadi korban pembunuhan oleh laki-laki, seperti berada ditempat yang sepi dan gelap. Perempuan menjadi korban femisida disebabkan dua faktor. Pertama, faktor personal. Dikarenakan jenis kelamin perempuan yang secara konstruk sosial dianggap masih belum setara dengan laki-laki. Kedua, faktor situsional. Konflik berujung ketegangan antara laki-laki dan perempuan mengundang amarah emosional dari laki-laki, pada akhirnya membuat perempuan menjadi korban femisida. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan bersifat preventif atau tindakan darurat dan insidentil jika diperlukan untuk merespon femisida ini
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia Fitrianto, Ega; Christmas, Sandy Kurnia; Angelina, Piramitha; Bangun, Budi Hermawan; Akbar, Muhammad Fadhly
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kalimantan Barat merupakan provinsi di Indonesia yang berhubungan dengan akses lintas batas antara Indonesia-Malaysia, dimana terdapat beberapa kawasan perbatasan seperti Perbatasan Lintas Batas Negara Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas, dimana beberapa lintas batas tersebut mempunyai kelemahan dalam pengawasan karena terdapat beberapa jalan tidak resmi atau disebut dengan “Jalur Tikus”. Jalur ini hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dan tidak ada kendaraan yang melewati jalur ini, sehingga menimbulkan permasalahan terkait penegakan hukumnya.  Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dalam pengkajiannya karena akan meneliti berdasarkan sudut pandang undang-undang dan fakta empiris di kawasan perbatasan yang menjadi  lokasi penelitian. Pada kasus penelitian di lapangan melihat pada studi kasus penyeludupan rokok ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan. Hasil penelitian ini membahas penegakan hukum pidana tentang penyelundupan rokok ilegal yang ada didaerah perbatasan Indonesia – Malaysia belum optimal dikarenakan masih terdapat pelaku-pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tersebut yang belum di proses didalam sistem peradilan pidana. Adapun Kendala-kendala dalam penegakan hukumnya adalah dari faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya. Dari faktor penegak hukumnya bahkan masih ada oknum kepolisian yang menggunakan rokok ilegal dan ada oknum TNI yang  membawakan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut ke jalur tidak resmi tersebut. selain itu, kurangnya sosialisasi dari rokok ilegal berpengaruh pada faktor masyarakat dan budaya karena mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hal tersebut.
Pengaruh Prinsip Non-Intervensi Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Prananda, Rizki Dwi Adji; Christmas, Sandy Kurnia; Akbar, Muhammad Fadhly; Bangun, Budi Hermawan; Angelina, Piramitha
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang secara universal diterima dalam hukum internasional dan ditingkat regional ASEAN prinsip ini tercantum diberbagai perjanjian dan kerangka hukum yang ada. Prinsip ini menjadi salah satu faktor yang merekatkan namun juga menjadi kendala bagi ASEAN khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Myanmar terkait tentang perlakuan Junta Militer Myanmar.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Sumber data yang dijadikan dasar hukum yaitu Piagam ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukan penerapan prinsip non-intervensi yang sangat kaku oleh ASEAN telah membuat penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sering kali menjadi tidak maksimal. Hal ini membuat peranan ASEAN sangat minim dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Peran ASEAN dan AICHR sebagai lembaga HAM tentu sangat dibutuhkan dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Perlu adanya gagasan perubahan terhadap prinsip tersebut salah satunya adalah dengan keterlibatan yang fleksibel, dengan adanya gagasan tersebut diharapkan adanya pelunakan dalam penerapan prinsip non-intervensi khususnya pada penanganan pelanggaran HAM.
Analisis Keputusan 80PDT.G2018PN.DPS Nominee & Perjanjian Penanaman Modal Asing di Indonesia Ramadhania, Weny Ramadhania; Angelina, Piramitha; Christmas, Sandy Kurnia Christmas; Vitranilla, Yudith Evametha Vitranilla; Akbar, Muhammad Fadhly Akbar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6506

Abstract

This article examines Denpasar District Court Decision No. 80/Pdt.G/2018/PN Dps relating to nominee agreements in collaboration at Bali Restaurants involving foreigners and Indonesian citizens which focuses on problems arising from the existence of a Nominee Agreement in terms of Foreign Investment in Indonesia as well as the application of law in Investment Foreigners comply with the legal certainty of investing, therefore the aim of this article is to provide an overview and analysis of these two aspects. This article uses a normative approach by analyzing secondary data qualitatively. The result of the article is that Decision No. 80/Pdt.G/2018/PN Dps has prohibited the use of Nominee Agreements in Foreign Investment in order to maintain transparency and a fair investment climate. The ruling confirms the Nominee Agreement prohibition for the sake of legal certainty in foreign investment, and the government is committed to regulatory compliance to support sustainable economic development. Therefore, as a legal product, foreign investment is required to comply with Indonesian investment law in accordance with Denpasar District Court Decision No. 80/Pdt.G/2018/PN.DPS, and the judge emphasized the obligation of Foreign Investment to comply with investment law provisions, reflecting the application of legal certainty in investing in Indonesia
The Urgency of Enforcing Criminal Sanctions Against Perpetrators Waste Incineration Angelina, Piramitha
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 07 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i07.1190

Abstract

The global issue of various adverse impacts and dangerous risks due to mistakes in waste management is intensively echoed as a shared responsibility to be resolved. As the holder of the G20 presidency in 2022, Indonesia even raised the issue of sustainable waste management in the G20 forum. Therefore, legal research is important to study and provide solutions to these problems from the legal aspect, so that it is useful, not only at the regional and national levels, but also for the sustainability of life in all parts of the world. The purpose of this study is to find out the urgency of enforcing criminal sanctions listed in local regulations against waste incinerators in Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province, Indonesia, reviewed from the relative theory as a criminal purpose. This research is a normative legal research, with a legislative approach and a theoretical approach. Based on the results of the research, there are two reasons for the urgency of enforcing criminal sanctions against the large number of waste incinerators in Kubu Raya Regency. First, it is reviewed from a general precaution in relative theory, which is to prevent everyone from becoming a perpetrator of waste burning. Second, it is reviewed from a special provision in relative theory, which is to prevent the perpetrators of burning waste who have been convicted from repeating their actions. Through criminal law enforcement, if general and special prevention are carried out optimally, it is hoped that the purpose of the regional regulation can be realized, namely to reduce the danger posed by sarnpah, especially burned waste, protect and improve the quality of public health and the environment, and change community behavior in waste management.