Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.751

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Al-'Adalah JURNAL LITIGASI (e-Journal) Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Journal of Law and Legal Reform

Barda Nawawi Arief

Unknown Affiliation

Author-ID : 232164

Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN CYBER CRIME DAN CYBER SEX Barda Nawawi Arief
LAW REFORM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Cyber crime di bidang kesusilaan, yang berupa cyber pornography dan cyber sex dapat menjadi masalah yang serius apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan umum yang perlu diterapkan adalah dengan pendekatan integral/sistemik yang memadukan pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global. Kebijakan penanggulangan cyber pornography dapat ditemukan dalam KUHP dan juga dalam UU No.32/2002 tentang Penyiaran, meskipun terdapat kelemahan dalam asas teritorial. Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam Konsep RUU KUHP 2004/2005, dirumuskan perluasan asas teritorial dan perumusan delik Pornografi Anak melalui Komputer. Sedangkan cyber sex sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/non-fisik dan sangat individual serta selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel. Oleh karena itu dalam praktek peradilan, hakim dapat melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa cyber sex atau "hubungan seksual non-fisik (maya)" ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP. Hal itu didasarkan pada alasan juridis normatif, juridis konseptual/teoritik/keilmuan, jurisprudensi, pandangan pakar, agama, dan dari sudut akibat sosial (dampak negatifnya)Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Cyber Crime, Cyber Pornography, Cyber Sex

MEDIASI PIDANA (PENAL MEDIATION) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA/MASALAH PERBANKAN BERASPEK PIDANA DI LUAR PENGADILAN Barda Nawawi Arief
LAW REFORM Vol 2, No 1 (2006)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "mediation in criminal cases" atau "mediation in penal matters" yang dalam istilah Belanda disebut "strafbemiddeling", dalam istilah Jerman disebut "Der AuBergerichtliche Tatausgleich" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "de meditation penale". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "Victim-Offender Meditation" (VOM) atau Tater-OpferAusgleich (TOA)Kata Kunci : Mediasi Penal, Penyelesaian Sengketa Perbankan, Aspek Pidana di Luar Pengadilan

Proof of Element of Unlawfulness Acts in The National Criminal Code Andre, Gusti Muhammad; Arief, Barda Nawawi; Sularto, RB; Azizah, Faiqah Nur; Nabela, Nadia
LAW REFORM Vol 21, No 2 (2025): Law Reform
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i2.67253

In criminal law, unlawful acts are one of the elements of a crime. Logically, in addition to the acts formulated in the law, the unlawful act must also be proven. If an unlawful act is not proven, then an act cannot be considered a crime. However, the elements of unlawful acts regulated in the old Criminal Code differ from those in the National Criminal Code. This article aims to analyse the law of evidence in relation to unlawful acts in the National Criminal Code, in order to establish the truth of the matter. The research method used is the normative juridical method with a literature study analysis. Proving the essence of formal (written) law in the law of evidence is very easy; however, proving the essence of material law is more difficult, as it requires the judge to explore the sense of legal justice that exists in society. In criminal law, proof of unlawful acts is based on the postulate in criminalibus probantiones bedent esse lucis clariores, which states that in criminal cases, evidence must be clearer than light.

Co-Authors Andre, Gusti Muhammad Aris Hardinanto Azizah, Faiqah Nur Clifford, Boyce Alvhan Clifford, Boyce Alvhan Disemadi, Hari Sutra Fernando, Zico Junius Garcia, Virginia Iqbal Kamalludin Joko Setiyono Maria Silvya E. Wangga NABELA, Nadia Nahdiya Sabrina Pujiyono Pujiyono Sularto, R.B. Sularto, RB

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : LAW REFORM

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : LAW REFORM