Garuda - Garba Rujukan Digital

AUTENTISITAS SUMBER SEJARAH PANCASILA DALAM MASA SIDANG PERTAMA BADAN UNTUK MENYELIDIKI USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN TANGGAL 29 MEI-1 JUNI 1945 Hardinanto, Aris
Veritas et Justitia Vol. 3 No. 1 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v3i1.2524

This article seeks to compares different ideas concerning Indonesian statehood as put forth by our founding father in sessions of the Dokuritsu Zyunbi Tyosa Kai (Investigating Body for Preparing Indonesia's Independence). The author notes that there is doubt as of the authenticity of documents recording the debates and the speeches made during meetings held by this body (28 may-1 June 1945 & 10 July-17 July 1945). On one side, there is the preparatory documents of the 1945 Constitution as issued by Muhammad Yamin and which is regarded by the State Secretariat as the one and only authentic source (from 1959-1992). On the other hand, notes collected by Pringgodigdo and Yamin was latter used as the basis for the publication of the Body’s minutes of meetings in 1995. The author observes that both collections (Yamin and Pringodidgo) differs in its exposure of ideas on the Indonesian statehood put forth during the Body’s meetings.

MANFAAT ANALOGI DALAM HUKUM PIDANA UNTUK MENGATASI KEJAHATAN YANG MENGALAMI MODERNISASI Aris Hardinanto
Yuridika Vol. 31 No. 2 (2016): Volume 31 No 2 May 2016
Publisher : Universitas Airlangga

The development of information technology and bring a significant impact on the development of society and the law. In the field of criminal law, appear various types of crimes recently that never existed in the laws of criminal law (CRIMINAL CODE), because by the framers, haven't gotten around to think about before. The consequences are many terms in the PENAL CODE which, if interpreted narrowly made the CRIMINAL CODE left behind by the times. To overcome stiffness in interpreting CRIMINAL CODE, then the judge is given the authority to interpret broadly known by the method of interpretation of the law. Methods of interpretation of law in the criminal law is a method of grammatical interpretation, history, teleologis, systematic, and extensive or restrikif. Legal scholars have different opinions on the interpretation of the extensive and analogy. Some legal scholars distinguish but there are who equate. The difference of views as well as to be whether the analogy application of analogy in the criminal law. The analogy has a benefit as solution addressing the stiffness of judges in interpreting the provision in the Criminal Code which have not had time unthinkable by the framers of the CRIMINAL CODE as the impact of the development of science and technology.

The Significance of Computer Forensics in Electronic Documents as Evidence in Criminal Law Aris Hardinanto; Barda Nawawi Arief; Joko Setiyono
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 14, No 2 (2023): August 2023
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v14i2.10820

Forensic science standards, no crime never leaves traces. Along with the emergence of cybercrime, a new type of evidence emerged as an expansion of conventional evidence in Indonesian criminal procedural law, namely electronic evidence as stated in the Law on Electronic Information or electronic documents whose authenticity can be guaranteed, but there is no further explanation. Further, what is the procedure for guaranteeing its authenticity? Based on this, not all electronic information or documents can be used as evidence. One branch of forensic science that is relevant to proving cybercrimes is computer forensics. The problem that arises is to what extent is the significance of computer forensics to guarantee electronic information or electronic documents as evidence. This article was based on legal research using a conceptual, statutory, and case approach. The result of this study is that computer forensics plays a significant role in the crime of illegal access to electronic devices because it is a tool in criminal procedural law that can be used to guarantee the authenticity of electronic information or electronic documents so that they can be accepted as evidence in court.How to cite item: Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, and Joko Setiyono. â€œThe Significance of Computer Forensics in Electronic Documents as Evidence in Criminal Law.â€ Jurnal Cakrawala Hukum 14 no. 2 (2023):155-166. DOI: doi.org/10.26905/idjch.v14i2.10820.

Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring Aris Hardinanto
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.1983

Perkembangan dan perubahan dunia menjadi sangat cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi telah membuat berbagai kemudahan terhadap mobilitas masyarakat. Arus perkembangan informasi antar negara tidak dapat lagi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga peran dalam mengendalikan arus mobiltias penduduk melalui jejaring sosial. Pertumbuhan yang seperti ini mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat seluruh dunia, lintas batas negara. Kejahatan jenis baru sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan media teknologi informasi atau komputer dan internet disebut Computer Related Crime atau Cybercrime. Kedudukan alat bukti sebagai penegak hukum pidana materiil menjadi parameter hakim untuk memutus suatu perkara. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang terhadap hasil cetak alat bukti elektronik dalam cybercrime sebagai alat bukti yang sah. Hasil cetak alat bukti elektronik sah apabila alat bukti elektronik itu dapat dijamin keasliannya. Dengan demikian kedudukan alat bukti elektronik dalam cybercrime memiliki kriteria yang ketat dibanding alat bukti konvensional. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) Kata kunci: alat bukti elektronik, cybercrime.

Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme Assyamiri, M Alief Thoifurqoni; Hardinanto, Aris
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Pendanaan dalam sebuah tindak pidana merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menjadikan suatu tindak pidana dapat dilakukan. Saat ini telah berkembang jenis mata uang baru berbentuk digital, yakni mata uang kripto. Kehadirannya tentunya memberikan peluang yang lebih luas terhadap setiap pelaku tindak pidana yang akan mendanai sebuah aksi tindak pidana. Salah satunya ialah pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun praktiknya undang-undang ini masih belum dapat adaptif terhadap perkembangan jenis media pembayaran yang baru. Sehingga isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana legalitas penggunaan bitcoin dalam cryptocurrency dalam melakukan pendanaan terorisme. Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini memperjelas terkait dengan legalitas berlakunya mata uang kripto di Indonesia, dikarenakan pengaturan yang telah dikeluarkan oleh BAPPETI dan menteri keuangan hanya memberlakukan mata uang kripto sebagai aset, bukanlah alat pembayaran. Sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut berupa undang-undang yang menjadi legalitas terhadap mata uang kripto sangat diperlukan.

PENGGUNAAN DRONE PENYERANG DALAM PEPERANGAN BERDASARKAN PRINSIP PEMBEDA HUKUM PERANG Hardinanto, Aris; Octaviarany, Viny
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.45-55

Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti penggunaan drone dalam peperangan. Ketentuan Article 23 Hague Convention IV 1907dan Article 35 Protocol Additional of The Geneva Convention 1949 mengatur batasan penggunaan senjata dalam perang. Kemudian terkait penggunaan drone yang dilengkapi dengan senjata menjadi menarik untuk diteliti, karena terjadi kekosongan hukum atas penggunaan drone tersebut. Selain itu, dipertanyakan apakah penggunaan drone ini sesuai dengan prinsip pembeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif theoretical research. Hasil penelitian menyatakan bahwa drone memiliki kemampuan yang berbeda. Drone tipe Kargu dapat beroperasi secara semi-otonom maupun dikendalikan secara manual. Dan drone tipe MQ-Reaper dikendalikan oleh operator manusia. Penggunaan drone dalam peperangan tidak sesuai dengan prinsip pembeda karena beresiko melanggar prinsip pembeda serta melanggar hak penduduk sipil dan kombatan.

AUTENTISITAS SUMBER SEJARAH PANCASILA DALAM MASA SIDANG PERTAMA BADAN UNTUK MENYELIDIKI USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN TANGGAL 29 MEI-1 JUNI 1945 Hardinanto, Aris
Veritas et Justitia Vol. 3 No. 1 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v3i1.2524

This article seeks to compares different ideas concerning Indonesian statehood as put forth by our founding father in sessions of the Dokuritsu Zyunbi Tyosa Kai (Investigating Body for Preparing Indonesia's Independence). The author notes that there is doubt as of the authenticity of documents recording the debates and the speeches made during meetings held by this body (28 may-1 June 1945 & 10 July-17 July 1945). On one side, there is the preparatory documents of the 1945 Constitution as issued by Muhammad Yamin and which is regarded by the State Secretariat as the one and only authentic source (from 1959-1992). On the other hand, notes collected by Pringgodigdo and Yamin was latter used as the basis for the publication of the Body’s minutes of meetings in 1995. The author observes that both collections (Yamin and Pringodidgo) differs in its exposure of ideas on the Indonesian statehood put forth during the Body’s meetings.

Perbandingan Hukum Pidana Penelantaran Anak di Indonesia dan Belanda Nahdiya Sabrina; Aris Hardinanto
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Child neglect in Indonesia is a type of child abuse with quite high cases. The problem raised in this research is the absence of clear limitations regarding child neglect, as well as the absence of specific regulations related to sanctions for child neglect in terms of obligations for the education of children of compulsory school age. Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The formulation of the problem in this research is how child neglect is regulated in Indonesian criminal law and Dutch criminal law, as well as how appropriate child neglect is regulated in Indonesian criminal law. The research method used in this research is the normative legal research method, through a statutory approach and a comparative approach. Analysis of legal materials is carried out using qualitative descriptive methods. The comparison of criminal law in terms of child neglect in Indonesia and in the Netherlands is that the Netherlands adheres to a strict codification system, however in the Netherlands, there are still special regulations regarding guarantees for children in terms of getting an education through registration at a school as well as criminal sanctions for those in charge of the child if these obligations were not carried out. Meanwhile, in Indonesia Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System does not contain specific sanctions regarding not providing basic education to children of compulsory school age. Law No. 23 of 2002 and Law No. 35 of 2014 concerning child protection also doesn't specifically regulate sanctions for parties who do not provide basic education for children of compulsory school age, and there are no clear limitations to the term child neglect. -

Beyond Borders: Shedding Light on Foreign Bribery through an Islamic Legal Lens Sauni, Herawan; Fernando, Zico Junius; Putra, David Aprizon; Virdaus, Saivol; Hardinanto, Aris
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.9752

This research examines the urgency and challenges of eradicating foreign bribery in Indonesia, utilizing the perspective of Islamic law as an ethical and moral framework. Although Indonesia has committed to the eradication of corruption through ratification of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and participation in the G20 Anti-Corruption Working Group, the persistence of a stagnant Corruption Perception Index (CPI) score and the absence of specific regulations on foreign bribery indicate a gap between international commitments and domestic implementation. Through a normative legal method, this research analyzes the legal framework and corruption eradication practices in comparison to the principles of fairness, transparency, and accountability in Islamic law. The results show that there are significant gaps in the regulation and practice of combating corruption, especially in relation to combating foreign bribery. This research recommends reforming regulations that not only meet international standards but also accommodate ethical and moral values from Islamic law, as well as emphasizing the importance of international cooperation based on the principle of solidarity in goodness. Efforts to eradicate foreign bribery in Indonesia require a comprehensive approach, combining legal reform, integration of Islamic values, and strengthening international cooperation, to increase the effectiveness of the fight against corruption and strengthen integrity and public trust.

Comparative Study of Judicial Pardon in the Substantive Criminal Law and Criminal Procedure Law of the Netherlands and Indonesia: Note to the Draft Criminal Procedure Code Moeliono, Tristam Pascal; Hardinanto, Aris
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i2.26047

The ruling on Rechterlijk Pardon (judicial pardon) or passing sentence of guilt without imposing penal sanction is regulated in Article 54 paragraph (2) of Law No. 1 of 2023 concerning Criminal Code. On the other hand, various academic drafts of the Criminal Procedure Law, and draft of the Criminal Procedure Law dated March 21, 2023, did not contain a ruling on the same. Meanwhile, the draft of criminal procedure code dated February 17, 2025, March 3, 2025, March 15, 2025, and March 20, 2025 mentions this legal institution only in passing. The legal lacunae resulting from this disharmony consequently make it impossible the passing such a sentence in practice. Numerous legal academic writings on Judicial Pardon can be found written by Indonesian legal scholars, but none seems to focus on the legal history of this institution using primary legal sources and none of those articles refers to most recent draft criminal procedure code. Moreover, those articles still refer to the old criminal code and criminal procedure code draft. The method used in this research is legal normative, using statutory approach as well as comparative law. The main argument here is that the ruling about judicial pardon should be added into the draft of the criminal procedure code. With the intent to rectify the existing legal lacunae, this article discusses the above shortcomings and addresses the existing disharmony between criminal law and criminal procedural law and how to fill in the legal gaps. The author's main arguments are, taking in consideration the necessity to harmonize substantive and procedural law, first, that the legislature should synchronize-harmonize internally and externally the academic draft of the draft criminal procedure law and with the existing criminal code. Secondly, in the draft criminal procedure code should be added a ruling making the passing of judicial pardon a possibility. Third, to add a ruling obligating judge who pass such sentences to adequately support his/her decisions with arguments. Lastly, to add another ruling elaborating on for what crimes would judicial pardon be allowed and to what extent such sentences would be eligible to be challenged

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search