Articles
<![CDATA[MENCARI SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG IDEAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v1i2.1150
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan sistem penyelesaian sengketa konsumen yang ideal dalam rangka memberi perlindungan kepada konsumen, dengan mengkaji ketentuan ketentuan penyelesaian sengketa konsumen dan ketentuan-ketentuan tentang organisasi dan tata kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan lain tentang penyelesaian sengketa, pendapat para ahli, serta sejumlah putusan-putusan BPSK. Kajian dimaksudkan untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengaturannya, yang dipandang memengaruhi penyelesaian sengeketa yang ideal: efektif, cepat, murah, dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumah kelemahan di dalam ketentuan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana terdapat pada UUPK, demikian juga dengan ketentuan yang menyangkut BPSK. Sikap dan pandangan lembaga peradilan konvensional dalam memandang putusan BPSK pun turut memengaruhi efektivitas BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Disarankan beberapa ketentuan tentang penyelesaian sengketa konsumen dan BPSK yang terdapat di dalam UUPK perlu direvisi.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM MANDIRI BERSAMA TEBING TINGGI ]]>
<![CDATA[Tarihoran, Rene Ignasius]]>;
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>;
<![CDATA[Samosir, Kosman]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1431
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengikatan jaminan dengan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak di koperasi serta pelaksanaan eksekusi barang jaminan akibat wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam pada sebuah koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari koperasi yang dijadikan sampel. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam disertai jaminan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak. Pemberian jaminan diikat dengan perjanjian dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan terkait, yang dalam hal tertentu dilakukan penyimpangan atas kesepakatan para pihak. Apabila terjadi wanprestasi barang jaminan dieksekusi dengan berdasarkan jenis jaminan. Jika jaminannya benda bergerak maka koperasi menjual sendiri benda jaminan dan mengambil sejumlah uang dari hasil penjualan tersebut. Jika jaminannya benda tidak bergerak pihak koperasi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, kemudian Ketua Pengadilan Negeri tersebut meneruskan permohonan itu kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Dari hasil lelang koperasi menerima sejumlah uang untuk menutupi utang debitor kepada pihak koperasi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM HAL KOPERASI GAGAL BAYAR TERHADAP SIMPANAN BERJANGKA MILIK ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016) ]]>
<![CDATA[Banjarnahor, Rina Uli]]>;
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>;
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1774
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota dan pertanggungjawaban pengurus dalam hal Koperasi gagal bayar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt /2016. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang sama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan anggota koperasi, termasuk simpanan anggota dilindungi dengan berbagai ketentuan nyang terdapat didalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan, dengan memberi hak kepada anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawalan kepengurusan koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Secara khusus kepentingan anggota dilindungi melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan anggota. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka, salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan. Dalam hal koperasi wanprestasi untuk mengembalikan simpanan milik anggota, koperasi bertanggungjawab dengan cara mengembalikan simpanan berjangka dengan bunga yang telah di perperjanjikan oleh koperasi dengan anggota melalui penjualan aset koperasi. Sementara itu pengurus tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi karena pengurus bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian simpanan dan juga bahwa dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus saat Rapat Anggota tahunan, berarti pengurus tidak mempunyai kesalahan dalam pengurusan koperasi dan dengan demikian membebaskan pengurus dari segala tuntutan hukum.]]>
<![CDATA[UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA KONSILIASI DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Sirait, Cindy Octabriel]]>;
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>;
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.406 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2125
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the process of resolving consumer disputes by means of conciliation and to determine the efforts to defend consumer rights at the Medan Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).This research is descriptive, using normative-empirical research methods with a focus on the enforcement or implementation of normative legal provisions on consumer dispute resolution. Data or information obtained from BPSK Medan. in the form of notes and information regarding the settlement of consumer disputes by means of conciliation. The results show that the consumer dispute resolution process at BPSK Medan City is different from that regulated in Law No. 8/1989 on Consumer Protection and Decree of the Minister of Industry and Trade No.350/MPP/Kep/12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities BPSK. Disputes are resolved by the parties accompanied by a conciliator assembly appointed by the BPSK leadership. After the parties obtain an agreement, then it is reported to BPSK which is then stated in a peace agreement which will be strengthened by the BPSK Decision. In fact, consumer disputes were resolved by parties outside of BPSK after BPSK held the first meeting, and subsequently the final settlement was not reported so that BPSK could not make decisions to strengthen the peace reached by the parties.]]>
<![CDATA[MENEMUKAN LANDASAN KONSTITUSIONAL PERUSAHAAN DAN PERAN PERUSAHAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2530
<![CDATA[Keberadaan perusahaan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai wujud dari kebebasan berusaha. Perusahaan menjadi bagian dari peran serta dan tanggung jawab pemerintah dan rakyat dalam pembangunan ekonomi, yang di dalam peraturan perundang-undangan diakui sebagai pelaku ekonomi, tulang punggung perekonomian, pilar pembangunan (ekonomi), soko guru perekonomian dan sebagainya yang ikut serta mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu kesejahteraan rakuat dan kemajuan bangsa dan negara. Untuk memaksimalkan peran perusahaan itu, dikeluarkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa, menciptakan iklim berusaha yang sehat, pemeliharaan lingkungan, penggunaan ketenagakerjaan dan sebagainya, yang di dalamnya ditetapkan sejumlah kewajiban yang mesti dipatuhi perusahaan. Berkaitan dengan itu, penegakan hukum diperlukan untuk memastikan berjalannya aturan hukum itu untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan di dalam setiap perundang-undangan terkait.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN KOTA ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASCA PELONGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MASA PENDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>;
<![CDATA[Samosir, Kosman]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelenggaraan jasa angkutan kota dihubungkan dengan kenyamanan, kemananan dan keselamatan penumpang sebagai hak konsumen jasa transportasi darat di Kota Medan di masa pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pandemi Corona Virus Disease (Covid) -19 yang masih berlangsung. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas kebijakan hukum yang diambil sehubungan dengan upaya memberi perlindungan kepada masyarakat. Data yang dibutuhkan adalah data primer yaitu keterangan yang ng berkaitan dengan kondisi kenderaan angkutan, perilaku pengemudi/ supir dalam mengendarai angkutan, kondisi di dalam mobil angkutan, sikap atau kepedulian pengemudi/ supir terhadap perilaku penumpang, dan kondisi jalan. Data atau keterangan dikumpulkan dengan metode pengamatan, yaitu mengamati situasi angkutan di beberapa titik selama beberapa waktu sampai dianggap sudah cukup untuk mengetahui kondisi angkutan. Selain itu dilakukan metode partisipatif, yaitu dengan menjadi penumpang sekaligus memperhatikan keadaan-keadaan yang terjadi selama menggunakan jasa angkutan. Berdasarkan pengalaman sebagai penumpang, kemudian diisi angket yang telah disediakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penumpang sebagai konsumen pengguna jasa angkutan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatannya pasca pelonggaran PPKM-Covid-19 di Kota Medan terealisasi dengan cukup baik. Penumpang sebagai pengguna jasa transportasi terlindungi dengan cukup baik. Namun demikian keadaan atau realitas penyelenggaraan angkutan masih berisiko bagi penumpang sebab kelalaian kecil oleh supir maupun penumpang dapat menimbulkan gangguan pada kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN KAPAL PENYEBERANGAN DI DANAU TOBA ]]>
<![CDATA[Sinaga, Wira Pandi Putra]]>;
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>;
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan pengangkut sebagai penyedia jasa kepada penumpang sebagai konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas LLASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, nahkoda kapal, serta melalui pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pengangkut sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau tidak atau belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya perhatian pengangkut dalam memberikan arahaan atau pemanduan, serta informasi mengenai kondisi jaminan barang penumpang yang buruk dan tidak adanya pengadaan tiket yang disediakan bagi penumpang, walaupun adanya pengadaan manifest, penumpang masih merasa tidak puas, karena adanya rasa tidak percaya terhadap tarif ongkos yang harus dibayar. Sedangkan peran Dinas Perhubungan terhadap penyedia jasa kapal penyeberangan tidak atau belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu masuh diperlukan upaya maksimal dari pihak pelaku usaha angkytan maupun pihak pemeintah.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DENGAN CARA ARBITRASE DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Manik, Windi]]>;
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>;
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelesaian sengketa konsumen menjadi isu penting dalam menjaga keseimbangan dan perlindungan hak-hak konsumen dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah diakui sebagai lembaga yang memiliki peranan dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara efektif dan efisien. Salah satu cara yang digunakan oleh BPSK adalah arbitrase, yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat dan fleksibel tanpa melibatkan proses litigasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha secara efisien dan efektif serta memahami hambatan yang dihadapi BPSK Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak BPSK dan studi dokumen terkait kegiatan BPSK di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK memiliki peranan yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Kota Medan melalui metode arbitrase. Faktor-faktor seperti kecepatan proses, biaya yang terjangkau, dan keputusan yang adil menjadi keunggulan utama dari penyelesaian sengketa melalui BPSK. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, termasuk kesadaran masyarakat akan keberadaan BPSK dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BPSK agar dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di Kota Medan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT NASABAH KOPERASI WANPRESTASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA ARTA MANDIRI DI MEDAN ]]>
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>;
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>;
<![CDATA[Sitanggang, Yosipine Margaretta]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan dalam menyelesaian konflik yang terjadi akibat nasabah koperasi tidak memenuhi kewajibannya serta memahami hambatan yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri dalam menyelesaikan sengketa akibat nasabah koperasi yang wanprestasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi di koperasi menjadi isu penting dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan dalam hubungan nasabah dan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan koperasi sebagai lembaga simpan pinjam di Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan dan analisis terkait dokumen nasabah yang wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Dna Arta Mandiri di Medan memiliki peranan dalam menyelesaikan sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi. Faktor-faktor seperti ekonomi dan sosial menjadi fokus utama dari penyelesaian sengketa akibat nasabah koperasi wanprestasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, termasuk kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaian perlu dilakukan agar dapat tercipta gerakan ekonomi rakyat yang harmonis berdasarkan asas kekeluargaan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pengiriman Barang Melalui Perusahaan Jasa Pengiriman Barang ]]>
<![CDATA[Sonia Regina Hutapea]]>;
<![CDATA[Janus Sidabalok]]>;
<![CDATA[Kosman Samosir]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman, hilang dan/atau rusaknya barang yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala yang dialami oleh perusahaan jasa pengiriman barang dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen. Penelitian ini bersifat normatif-empiris yang menekankaa implementasi undang-undang pada peristiwa di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang telah dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui BPSK atau mengajukan tuntutan ke badan peradilan di tempat tinggal konsumen. Kendala yang dialami peusahaan mewujudkaan tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang disebabkan oleh konsumen yang memberikan informasi yang salah terkait barang yang dikirim atau pihak perusahaan yang lalai dalam melalakukan tugasnya. Proses ganti rugi dapat berjalan dengan lancar setelah melakukan investigasi atas kelalaian tersebut dan akan segera memberikan ganti rugi sebagaimana dengan yang telah diperjanjikan.]]>
