Garuda - Garba Rujukan Digital

PIIL PESENGGIRI: POLITIK IDENTITAS KOMUNITAS LAMPUNG Zainal Arifin
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research Vol 12, No 1 (2020): PATANJALA VOL. 12 NO. 1 April 2020
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Provinsi Lampung adalah salah satu cerminan wilayah multikultural yang ada di Indonesia. Multikultural yang ada di wilayah Lampung tidak bisa dilepaskan dari terbukanya komunitasnya dalam menerima kehadiran etnis lain di wilayahnya, yang tertuang dalam nilai-nilai budaya piil pesenggiri yang mereka miliki. Akan tetapi, piil pesenggiri pula sering diklaim sebagai penyebab konflik yang sering melibatkan orang Lampung. Ini menunjukkan ada paradoks cara pandang dalam memahami piil pesenggiri sebagai identitas orang Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualittif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, yang ditujukan untuk membantah klaim bahwa konflik yang sering terjadi di wilayah Lampung, disebabkan karena menguatnya piil pesenggiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piil pesenggiri sebagai identitas, justru mampu menciptakan harmoni dengan etnis lain. Melalui kasus komunitas Lampung di Way Kanan, mekanisme politik pengorganisasian identitas (politik identitas) tersebut, komunitas Lampung justru mampu menguatkan identitas piil pesenggiri-nya, sekaligus mampu menciptakan harmoni di tengah masyarakatrnya. Lampung Province is a reflection of multicultural region in Indonesia. Multiculturalism in the region is related to the openness of the community in accepting the presence of other ethnic groups in the region. The principle of openness is contained in the values of the piil pesenggiri as as a part of their culture. But on the other hand, the piil pesenggiri was also often claimed as a cause of conflict involving frequently Lampungnese. This situation ilustrated the existence of paradoxes of perspective in understanding the piil pesenggiri as Lampung people's identity. The research employs a qualitative approach with interview and observation data collection techniques. The research purposes is to obtain findings to refute the claims of the piil pesenggiri as trigger of frequent conflict in Lampung. The results of the study demonstrates the facts contradicting the claims. The piil pesenggiri as identity actually was even able to create harmony with other ethnic groups. In the case of the Lampungnese community in Way Kanan, through the political mechanism of organizing identity (politics of identitiy), the Lampungnese community was able to strengthen the identity of the piil pesenggiri while at the same time being able to create harmony in the community.

Kami Bali-Lampung: Politik Identitas Etnik Bali Migran dalam Masyarakat Multikultural Way Kanan, Lampung Zainal Arifin
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 7, No 1 (2020): Menelisik Konsep, Lembaga dan Pengorganisasian Tatanan Sosial di Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Artikel ini menjelaskan bagaimana politik identitas etnik yang dipraktikkan komunitas Bali migran di wilayah Lampung yang multikultural, dimana berbagai etnik di Indonesia bisa ditemukan dan bermukim di wilayah ini. Komunitas Bali bermigrasi ke Lampung melalui proses transmigrasi pada tahun 1963 akibat meletusnya gunung Agung. Salah satu pemukiman komunitas Bali migran tersebut ada di desa Bali Sadhar di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Dalam beberapa kasus, komunitas Bali dengan sentimen identitas budaya Hinduisme Bali yang kuat acapkali mengalami konflik sosial dengan etnis lain disekitarnya terutama di wilayah pemukiman baru. Tetapi komunitas Bali (Sadhar) di Way Kanan Lampung justru hidup dengan harmonis dengan komunitas lain di sekitarnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyesuaian budaya dalam praktik politik identitas di kalangan komunitas Bali (Sadhar) ini dilakukan dengan meredefinisi nilai-nilai budaya (Hindu) yang mereka miliki sesuai dengan kondisi lingkungannya.

Young Offender Resistance Towards State hegemonic Practices: Case Study of “LPKA Belantara” William Edward Maxey; Sri Setiawati; Zainal Arifin
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 24, No 1 (2022): (June)
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jantro.v24.n1.p34-41.2022

The purpose of this article is to describe the resistance of young offenders toward hegemonic practices of the State. Following qualitative research practices with a descriptive design, this article employs the concept of habitus to analyze the nexus of actor and agency within the field of Belantara Young Offender Institution and the processes formed from resistance within the space. The findings show that young offenders attempt to resist the State’s control as they thwart the goals and values of the dominant power. The resistance of young offenders within Belantara Young Offender Institution consists of control of space, shaping discourse, rule-breaking, open defiance, conformity, and foot-dragging. Due to the imbalance of power between young offenders as a subaltern group and the staff at Belantara Young Offender Institution as the dominant group, the young offenders resist primarily through the hidden transcript. The data show a cycle of hegemony and resistance maintained by both groups which form a set of resistance. The research suggests the State reassess whether young offender institutions are the best place for young offenders as the cycle of hegemony and resistance creates a setting that cannot adequately rehabilitate.

KONSEPSI GUANXI PADA ETNIS TIONGHOA DI PADANG, STUDI KASUS : HIMPUNAN TJINTA TEMAN (HTT) PADANG Mardoni Mardoni; Nursyirwan Effendi; Zainal Arifin
JURNAL PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36424/jpsb.v8i2.361

Tulisan ini menbahas praktik nilai-nilai guanxi oleh etnis Tionghoa dalam menjaga eksistensi kebudayaannya di Kota Padang. Eksistensi etnis Tionghoa di Kota Padang ditunjukkan identitas Kampung Pondok sebagai ruang publik dan ruang religi, tradisi hari raya imlek, dan usaha perdagangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa sebagai etnis yang minoritas di Kota Padang memiliki kemanpuan untuk menjaga eksistensi budayanya ditengah kepungan budaya dominan (Minangkabau). Penulisan artikel ini mengunakan pendekatan antroplogi dengan metode kualitatif dalam corak studi kasus pada Himpunan Tjinta Teman (HTT) sebagai organisasi sosial budaya etnis Tionghoa. Lokasi penelitian di lakukan di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Hasil analisis penelitian menemukan bahwa etnis Tiongho sebagai masyarakat yang bermigrasi di Kota Padang manpu menjaga eksistensi kebudayaannya melalui praktik nilai-nilai guanxi. Nilai-nilai guanxi merupakan seperangkat nilai-nilai yang dikembangkan atas dasar persamaan marga, kerabat, profesi dan teman sepermainnan. Nilai guanxi berperan sebagai modal sosial dalam menjaga keberlansungan praktik-praktik kebudayaan etnis Tionghoa di Padang. Praktik nilai guanxi ada secara implisit ada dalam berbagai kegaiatan-kegiatan sosial budaya etnis Tionghoa pada pranata sosialnya. Pranta sosial yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial budaya ini salah satunya adalah Himpunan Tjinta Teman (HTT) Padang. Organisasi Himpunan Tjinta Teman (HTT) Padang sangat berperan dalam menjaga nilai-nilai guanxi dalam setiap kegiatannya sebagai modal sosial untuk menjaga eksistensi budaya Tionghoa di Padang.

PETANI Vs PENGUASA (Penyerobotan Tanah Dan Perlawanan Petani Di Kabupaten Pasaman Barat) Syafnil Syafnil; Zainal Arifin; Maskota Delfi
Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol 9, No 2 (2022): Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial
Publisher : IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/sosial.v9i2.4166

Peningkatan ekonomi melalui penanaman modal asing di sektor perkebunan misalnya meningkatkan kapitalisasi dan ekspansi perkebunan yang terus menggerus tanah ulayat. Penyerobotan tanah ulayat menjadi isu yang sering menempel pada perluasan perkebunan kelapa sawit. Mekanisme penyelesaian konflik tanah yang tidak baik menimbulkan perlawanan yang berkepanjangan antara Petani dengan penguasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi etnografi, khususnya etnografi kritis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, studi pustaka dan dokumentasi untuk mendukung data-data yang diperoleh dari lapangan. Pemilihan informan menggunakan cara snowball sampling. Kasus yang terjadi di Nagari Lingkuang Aua dilihat dari sudut pandangan politik ekologi dan Perlawanan Petani. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah antara petani dengan perusahaan sudah lama terjadi. Tuntutan masyarakat peti tidak ditanggapi serius oleh perusahaan. perusahaan mengulur-ulur waktu dengan berlindung dibalik izin HGU yang mereka miliki. Kondisi demikian juga di dukung oleh lemahnya nalar kritis pemerintah daerah. Mereka cenderung melindungi perusahaan dan tidak mengusut lebih jauh karena perusahaan sudah memiliki HGU. Kekecewaan masyarakat petani membuat mereka terus melanjutkan aksi perlawanan mereka hingga saat ini

Marepdep Ka Laggai Siburuk: Relokasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Intan Violetta; Sri Setiawati; Zainal Arifin
Aceh Anthropological Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v7i1.9863

The earthquake and tsunami that hit the Mentawai Islands Regency 12 years ago still leaves its mark. The tsunami that hit several hamlets, particularly in North Pagai Island and South Pagai Island, required the community to participate in the government's relocation program. Sabeugggunggung Hamlet in Betumonga Village is one of the hamlets participating in the relocation. This paper wants to explore the cultural experience of the Sabeugunggung shelter community as well as those who choose to return to laggai. The research location is at the Sabeugggung shelter KM.14 Jalan Poros Pagai Utara. The method used is life story and participatory observation using the ethnoscience paradigm. The findings show there are several things that make residents stay in the refugee camps as well as choose to go back and forth between laggai-huntap, including trauma, economic pressure and their ancestral plantations. There are people who are still too traumatized to return to laggai and who survive by finding new jobs in the shelter. There are people who are still traumatized, but due to economic pressure in the shelters they are forced to return to laggai to cultivate their fields there. And there are also people who live in shelters, have a livelihood in shelters but want to return because of cultural ties to laggai. Another factor that becomes a problem in the shelter residence is that until now the community has not received a land or residence certificate as a form of legality for them to live there.Abstrak: Gempa dan tsunami yang melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai 12 tahun lalu masih membekas. Tsunami melanda beberapa dusun, khususnya di Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan, menuntut masyarakat untuk ikut serta dalam program relokasi pemerintah. Dusun Sabeugggunggung di Desa Betumonga merupakan salah satu dusun yang ikut relokasi. Tulisan ini ingin menggali pengalaman budaya masyarakat shelter Sabeugunggung serta mereka yang memilih kembali ke laggai. Lokasi penelitian berada di Halte Sabeugggung KM.14 Jalan Poros Pagai Utara. Metode yang digunakan adalah life story dan observasi partisipatif dengan menggunakan paradigma etnosains. Temuan menunjukkan ada beberapa hal yang membuat warga bertahan di pengungsian sekaligus memilih bolak-balik laggai-huntap, antara lain trauma, tekanan ekonomi dan perkebunan leluhur mereka. Ada orang yang masih terlalu trauma untuk kembali ke laggai dan bertahan hidup dengan mencari pekerjaan baru di tempat penampungan. Ada warga yang masih trauma, namun karena desakan ekonomi di pengungsian terpaksa kembali ke laggai untuk menggarap ladangnya di sana. Dan ada juga masyarakat yang tinggal di pengungsian, memiliki mata pencaharian di pengungsian namun ingin kembali karena ikatan budaya dengan laggai. Faktor lain yang menjadi permasalahan di tempat tinggal shelter adalah hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan sertifikat tanah atau tempat tinggal sebagai bentuk legalitas mereka untuk tinggal di sana.

Pengetahuan Masyarakat terhadap Pilihan Pengobatan Antara Medis Tradisional dan Medis Modern Masrizal Masrizal; Zainal Arifin; Yevita Nurti
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol 6 No 1 (2023): Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/kaganga.v6i1.4889

The aim of the research is to describe the public's knowledge of treatment options between traditional medicine and modern medicine. This study used an anthropological approach with qualitative methods through in-depth interviews, observation, literature study and documentation. The results of the study, namely education, economy and geographical location did not affect the people of Nagari Pauh IX in choosing treatment. The choice of treatment is determined by the healing factors of the disease which are influenced by the cultural knowledge of the community, the experience gained from family and society for generations. The conclusion of the research is that people's knowledge in influencing treatment choices includes knowledge about illness, types of illness, knowledge about the various conveniences obtained when seeking treatment, knowledge about traditional healers (traditional healers) and knowledge about the effectiveness of self-medicating, going to traditional healers, midwives, and doctors. Keywords: Knowledge, Modern Medicine, Traditional Medicine, Shaman.

PETANI Vs PENGUASA (Penyerobotan Tanah Dan Perlawanan Petani Di Kabupaten Pasaman Barat) Syafnil Syafnil; Zainal Arifin; Maskota Delfi
Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 9 No. 2 (2022): Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial
Publisher : IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/sosial.v9i2.4166

Peningkatan ekonomi melalui penanaman modal asing di sektor perkebunan misalnya meningkatkan kapitalisasi dan ekspansi perkebunan yang terus menggerus tanah ulayat. Penyerobotan tanah ulayat menjadi isu yang sering menempel pada perluasan perkebunan kelapa sawit. Mekanisme penyelesaian konflik tanah yang tidak baik menimbulkan perlawanan yang berkepanjangan antara Petani dengan penguasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi etnografi, khususnya etnografi kritis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, studi pustaka dan dokumentasi untuk mendukung data-data yang diperoleh dari lapangan. Pemilihan informan menggunakan cara snowball sampling. Kasus yang terjadi di Nagari Lingkuang Aua dilihat dari sudut pandangan politik ekologi dan Perlawanan Petani. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah antara petani dengan perusahaan sudah lama terjadi. Tuntutan masyarakat peti tidak ditanggapi serius oleh perusahaan. perusahaan mengulur-ulur waktu dengan berlindung dibalik izin HGU yang mereka miliki. Kondisi demikian juga di dukung oleh lemahnya nalar kritis pemerintah daerah. Mereka cenderung melindungi perusahaan dan tidak mengusut lebih jauh karena perusahaan sudah memiliki HGU. Kekecewaan masyarakat petani membuat mereka terus melanjutkan aksi perlawanan mereka hingga saat ini

Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal Linda Mora; Tengku Rika Valentina; Zainal Arifin
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i2.1959

This article aims to describe the process of vote buying and selling at 2 TPS in Kampung Baru Village and analyze the political relations of incumbent candidates in Kampung Baru Village. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method. The theories used are vote buying, patronage, and clientelism. The research results show that vote buying at 2 TPS in Kampung Baru Village stems from low voter participation. There were 216 voters who came to exercise their voting rights out of 872 voters. Seeing the low voter participation, the Head of Kampung Baru Village as the incumbent's success team asked the KPPS to vote on the remaining ballot papers. KPPS officers agreed and asked the incumbent's success team to discuss it with the PPS chairman of Kampung Baru Village. The results of the negotiations between the PPS chairman and the Village Head resulted in an agreement to buy and sell 400 votes in exchange for Rp. 30,000/ballot paper. The patronage relationship between incumbent candidates and KPPS and PPS officers in Kampung Baru Village occurs through the clientelism network of the Village Head as a liaison mediator who reconciles the political interests of the incumbent with the needs of the organizers. The implications of money politics on the integrity of the regional election organizers and results damage the image and good name of the institution, reduce public confidence in the election organizers and results, damage the quality of the democratic election process and results, disrupt the election implementation scheme and weaken the political legitimacy of the people.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search