Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan IBLAM Law Review Humaniorum Journal Journal of Law
Pranacitra, Resi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pembebanan Preferential Tariff Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) Berdasarkan Operational Certification Procedurs Fahri, Azmi; Pranacitra, Resi; Santoso, Iman
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3236

Abstract

The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) is a form of an agreement made by ASEAN member countries that is expected to create a coherent and integrated ASEAN economy through the free movement of commodities, while supporting the concept of minimizing and eliminating international trade barriers, both in the form of tariffs and non-tariff. -fare. As a lower tariff facility, ATIGA also requires imported goods to meet certain conditions contained in a package of provisions called the Rules of Origin, which consists of Origin Criteria, Shipping Criteria (Consignment Criteria), and Procedural Provisions. The research was conducted with a normative juridical approach with data collection techniques through library research, with the conclusion that there are still differences in the application of Operational Certification Procedures (OCP) to the imposition of preferential tariffs by the customs administration and the Panel of Judges of the Tax Court in resolving disputes regarding preferential tariffs. Thus, to provide legal certainty, fairness, and benefit to all stakeholders, it is necessary to make adjustments both to the legal product for the implementation of the imposition of preferential tariffs, as well as redesign in determining preferential tariffs through the application of advance rules.
SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? Cahya, Tiyar; Aris, Umar; Pranacitra, Resi; Suriyanto, Suriyanto; Dewanto, Wishnu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.528

Abstract

Smart Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Di Indonesia, penerapan Smart Governance difokuskan melalui desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam mendukung transformasi digital nasional. Artikel ini mengeksplorasi potensi desa dalam menjalankan program transformasi digital serta menilai kesiapan Indonesia dalam menerapkannya. Meskipun berbagai inisiatif seperti Desa Digital dan Internet Desa telah diluncurkan, tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya keterampilan digital, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Kesimpulannya, desa dapat menjadi pusat inovasi digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan jika didukung dengan regulasi dan sumber daya yang memadai
Politik Hukum dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia Agung, I Gusti Agung Ngurah; Kusuma, Tiyar Cahya Kusuma; Pranacitra, Resi; Anggawira, Anggawira
HUMANIORUM Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v2i4.81

Abstract

The reform of Indonesia's judicial system is part of the ever-evolving legal political dynamics driven by public demands for greater transparency, accountability, and justice. Legal politics plays a strategic role in shaping the direction of judicial reforms, both in policy formation and implementation. Various factors, including legislation, political pressure, social influences, and economic conditions, contribute to this reform process. This article examines the role of legal politics in Indonesia's judicial reform by highlighting the factors influencing policy development and the challenges in its implementation. Using a normative juridical approach, this study analyzes post-reform legal policies, including regulatory changes and judicial institution restructuring, as well as their impact on the effectiveness and credibility of the judiciary. This study aims to provide a deeper understanding and recommendations to enhance the quality of the judicial system in the future.
Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Irawan, Dwi; Agung, I Gusti Agung Ngurah; Pranacitra, Resi; Suardi
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1460

Abstract

Demokrasi di Indonesia, dengan landasan Pancasila, menonjolkan kebebasan dan hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berpendapat, memilih, dan dipilih. Meskipun demikian, sistem demokrasi di Indonesia memiliki batasan tertentu. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi, yang pertama kali diterapkan pada tahun 2004. Pemilu bertujuan untuk memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan. Salah satu tahap kunci dalam Pemilu adalah kampanye politik, yang mencakup berbagai aspek komunikasi persuasif. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Politik uang, khususnya selama Pemilu Legislatif 2014, menjadi masalah serius yang memengaruhi dinamika politik dan persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi subjek penelitian. Pemilu di Indonesia adalah instrumen penting dalam demokrasi, tetapi tidaklah cukup sebagai satu-satunya indikator kesehatan demokrasi. Sistem pemilihan umum yang diatur secara konstitusional harus berlangsung dengan kebebasan, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu harus independen dan netral, dengan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memainkan peran kunci dalam mengawasi pemilu. Politik uang adalah masalah serius dalam pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik modal besar, elit politik, dan pemilih. Praktik politik uang dapat memengaruhi hasil pemilu dan memunculkan tantangan dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tindak pidana money politic dalam berbagai tahapan pemilu, dengan sanksi pidana sebagai konsekuensinya.
Co-Authors Agung, I Gusti Agung Ngurah Aminuyati Anggawira, Anggawira Aris, Umar Cahya, Tiyar Dewanto, Wishnu Dwi Irawan Fahri, Azmi Kusuma, Tiyar Cahya Kusuma Suardi Suriyanto Suriyanto, Suriyanto