Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmiah Publika IBLAM Law Review Journal of Law
Dewanto, Wishnu
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Presidential Threshold Dalam Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial Berbasis Negara Hukum Pancasila Dewanto, Wishnu
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.5004

Abstract

Through this study, the author actually presents a perspective related to the presidential threshold as a reinforcement of the presidential government system based on the Pancasila rule of law. The interesting side of this paper is whether the presidential threshold really curbs people's sovereignty or vice versa through the presidential threshold it actually creates a strong government that is directly elected by the people is people's sovereignty. This makes a strong dichotomy or the pros and cons of the 2 views. However, we need to emphasize whether the presidential threshold or not using it must still be within the framework of the Pancasila legal state. Where the rule of law in the Republic of Indonesia is based on the ideology and values of Pancasila as the basis of the state and the source of all sources of law. The process of people's sovereignty which is realized through direct presidential elections is very basic but no less important in overseeing the results of the people's sovereignty which is mandated by the President-elect to be able to carry out the running of the government in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in realizing social justice for all Indonesian people. For this reason, the presidential threshold is very relevant as an effective way to strengthen the presidential government system.
SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? Cahya, Tiyar; Aris, Umar; Pranacitra, Resi; Suriyanto, Suriyanto; Dewanto, Wishnu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.528

Abstract

Smart Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Di Indonesia, penerapan Smart Governance difokuskan melalui desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam mendukung transformasi digital nasional. Artikel ini mengeksplorasi potensi desa dalam menjalankan program transformasi digital serta menilai kesiapan Indonesia dalam menerapkannya. Meskipun berbagai inisiatif seperti Desa Digital dan Internet Desa telah diluncurkan, tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya keterampilan digital, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Kesimpulannya, desa dapat menjadi pusat inovasi digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan jika didukung dengan regulasi dan sumber daya yang memadai
Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sulistiyo, Harry; Dewanto, Wishnu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.555

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum berarti hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan seluruh warga negara. Semua aspek kehidupan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menegaskan kesadaran moral dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak narapidana. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang saat ini mencapai 89%, berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk menganalisis kebijakan hukum yang terkait dengan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen hukum dan sumber sekunder seperti jurnal ilmiah dan laporan institusi terkait. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan yang ada dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan perlunya reformasi hukum yang komprehensif, seperti peningkatan infrastruktur dan penerapan alternatif pemidanaan, untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.
ANALISIS PENGATURAN TERHADAP WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 365/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT) Darmawan, Hari Arief; Abunawas, Abunawas; Dewanto, Wishnu
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8210

Abstract

Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan tersebut dilanggar, maka ada akibatknya dan si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi. Salah satu perbuatan atau hubungan hukum tersebut adalah perjanjian sewa-menyewa. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana dasar hukum yang terkait wanprestasi? Dan Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 365/Pdt.G/PN.Jkt.Brt beserta implikasinya?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian diantaranya yaitu bahwa ada empat jenis implikasi hukum atau sanksi wanprestasi yaitu: Debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur, Pembatalan kontrak terkait dengan pembayaran ganti rugi, Pengalihan risiko kepada debitur segera setelah terjadi wanprestasi dan Pembayaran biaya perkara dalam sidang di hadapan hakim.
Penyelesaian Sengketa Perdata-Pidana dalam Kasus Penipuan Berbasis Investasi Bodong Aris, Umar; Dewanto, Wishnu; Hasan, Bob
Postulat Vol 3 No 2 (2025): Vol. 3 No. 2 (2025): POSTULAT: Journal of Law
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v3i2.2138

Abstract

Investment fraud, commonly referred to as investasi bodong, has become a major issue in Indonesia, causing significant financial losses and weakening public confidence in the financial sector. The rapid growth of digital technology has expanded and complicated fraudulent schemes, posing new challenges for law enforcement and regulatory institutions. This study aims to analyze civil and criminal dispute resolution mechanisms in investment fraud cases, assess their effectiveness, and identify key challenges and reforms needed. Using a qualitative approach within a normative legal framework, the research examines relevant laws—including the Criminal Code, Civil Code, ITE Law, Capital Market Law, Banking Law, Consumer Protection Law, Anti-Money Laundering Law, and OJK regulations—supported by secondary data and case studies. Findings reveal that, despite established legal frameworks, practical enforcement remains weak due to complex digital evidence, jurisdictional barriers, and limited resources. A holistic reform integrating regulatory adaptation, institutional coordination, and digital literacy is urgently required.
Putusan PKPU NO. 4/PKPU/2016 Gumilang, Mohammad Aryareksa; Dewanto, Wishnu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.637

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU menjadi salah satu sarana penting dalam sistem hukum bisnis di Indonesia karena memberikan ruang bagi debitur untuk menyusun rencana perdamaian (composition plan) dengan krediturnya sehingga memungkinkan usaha tetap berjalan dan terhindar dari kepailitan. Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Artikel ini bertujuan mengkaji dasar hukum PKPU, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, implikasi yuridis yang ditimbulkan, serta memberikan analisis kritis terhadap efektivitas mekanisme PKPU dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.
Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Maulana, Aji; Dewanto, Wishnu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.639

Abstract

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal Polri untuk mendukung kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, peran dan kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri masih ambigu dan menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji urgensi reformasi kewenangan Kompolnas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada instrumen hukum seperti UUD 1945, Perpres No. 17 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 104/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kompolnas tidak efektif karena terbatasnya kewenangan, ketergantungan pada sistem pengawasan internal Polri, minimnya transparansi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya independensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural terhadap dasar hukum Kompolnas melalui penggantian Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang-undang untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal di negara hukum demokratis.  
Freedom of Contract in Commercial Agreements: A Civil Law Analysis of Modern Business Practices Wahyono, Wahyono; Dewanto, Wishnu; Kusuma, Tiyar Cahya; Anggawira, Anggawira
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.674

Abstract

Freedom of contract constitutes a fundamental principle in civil law, serving as the primary foundation for the creation and enforcement of commercial agreements. In contemporary business practices, this principle provides flexibility for parties to determine the content, structure, and mechanisms of their contractual relationships in accordance with their economic interests. However, the rapid development of modern commerce, including the expansion of standardized contracts and electronic transactions, has raised critical questions regarding the extent to which freedom of contract truly reflects equality and fairness between contracting parties. This study aims to analyze the position of the principle of freedom of contract within the civil law system and to examine its application and limitations in modern commercial agreements. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes primary and secondary legal materials qualitatively. The findings indicate that freedom of contract remains a central pillar of civil law, but its implementation is inherently limited by mandatory legal provisions, public order, morality, and the principle of good faith. In modern business contexts, these limitations function as essential safeguards to maintain contractual balance and legal certainty. Therefore, the relevance of freedom of contract depends on its harmonious integration with principles of fairness and proportionality in commercial practice.
Co-Authors Abunawas, Abunawas Anggawira, Anggawira Aris, Umar Cahya, Tiyar Gumilang, Mohammad Aryareksa Hari Arief Darmawan Hasan, Bob Kusuma, Tiyar Cahya Maulana, Aji Pranacitra, Resi Sulistiyo, Harry Suriyanto Suriyanto, Suriyanto Wahyono Wahyono