Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA? Cahya, Tiyar; Aris, Umar; Pranacitra, Resi; Suriyanto, Suriyanto; Dewanto, Wishnu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.528

Abstract

Smart Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Di Indonesia, penerapan Smart Governance difokuskan melalui desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam mendukung transformasi digital nasional. Artikel ini mengeksplorasi potensi desa dalam menjalankan program transformasi digital serta menilai kesiapan Indonesia dalam menerapkannya. Meskipun berbagai inisiatif seperti Desa Digital dan Internet Desa telah diluncurkan, tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya keterampilan digital, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Kesimpulannya, desa dapat menjadi pusat inovasi digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan jika didukung dengan regulasi dan sumber daya yang memadai
IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS DALAM KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) Utami, Mira; Aris, Umar
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.534

Abstract

Safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan adalah salah satu instrumen hukum negara untuk melindungi warga negara dari dampak serius akibat kerugian yang ditimbulkan dari lonjakan cepat jumlah barang impor tertentu yang terjadi dalam perdagangan dalam negeri. World Trade Organisation (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional telah menyusun rambu rambu normatif terkait perdagangan internasional yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi anggotanya, dan untuk mewujudkannya WTO telah membuka peluang seluas luasnya untuk mendukung terciptanya perdagangan bebas dengan mengusung norma norma yang telah diatur oleh WTO. Sebagai negara yang tergabung dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan secara bilateral maupun regional, kebijakan terkait pengaturan safeguard menjadi salah satu bagian yang penting untuk melindungi kepentingan dalam negeri akibat membanjirnya produk produk impor di dalam negeri. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas dalam Kebijakan Nasional terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) untuk melindungi Industri Dalam Negeri? Apakah substansi pengaturan safeguard di Indonesia telah sesuai dengan kaidah kaidah normatif terkait safeguard yang telah diatur oleh WTO? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah terkait perlindungan hukum atas ancaman kerugian akibat tidak maksimalnya perlindungan negara kepada warga negaranya dari ancaman kerugian serius akibat serbuan produk luar negeri dalam rangka kerjasama ekonomi perdagangan bebas (Free Trade Area) antar negara maupun kumpulan negara, yang saat ini telah diratifikasi, sehingga perdagangan bebas ini tidak merugikan bangsa indonesia dan pengaturan akan safeguard di negara Indonesia sejalan dengan norma norma terkait safeguard yang telah diatur oleh WTO. Namun, pada tahap implementasinya karena permasalahan kelembagaan dan kebijakan safeguard yang kurang maksimal, diperlukan suatu terobosan yang dapat memangkas prosedur kerja dalam pemecahan masalah terkait safeguard.
Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia di Sektor Transportasi Dalam Menyambut Era Society 5.0 di Indonesia amaliyah, amaliyah; Aris, Umar; Wijonarko, Gugus; Priyanto, Edi
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 35 No. 1 (2023): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v35i1.2215

Abstract

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama yang menjadi penggerak sektor transportasi, serta menjadi pusat dari era Society 5.0. Semakin siapnya SDM juga menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam menyambut datangnya era Society 5.0. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui kesiapan SDM di sektor transportasi dalam menyambut era Society 5.0; 2) Mengetahui faktor penghambat dan pendukung kesiapan SDM di sektor transportasi dalam menyambut era Society 5.0; dan 3) Merumuskan upaya untuk dapat meningkatkan kesiapan SDM di sektor transportasi dalam menyambut era Society 5.0. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner menggunakan Google Form, sedangkan data sekunder dengan mengumpulkan dokumen yang memuat informasi mengenai sektor transportasi di Indonesia dalam kaitannya dengan era Society 5.0. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang bekerja di sektor transportasi. Sampel penelitian ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 295 orang pekerja sektor transportasi sebagai responden penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa SDM di sektor transportasi memiliki kesiapan yang baik dalam menyambut datangnya era Society 5.0, baik kesiapan dalam kompetensi, kesiapan personal, kemampuan komunikasi, kesiapan untuk bekerja dalam tim, dan kesiapan pada aspek teknologi. Namun, kesiapan tersebut belum merata karena masih terdapat sebagian SDM yang kurang memahami konsep Society 5.0. Upaya untuk meningkatkan kesiapan SDM sektor transportasi dalam menyambut datangnya era Society 5.0 melibatkan peran aktif dari SDM yang bekerja di sektor transprotasi dan pemerintah.
Penyelesaian Sengketa Perdata-Pidana dalam Kasus Penipuan Berbasis Investasi Bodong Aris, Umar; Dewanto, Wishnu; Hasan, Bob
Postulat Vol 3 No 2 (2025): Vol. 3 No. 2 (2025): POSTULAT: Journal of Law
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v3i2.2138

Abstract

Investment fraud, commonly referred to as investasi bodong, has become a major issue in Indonesia, causing significant financial losses and weakening public confidence in the financial sector. The rapid growth of digital technology has expanded and complicated fraudulent schemes, posing new challenges for law enforcement and regulatory institutions. This study aims to analyze civil and criminal dispute resolution mechanisms in investment fraud cases, assess their effectiveness, and identify key challenges and reforms needed. Using a qualitative approach within a normative legal framework, the research examines relevant laws—including the Criminal Code, Civil Code, ITE Law, Capital Market Law, Banking Law, Consumer Protection Law, Anti-Money Laundering Law, and OJK regulations—supported by secondary data and case studies. Findings reveal that, despite established legal frameworks, practical enforcement remains weak due to complex digital evidence, jurisdictional barriers, and limited resources. A holistic reform integrating regulatory adaptation, institutional coordination, and digital literacy is urgently required.
Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Dihubungkan dengan Keadilan bagi Pelaku Terorisme Prihadiati, R.r. Lyia Aina; Putra, Yudha Handika; Aris, Umar
HUMANIORUM Vol 1 No 4 (2023): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v1i4.27

Abstract

Terrorism is a serious threat to national and international security, Terrorism is acts or threats of violence performed by group, individuals or organization to creates power, cause damage or achieving political goals, ideological, religious, or social. in article 12 paragraph (2) of law no. 5 of 2018 it can be explained that a person who is only a member of a group of banned organizations can be immediately caught by the law and convicted. but in determining the efforts or actions to be taken by law enforcement officers in addition to strong evidence based on article 184 kuhap must also conduct an in-depth analysis or assessment to determine a person's involvement in terrorism networks in order to create benefits and justice in terms of determining the right steps in preventing and enforcing terrorism crimes. promote deradicalization as a preventive measure that can reach down to the grassroots that is not only focused on suspects or convicted terrorists who are sentenced, but this program is aimed at supporters and individuals in the local area who have been exposed to revolutionary thoughts.
Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia di Sektor Transportasi Dalam Menyambut Era Society 5.0 di Indonesia amaliyah, amaliyah; Aris, Umar; Wijonarko, Gugus; Priyanto, Edi
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 35 No. 1 (2023): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v35i1.2215

Abstract

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama yang menjadi penggerak sektor transportasi, serta menjadi pusat dari era Society 5.0. Semakin siapnya SDM juga menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam menyambut datangnya era Society 5.0. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui kesiapan SDM di sektor transportasi dalam menyambut era Society 5.0; 2) Mengetahui faktor penghambat dan pendukung kesiapan SDM di sektor transportasi dalam menyambut era Society 5.0; dan 3) Merumuskan upaya untuk dapat meningkatkan kesiapan SDM di sektor transportasi dalam menyambut era Society 5.0. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner menggunakan Google Form, sedangkan data sekunder dengan mengumpulkan dokumen yang memuat informasi mengenai sektor transportasi di Indonesia dalam kaitannya dengan era Society 5.0. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang bekerja di sektor transportasi. Sampel penelitian ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 295 orang pekerja sektor transportasi sebagai responden penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa SDM di sektor transportasi memiliki kesiapan yang baik dalam menyambut datangnya era Society 5.0, baik kesiapan dalam kompetensi, kesiapan personal, kemampuan komunikasi, kesiapan untuk bekerja dalam tim, dan kesiapan pada aspek teknologi. Namun, kesiapan tersebut belum merata karena masih terdapat sebagian SDM yang kurang memahami konsep Society 5.0. Upaya untuk meningkatkan kesiapan SDM sektor transportasi dalam menyambut datangnya era Society 5.0 melibatkan peran aktif dari SDM yang bekerja di sektor transprotasi dan pemerintah.
Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel) Aris, Umar; Kusuma, Tiyar Cahya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3224

Abstract

AbstrakDalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 5 jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legistis positivistis. Sumber Data yaitu Data sekunder. Data sekunder merupakan data pokok dalam Sumber data adalah data sekunder yang bersumber pada putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, Peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang ada relefansinya dengan materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, dapat disimpulkan bahwa. Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel adalah telah sesuai, di mana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel adalah: Pertimbangan juridis dan Pertimbangan sosiologis. Saran diajukan: pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan menurut pandangan penulis belum sebanding dengan kerugian yang diderita korban, seharusnya hukuman lebih maksimal, namun hal ini dapat dijadikan perbaikan pada diri terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan psikis dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.Kata Kunci: Kekerasan Psikis, Rumah Tangga AbstractArticle 1 paragraph 1 of Law No. 23 of 2004 states that: "Domestic violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological, and/or domestic neglect, causing misery or suffering, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of independence within the scope of the household." This study aims to determine the application of the elements of Article 5 jo Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 in Decision Number: 1303 / Pid.B / 2012 / PN. Jkt.Sel and to find out the basis for the judge's legal considerations in deciding the case Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel. The method used is a normative juridical approach method, that is, an approach that uses a positivist legislative conception. Data Sources are secondary data. Secondary data is the main data in the data source is secondary data sourced in decision Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel, Laws and Regulations, literature books that have relefancy with research materials based on the results of research and data analysis on domestic violence crimes in decision Number: 1303 / Pid.B / 2012 / PN. Jkt.Cell, it can be concluded that. Application of Article 5 of Law Number 23 of 2004 in Decision Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel is in accordance, where the defendant's actions have been proven to be lawful and convincingly fulfilling the elements of Article 5 of Law Number 23 of 2004. The basis for the judge's legal considerations in deciding the case Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel is: Juridical considerations and Sociological considerations. Suggestion submitted: the sentence imposed on the defendant is imprisonment for 5 (five) months in the view of the author has not been proportional to the harm suffered by the victim, it should be a more maximum sentence, but this can be used as an improvement on the defendant not to commit psychic violence and physical violence within the scope of the household.Keywords: Psychic Violence, Domestic