Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

The Urgency of Land Registration for Land Assets of Malang City Government Paramita, Pinastika Prajna; Ayu, Isdiyana Kusuma; Anggraeny, Isdian
Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v26i1.8515

Abstract

Land in Malang City which is a land asset of the Malang City Government has not been registered which has resulted in some land being controlled by other parties without the knowledge of the Malang City Government. knowing the urgency of land certificate ownership of Malang City land assets and will not lose regional assets which when used by Third Parties will be a source of Regional Original Revenue. The problem to be researched is what are the legal consequences. The type of research used in this study is empirical juridical research with a sociological juridical approach. The Malang City Government is important to register its land as a city land asset, either with the right of use or the right of management. Land certificates that are already owned by the Malang City Government are able to provide legal certainty and legal protection to the Government and can increase the Regional Original Revenue of Malang City.
KESADARAN BERPOLITIK MENUJU DESA DEMOKRASI 2024 PADA MASYARAKAT DESA BENJOR KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG Abid Zamzami; Isdiyana Kusuma Ayu
Buletin Abdi Masyarakat Vol 4, No 2 (2024): Edisi Februari 2024
Publisher : Universitas YPPI Rembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47686/bam.v4i2.656

Abstract

Terdapat beberapa keadaan yang mengurangi kesadaran berpolitik masyarakat untuk menuju desa demokrasi yaang maju akan pengetahuan dan perkembangan sesuai arus jaman yang hadir seperti sekarang ini, di Desa Benjor masyarakat tidak sepenuhnya berantusias menyabut demokarasi yang sesui perkembangan untuk menuju desa yang maju akan demokrasi, sehingga dengan tidak adanya partisipasi masyarakat akan berdampak pada terganggunya demokrasi dalam bernegara serta pada tingkat program kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adanya tingkat pemahaman masyarakat Desa Benjor terhadap kesadaran berpolitik menuju desa demokrasi tahun 2024, Serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjemput arus demokrasi tahun 2024 di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitia yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosilogis. Hasil dalam penelitian ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan cara memberikan edukasi serta sosialisasi pendidikan politik agar tingkat kesadaran berpolitik bagi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024 lebih antusias dan membawa perubahan untuk Desa Benjor kedepanya.Kata Kunci: Demokrasi, Politik, Masyarakat Desa.
Mengembangkan Potensi Desa Bringin Menjadi Desa Wisata Ayu, Isdiyana Kusuma
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v1i1.4992

Abstract

Kawasan Desa Bringin adalah salah desa wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Desa Bringin ini memiliki bentangan lahan yang luas yang bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata alam. Sampai saat ini potensi yang sangat melimpah ini masih belum dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Desain ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep pengembangan desa wisata air terjun Sumber Wiwit. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Wilayah desa wisata air terjun Sumber Wiwit terletak dikelilingi tebing tinggi dan tumbuh-tumbuhan hijau yang masih asri sekali udaranya. Potensi wisata ini cukup strategis baik dibidang agrowisata dan potensi lainnya. Dari kondisi di Desa Bringin dapat dijadikan potensi wisata sebagai daya tarik wisatawan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan desa wisata. Untuk mengetahui faktor pendukung pengembangan kawasan desa wisata di Desa Bringin dengan menggunakan variabel dengan analisis (1) Mempertahankan keragaman budaya, (2) Usaha tani di desa ini adalah usaha pembibitan sengon, dan (3) Toko souvenir. kesimpulannya bahwa kegiatan sehari-hari yaitu bertani yang adalah ciri khas Desa Bringin sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan desa wisata yang berbasis agrowisata. Desa Bringin juga memiliki wisata air terjun Sumber Wiwit. Konsep pengembangan yang bisa diterapkan antara lain menyediakan rute perjalanan wisata yang mengelilingi kawasan desa wisata.
Batas Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Irfan, Muhammad; Ayu, Isdiyana Kusuma
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7883

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta batas kewenangan PPATK dalam mengakses data akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan oleh notaris bersifat mutlak dan berkelanjutan sepanjang hubungan jasa dengan pengguna jasa, meliputi tahap sebelum, pada saat, dan setelah pembuatan akta melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban tersebut merupakan pengecualian yang sah terhadap rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kewenangan PPATK dalam meminta data akta notaris bersifat terbatas pada informasi yang relevan untuk analisis dugaan tindak pidana pencucian uang, sehingga tetap menjamin independensi dan perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman normatif dan mekanisme pelaporan yang efektif guna mendukung pencegahan kejahatan keuangan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Strategi Edukasi Hukum Masyarakat dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kelurahan Pakisaji-Malang: Community Legal Education Strategy in Optimizing Land Registration and Settlement of Land Disputes in Pakisaji-Malang Village Isnaeni, Diyan; Ayu, Isdiyana Kusuma
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.40179

Abstract

Permasalahan pertanahan di Pakisaji, Kabupaten Malang, khususnya terkait dengan pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah, menjadi isu yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Adanya penyuluhan hukum yang efektif, diharapkan Kelurahan Pakisaji khususnya di Desa Genangan RT 05 RW 08   dapat menjadi contoh daerah yang memiliki pemahaman yang tinggi tentang pentingnya pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, tertib, dan harmonis dalam mengelola tanah mereka. Langkah pertama dalam pelaksanaan pengabdian adalah melakukan identifikasi dan pemetaan masalah terkait pendaftaran tanah dan sengketa tanah. Dalam kegiatan edukasi hukum banyak yang bertanya tentang mekanisme pendaftaran tanah, menyampaikan tidak pernah ada edukasi hukum, dan menceritakan kronologi sengketa tanah. Masyarakat banyak menanyakan cara penyelesaian sengketa yang tepat sesuai sengketa yang dialami. Kegiatan pendampingan dalam hal ini pengabdi memberikan pendampingan intens kepada masyarakat yang akan dibantu mengenai administrasi pendaftaran tanah demi mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan yang berdampak pada sengketa tanah.   Land issues in Pakisaji, Malang Regency, especially related to land registration and land dispute resolution, have become significant issues in the lives of local communities. With effective legal counseling, it is hoped that Pakisaji Village, especially in Genangan Village RT 05 RW 08, can become an example of an area that has a high understanding of the importance of land registration and land dispute resolution, so as to create a more just, orderly, and harmonious society in managing their land. The first step in implementing the service is to identify and map problems related to land registration and land disputes. In legal education activities, many asked about the mechanism of land registration, said that there had never been legal education, and told the chronology of land disputes. Many people asked how to resolve disputes that are appropriate according to the disputes experienced. Mentoring activities in this case the servant provides intense assistance to the community that will be assisted regarding land registration administration in order to prevent fraudulent practices that have an impact on land disputes.
From Documents to Legal Certainty: Community Legal Assistance on Land Rights Acquisition in Arjosari Subdistrict: Dari Dokumen Menuju Kepastian Hukum: Bantuan Hukum Masyarakat dalam Proses Pengadaan Hak Atas Tanah di Kecamatan Arjosari Ayu, Isdiyana Kusuma; Paramita, Pinastika Prajna; Bastomi, Ahmad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43735

Abstract

This Community Service Program aims to provide legal assistance in identifying and fulfilling documents related to the acquisition of land rights in order to ensure legal certainty, particularly for land assets managed by the administrators of RT 02 RW 04, Arjosari Subdistrict. The main issue faced by the partner is the incompleteness of land administration documents, despite the fact that land possession has been effectively exercised. Through legal counseling activities, discussions, assistance, and legal consultations, the community gained a better understanding of the importance of land registration and the procedures that must be followed. The results of the program indicate an increase in public legal awareness as well as an improvement in the partner’s ability to identify and prepare the necessary documents for the land registration process. Abstrak Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum terkait pengidentifikasian dan pemenuhan dokumen perolehan hak atas tanah guna menjamin kepastian hukum, khususnya bagi aset tanah yang dikelola oleh Pengurus RT 02 RW 04 Kelurahan Arjosari. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah belum terpenuhinya dokumen administrasi pertanahan secara lengkap meskipun penguasaan tanah telah dilakukan secara nyata. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi, pendampingan, dan konsultasi hukum, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan prosedur yang harus ditempuh. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta kemampuan mitra dalam mengidentifikasi dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran tana