Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

The Urgency of Land Registration for Land Assets of Malang City Government Paramita, Pinastika Prajna; Ayu, Isdiyana Kusuma; Anggraeny, Isdian
Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v26i1.8515

Abstract

Land in Malang City which is a land asset of the Malang City Government has not been registered which has resulted in some land being controlled by other parties without the knowledge of the Malang City Government. knowing the urgency of land certificate ownership of Malang City land assets and will not lose regional assets which when used by Third Parties will be a source of Regional Original Revenue. The problem to be researched is what are the legal consequences. The type of research used in this study is empirical juridical research with a sociological juridical approach. The Malang City Government is important to register its land as a city land asset, either with the right of use or the right of management. Land certificates that are already owned by the Malang City Government are able to provide legal certainty and legal protection to the Government and can increase the Regional Original Revenue of Malang City.
KESADARAN BERPOLITIK MENUJU DESA DEMOKRASI 2024 PADA MASYARAKAT DESA BENJOR KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG Abid Zamzami; Isdiyana Kusuma Ayu
Buletin Abdi Masyarakat Vol 4, No 2 (2024): Edisi Februari 2024
Publisher : Universitas YPPI Rembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47686/bam.v4i2.656

Abstract

Terdapat beberapa keadaan yang mengurangi kesadaran berpolitik masyarakat untuk menuju desa demokrasi yaang maju akan pengetahuan dan perkembangan sesuai arus jaman yang hadir seperti sekarang ini, di Desa Benjor masyarakat tidak sepenuhnya berantusias menyabut demokarasi yang sesui perkembangan untuk menuju desa yang maju akan demokrasi, sehingga dengan tidak adanya partisipasi masyarakat akan berdampak pada terganggunya demokrasi dalam bernegara serta pada tingkat program kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adanya tingkat pemahaman masyarakat Desa Benjor terhadap kesadaran berpolitik menuju desa demokrasi tahun 2024, Serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjemput arus demokrasi tahun 2024 di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitia yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosilogis. Hasil dalam penelitian ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan cara memberikan edukasi serta sosialisasi pendidikan politik agar tingkat kesadaran berpolitik bagi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024 lebih antusias dan membawa perubahan untuk Desa Benjor kedepanya.Kata Kunci: Demokrasi, Politik, Masyarakat Desa.
Mengembangkan Potensi Desa Bringin Menjadi Desa Wisata Ayu, Isdiyana Kusuma
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v1i1.4992

Abstract

Kawasan Desa Bringin adalah salah desa wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Desa Bringin ini memiliki bentangan lahan yang luas yang bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata alam. Sampai saat ini potensi yang sangat melimpah ini masih belum dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Desain ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep pengembangan desa wisata air terjun Sumber Wiwit. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Wilayah desa wisata air terjun Sumber Wiwit terletak dikelilingi tebing tinggi dan tumbuh-tumbuhan hijau yang masih asri sekali udaranya. Potensi wisata ini cukup strategis baik dibidang agrowisata dan potensi lainnya. Dari kondisi di Desa Bringin dapat dijadikan potensi wisata sebagai daya tarik wisatawan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan desa wisata. Untuk mengetahui faktor pendukung pengembangan kawasan desa wisata di Desa Bringin dengan menggunakan variabel dengan analisis (1) Mempertahankan keragaman budaya, (2) Usaha tani di desa ini adalah usaha pembibitan sengon, dan (3) Toko souvenir. kesimpulannya bahwa kegiatan sehari-hari yaitu bertani yang adalah ciri khas Desa Bringin sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan desa wisata yang berbasis agrowisata. Desa Bringin juga memiliki wisata air terjun Sumber Wiwit. Konsep pengembangan yang bisa diterapkan antara lain menyediakan rute perjalanan wisata yang mengelilingi kawasan desa wisata.
Batas Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Irfan, Muhammad; Ayu, Isdiyana Kusuma
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7883

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta batas kewenangan PPATK dalam mengakses data akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan oleh notaris bersifat mutlak dan berkelanjutan sepanjang hubungan jasa dengan pengguna jasa, meliputi tahap sebelum, pada saat, dan setelah pembuatan akta melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban tersebut merupakan pengecualian yang sah terhadap rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kewenangan PPATK dalam meminta data akta notaris bersifat terbatas pada informasi yang relevan untuk analisis dugaan tindak pidana pencucian uang, sehingga tetap menjamin independensi dan perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman normatif dan mekanisme pelaporan yang efektif guna mendukung pencegahan kejahatan keuangan secara berkeadilan dan berkelanjutan.