Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Risalah Kenotariatan Papua Journal Of Diplomacy And International Relations Indonesian Journal of Global Discourse Commerce Law Media Bina Ilmiah
Muhammad Sood
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Minerba Asing dengan Pemerintah melalui ICSID (Churchill & Planet Mining) Fernando, Joy; Sood, Muhammad; Muhammad Sood
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus posisi sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia, bagaimana keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, dan kesesuaian keputusan ICSID dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kasus posisi sengketa antara para pihak dimulai pada saat kedua subsidiary companies-nya (Churchill) menjalin hubungan kerja sama melalui Investor Agreement 2007 dengan subsidiary companies Ridlatama Group, pada proyek batu bara East Kutai Coal Project. Adanya konflik internal di dalam EKCP, hingga pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, menjadi materi pokok sengketa sehingga menyebabkan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd menggugat Pemerintah hingga ke ICSID. Keputusan ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yaitu memenangkan pihak Pemerintah Indonesia. Keputusan ICSID tersebut telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penjualan Buku Bajakan Oleh Platform E-Commerce (Tokopedia) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Muh. Ainul Maulana M; Muhammad Sood
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4213

Abstract

The objective of this study is to explore the legal protection and liability for copyright infringement regarding the sale of pirated books on the e-commerce platform Tokopedia under Indonesian positive law. This study adopts normative legal research methods employing statutory and conceptual approaches. The findings indicated that legal protection for book creators covers both preventive and punitive measures. Furthermore, Tokopedia's liability for trading pirated books on its e-commerce platform is collective liability, which implies that the e-commerce entity, as a legal entity, is responsible for violations committed by business entities selling on its platform. The liability of e-commerce businesses is stipulated in several laws, such as the copyright law, the electronic information and transaction law, and government regulations on trade through electronic systems.
Legal Comparison Between Usa’s Federal Law And Indonesia’s National Law on The Implementation of Quota System For Disabled Employee Athaullah Helmi, Arkan; Muhammad Sood; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5116

Abstract

This thesis examines the legal frameworks in the United States and Indonesia concerning the employment of persons with disabilities (PWDs). It compares the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990, which prohibits discrimination and mandates reasonable accommodations, with Indonesia's Law Number 8 of 2016, which establishes a quota system for PWD employment. The research investigates the effectiveness of both approaches in promoting inclusivity and identifies potential shortcomings in Indonesia's quota system, such as ambiguity in enforcement and lack of specific accommodation guidelines. By analyzing legal documents, scholarly literature, and real-world data, this study aims to inform policymakers and stakeholders on strategies to enhance employment opportunities for PWDs in Indonesia. It suggests a potential hybrid approach that combines elements of both systems, incorporating clear accommodation standards and robust enforcement mechanisms while considering cultural sensitivities and potential economic impacts. This research contributes to the ongoing discourse on disability rights and employment policies, offering insights for a more inclusive and equitable workforce in Indonesia.
kajian hukum terhadapp perjanjian simpan pinjam pada koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat Safitri, Sofianti; Muhammad Sood; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5674

Abstract

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian iniasalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Siompan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha dari koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum dapat doberikan lkepada anggota koperasi yang memiliki dana simpanan pada Koperasi Bhakti Husada apabila terjadi sebuah sangketa hukum antar anggota dengan pengurus, atas dana yang bermasalah dan lain-lain. Maka dari itu pihak koperasi dalam Anggara Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART0 adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka AD/ART memiliki kekuatan hukum yang kuat.
PERAN DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (DMO) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI (TNGR) Lalu Puttrawandi Karjaya; Kinanti Rizsa Sabilla; Muhammad Sood; Khairur Rizki
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 3: Oktober 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata di Indonesia tidak hanya mencakup destinasi alam, tetapi juga wisata budaya, historis, religi, industrial, dan jenis lainnya. Pertumbuhan ini mendorong kebutuhan akan pengelolaan destinasi yang baik untuk memastikan kelangsungan dan integritas destinasi wisata. Di dalam konteks ini, DMO menjadi lembaga kunci yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi strategi bersama, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu destinasi yang menjadi sorotan adalah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Pulau Lombok. Kawasan ini memiliki DMO yang unik, yaitu DMO Sembalun, yang dibentuk berdasarkan ide-ide masyarakat setempat. Keunikan ini memberikan DMO Sembalun peran yang berbeda dalam mendukung pembangunan serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di TNGR. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran Destination Management Organization (DMO) dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), khususnya Sembalun dengan fokus khusus pada DMO Sembalun. Seiring dengan pertumbuhan pesat sektor pariwisata yang telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, dampak destruktif terhadap lingkungan dan budaya mulai menjadi perhatian serius. Meskipun pariwisata telah berkembang pesat, terdapat tantangan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, yang menuntut perhatian khusus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keindahan alam Sembalun sebagai bagian dari Kawasan TNGR di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menempatkannya sebagai destinasi wisata potensial, tetapi juga membuatnya rentan terhadap kehilangan keasliannya akibat pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali. Di sinilah konsep Sustainable Tourism menjadi landasan model pengembangan yang tepat untuk menanggapi tantangan ini. Analisis konten akan digunakan untuk mengevaluasi peran dan kontribusi DMO Sembalun, dengan fokus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran krusial DMO, terutama DMO Sembalun, dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Co-Authors Ahmad Zuhairi Any Suryani Athaullah Helmi, Arkan BAIQ ULFA SEPTI LESTARI Diman Ade Mulada Fernando, Joy Khairur Rizki Khairur Rizki Kinanti Rizsa Sabilla Lalu Husni Lalu Maulana Ukhrowi Lalu Puttrawandi Karjaya Muh. Ainul Maulana M Muhaimin Muhammad Sood, Muhammad Safitri, Sofianti ul-Haq, Hayyan Valencia Husni