Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Commerce Law
ul-Haq, Hayyan
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan, Pengggabungan, peleburan, dan Pembubaran BUMD Lalu Wira Pria Suhartana; Moh. Sood; Lalu Muhammad Hayyan ul Haq
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.889

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan DPRD dalam pembentukan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran BUMD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan statute, conceptual dan case study. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan caraidentifikasi, inventrisasi, klasifikasi, dengan teknik analisis yang bersifat deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi DPRD pada BUMD berkonsekuensi pada pelanggaran hukum, tapi kewenangan tersebut memiliki legalitas dan memperoleh legitimasi dalam konteks checks and balances, utk mengatasi hal itu diperlukan keterlibatan pihak lain yang memiliki integritas dan profesionalitas.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat Budi Sutrisno; Kurniawan Kurniawan; Dwi Martini; Lalu Hayyan Ul Haq
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.48

Abstract

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undangundang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Metode kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi oleh narsumber dan peserta. Adapun hasil penyuluhan menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta kegiatan penyuluhan hukum di desa Gelogor baru mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen termasuk dalam penyelesaian sengketa di BPSK seperti yang di atur dalam UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, materi penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen diapresiasi sangat positif oleh masyarakat di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena dalam keseharian mereka selalu bertindak sebagai konsumen. Kemudian, Kegiatan penyuluhan ini memberikan pengetahuan hukum masyarakat mengenai bagaimana dan kemana menegakkan hak-hak konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha.
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mataram Sudiarto Sudiarto; Kurniawan Kurniawan; Hayyanulhaq Hayyanulhaq
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menjawab kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemilikan rumah bersubsidi bagi kelompok berpenghasilan rendah dengan cara mencicil melalui bank. Bahkan, pemberian KPR bersubsidi mengalami kredit macet akibat kurangnya kehati-hatian bank dalam melakukan analisis sebelum pemberian kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data primernya, khususnya dari perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet dalam pemberian KPR bersubsidi, maka bank sebagai kreditur harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit dalam menyetujui pengajuan kredit yang diajukan. Prinsip kehati-hatian bank berupa prinsip 5 C yaitu Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, Kondisi perekonomian.
PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI PADA BIDANG PARIWISATA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (KECAMATAN BATULAYAR) Refnaldy Maulana; Eduardus Bayo Sili; Lalu Muhammad Hayyanul Haq
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.043 KB) | DOI: 10.29303/jseh.v8i1.32

Abstract

This study aims to find out to what extent or how to strengthen legal protection for investors in the development of investment in the tourism sector in West Lombok Regency by finding out how the legal protection framework is, the protective barrier factors and steps to strengthen the protection taken in order to achieve legal protection. By using normative legal research methods and empirical legal research methods that examine how exactly the exact steps can be taken to optimize legal protection for investors. The results of this study indicate that the problem of legal protection for illegal investors is very complex, which requires a legal protection framework starting from the harmonization of regulations from both the statutory level to the district/city regulation level. Then another thing that was obtained was the number of problems that arose which later became a factor that hindered legal protection for investors, both in terms of investors and other aspects that could cause obstacles to legal protection. Therefore, strengthening steps were taken to resolve problems and legal protection efforts.
Diseminasi Hukum Tentang Perbankan dan Perbankan Syariah si Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara Muhaimin; Lalu Hayyanul Haq; Muhammad Sood
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 6 No 2 (2023): April-Juni
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v6i2.4114

Abstract

Perbankan syariah sebagai bagian dari dual banking system, memiliki makna yang penting dalam menunjang kegiatan bisnis perbankan. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat dan diminati oleh masyarakat, namun belum banyak dipahami secara baik dan benar, terlebih setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini berimplikasi terhadap eksistensi perbankan syari’ah di masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan keberadaan Perbankan Syariah khususnya dalam kegiatan pembiayaan sebagai bagian dari penerapan prinsip syariah dalam perbankan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi terfokus serta konsultasi langsung dengan masyarakat di Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 33 orang peserta yang terdiri dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, para pedagang, ibu rumah tangga, tokoh pemuda dan remaja serta masyarakat. Adapun hasil kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembiayaan perbankan syariah diantaranya; pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), Pembiayaan murabahah dan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pembiayaan perbankan syariah dibandingkan dengan sistem pinjaman kredit berbunga yang berlaku dalam bank konvensional. Secara umum keberadaan perbankan syariah belum banyak diketahui dan diminati oleh masyarakat di Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat serta terbatasnya sosialisasi oleh pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha tentang perbankan syariah
Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek yang Mengandung Kesamaan Pada Pokoknya dalam Menciptakan Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis M. Yusuf Habiby; Kurniawan Kurniawan; Lalu Muhammad Hayyanul Haq
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023547

Abstract

Unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek menjadi komponen penting sebagai indikator penilaian dalam pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk Penyelesaian Sengketa Merek yang Mengandung Kesamaan pada Pokoknya dalam Menciptakan Kepastian Berusaha. Yang menjadi acuan dalam kasus permohonan penghapus atau pembatalan merek “MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN” milik Shandy Purnamasari sebagai Penggugat. melawan “PSTORE GLOW” milik Putra Siregar sebagai Tergugat dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa alat kosmetik milik Tergugat yang menggunakan merek “PS GLOW dan PS GLOW FOR MEN” adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN” milik Penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data penelitian berupa dokumen hukum yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 2/Pdt.Sus.HKI/merek/2022/PN Niaga Mdn. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini yang berupa bahan hukum primer,skunder, dan tersier dikumpulkan dan dikaji berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Perlindunganhukum Bagi Nasabah Atas Lelang Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Hak Tanggungan Sudiarto Sudiarto; Muhammad Arba; Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2814

Abstract

This study aims to analyze the occurrence of an execution auction of collateralized mortgages unilaterally, to analyze the procedures and implementation of execution auctions, and to analyze legal protection for customers over auctions of mortgaged collateral. The approach methods used in this research are the legal approach (statue approach), the conceptual approach (conspetual approach). data collection techniques using document study techniques, observation and interview techniques. Whereas the factors that led to the occurrence of a unilateral auction were because one of the parties defaulted on the agreed agreement. The factors that cause default are divided into two, namely, the first is internal factors and external factors. That the Mortgage Execution Auction Procedure consists of 3 procedures, namely the Pre Auction Procedure, the Auction Implementation Procedure, and the Minutes of Auction. That legal protection is divided into repressive legal protection and preventive legal protection. In the auction of the object of guarantee of Mortgage, the Bank has not provided protection to customers. When the auction offer for the object of the Guaranteed Mortgage is approved by the KPKNL, the Bank makes an announcement of the auction and in the bid offer that the object of the Guaranteed Guarantee will be auctioned, the customer can obtain legal protection against the losses he receives on the Mortgage which is offered at a price far from fair and reasonable value
Pelaksanaan Perjanjian Franchise (Waralaba) Di Kota Mataram Munandar, Aris; Hayyanul Haq, Lalu Muhammad; Cahyowati, RR.
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.50

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penerapan aspek-aspek hukum franchise dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) di Kota Mataram dan Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian franchise (Waralaba) di Kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Perjanjian franchise (waralaba) pada dasarnya bukan hanya merupakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis penjualan (distribusi) barang.namun terdapat beberapa aspek hukum yang terkaityakni: Perjanjian tentang penggunaan merk dagang; Penggunaan Paten Perjanjian pemberian izin penggunaan Hak cipta Perjanian unruk merahasiakan sistem perdagangan sesuai Perjanjian franchise di Kota Mataram di dominasi oleh distribusi barang (Alfamart dan Indomart). Jika dilihat dari jenis produk usaha franchise (waralaba), maka jenis produk yang mendominasi perjanjian franchise (waralaba) di kota Mataram adalah produk makanan dan minuman. Pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) di Kota Mataram berjalan secara baik, para pihak sudah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian franchise sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dimana pihak franchisor tidak (belum) melaksanakan semua/seluruh kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, tetapi dapat diselesaiakan secara baik dengan musyawarah/mufakat diantara ke dua belah pihak franchisee dan franchisor.
LEGAL VALIDITY OF NOTARIAL DEEDS SIGNED WITH ELECTRONIC SIGNATURE: (Comparative Study between Indonesian Law and Australian Law) Emeralda Girsang, Wanda Fabiola; Kurniawan, Kurniawan; Hayyanul Haq, Lalu Muhammad
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.927

Abstract

Currently, the profession of Notary holds significant importance in the economic landscape of Indonesia. However, there is a lack of legislation that enables Notaries to execute their duties by creating electronically signable deeds. In Indonesia, an authentic deed prepared by a Notary necessitates physical presence and cannot be executed electronically. This research seeks to identify the legal validity of notarial deeds signed with Electronic Signatures, particularly in Indonesia and New South Wales, Australia. The study aims to understand the regulatory frameworks, examine the nature of Electronic Signatures, and evaluate the implications for contract law in both jurisdictions. Utilizing a Normative Research approach, this study employs the Statute, Conceptual, and Comparative Approaches. Primary legal materials include relevant Indonesian and Australian laws, while secondary and tertiary legal materials provide additional context. A literature review involving books, e-journals, and internet sources contributes to the analysis. The research reveals a gap in explicit regulations governing electronically signed deeds in both Australia and Indonesia. Despite practical application in public contracts, especially in business collaborations, concerns about vulnerability to forgery persist. The absence of clear regulations necessitates a physical appearance before a notary for authentic deeds. The study concludes that regulatory models addressing protection, implementation, and supervision of electronically signed deeds should be explored collaboratively by the Government and the House of Representatives in Indonesia.
Recognition of the right to participation of tribal peoples in the repatriation of Lombok treasures Liemanto, Airin; Fadli, Moh.; Kusumadara, Afifah; Haq, Lalu Muhammad Hayyanul
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i2.33052

Abstract

This research explores the absence of the peoples of customary law in returning Lombok treasures before, during, and after repatriation, while international law and law in Indonesia recognise and respect the right to self-determination and participation of the people of customary law in a cultural sector. This article employed a normative-legal method supported by conceptual and case approaches. A descriptive-prescriptive method was employed, and data were analysed using content analysis. The results show that the government faces the challenge of determining official representatives of tribal peoples. Another challenge came from inadequate infrastructure and budget. The absence of the tribal peoples has led to the failure of achieving the reconciliation of unfair history, blocked access to helping with the research on the origin of the objects of cultural heritage, reinforced the content of agreements and cooperation of repatriation, and reintegrated the missing objects into their cultural context. This gap can be solved with two strategies reinforcing the role and participation of the tribal peoples in the repatriation process, namely by setting up the legal framework for the repatriation of cultural heritage objects and strengthening the involvement and legal standing of the tribal peoples. Through the study of Lombok treasures, this research contributes a valuable lesson and awareness, indicating that the State should recognise the right to participation of the peoples of customary law in an attempt to repatriate other objects of cultural heritage in the time to come.
Co-Authors Aditi, I Gusti Ayu Afifah Kusumadara Airin Liemanto Aris Munandar Budi Sutrisno Cahyowati, RR. Dwi Martini Eduardus Bayo Sili Emeralda Girsang, Wanda Fabiola Fadli, Moh. Kurniawan Kurniawan Kurniawan Kurniawan Kurniawan Kurniawan Kurniawan Kurniawan Lalu Husni Lalu Sabardi Lalu Wira Pria Suhartana M. Yusuf Habiby Moh. Sood Muhaimin Muhammad Arba Muhammad Sood Refnaldy Maulana Sudiarto, Sudiarto