Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.339
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Ufran
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT Ufran; Rodliyah Rodliyah; Lalu Parman
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.74

Abstract

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberhasilan atau efektivitas undang-undang tersebut akan ditentukan juga faktor yang cukup penting yaitu literasi kriminal. Literasi ini menjadi penting sebagai modal awal bagi anggota masyarakat untuk paham tentang kekerasan dalam rumah tangga dan harapannya bisa ikut berpartisipasi aktif memberantasnya.
Penyuluhan Hukum Tentang Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi Di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Rodliyah; Lalu Parman; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.39

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihajatkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, namun realitasnya, pelaku tindak pidana korupsi semakin banyak, bahkan dana di tingkat desa dikorupsi oleh kepala desa maupun perangkat desa. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui: (1) faktor-faktor penyebab masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa belum mengetahui dan memahami tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi., dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyam-paikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa: (1) penyuluhan hukum tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah dilalsanakan pada tanggal 22 November 2021, tempatnya di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Pesertanya berjumlah 26 orang. (2). Dampak positif dari adanya penyuluhan hukum adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Dampak lain dari adanya penyuluhan tersebut adalah kepala desa beserta akan menggunakan anggaran desa sesuai dengan peruntukkannya dan mereka berpikir 100 kali untuk melakukan korupsi karena sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku sangat berat, masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa meningkat pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.Kata kunci : Sanksi Pidana; Undang-Undang; Korupsi
Analisis Yuridis Sanksi Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Trnsaksi Elektronik Rodliyah, Rodliyah; Parman, Lalu; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.221

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bersama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi secara elektronik. Namun, meskipun memberikan kebebasan ini, undang-undang tersebut juga mengatur batasan-batasan terkait kebenaran informasi dan transaksi yang dihasilkan. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang melanggar undang-undang tersebut. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada norma-norma hukum yang terkait dengan sanksi pidana dalam tindak pidana ITE. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil Penelitian: Sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 meliputi hukuman pidana penjara dan denda yang signifikan. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kasus-kasus konkret yang melanggar undang-undang tersebut, termasuk pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial.
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Bagi Aparat Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah Rodliyah, Rodliyah; Parman, Lalu; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.230

Abstract

Studi ini membahas fenomena tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat desa di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan sanksi pidana di kalangan aparat desa. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap hukum anti-korupsi. Metode penyuluhan dengan menggunakan ceramah dan dialog diusulkan sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi insiden korupsi di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan desa.
PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA : (Studi Di Kota Mataram) Risqi Rismayani; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i2.58

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan faktor penghambat Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dinas Sosial berperan memberikan perlindungan hukum kepada korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berupa Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Rehabilitasi Sosial sendiri menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri dari beberapa tahapan penting yaitu, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksebilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan dan/rujukan. Faktor penghambat Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa yakni berasal dari pihak keluarga dan kurangnya koordinasi.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLDA NTB Ro’atul Aini; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i2.59

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa upaya kepolisan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana peradangan orang di wilayah hukum polda NTB. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban yaitu membantu korban daalam mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya hingga memastikan korban mendapatkan hak tersebut, membantu korban untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, memberikan bantuan konseling terhadap korban, memberikan bantuan hukum, serta memberikan informasi terhadap korban. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yakni terdapat dalam pelaksanaan pemberian restitusi, yaitu sifat dari “sanksi pidana” restitusi tersebut yang dapat diganti dengan sanksi pidana lain, yaitu pidana kurungan. korban seringkali menolak untuk direhabilitasi, serta masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus perdagangan orang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER SEXUAL HARASSMENT DALAM MEDIA SOSIAL Venny Febriyanti Puspita Ningrum; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i2.65

Abstract

This research aims to comprehend and analyze the legal protections available for victims and the obstacles faced in addressing cases of cyber sexual harassment. The research falls under the category of normative study. The findings reveal that legal protection for victims of cyber sexual harassment is stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. This legislation introduces a new approach to providing protection and rights to victims, as outlined in Articles 68 to 70. These articles encompass guarantees for the handling, safeguarding, and recovery of their rights. Obstacles in this context involve the non-seamless implementation of victim rights, which do not always align with expectations. Additionally, the Law on Protection of Witnesses and Victims lacks clear provisions regarding the protection of victims in terms of mental health and social recovery in relation to online sexual harassment.
RESTITUSI BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Yaumi Ramdhani; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.121

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait restitusi bagi warga negara asing yang menjadi korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga utama yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang mekanisme tata cara memberikan bantuan. Kordinasi pemulihan korban dan penetapan katagori sebagai korban berada dalam koordinasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Mekanisme mendapatkan restitusi sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
ENVIRONMENTAL CRIME DARI PRESPEKTIF GREEN VIKTIMOLOGY Zafri ramadhoan; Hisyam, Muhammad Muslih; Ramdhani, Yaumi; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana konsep green victimology dari prespektif environmental crime serta bagaimana prespektif green victimology dalam hukum Indonesia. Green viktimology menyarankan definisi korban yang lebih luas yang juga mencakup viktimisasi. oleh aktor non-manusia seperti hewan, pohon, dan sungai. green viktimology berkaitan dengan perspektif eco justice, yaitu keadilan lingkungan dengan manusia sebagai korbannya, keadilan ekologis dengan hewan dan tumbuhan sebagai korbannya, dan keadilan spesies yang korbannya adalah hewan dan tumbuh- tumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa konsep green victimology ini penting diadopsi untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup, setelah itu dapat dapat diakomodir pemerintah dan masyarakat juga harus berupaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. keadilan untuk dipakai dalam melindungi lingkungan: Keadilan Lingkungan (environmental justice), korbannya adalah manusia; Keadilan Spesies (species justice), korbannya adalah lingkungan tertentu; dan Keadilan Ekologi (ecological justice), korbannya adalah hewan dan tumbuhan
TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN CYBERBULLYING DALAM GAME ONLINE BERBASIS MULTIPLAYER ONLINE BATTLE ARENA (MOBA) Yaumi Ramdhani; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait aspek cyber bullying dan teknik pencegahan tindak pidana cyber bullying dalam game online berbasis Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat batasan interaksi antara pemain game online dalam berupa fitur chat antara pemain, fitur komentar akun, fitur chat global dan voice chat (interaksi suara secara langsung) dalam game online sehingga cyber bullying terhadap korban berbentuk flaming, harassment, dan exclusion. Didalam game online secara garis besar social crime prevention berupa pemahaman manfaat game dan self-control pemain, secara situtational crime prevention berupa pengembangan konsep keamanan aplikasi game, dan community based crime prevention berupa pemberdayaan komunitas-komunitas game online untuk memerang cyber bullying dalam game online berbasis Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).
Co-Authors Ardiansyah, Ruli Astuti, Yulia Fadillah, muhamadfadillah Hisyam, Muhammad Muslih Idi Amin, Idi Khariri, Danial Lalu Parman Lalu Parman Lalu Saipudin Megawati Iskandar Putri Muhammad Farrel Alfarisi Muhammad Ridho Maspriadi Parman, Lalu Ramdhani, Yaumi Risqi Rismayani Rodliyah Rodliyah Rodliyah Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Rohayu, Rina Ro’atul Aini Venny Febriyanti Puspita Ningrum Yaumi Ramdhani Zafri ramadhoan