Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Nurhafifah Nurhafifah
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINGKAT PENYIDIKAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ACEH BESAR) Nur Azizah; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Mekanisme penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT secara khusus. Namun Penanganannya masih belum sesuai dengan KUHAP dan UUPKDRT, hal ini diketahui dari hasil penelitian dilapangan yang menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Besar  berupa upaya pre-emtif berupa himbauan, lalu dengan bentuk upaya preventif berupa pencegahan dan dengan bentuk represif berupa diberikannya hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan hambatan yang dialami oleh penyidik adalah luas wilayahnya sangat besar, kurangnya kordinasi antara pihak kepolisian dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang KDRT.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penanganan KDRT, Penyidik  Abstract- The mechanism handling of criminal acts of domestic violence by investigators have been set in The Law Number 23 Of 2004 Concerning The Elimination Of Domestic Violence Specifically .But a handling domestic violence was still not in line with the law the elimination of domestic violence and the criminal code kitap .The results of the study explained that the handling of conducted by investigators is with the effort to pre-emtif in the form of a recommendation , and with the form of the the preventive efforts in the form of prevention and with such form repressive he gave in the form of punishment based on the prevailing law .While the impediments that experienced by investigators is that the size of great areas , a lack of the coordinates between the police and a lack of understanding the public about domestic violence .Keywords: The mechanism handling of criminal acts of domestic violence, domestic violence, investigator
Tindak Pidana Pencurian Baterai Listrik Tenaga Surya (Solar Cell) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh dan Aceh Besar) Nanda Sri Mulyati; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, hambatan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian baterai listrik tenaga surya, serta menjelaskan upaya dalam pencegahan pencurian baterai listrik tenaga surya. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari kitab undang-undang hukum pidana, peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian baterai listrik tenaga surya. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian baterai listrik tenaga surya tersebut karena faktor ekonomi, rendahnya pemahaman tentang hukum, karena adanya kesempatan. Hambatan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tersebut karena sulitnya mencari pihak yang bertanggung jawab disebabkan barang tersebut milik Negara, serta sulitnya dalam mencari saksi yang melihat kejadian langsung. Upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan pencurian baterai listrik tenaga surya yaitu dengan melakukan pengawasan dan memperketat penjagaan di area tersebut. Disarankan kepada pihak yang berwenang hendaknya melakukan koordinasi antar penegak hukum, mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, serta disarankan kepada pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pengurusan baterai listrik tenaga surya agar dapat melakukan pengawasan dan pencegahan dari dinas atau perusahaan yang terkait.Crime of Theft by weighting stipulated in Article 363 of the Criminal Code which states that threatened imprisonment of 7 years against cattle theft, burglary at the fire time, volcanic eruptions, earthquakes, floods, riots, insurrection or war danger, theft at night, theft committed by two or more people, and theft committed by damaging, cutting or climbing, or by using false keys, false commands or false positions. Although it is stipulated that theft as a prohibited act but there are many cases of theft in reality.The aim of this thesis is to explain the factors causing the occurrence of the theft crime, the obstacles of investigators in tackling the crime of solar electric battery theft, as well as describing the efforts in the prevention of the solar power theft. Data of this thesis were obtained through library and field research. The secondary data is done by studying the laws of criminal law, legislation, books and articles relating to the theft of solar power batteries. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results showed that the theft of solar electric batteries occurs due to economic factors, low understanding of the law, the chance. The barriers from investigators in tackling the crime of theft are the difficulty of finding the responsible party caused such goods belong to the State, as well as the difficulty in finding witnesses who saw the incident directly. Efforts that can be done in the prevention of solar electric battery theft are to conduct surveillance and tighten the guard in the area. It is suggested that the authorities should coordinate among the law enforcement agencies to utilize procedures and criminal justice mechanisms, and it is also suggested to the parties who have authority in the management solar power battery to conduct surveillance and prevention of offices or related companies.
Tindak Pidana Pencurian Uang Kotak Amal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Ridha Akbarul Karim; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencurian uang kotak amal termasuk kedalam tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, tindak pidana pencurian uang kotak amal juga bisa termasuk pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP ke-5 yang menyebutkan bahwa diancam pidana penjara paling lama 7 tahun terhadap pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Walaupun sudah diatur bahwa pencurian adalah perbuatan yang dilarang dan adanya sanksi akibat dari perbuatan tersebut namun pada kenyataannya kasus pencurian uang kotak amal baik di Masjid atau Menasah masih terjadi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian uang kotak amal, hambatan penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana pencurian uang kotak amal dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian uang kotak amal. Data penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kotak amal. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kotak amal tersebut terjadi karena faktor ekonomi, faktor kesempatan, serta rendahnya pemahaman hukum pelaku. Hambatan yang timbul dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang kotak amal yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah terhadap pihak kepolisian, tidak hadirnya saksi dipersidangan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangulangi tindak pidana pencurian uang kotak amal adalah dengan upaya preventif dan represif. Disarankan adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi penegak hukum, disarankan kepada pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pengurusan masjid dan menasah dapat melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian serta diharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat dalam hal melaporkan suatu tindak pidana dan kesediaan saksi untuk dapat hadir di persidangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN AKIBAT PERBUATAN (Eigenrichting) (Studi di Wilayah Hukum Polsek Ingin Jaya Aceh Besar) Izharulhaq Izharulhaq; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa  “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.”. Namun pada kenyataannya, pasal tersebut belum berjalan dengan semestinya. tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan hambatan beserta upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat perbuatan. Data dalam penelitian artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian akibat perbuatan yaitu pertolongan dan perawatan, menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri yaitu tidak terjadinya upaya damai dari pelaku dan korban, korban tidak melapor ke penegak hukum dan pelaku (terdakwa) menolak untuk mengganti kerugian. Disarankan kepada Polsek Ingin Jaya  dapat memproses kasus main hakim sendiri sehingga sampai ke pengadilan sehingga pelaku diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Hafiz Dwisyah Putra; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.564 KB)

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk menjelaskan upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan serta hambatan yang di terdapat di dalam upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan. Data dalam artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan antara lain karena adanya faktor ekonomi , faktor kelalaian korban, Faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor lifestyle, dan faktor pergaulan. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini yang dilakukan adalah melakukan himbauan dengan bersosialisasi kepada masyarakat, dan setelah terjadinya kejahatan upaya yang dilakukan adalah memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah pelaku yang tertangkap tangan sering memberikan keterangan yang berbelit dan masih kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat.
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Cara Penggranatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polda Aceh) Julia Ningsih; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.232 KB)

Abstract

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini, apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan penggranatan. Untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan penyidikan terahadap pelaku tindak pidana berencana dengan penggranatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian keperpustakaan dan metode penelitian lapangan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), buku teks lainnya serta makalah lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan granat dilakukan dengan cara menggunakan penyidikan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan cara daktiloskopi, Penyidikan terhadap saksi dan terhadap terdakwa. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan diantaranya faktor interen pada dasarnya pihak kepolisian tidak banyak menemukan kesulitan-kesulitan baik didalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan proses pelaksanaan penyidikan. Faktor eksternal yang dapat ditemui oleh penyidik adalah cara dalam memberikan pengertian terhadap masyarakat dalam kawasan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana, kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi dikarenakan banyaknya saksi yang harus dihadirkan. Disarankan pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan koordinasi berbagi pihak untuk mempercepat proses penyidikan dan menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Gandewa Pamungkas; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.584 KB)

Abstract

Buku II bab V Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  berisi tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan, kasus ini terjadi didalam keluarga dan pelaku kekerasan ini berjumlah dua orang dan korban adalah orang tuanya. Meskipun telah diatur bahwa kekerasan secara bersama-sama sebagai perbuatan yang dilarang namun pada kenyataannya masih terdapat kasus kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan di Wilayah kota Banda Aceh.Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang, untuk menjelaskan upaya yang harus dilakukan dalam menaggulangi tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang dan  pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Data dalam artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian penyebab terjadinya kekerasan karena adanya yang mempengaruhinya mulai dari, adanya tekanan dari korban sehinga terjadinya kekerasan, pendidikan, dan jauh dari agama dapat mendorang penyebab terjadinya kekerasan ini. Upaya penanggulangan dengan cara preventif, kuratif, refresif dan rehabilitatif, petimbangan hakim dalam memberikan putusan yang relatif ringan disebabkan karna masalah yang timbul berasal dari ruang lingkup keluarga.Disarankan kepada masyarakat untuk menyelesaikan segala permasalah yang timbul secara baik-baik tanpa adanya emosi sehingga tindak pidana kekerasan dapat dihindari.
Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 96/PID.SUS/2016/ PN.LSM Tentang Tindak Pidana Menjual Narkotika Golongan I Rita Maulida; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 148 menyebutkan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Lsm, Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dibawah batas minimum dari isi Pasal 114 ayat (1) yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), atau pidana penjara selama 1 bulan sebagai pengganti pidana denda apabila pelaku tidak dapat membayarnya. Ada pun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjelaskan putusan hakim yang tidak memenuhi prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus. Data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh bahan sekunder yaitu melalui literature, buku dan perundang-undangan. Sedangkan bahan primer yaitu putusan hakim Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Lsm. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Lsm Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa dan putusan tersebut dibawah batas minimum Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang minimum pidana penjaranya selama 5 tahun. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yaitu selama 1 bulan sehingga Putusan tersebut tidak memenuhi nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap yang berperkara serta masyarakat lainnya. Disarankan kepada Hakim dalam mengadili suatu perkara, hendaklah memperhatikan dan menafsirkan isi pasal agar tidak menentang atau menyimpang peraturan perundang-undangan.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Parkir Di Badan Jalan Mirza Zulian Syahputra; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.845 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran parkir, untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran parkir, serta mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam penanggulangan pelanggaran parkir. Data dalam penulisan artikel ini berupa data penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dari hasil wawancara serta data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa walaupun aturan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sudah diterapkan, masih banyak pelaku pelanggaran parkir yang melakukan pelanggaran, penyebabnya yaitu karena masih ada sebagian masyarakat yang lalai dengan rambu lalu lintas serta maraknya penyalahgunaan lahan parkir. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut adalah sosialisasi yang belum maksimal, belum tersedianya lahan parkir yang cukup dan rendahnya kesadaran dari pelaku pelanggaran untuk mematuhi aturan yang ada. Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran parkir tersebut adalah meningkatkan sosialisasi melalui rambu lalu lintas dan selebaran dan secara bertahap memperluas lahan parkir. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk dapat memberi sanksi tegas dan penertiban secara keseluruhan terhadap para pengemudi kendaraan khusunya kendaraan roda empat agar aturan tersebut benar-benar direalisasikan.
Co-Authors Ahmad Mulia S. Pandia Gandewa Pamungkas Hafiz Dwisyah Putra Haikal Audia Hardi Yanti Izharulhaq Izharulhaq Julia Ningsih M. Firman Ikhsan Mahrul Nida Mirza Zulian Syahputra Nanda Sri Mulyati Nelly Ardila Nur Akmalia Nur Azizah Nurmala Sari Nurul Fitriani Reza Pahlevi Ridha Akbarul Karim Rita Maulida