Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia Muhammad Yusrizal Adi Syaputra; Eka NAM Sihombing
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20 No 2 (2020): Edisi Juni
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.205-220

Abstract

Pemilihan kepala daerah di beberapa daerah yang masyarakatnya bersifat homogen maupun heterogen cenderung memicu konflik sosial. Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung juga dinilai menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap keterkaitan Pilkada Langsung dengan aspek sosial budaya masyarakat di daerah dan untuk mengkaji politik hukum penyelenggaraan Pilkada dimasa depan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya keterkaitan pelaksanaan Pilkada Langsung dengan aspek sosial budaya yang memperlihatkan baik pemerintah dan masyarakat daerah di Indonesia belum siap untuk melaksanakan Pilkada langsung. Hal ini dikarenakan baik secara struktur, substansi maupun budaya hukum di pilkada langsung di Indonesia masihlah terdapat banyak kekurangan. Kedua, bahwa politik hukum penyelenggaraan Pilkada di masa depan dapat dilakukan koreksi karena masih memiliki kekurangan
Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies Rianda Dirkareshza; Eka NAM Sihombing
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 4 (2021): Edisi Desember
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.419-434

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) do not have legal certainty regarding their form of legal entity and it will make it difficult to meet the hope of all villagers to run businesses together in accordance with their characteristics, potential, and their respective resources. This research aims to provide input and solutions to the government to be able to accelerate the welfare of villages through BUMDes. The method used in this research is literary or library research by using normative juridical approach.  In the processing of data, this journal used qualitative and quantitative approach. This research showed the result that there is disorientation in the implementation of BUMDes regulations and policies, such as: first, the incompatibility of village regulations with other laws and regulations. Second, the low community initiative in driving the village economy. Third, the vagueness of BUMDes position as a social and commercial institution. Fourth, policies that have not directed the professionalism of BUMDes. The solution in accelerating village welfare through BUMDes is to provide the flexibility of BUMDes in the form of legal entity as a bridge to be able to enlarge capital in the investment sector.