Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

IMPLIKASI PENGHAPUSAN DOKUMEN TANAH LAMA TERHADAP SISTEM AGRARIA DAN KELOMPOK RENTAN Shinta Pangesti; Prisca Octavia Rumokoy; Wafi Faisal Falah; Satijah Satijah; Aryuko Prizky Akbar
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8462

Abstract

Pasal 96 PP No. 18/2021, kebijakan pemerintah, menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya PP tersebut, tanah harus didaftarkan berdasarkan dokumen lama (girik, letter C, petok D, verponding, dan sejenisnya). Dokumen lama tidak lagi dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah dengan berakhirnya tenggat waktu tersebut pada Februari 2026. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 19 UUPA, yang menghendaki agar setiap hak atas tanah didaftarkan, kebijakan ini dapat memperkuat asas kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional. Sebaliknya, petani, pemegang hak masyarakat adat, dan pemilik dokumen lama lainnya yang belum tersertifikasi berpotensi kehilangan pengakuan hukum. Metode yuridis normatif dan analisis data sekunder (seperti statistik PTSL dan kasus konflik agraria) menunjukkan bahwa meskipun pada tataran sistem kebijakan ini selaras dengan prinsip pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, kelompok rentan menghadapi ketidakpastian saat menerapkannya. Proses konversi hak tanah bagi kelompok ini semakin sulit karena kurangnya kesadaran hukum, hambatan administratif (seperti persyaratan tanda tangan banyak pihak adat), dan kendala biaya PTSL. Rekomendasi kebijakan termasuk mempercepat program PTSL yang inklusif, mengurangi biaya administrasi seperti BPHTB bagi masyarakat miskin, dan melindungi hak adat melalui sistem pendaftaran tanah ulayat yang resmi.
Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dan Bangunan Oleh Penjual Yang Sakit Stroke Shinta Pangesti; Felicia Kusnadi
Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1334

Abstract

The transfer of land ownership is often done through sales and purchases. People who are under guardianship may also do the transaction through specific procedures that have been regulated in Indonesia. This research aims to answer the two problem formulations raised, namely what are the requirements for the sale and purchase of land and buildings by sellers who are under guardianship due to a stroke based on the laws and regulations in Indonesia and what are the legal consequences of buying and selling land and buildings by sellers who are suffering from a stroke (Case Study of Supreme Court Decision Number 3586 K/Pdt/2020)? This normative-empirical legal research uses a law and case approach by obtaining data through literature studies and interviews. A seller who is under guardianship due to a stroke must have a court determination regarding guardianship and the appointment of a curator to represent him in carrying out legal acts of buying and selling land and buildings. Because the seller who was suffering from a stroke in the case study was not proven to be incompetent, the Sale and Purchase Deed was legally valid.