Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Jurnal Bina Mulia Hukum Transparansi Hukum Jurnal Analisis Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Utang Rosidin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Fasa Muhamad Hapid; Utang Rosidin; Elan Jaelani
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4485

Abstract

Permasalahan mengenai kewenangan penyidikan dalam sektor jasa keuangan selalu menjadi perbincangan, tumpang tindih kewenangan serta efisiensi pelaksanaan merupakan hal-hla yang selalu muncul di permukaan. Paper ini berusaha untuk mengetahui kewenangan Penyidikan Tunggal Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya Omnibus Law sektor Keuangan atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pembaharuan mengenai UU Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah terkait kewenangan penyidikan yang diperbaharui dalam Pasal 49 ayat (5), yang menyebutkan bahwa Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendeketan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembaharuan kewenangan OJK ini justru membawa dampak positif dari segi yuridis. Pasal 49 ayat (5) sejatinya tidak menghapus kewenangan Kepolisian, hal itu pun sudah diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DARING OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU ITE Elan Jaelani; Utang Rosidin; N Santi Novia
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.4197

Abstract

ABSTRAK Transaksi Jual beli sudah berkembang menjadi secara daring serta biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun masalahnya sekarang marak dimainkan oleh anak yang umurnya dibawah ketentuan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui keabsahan suatu transaksi jual beli secara daring terhadap anak dibawah umur yang dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif diperoleh melalui yudisial kualitatif. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu meninjau secara kritis pengetahuan, ide atau temuan yang terkandung dalam penelitian dengan deskriptif analitis lewat studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Transaksi Jual Beli Online terhadap Anak dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdata ini perjanjian dalam transaksi jual beli online itu sah yang didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata dimana walaupun tidak memenuhi unsur kecakapan akan tetapi dapat dibatalkan dan apabila ada sengketa/masalah ditanggung oleh walinya, Demikian pula dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli, Online, Anak.
PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE Elan Jaelani; Muhamad Kholid; Utang Rosidin; Ransya Ayu Zulvia
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.4345

Abstract

ABSTRAK Saat ini, kebutuhan modal atau modal kerja akan menarik peminjam ke layanan pinjaman online Bahkan, minat menggunakan layanan pinjaman online sudah menyebar, tidak mengenal lokasi dan waktu, serta dengan kemampuan menggunakan platform yang ada. Pinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya melalui Internet. , dan perjanjian tersebut dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam Pinjaman online ini selalu menggunakan akad, dan akad tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang diatur pada intinya pada pasal 1313 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakan ilegal lainnya, perselisihan terkait pinjaman online dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Kata kunci : pinjaman online, penyelesaian sengketa, fintech, wanprestasi
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia Raihan Andhika Santoso; Elan Jaelani; Utang Rosidin
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1392

Abstract

The legal products of the Supreme Court are not the same as laws. If the law does not understand or regulate something, the Supreme Court can issue policy regulations based on its authority. However, such a thing is not always done. For example, in 1963 the Supreme Court issued Circular Letter Number 3, which effectively canceled a number of Articles in the BW because it was considered unfair. . Researchers use normative research methods to obtain relevant material and explanations for the formulation of the problem as well as to obtain research-based understanding and explanations raised. Normative research is a type of research conducted through a review of literature (secondary sources). The type of normative research chosen is normative juridical, because the starting point of this research is to use legal norms or existing laws and regulations to analyze the problem under study. The results show that the Position and Strength of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) in the legal system in Indonesia is recognized outside the hierarchy of laws and regulations and has binding legal force in accordance with the words of Article 8 Paragraph (1) and (2) of Law no. 12 of 2011
Reformasi Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menuju Model Ideal Negara Hukum Rossalinda; Sarah Naziyah Latifah; Wijdan Daurut Tazakka; Utang Rosidin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1723

Abstract

This article examines the dualistic structure of judicial review authority between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in Indonesia, which has generated legal uncertainty and inconsistent rulings. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study identifies the root causes of overlapping jurisdiction and its implications for legal coherence. The findings demonstrate that the current division of authority produces divergent review standards, an uneven judicial workload, and potential conflicts between MK and MA decisions. The study proposes an ideal model in the form of consolidating judicial review under the Constitutional Court or strengthening coordination mechanisms through the formal recognition of constitutional precedent as binding for the Supreme Court. This research contributes to ongoing debates on judicial institutional reform and offers a structured framework for redesigning Indonesia’s norm-review system to enhance legal certainty and constitutional supremacy.
SUPREMASI KONSTITUSI DI TENGAH LEGISLASI CEPAT: URGENSI PENGUATAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI Mochammad Farhan; Utang Rosidin
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Itiqadiah
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v2i2.349

Abstract

This article examines the urgency of strengthening the authority of Indonesia’s Constitutional Court (MK) in addressing the threat of fast-track legislation to constitutional supremacy. Using normative legal research, the study analyzes cases such as the Job Creation Law (UU Cipta Kerja), the National Capital City Law (UU IKN), and revisions to the Constitutional Court Law. Findings reveal that fast-track legislation often neglects democratic principles, such as public participation and transparency, resulting in laws that are vulnerable to procedural and substantive flaws. The Constitutional Court, as the guardian of the constitution, faces limitations in reviewing such laws due to political pressures, limited access to legislative documents, and weak enforcement mechanisms. The article proposes legal reforms, including expanding the scope of judicial review, enhancing the enforceability of MK’s decisions, and increasing public accessibility to constitutional challenges. Strengthening MK’s authority is critical to ensuring constitutional compliance, protecting citizens’ fundamental rights, and maintaining democratic integrity in Indonesia’s legal system.
Ketimpangan Otonomi Fiskal dalam Pembiayaan Sekolah dan Madrasah: Kritik Terhadap Desain Desentralisasi Pendidikan Fajar Meihadi; Utang Rosidin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6136

Abstract

Desentralisasi fiskal dalam pendidikan di Indonesia secara normatif diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan otonomi daerah, namun implementasinya justru melanggengkan ketimpangan sistemik. Penelitian ini bertujuan mengkritisi desain desentralisasi pendidikan dengan fokus pada ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah), ketimpangan horizontal (antar daerah), dan institusional (sekolah negeri dengan swasta dan madrasah). Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip money follows function tidak berjalan, terjadi distorsi alokasi anggaran seperti pendanaan sekolah kedinasan yang melebihi anggaran teknis pendidikan, serta ketimpangan kapasitas fiskal daerah menghasilkan disparitas layanan. Sekolah swasta dan madrasah terpinggirkan dalam skema pembiayaan, dan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi kebijakan simbolik tanpa dukungan fiskal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa desain desentralisasi fiskal gagal mewujudkan keadilan distributif. Saran yang diajukan mencakup realokasi anggaran, penguatan conditional grant, serta skema subsidi langsung berbasis peserta didik untuk sekolah swasta dan madrasah.
Pluralism of Islamic Law in Aceh: Qanun Jinayat in the Framework of the Indonesian New Criminal Code Mukhlis; Kamarusdiana Kamarusdiana; Utang Rosidin; Muhammad Iqbal; Nur Hidayahtul Nabihah Manas
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 26 No. 1 (2026): Article in press
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v26i1.45826

Abstract

This study analyzes normative conflicts between Aceh's Qanun Jinayat and the new Criminal Code through a legal pluralism framework. The focus centers on significant differences in criminal act formulations, juridical elements, and sanctions—particularly for khamr, adultery, and khalwat violations. Using a qualitative case study approach, this research draws on analysis of relevant legislation and in-depth interviews with Sharia Court judges and jinayat law practitioners in Aceh. The study reveals that legal pluralism in Aceh is dynamic, reflecting political tensions between central and regional authorities. Qanun Jinayat, rooted in fiqh al-jināyāt, now faces normative opposition from Article 613 of the new Criminal Code — a condition that requires systematic legal harmonization while risking the erosion of Aceh's long-held special autonomy. As an original contribution, this study proposes a "dual law enforcement" model to accommodate Aceh's religious and cultural specificities without sacrificing national legal unity. Sanctions such as caning should be replaced with rehabilitative alternatives better aligned with contemporary human rights principles. This research contributes meaningfully to the asymmetric decentralization discourse and to the understanding of the complex socio-political implications within special autonomous regions.   Abstrak Penelitian ini menganalisis konflik normatif antara Qanun Jinayat Aceh dan KUHP baru melalui kerangka teoritis pluralisme hukum. Fokus kajian tertuju pada perbedaan signifikan dalam rumusan tindak pidana, unsur-unsur yuridis, dan jenis sanksi, khususnya untuk pelanggaran khamr, zina, dan khalwat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini didukung analisis peraturan perundang-undangan relevan serta wawancara mendalam dengan hakim Mahkamah Syar'iyah dan praktisi hukum jinayat di Aceh. Studi ini mengungkapkan bahwa pluralisme hukum di Aceh bersifat dinamis, mencerminkan tarik-ulur politik antara pusat dan daerah. Qanun Jinayat yang berakar pada fikih jinayat kini menghadapi pertentangan normatif dari Pasal 613 KUHP baru — kondisi yang menuntut harmonisasi hukum sistematis sekaligus berpotensi mengikis otonomi khusus Aceh. Sebagai kontribusi orisinal, penelitian ini menawarkan model "penegakan hukum jalur ganda" untuk mengakomodasi kekhususan agama dan budaya Aceh tanpa mengorbankan persatuan dan kepastian hukum nasional. Sanksi cambuk direkomendasikan untuk dimodifikasi menjadi alternatif sanksi rehabilitatif yang lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia kontemporer. Penelitian ini berkontribusi penting bagi wacana desentralisasi asimetris dan pemahaman implikasi sosial-politik dalam harmonisasi hukum di daerah otonom khusus.
Co-Authors Elan Jaelani Elan Jaelani Fajar Meihadi Fasa Muhamad Hapid Ikhwan Aulia Fatahillah Kamarusdiana Kamarusdiana M Imam rosada Marisa Puspita Mochammad Farhan Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Iqbal N Santi Novia Nur Hidayahtul Nabihah Manas Nurhuda, Dede Yuda Wahyu Raihan Andhika Santoso Ransya Ayu Zulvia Rossalinda Sarah Naziyah Latifah Wijdan Daurut Tazakka