Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI ORNAMEN-ORNAMEN SIMBOL KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK PADA WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI Erna Nengsih; Abdul Bari Azed; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i1.249

Penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia sering terjadi namun penodaan agama melalui ornament=ornament symbol agama di ruang public pada wilayah Kota Jambi menimbulkan keributan umat Islam dan viral di Indonesia pada tahun 2016. Hal ini tentunya sangat mengganggu kehidupan beragama dan sangat membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa. Dengan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi tersebut maka sudah sewajarryalah jika pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kehidupan. Kajian ini menjelaskan tentang kendala-kendala di dalam penegakan hukum tindak pidana penodaan agama melalui ornamen-ornamen simbol keagamaan dan kebijakan yang dilakukan oleh POLDA Jambi dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana penodaan agama melalui ornamen-ornamen simbol keagamaan

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN SAROLANGUN Fauzi Syawal; Abdul Bari Azed; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Tujuan penulisan makalah ini adalah Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat pengusahaan pertambangan batubara dan dampak lingkungan serta korban yang timbul akibat pengusahaan pertambangan, serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat pengusahaan pertambangan batubara. Sebagaimana Isu penting yang menjadi permasalahan bidang pertambangan batubara khususnya di Kabupaten Sarolangun ialah memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, reklamasi dan jaminan pasca tambang yang terjadi di Kabupaten Sarolangun Kecamatan Mandiangin Provinsi Jambi telah mengakibatkan konflik antara penambang dan masyarakat. Masalah ini harus diselesaikan secara hukum. Aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap reklamasipertambangan pascapertambangan yang dapat merusak lingkungan yang berdampak korban jiwa. Metode Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan yuridis- normatif dan ditunjang serta dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis-empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambangan tanpa mengindahkan reklamasi dapat dicegah jika aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama menegakkan hukum terhadap penambang yang merusak lingkungan. Sementara itu, hakim harus komitmen dan berani melakukan terobosan hukum dalam menangani berbagai perkara pertambangan. Demikian pula, polisi dan jaksa harus memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara pertambangan dan kehutanan. Hal ini penting disadari oleh aparat penegak hukum karena hukum untuk mengatur kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan perseorangan atau golongan.

Sikap Dan Tindakan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme Yang Terjadi Di Masyarakat Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.113

Tindak pidana kekerasan premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan maka diperlukan suatu sikap dan tindakan yang tepat dilakukan oleh suatu aparat negara yaitu Polri. Polri diperlukan sebagai pencegah dan penanggulangan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terutama dalam mengusahakan terciptanya ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Premanise, maka pihak kepolisian menempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online yang terjadi di Indonesia. Kajian ini merupakan kajian pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan alat bantu instrument kemudian diperoleh hasil kajian menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat penyelidik sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. Hasil kajian menunjukkan bahawa kemajuan teknologi informasi melalui internet telah dimanfaatkan oleh pelaku pelacuran terutama mucikari melalui media social sebagai tempat promosi perempuan pekerja seks, dan juga disebabkan oleh faktor lain salah satunya tempat pelacuran resmi telah ditutup pemerintah daerah di Indonesia. Sehubungan dengan tindak pidana ini, Pemerintah Indonesia telah mempunyai perangkat hukum dalam mengatasi prostitusi online yaitu KUHP, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebabkan perempuan pekerja seks yang dipromosikan lebih banyak anak-anak, selanjutnya telah dimiliki lex specialist yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perangkat hukum yang dimiliki ini kenyataan di lapangan prostitusi online masih terus berlangsung. Sehingga melalui kajian ini penulis memberikan rekomendasi bukan hanya kebijakan hukum pidana penal saja tetapi juga kebijakan hukum pidana non penal yang perlu dipertingkatkan iaitu memberi pendidikan seks yang benar seperti Pendidikan Internet di sekolah yang meliputi penggunaan internet yang berkesan, terutama dalam bidang-bidang pembangunan ilmu pengetahuan, bekerja positif & mendekatkan diri kepada tuhan, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak, mengawasi pergaulan & memilih lingkungan yang positif, diperlukan peranan pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan dengan masyarakat.

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH ANGGOTA POLRI Reeza Andi Nova; Ruben Achmad; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2015): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v7i1.70

Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis. Polisi pada saat menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu dilawan dengan kekerasan pula, sebab polisi terikat oleh prosedur penangkapan atau bukti yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum

PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA JAMBI Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Salah satu bentuk kekerasan yang seringkali menimpa anak ialah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan termasuk di Kota Jambi yang mengakibatkan anak mengalami gangguan perkembangan baik secara fisik maupun secara psikologis. sehingga tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi dan mekanisme penggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi. Metode penelitian lebih menitikberatkan pada lebih bersifat empiris, dengan pendekatan Sosio-Legal Research. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah faktor internal dan eksternal yang berasal dari korban maupun pelaku kekerasan seksual terhadap anak. mekanisme penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi adanya keterlibatan pemerintah Kota Jambi dan semua lapisan masyarakat.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI JAMBI M Daus Achmad; Ibrahim Ibrahim; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam. Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio-ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Selanjutnya ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang,. Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan karena PETI merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Marwan Padli; Ibrahim Ibrahim; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Pengaturan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Hukum Pidana Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: a)Undang-Undang Dasar 1945, b)TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1990, c)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, d)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri, Permenakertrans Nomor: PER-14/MEN/X/2010 mengatur tentang pendaftaran pengiriman TKI ke luar negeri. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri memang sangat diperlukan guna untuk mengurangi penempatan TKI ke luar negeri oleh PPTKIS secara illegal yang dapat berupa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KUHAP Sjofyan Hasan; Abdul Bari Azed; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana yang diwujudkan melalui kodifikasi hukum materiil dan formil, tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masayarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan. Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan. untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan, namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.Kata Kunci: Victimologis, Korban, KUHAP

DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN NEGERI JAMBI Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

AbstrakPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi dan Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini menggunakan metode “Yuridis Empiris” yakni mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.. Hasil Penelitian diperoleh 1. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah fakta - fakta yuridis yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan diantaranya dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana. Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah latar belakang dilakukannya tindak tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, keadaan diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkup keluarga terdakwa serta faktor agama. Rekomendasi yang disampaikan dibutuhkan keprofesionalan Hakim yang jeli dan cakap mempertimbangkan pengkajian penderitaan, hak, ganti rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat. AbstractThis study aims to identify and analyze the considerations of law on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Violence Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi and factors - factors that influence the disparity verdict against considerations of law on which the judge in impose criminal sanctions in the case of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Jambi District Court. This study uses "Juridical Empirical" that is studying the legislation and regulations governing domestic violence associated with the problem under study done by combining the ingredients of the law (which is a secondary data) with primary data obtained in the field .. Results 1. obtained legal considerations on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Court Jambi is a fact - a fact juridical revealed during the inspection process at the hearing and by the Act have been established among indictment Attorney , the statements of the accused and witnesses, goods - evidence, Article - Article in the rules of criminal law. Factors - factors that influence the disparity verdict against considerations of law on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Violence Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi is the background of the perpetration of a criminal offense, as a result - the impact, state self-defendant, socio-economic circumstances and the scope of the defendant's family and religious factors. The recommendations required professionalism Judge observant and capable to consider the assessment of suffering, rights, redress the victims to obtain justice and access to know how for justice for victims of domestic violence who need to be harmonized with a sense of justice in society.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search