Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional (Agus Pramusinto, Wahyudi Kumorotomo) Budi Prayitno
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 1 (2011)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i1.305

Abstract

Proses reformasi yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah membawa babak baru dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Reformasi yang ditandai dengan perubahan tatanan sistem politik, munculnya partai politik baru serta tuntutan pemerintahan yang profesional, transparan, responsif dan akuntabel ternyata dalam implementasinya ibarat jauh panggang dari api. Banyak persoalan yang muncul dalam membangun kelembagaan instrumen demokrasi. Sejumlah persoalan seperti derajat pelembagaan partai politik yang rendah, kurangnya profesionalisme birokrasi, praktek korupsi serta kuatnya tarikan kepentingan politik menyebabkan upaya untuk membangun kelembagaan politik dan birokrasi yang profesional menjadi sulit tercapai. Berpijak pada persoalan itu dan bertepatan dengan Dies Natalis Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada (MAP- UGM) Yogyakarta yang ke – 15 pada tahun 2008 digelar seminar yang melibatkan politisi, pakar, praktisi, birokrat dan pengamat yang selama ini menggeluti masalah politik dan pemerintahan untuk mencari formulasi atas beragam persoalan tersebut. Makalah hasil seminar itu kemudian dibukukan dan diberi judul Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional.
Tarik Ulur Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Budi Prayitno
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 1 (2012)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v15i1.272

Abstract

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diwacanakan oleh pemerintah beberapa bulan terakhir ini terns menghiasi ruang publik. Meskipun jika kita perhatikan intensitasnya mulai berkurang pascakeputusan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM. Namun, bukan berarti penundaan ini iantas mengurungkan niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk menaikkan harga BBM dengan memperhatikan harga minyak dunia. Pica harga minyak dunia naik melebihi Batas yang diproyeksikan dalam APBN, otomatis pemerintah mau tidak man menaikan harga BBM demi mengurangi beban APBN untuk subsidi BBM yang melonjak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, beban subsidi BBM pada APBN dipatok sebesar Rp 68,7 triliun namun realisasinya mencapai Rp. 82,4 triliun. Tabun 2011 dianggarkan Rp 96 triliun dan realisasinya mencapai Rp 165,2 triliun. Tabun 2012 dianggarkan di APBN sebesar Rp. 123,6 triliun. Beban subsidi pada tahun 2012 ini kemungkinan bisa lebih tinggi jika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Rencana pemerintah itu ternyata disambut resistensi oleh masyarakat umum, buruh dan mahasiswa yang langsung menggelar demonstrasi menentang rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak pada semakin beratnya beban hidup
Profesionalisme Dan Reformasi Birokrasi Budi Prayitno
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 2 (2012)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v15i2.263

Abstract

Badan Anggaran DPR di penghujung tahun ini akhirnya menyetujui usulan remunerasi bagi 19 Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 dari 25 Kementerian/ Le mbaga yang mengajukan usulan remunerasi. Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi para PNS yang ada di ke- 19 Kementerian/lembaga yang telah disetujui, termasuk juga PNS di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Program reformasi birokasi yang digalakkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi di jajaran negeri dengan memberikan kompensasi atas kinerja memang membutuhkan proses yang panjang. Termasuk LAN yang hams mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi. Sekedar mereview, secara garis besar, proses pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dari pengajuan usulan reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil Penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
Pemberdayaan Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Limbah Plastik Sebagai Katalisator Perubahan Lingkungan dan Iklim Global Budi Prayitno; Dedi Karni Panuh; Apri Siswanto; Deddy Purnomo Retno; Harmiyati Harmiyati; Puji Astuti; Saufik Luthfianto
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 6 No. 3 (2025): August
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v6i3.16770

Abstract

This community service activity aims to enhance the skills and participation of local communities in managing plastic waste within the Sawahlunto National Geopark area, serving as a catalyst for addressing global environmental and climate change issues. This initiative was implemented through community empowerment based on inter-institutional collaboration. Although the outcomes of community empowerment in improving plastic waste management skills and participation had not yet yielded the expected benefits for holistic economic development, the increased community understanding of plastic waste management fostered new hopes and a commendable sense of environmental concern. This success was evident in the community's active role in environmental management around key geosites through mutual cooperation activities and their growing interest in educational and research activities within the Sawahlunto National Geopark area.