Garuda - Garba Rujukan Digital

MODEL KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DI KABUPATEN SINJAI. Hermansyah Hermansyah; Abd Haris; Amirudin Amirudin
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 10 NOMOR 2, 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan Model Kolaborasi dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman Hasil peneletian menunjukkan bahwa peran aktor dalam kolaborsi terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjaimasih didominasi oleh aktor pemerintah, sementara peran aktor masyarakat dan swasta belum optimal. Olehnya itu dibutuhkan adanya Model Kolaborasi Pengembangan Pariwisata di kabupaten Sinjai dengan tiga dimensi antara lain, dinamika kolaborasi, kebebasan dan disteminasi pariwisata sehingga pada sisi disteminasi pariwisata dan insfrastruktur pariwisata dapat terwujud dengan peran antar sektor.

ANALISIS INOVASI LAYANAN SELULER PETERNAKAN TERINTEGRASI (LASAPI) DI KABUPATEN SINJAI Muhammad Lutfi; Umar Congge; Hermansyah Hermansyah
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 11 NOMOR 1, 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kabupaten Sinjai melalui program Layanan Seluler Peternakan Terintegrasi (LA SAPI) di Kabupaten Sinjai. Menjadi menarik diteliti, mengingat inovasi ini dilakukan dengan menjadikan peternak sebagai obyek layanan dengan menggunakan media seluler. Layanan LA SAPI dilakukan dalam rangka memudahkan peternak dan masyarakat umum untuk berinteraksi dan membangun komunikasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai tanpa mengganggu aktivitas keseharian mereka. Untuk memahami bagaimana inovasi berdampak pada kebutuhan masyarakat, dalam penelitian ini menggunakan 6 (enam) kriteria untuk mengukur keberhasilan suatu produk inovasi, yakni: dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial, serta inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk pengumpulan data penelitian, diperoleh melalui wawancara mendalam, pemanfaatan data-data sekunder (dokumen), dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah produk inovasi tidak mesti membutuhkan anggaran/dana yang besar, tetapi yang utama adalah melibatkan warga dalam program tersebut serta nilai kemanfaatan bagi masyarakat dari produk inovasi tersebut. Selain itu, keberlangsungan inovasi tersebut penting untuk dijaga dan dapat ditransfer di tempat lain, agar dapat dirasakan oleh semua pihak secara terus menerus.

SAPTA PESONA DESTINASI WISATA DI KABUPATEN SINJAI Abd Haris; Ali Anas; Hermansyah Hermansyah
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 11 NOMOR 2, 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dalam penelitian ini membahasa terkait dengan Sapta pesona sebagai strategi yang dilakukan oleh dinas pariwisata Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan kunjungan wisata di Pulau larea-rea. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kulaitatif melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi yang selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan model spiral. Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi yang kemudian dilakukan oleh dinas pariwisata Kabupaten sinjai dalam mengembangkan sektor pariwisata di pulau larea-rea sudah dilakukan secara optimal sekalipun masih tetap membutuhkan inovasi di masa yang akan datang. kualitas sumberdaya manusia diberikan motivasi untuk menggerakkan proses penyuluhan destinasiwisata pulai larea-rea. Kemudian sosialisasi dilakukan secara massif dan berkesinambungan Serta ketersediaan faslitas juga akan menjadi pendukung utama yang dilakukan oleh dinas pariwisata kabupaten sinjai dalam meningkatkan jumlah pengunjng di Pulau tak berpenghuni Larea-rea.

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM SERAGAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN SINJAI Syamsuddin Syamsuddin; Hermansyah Hermansyah; Kiki Rasmala Sani
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 12 NOMOR 1, 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program seragam sekolah gratis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama. Temuan penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Program Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Sinjai bahwa implementasi program seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai berpedoman pada Perda Nomor 07 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian bantuan seragam dan perlengkapan alat sekolah kepada peserta didik baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, pelaksanaan bantuan seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai berlaku pada kelas 1 Sekolah Dasar dan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama pada saat awal tahun ajaran baru. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengadaan sergam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai yaitu adanya sekolah-sekolah yang masih mengalami keterlambatan pendaftaran peserta didik sehingga data-data yang diperlukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, faktor pendukung dalam pengimplementasian seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai yaitu dari pihak sekolah telah memberikan data-data lengkap ke Dinas Pendidikan sehingga mudah dianalisis oleh pihak yang bersangkutan. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu adanya sosialisasi sehingga para pihak penyelenggara dan penerima mudah memahami yang menjadi persyaratan atau aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam hal Dinas Pendidikan ataupun pihak yang terkait untuk memberikan arahan tentang program seragam sekolah gratis ini kepada seluruh lapisan masyarakat karena dengan adanya program seragam sekolah gratis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sinjai melalui Dinas Pendidikan setidaknya masyarakat sangat terbantu dengan mendapatkan seragam sekolah yang diberikan oleh pemerintah.

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO Mochammad Sakir; Hermansyah Hermansyah; Syamsuddin Syamsuddin
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i2.180

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan, karena dengan adanya partisipasi masyarakat, maka dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk direncakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 33 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Temgah Kota Gorontalo sebesar 0,738 (73,8%). Ini berarti partisipasi mesyarakat memiliki kontribusi terhadap perencanaan pembangunan yang baik di Kelurahan Liluwo, dimana dari hasil perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat menginventarisir semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, kemampuan organisasi pelaksana kegiatan pembangunan, dan alternatif pemecahan masalah yang akan timbul dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Liluwo.

Bureaucratic Reform and Political Elite Behavior Change: The Impact of Merit System on Political Patronage in Regional Government Abd Haris; Hermansyah Hermansyah; Kiki Rasmala Sani; Suardi Mukhlis
Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humanities Innovation Vol. 2 No. 1 (2025): June : Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humani
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/icsshi.v2i1.65

This study examines the impact of bureaucratic reform through merit system implementation on political elite behavior and patronage politics practices in regional government. Using a mixed-method approach combining quantitative analysis of 150 regional governments and qualitative case studies in five provinces during 2019-2024, this research investigates how civil service recruitment reforms influence transactional political practices. The study employs New Public Management theory, political patronage theory, and institutional change theory to analyze the transformation of elite behavior. Results indicate that merit system implementation significantly reduces political patronage practices (β = -0.627, p < 0.001), with stronger effects in regions with higher institutional capacity and civil society oversight. However, political elites adapt by shifting patronage mechanisms from recruitment to procurement and project allocation. The study reveals that successful bureaucratic reform requires simultaneous strengthening of transparency mechanisms, political accountability, and civil society participation. These findings contribute to understanding the complex relationship between administrative reform and political behavior change in decentralized governance systems.

Bureaucratic Innovation in Disaster Response: A Public Service Perspective Hermansyah Hermansyah; Abd Haris; Muhammad Yahya; Tawakkal Baharuddin
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 11 No. 1: April 2026
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v11i1.16843

The urgency of this research lies in the increasing frequency and complexity of disasters in South Sulawesi, which demand that regional bureaucracies be able to innovate adaptively. This study aims to analyze the forms and characteristics of public service innovation, the factors influencing the bureaucracy’s role in accelerating disaster response, and the challenges of its implementation. The method used is a qualitative approach involving in-depth interviews, field observations, and documentation to understand bureaucratic innovation practices in crises comprehensively. Data analysis was conducted using NVivo 12 Plus with systematic coding and source triangulation to ensure the credibility of the research findings. The main findings of the study indicate that public service innovations in disaster management in South Sulawesi emerged in the form of simplified procedures, the formation of cross-governmental organizations (OPD) teams, the use of digital technology, and strengthened collaboration with the community and non-governmental actors. These innovations have been shown to accelerate responses, improve service accuracy, and enhance the quality of public services for affected communities. However, the effectiveness of innovation is strongly influenced by institutional capacity, bureaucratic leadership, cross-sector coordination, and regulatory and resource support. The study also found that public service innovations tend to be reactive and temporary, requiring institutionalization and policy strengthening to ensure sustainability over the long-term disaster cycle.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN SINJAI Ira Herawati; Fitrawati AB; Hermansyah Hermansyah
DEMOKRASI Vol 6, No 2 (2026): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i2.5459

This study aims to determine the effectiveness of government policy in supporting the development of non-formal education institutions in Sinjai Regency, and to identify the factors that support and hinder the effectiveness of such policy. The study employed a descriptive qualitative approach. The research locations were the Sinjai Regency Education Office and the Malebbi Course and Training Institution (LKP) in Sinjai Regency. Data were collected through direct observation, structured interviews with six key informants, and document review. Data analysis employed a descriptive qualitative model comprising the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The measurement of policy effectiveness referred to four indicators proposed by Mardiasmo (2009), namely target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change. The findings indicate that the overall effectiveness of government policy toward the development of non-formal education institutions in Sinjai Regency falls under the category of Moderately Effective, with the following details. First, the target accuracy indicator is categorized as Moderately Effective; policy targets have been formally established covering 30 institutions, however the distribution of guidance and support has not been equitable between institutions in urban and remote areas. Second, the timeliness indicator is categorized as Less Effective; there are systematic delays in the implementation of guidance programs averaging 4–8 weeks, and in the disbursement of operational assistance averaging 1–2 months behind the planned schedule. Third, the goal achievement indicator is categorized as Moderately Effective; the number of active institutions increased from 24 to 30, accredited institutions increased from 3 to 11, and the non-formal education participation rate rose from 8.3% to 11.7%. Notably, LKP Malebbi achieved the Effective category with a 40% growth in learners, a 68% employment absorption rate among graduates, and 22% engaged in independent entrepreneurship. Fourth, the tangible change indicator is categorized as Effective; there has been an increase in public trust, improvement in institutional governance, enhancement of instructor competence, and measurable economic impact on learners. This study recommends the reform of target-setting mechanisms based on differential needs, the addition of technical human resources in the Community Education Section, simplification of bureaucratic procedures for budget disbursement, strengthening of cross-agency coordination, and the replication of the LKP Malebbi management model as a best practice for other non-formal education institutions in Sinjai Regency.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search