Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Demokrasi Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik
Muhammad Nur Budiyanto
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Reformasi Administrasi Pemerintahan Lokal dalam Pelayanan Publik di Indonesia Budiyanto, Muhammad Nur
Jurnal Demokrasi Vol 5, No 2 (2006): Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan
Publisher : Pusat Kajian Civics Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.372 KB)

Abstract

New Public Service (NPS) is a set of idea about the role of public administration in the local government and governance system where place of public service, democratic governance, and civic engagement at the center. On this perspective, citizens have important position, not only as client or customer but also owner of governance. Public interest is not only self interest problem but also values, belief and pay attention to other person.   Kata Kunci:  Pelayanan public, pemerintah daerah, pemerintahan, kepentingan publik
Formulasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Martarech, Muhammad Ikrar; Budiyanto, Muhammad Nur; Iriani, Atrika
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 9 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v9i2.6810

Abstract

Efisiensi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis proses perumusan kebijakan melalui model proses kebijakan, meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan, adopsi, dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran didorong oleh defisit fiskal, beban utang, serta inefisiensi pengeluaran, dan kemudian ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Implementasi kebijakan menekankan pembatasan belanja non-prioritas, optimalisasi pendapatan, realokasi anggaran ke sektor produktif, serta digitalisasi tata kelola anggaran. Implikasinya menuntut penguatan transparansi, koordinasi antar-lembaga, dan percepatan administrasi digital. Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan negara, mengurangi defisit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Implementasi Peraturan Ombudsman No. 26/2017 dalam Penyelesaian Laporan di Ombudsman Sumatera Selatan Syafebri, Arrahman; Lionardo, Andries; Putra, Raniasa; Budiyanto, Muhammad Nur; Chendra, Rudy
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2025): STRUKTURASI: JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK, SEPTEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/strukturasi.v7i2.6558

Abstract

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk melalui pembentukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga independen pengawas pelayanan publik. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 mengatur tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan maladministrasi. Namun, implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan, menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan tersebut dengan menyoroti tingkat kepatuhan administratif, kelancaran fungsi rutin, serta dampaknya terhadap pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui wawancara dengan aparat Ombudsman dan pelapor masyarakat, serta analisis dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan telah sesuai regulasi, pelaksanaannya sering melebihi batas waktu ideal akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta kurangnya respons dari instansi terlapor. Kondisi ini berdampak pada efektivitas penyelesaian laporan, meski masyarakat tetap menilai kehadiran Ombudsman positif sebagai saluran pengaduan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan melalui penambahan personel, digitalisasi sistem kerja, serta penguatan regulasi yang memberikan sanksi lebih tegas bagi instansi yang tidak kooperatif.
Co-Authors Andries Lionardo, Andries Chendra, Rudy Iriani, Atrika Martarech, Muhammad Ikrar Raniasa Putra Syafebri, Arrahman