Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Yuko Fitrian
Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Cyber Terrorism: Analisis Hukum Pidana Mengenai Serangan Bjorka Terhadap Data Negara Yuko Fitrian
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.278

Abstract

Pemanfaatan dunia maya bagaikan pedang bermata dua. Selain memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, tidak jarang ada yang memanfaatkan dunia maya sebagai sarana memecah belah suatu bangsa, ancaman bagi kedaulatan bangsa dan lain sebagainya. Dampak negatif dari dunia maya ini sejalan dengan kasus bocornya data pribadi milik penduduk Indonesia dan data pribadi negara Indonesia yang dilakukan oleh seorang hacker yang dikenal dengan nama bjorka. Bjorka, seperti diketahui, menjadi viral karena mengaku telah meretas data pribadi penduduk Indonesia dan data pribadi negara Indonesia. Data-data tersebut kemudian dijual dan disebarkan di situs Breach Forums. Kajian hukum yang dilakukan adalah kajian hukum normatif terhadap ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Artikel ini bertujuan untuk membedah dan mendapatkan konsep yang ideal mengenai perspektif hukum pidana, khususnya Pidana di bidang Teknologi dan Informasi, dalam mengkaji Cyber Terrorism yang dilakukan oleh Bjorka. Pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat seharusnya terlibat dalam menyusun kesimpulan terkait regulasi baru mengenai terorisme cyber. Sementara itu, semua pihak harus menyatukan pikiran dan tekad untuk melakukan konsolidasi guna membawa angin segar untuk membentuk payung hukum khusus terkait cyber terrorism yang semakin hari semakin memasuki ruang-ruang maya bangsa Indonesia. Perkembangan jaman yang selalu bergerak maju harus diimbangi dengan ketentuan hukum yang relevan dengan masyarakat saat itu.
Analisis Komparatif Kesesuaian Hukum Nasional Indonesia Dan Malaysia Dengan Instrumen Hukum Internasional Dalam Perlindungan Pekerja Migran Anita Yuliastini; Yuko Fitrian
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.992

Abstract

This article comparatively analyzes the alignment of Indonesian national law (Law 18/2017) and Malaysian national law (Employment Act 1955) with the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). Findings indicate that Law 18/2017, driven by Indonesia's ratification of the ICMW, comprehensively adopts international protection standards. Conversely, Malaysia's Employment Act 1955, without ICMW ratification, aligns only partially, leaving significant gaps, particularly concerning non-labor rights. The difference in ratification status is the key factor driving the divergence in migrant worker protection approaches between the two countries, highlighting the challenge of legal harmonization for more effective protection.
Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Yuko Fitrian; Agus Setiawan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.537

Abstract

Permasalahan pertanahan masih menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya terkait dengan sengketa tanah, tumpang tindih hak, serta praktik mafia tanah yang semakin kompleks. Rendahnya literasi hukum pertanahan dan terbatasnya pemanfaatan layanan digital pertanahan menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa melalui sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai instrumen preventif dalam pencegahan sengketa pertanahan. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan partisipatif, serta pendampingan langsung penggunaan aplikasi dalam satu kali kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya validasi data kepemilikan tanah serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengakses dan menggunakan layanan pertanahan digital secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat perlindungan hak atas tanah di tingkat desa.
Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta: Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds Chris Anggi Natalia Berutu; Muktar; Yulia Wardhani; Ningrum Ambarsari; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5494

Abstract

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta. Pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris. Notaris dituntut secara pidana apabila melakukan Tindakan pemalsuan surat-surat atau memalsukan akta autentik yang dibuatnya, Adapun pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.
Analisis Yuridis bagi Penjual dalam Melayani Bisnis Online yang Tidak Sesuai Pesanan: Legal Analysis for Sellers in Serving Online Businesses that Do Not Match Orders Yohanes Don Bosco Watu; Maria Alberta Liza Quintarti; Rosita; Hamzah Mardiansyah; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6043

Abstract

Era digital saat ini, bisnis online telah menjadi salah satu metode utama untuk melakukan transaksi perdagangan. Namun, ketidaksesuaian barang yang diterima dengan pesanan yang dilakukan oleh pembeli sering kali menjadi isu utama yang menimbulkan sengketa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban penjual dalam konteks bisnis online ketika menghadapi kasus barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Berdasarkan analisis yuridis, hak-hak pembeli meliputi hak untuk menerima barang sesuai pesanan, hak untuk mengembalikan barang, hak untuk mendapatkan pengembalian uang atau penggantian barang, dan hak atas ganti rugi. Di sisi lain, kewajiban penjual mencakup memberikan informasi yang akurat, mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi, memperbaiki atau mengganti barang, serta mengembalikan uang dan menanggung biaya pengembalian jika barang tidak sesuai. Konsekuensi hukum bagi penjual yang tidak memenuhi kewajiban meliputi kewajiban ganti rugi, sanksi administratif, dan kemungkinan gugatan di pengadilan. Kesimpulan dari analisis ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa untuk memastikan transaksi yang adil dan efisien dalam bisnis online.
Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure): Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure Christina Bagenda; Sri MurniSri Murni; Yuko Fitrian; Cahya Andika; Nuri Hidayati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6569

Abstract

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban antara para pihak. Di Indonesia, ketentuan force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Namun, penerapan konsep ini memunculkan tantangan, terutama dalam menafsirkan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria force majeure. Selain itu, keberadaan klausul force majeure dalam perjanjian menjadi elemen penting untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis force majeure, termasuk pengaturan hukum, kriteria penentu, pengaruh klausul force majeure, serta dampaknya terhadap pembatalan perjanjian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konsep hukum kontrak. Analisis dilakukan untuk menggali pengaturan force majeure di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan force majeure di KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur, namun interpretasinya sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Klausul force majeure dalam perjanjian dapat membantu meminimalkan sengketa dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang termasuk force majeure dan langkah hukum yang dapat diambil.
Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Validity of Digital Agreements in Electronic Transactions Based on the Electronic Information and Transactions Law Rahmad Satria; Anita Yuliastini; Aleksander Sebayang; Ivan Wagner; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6708

Abstract

Transaksi elektronik semakin banyak digunakan oleh individu maupun badan hukum dalam berbagai industri, terutama dalam dunia bisnis, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian digital, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, merupakan komponen penting dalam transaksi elektronik. Pertanyaan tentang keabsahan perjanjian digital masih ada dalam sistem hukum Indonesia meskipun transaksi elektronik semakin populer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa keabsahan perjanjian digital dalam transaksi elektronik yang didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bersama dengan peraturan terkait lainnya. Pembicaraan ini mencakup elemen hukum yang berkaitan dengan perjanjian digital; persyaratan yang harus dipenuhi oleh perjanjian digital; masalah yang muncul saat menerapkannya; dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia Hendrikus Haipon; Diana Pujiningsih; Getah Ester Hayatulah; Dwi Anindya Harimurti; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6710

Abstract

Penumbuhan sektor e-commerce di Indonesia didorong oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, muncul pula risiko bagi konsumen, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai pesanan, dan pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam e-commerce di Indonesia dan menemukan masalah dan solusi untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen telah disahkan, masih ada celah hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen.
Legal Challenges in Combating Deepfake Abuse: A Comparative Study of AI Regulation in Privacy Protection and Digital Security Muhammad Doing; Yuko Fitrian; Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie; W Warriyodi; Muhammad Reza Fahlevi; A Aprieyanti
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 4 No. 1 (2025): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deepfake technology is an artificial intelligence (AI)-based technology that is rapidly evolving but also poses risks of identity fraud, misinformation dissemination, and privacy violations. This study analyzes the legal challenges in addressing the misuse of deepfake technology in Indonesia and compares them with international regulations, such as the European Union's GDPR and AI Act. Using a normative and comparative legal approach, this study finds that Indonesia's Personal Data Protection Law (UU PDP) and Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) still have weaknesses in addressing deepfake issues, particularly regarding the lack of clear legal definitions, weak law enforcement, and the absence of digital platform liability. As a solution, this study proposes modifications to regulatory theory by adapting the concepts of the right to be forgotten, AI forensics, and intermediary liability to strengthen Indonesia's legal policies.
Co-Authors A Aprieyanti Agus Setiawan Aleksander Sebayang Cahya Andika Chris Anggi Natalia Berutu Christina Bagenda Diana Pujiningsih Dwi Anindya Harimurti Getah Ester Hayatulah Hamzah Mardiansyah Hendrikus Haipon Ivan Wagner Maria Alberta Liza Quintarti Muhammad Doing Muhammad Reza Fahlevi Muktar Ningrum Ambarsari Nuri Hidayati Rahmad Satria Rosita Setyo Utomo Sri MurniSri Murni Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie W Warriyodi Yohanes Don Bosco Watu Yulia Wardhani Yuliastini, Anita