Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Implementation of Labor Recruitment: A Case Study in Pasirranji Village Bekasi Regency Megga Amelia Putri Putri; Dadan Kurniansyah; Nidaul Muthmainnah
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i3.1315

Abstract

This study aims to analyze the implementation of labor recruitment in Pasirranji Village, Bekasi Regency. The study was motivated by the ongoing issues in the implementation of labor recruitment, such as transparency of information and coordination among the parties involved. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were then analyzed using George C. Edward III’s policy implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of labor recruitment has proceeded fairly well, though it is not yet fully optimal. The findings indicate that coordination among stakeholders still needs to be strengthened, particularly in conveying information to the public and implementing more transparent recruitment mechanisms. Additionally, the absence of a joint standard operating procedure (SOP) has led to differing interpretations in the implementation of recruitment. Nevertheless, the Pasirranji Village Government, Karang Taruna, and the Department of Labor have supported the implementation of local labor recruitment. The implications of this study are the need to develop joint SOPs, improve coordination among parties, and enhance information transparency so that the implementation of labor recruitment becomes more effective, accountable, and in accordance with applicable regulations.
GAYA KEPEMIMPINAN PRABOWO SUBIANTO: ANALISIS DARI PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN MILITER KE KEPEMIMPINAN SIPIL Deffynta Octavyana Ayu Saputri; Dadan Kurniansyah; Mochamad Faizal Rizki
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i8.2026.2238-2246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dengan menelusuri transformasinya dari pola komando kepemimpinan militer menuju kepemimpinan sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, dengan kerangka teori kepemimpinan transformasional (Bass, 1985; Bass Avolio, 1994) yang dipadukan dengan konsep relasi sipil-militer, khususnya gagasan kontrol sipil objektif dan subjektif (Huntington, 1957) serta literatur relasi sipil-militer Indonesia pascareformasi (Mietzner, 2008, 2012; Kardi, 2015; Gunawan, 2017; Soesilo, 2014). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah dan buku akademik mengenai kepemimpinan serta relasi sipil-militer di Indonesia, dilengkapi dokumentasi pemberitaan media massa nasional dan rilis resmi kelembagaan negara untuk memverifikasi empat peristiwa kepemimpinan kunci pada masa awal pemerintahan 2024-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prabowo Subianto secara konsisten mentransplantasikan nilai disiplin, kohesi komando, dan orientasi hasil khas institusi militer ke dalam tata kelola kabinet sipil, tampak pada retret pembekalan kabinet di lingkungan Akademi Militer, pelibatan struktur TNI dalam program kebijakan sosial, serta gaya komunikasi asertif yang menegaskan otoritas tunggal kepresidenan. Di sisi lain, ditemukan pula kecenderungan adaptif berupa akomodasi politik, konsultasi lintas generasi kepemimpinan nasional, dan keterbukaan terhadap kritik publik yang menjadi penanda pergeseran menuju kepemimpinan sipil-demokratis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto merepresentasikan model kepemimpinan transisional yang memadukan disiplin hierarkis ala militer dengan tuntutan akuntabilitas dan partisipasi khas pemerintahan sipil, sekaligus menyisakan sejumlah persoalan batas kewenangan sipil-militer yang relevan dengan diskursus akademik mengenai konsolidasi demokrasi Indonesia
ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUKAINDAH KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN BEKASI Apriyani Saadah; Dadan Kurniansyah; Lolita Deby Mahendra Putri
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 02 (2026): Agustus 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i02.8087

Abstract

This study aims to analyze the leadership style of the Village Head in the implementation of public services in Sukaindah Village, Sukakarya District, Bekasi Regency. The research uses a qualitative method with a case study design. Data collection is carried out through interviews, observations, and documentation involving the Village Head, village officials, sub-district authorities, and the community as informants. The research analysis uses Kartini Kartono's leadership theory which reviews leadership styles based on aspects of power, authority, and ability. The results of the study show that from the aspect of power, the Village Head has carried out his authority formally, but the supervision of the apparatus and the involvement of the village apparatus in decision-making are still not optimal. From the aspect of authority, the Village Head is considered to have a good attitude, wisdom, and able to maintain harmonious working relationships, but still lacks firmness in shaping the discipline and motivation of the apparatus. Meanwhile, in terms of ability, the Village Head is considered quite capable in providing direction and solving public service problems, but coordination, supervision, and service innovation still need to be improved. Overall, the leadership style of the Head of Sukaindah Village shows quite good leadership characteristics, but it is not yet fully effective in encouraging the improvement of the quality of public services. Therefore, it is necessary to improve the aspects of supervision, firmness, coordination, and development of service innovations in order to realize more optimal public services.
Dinamika Kelembagaan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang: Analisis Feminist Institutionalism Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Listia Rosmawati; Dadan Kurniansyah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 6 (2026): Journal of Human And Education (JAHE).
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga norma informal dan kondisi kelembagaan yang melingkupinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran DP3A Kabupaten Karawang dalam penanganan kekerasan seksual, khususnya terkait aturan formal serta pengaruh norma dan praktik informal. Subjek penelitian meliputi DP3A Kabupaten Karawang khususnya UPTD PPA, perwakilan Satres PPA dan PPO Polres Karawang, serta perwakilan Komunitas Femme Fatale Space. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode Pattern Matching dengan perspektif Feminist Institutionalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual melibatkan pembagian peran antara UPTD PPA dalam pendampingan korban dan Satres PPA dan PPO dalam proses penegakan hukum. Pelaksanaannya didukung oleh regulasi, SOP, dan koordinasi antarlembaga, tetapi masih menghadapi hambatan berupa stigma, tekanan keluarga, keterbatasan ekonomi, jangkauan layanan, serta sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interaksi antara aturan formal dan norma informal memengaruhi proses penanganan serta akses korban terhadap layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas organisasi, koordinasi, dan jangkauan layanan bagi korban. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, DP3A, UPTD PPA, Feminist Institutionalism.
Dinamika Pengalaman ASN Tentang Keselarasan Nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP) Dengan Praktik Kerja Pemerintahan Esa Bintang Yarullah; Dadan Kurniansyah
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 3 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i3.1521

Abstract

Tes Karakteristik Pribadi (TKP) pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dirancang untuk mengukur aspek non-kognitif calon Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti pelayanan publik, integritas, dan profesionalisme. Namun, di lapangan masih ditemukan perilaku sebagian ASN yang belum mencerminkan nilai-nilai tersebut, sementara kajian terdahulu belum banyak menelaah dinamika pengalaman subjektif ASN mengenai keselarasan nilai TKP terhadap praktik kerja nyata sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana keselarasan nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan praktik kerja pemerintahan yang mereka jalani. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, melibatkan empat partisipan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan nilai TKP terhadap praktik kerja pemerintahan bersifat kondisional: nilai-nilai TKP pada aspek pelayanan, kerja sama, dan integritas masih selaras, namun materi TKP dinilai kurang mengakomodasi kompetensi komunikasi situasional dan pengambilan keputusan pada kondisi kerja yang dinamis. Temuan penting lainnya adalah kerentanan TKP terhadap rekayasa jawaban (faking) akibat kemiripan nya dengan format Situational Judgment Test. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kinerja sebagian ASN lebih dipengaruhi oleh faktor pasca rekrutmen, yakni kesesuaian individu dengan lingkungan kerja dan kualitas hubungan atasan-bawahan, dibandingkan oleh kelemahan instrumen seleksi TKP itu sendiri.
Representations of Pramono Anung’s Leadership in Weekly Instagram Activity Videos: A Multimodal Discourse Analysis Franz Manuel; Dadan Kurniansyah; Sopyan Resmana Adiarsa
Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): Action Research and Community Development
Publisher : Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/community.v5i1.338

Abstract

This study aims to analyze how multimodal elements are utilized to construct and legitimize the representation of the Governor of Jakarta’s leadership in weekly activity videos published on the Instagram account @pramonoanungw during January–March 2026. The research employs a qualitative method with a Critical Multimodal Discourse Analysis (MCDA) approach. The data consist of 10 weekly activity videos comprising 67 scenes, which were subsequently reduced to 13 selected scenes as the units of analysis. The analysis applies Kress and van Leeuwen’s Grammar of Visual Design to examine representational, interactional, and compositional meanings, complemented by Machin and Mayr’s concepts of iconography and exclusion. The findings reveal that leadership representation is constructed through five dominant typologies: technocratic, populist, collaborative, cultural-inclusive, and responsive leadership. The most dominant legitimation strategy is rationalization, which portrays leadership through technical competence in addressing public issues, infrastructure development, public service delivery, and governmental coordination. At the same time, the critical analysis identifies practices of exclusion that marginalize policy conflicts, public criticism, and implementation constraints. These findings indicate that weekly activity videos function not only as instruments of governmental information dissemination but also as mechanisms for leadership representation and the production of political legitimacy in the digital public sphere.