Claim Missing Document
Check
Articles

Criminal Act of Severe Assault by PS Towards M Reviewed Under Law Number 13 of 2006 jo Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims Blaviando, Edo; Christianto, Hwian; Siwu, Sonya Claudia
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1663

Abstract

This research aims to analyze the Criminal Act of Severe Assault by PS towards M based on Law Number 13 of 2006 jo Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The research method used is a juridical normative legal research type with a statute and conceptual approach. The primary data source is primary legal materials such as the Criminal Code and the Law on the Protection of Witnesses and Victims. The results of the research indicate the urgency of protecting witnesses and victims of criminal acts in criminal law as an effort to uphold human rights. Protection for victims of severe assault crimes needs to be strengthened through clear and effective regulations to provide a sense of security and justice for the victims. In conclusion, the protection of witnesses and victims of criminal acts is an integral part of the criminal justice system aimed at providing justice, preventing threats, and ensuring the fulfillment of victims' rights. Further efforts are needed to strengthen the protection of victims of criminal acts, including severe assault crimes, in accordance with legal principles and human rights.
PENAFSIRAN HUKUM “MELANGGAR KESUSILAAN” DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Christianto, Hwian
Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i1.423

Abstract

ABSTRAKPutusan atas perkara penyebarluasan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menimbulkan perdebatan. Pemahaman atas frasa “melanggar kesusilaan” sebagai unsur perbuatan pidana Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak mendapatkan penjelasan secara mendalam oleh hakim pada tingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali. Masalah yang layak dikaji lebih lanjut terkait dengan (1) arti penting pemahaman frasa “melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta (2) metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam memahami frasa “melanggar kesusilaan.” Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman atas frasa “melanggar kesusilaan” dipahami sebatas unsur perbuatan yang dianggap terpenuhi menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal merujuk pada hal seksualitas. Hal tersebut tidak bersesuaian dengan pemaknaan frasa “melanggar kesusilaan” sebagai unjuk bukti dan fungsi instrumental, yang mewajibkan hakim menggali dan memberlakukan nilai hukum yang hidup di masyarakat. Norma kesusilan harus digali sebagai pemahaman akan sifat melawan hukum materiil dari perbuatan penyebarluasan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.Kata kunci: pelanggaran kesusilaan; informasi elektronik; melawan hukum materiil. ABSTRACTThe court decision on the case of electronic information dissemination that violates decency has sparked debate. The understanding of “violating decency” as an element of a criminal act of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008, did not receive an in-depth explanation by the judges at first level court, cassation, or case review. Issues to be further discussed are related to (1) the importance of understanding “violating decency” in the Law on Information and Electronic Transactions; and (2) the method of interpretation used by the judge in understanding “violating decency”. The research method used is normative juridical. The results shows that the understanding of “violating decency” is limited to an element of action, which is considered fulfilled, using a systematic and grammatical interpretation referring to sexuality issue. This is not in accordance with the meaning of “violating decency” as showing evidence and instrumental function, which obliges judges to explore and enforce legal values living in the society. Decency norm should be explored as a relevant understanding of tort against the substantive law on electronic information dissemination actions violating decency.Keywords: decency violation; electronic information; violation to substantive law.
AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL SEBAGAI UPAYA HARMONISASI KETENTUAN HUKUM PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET: The Teaching of the Material Unlawful Nature as an Effort to Harmonize Criminal Law Provisions on Internet Pornography Hwian Christianto
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 2 No. 1 (2017): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/e6rjt032

Abstract

Ide ajaran sifat melawan hukum materiil menimbulkan problema kepastian hukum padahal di satu sisi pemberlakuan hukum yang hidup dikehendaki oleh masyarakat. Penelitian dilakukan sebagai upaya menemukan hakikat ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana nasional terkait perkembangan hukum internasional. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengolah bahan hukum primer berupa produk perundang-undangan terkait pornografi dan pemberlakuan ajaran sifat melawan hukum materiil. Didukung dengan bahan hukum sekunder meliputi putusan hakim yang memberlakukan sifat melawan hukum materiil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sifat melawan hukum materiil mendapatkan dasar yuridis untuk diterapkan yaitu KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pemberlakuan sifat melawan hukum materiil ini bersumber pada norma kesusilaan yang merupakan sumber dari nilai kesusilaan bukan hanya bangsa Indonesia melainkan dunia. Pemberlakuan sifat melawan hukum materiil berdasarka norma kesusilaan membuka ruang bagi upaya harmonisasi pengaturan larangan pornografi melalui internet. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman perbuatan pornografi melalui internet merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. The idea of unlawful materiil law raises problem of legal certainty whereas on the one hand the application of living law is desired by society. The research was conducted to discover the unlawful materiil law and the function of unlawful materiil law in national criminal law related to the development of interntional law. Normative juridical research method is done by processing primary legal materials in the form of legislation products related to pornography and the enforcement of doctrine of against materiil law. Supported by secondary legal materials includes judges' rulings unlawful materiil law. The results showed that the enforcement of unlawful materiil law get the juridical basis to be applied that is the Criminal Code and the Law of Judicial Power. The enforcement of unlawful materiil law is based on the moral norm which is the source of the decency value not only the Indonesian nation but the world. The enforcement of the unlawful materiil law based on the moral norms open space for the harmonization of the regulation of the prohibition of pornography through internet. It is based on the understanding of pornography through the internet is an act that degrades human dignity.
Pembaharuan Makna Asas Legalitas Christianto, Hwian
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 39 No. 3 (2026)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Christianto, Hwian
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 40 No. 1 (2026)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Artl Pentlng Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 Christianto, Hwian
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 41 No. 5 (2026)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat Christianto, Hwian
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 42 No. 2 (2026)
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Batas Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Data Perseroan Melalui Sistem AHU Online Terkait Peralihan Saham Tidak Sah Yolanda, Ade; Christianto, Hwian
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60045

Abstract

Perubahan data perseroan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online telah mengubah mekanisme administrasi korporasi, termasuk perubahan kepemilikan saham yang didasarkan pada akta notaris. Perkembangan ini menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab notaris ketika perubahan data perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tanpa kehadiran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya apabila kemudian terjadi peralihan saham secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi tanggung jawab notaris dalam verifikasi perubahan data perseroan melalui AHU Online serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam mencegah peralihan saham yang tidak sah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menempatkan notaris pada ranah verifikasi formal dengan praktik AHU Online yang mendorong pelaksanaan verifikasi semi-substantif terhadap dokumen dan data perseroan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep verifikasi semi-substantif sebagai bentuk perluasan fungsi kehati-hatian notaris dalam sistem administrasi elektronik tanpa mengubah batas kewenangan normatifnya. Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui penegasan batas tanggung jawab notaris, penerapan standar kehati-hatian profesional, serta pembagian tanggung jawab yang proporsional antara notaris, para pihak, dan penyelenggara sistem elektronik.
Integrasi Nilai Maqasid Al-Syari’ah dalam Penerapan Pendidikan Karakter terhadap Perilaku Pembuangan Sampah di Ruang Publik Wasik; Hwian Christianto; Muniri
AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Pendidikan Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Littering in public spaces remains a chronic problem in Indonesia that has yet to be resolved, despite being regulated under Law No. 18 of 2008 on Waste Management. The prevailing approach, which relies on positive law sanctions, depends too heavily on external and coercive mechanisms such as fines and minor criminal penalties, and has thus failed to foster internal awareness among offenders and ensure sustainable compliance. This study aims to examine conceptually how the values of Maqasid al-Syari'ah can be integrated into the application of positive law sanctions against littering in public spaces. Using a normative research method with a conceptual-analytical approach and doctrinal-comparative analysis techniques, this study finds that formal sanctions in Indonesian positive law suffer from a normative void due to the absence of a substantive ethical foundation within their normative structure. The values of Maqasid al-Syari'ah, particularly the principles of hifz al-nafs (protection of life), hifz al-mal (protection of property), and hifz al-nasl (protection of progeny), bear direct relevance to environmental issues and are capable of filling this missing ethical dimension. Integration can be achieved through three complementary approaches: a substantive approach through the internalisation of values within the substance of the law; an instrumental approach through the utilisation of values as a language of education and rehabilitation; and a cultural approach through the transformation of societal ethos. The findings suggest that integrating Maqasid al-Syari'ah values as an ethical reinforcement does not alter the character of positive law, but rather strengthens the internal legitimacy and effectiveness of formal sanctions by resonating with societal values.
Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Mobil Otonom dalam Mode Self-Driving Velicia Marveline Pranoto; Hwian Christianto
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2603

Abstract

Kendaraan otonom merupakan kemajuan teknologi signifikan yang menggabungkan kecerdasan buatan dan Internet of Things sehingga dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia. Meningkatnya penggunaan mobil otonom di Indonesia menimbulkan pertanyaan hukum krusial, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana ketika kecelakaan terjadi saat kendaraan beroperasi dalam mode self-driving. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi mobil otonom berdasarkan regulasi pengangkutan darat di Indonesia dengan perbandingan hukum Jerman dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, dengan mengkaji bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Straßenverkehrsgesetz (StVG) Jerman. Jerman menerapkan strict liability melalui StVG dengan membedakan tiga pihak bertanggung jawab, yaitu vehicle holder, owner, dan driver. Amerika Serikat mengandalkan undang-undang pertanggungjawaban produk dan yurisprudensi kasus, sebagaimana tampak pada kecelakaan mobil otonom Uber di Tempe, Arizona. Indonesia saat ini belum memiliki regulasi khusus mobil otonom dan masih bergantung pada UU LLAJ yang hanya menjangkau pengemudi manusia sebagai subjek pidana. Indonesia perlu segera memperluas kerangka pertanggungjawaban pidana untuk mencakup pemilik dan produsen kendaraan, bukan hanya pengemudi, guna mengisi kekosongan hukum dalam kecelakaan mobil otonom.