Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang PIPER Edumedia: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Antonius -
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN SUMBERDAYA AIR DI KAWASAN KONSERVASI Antonius Antonius
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 17, No 1 (2019): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v17i1.266

Abstract

Surat Edaran No: SE,I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemenfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam maupun Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten yang mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam lebih disebabkan oleh tingkat kepatuhan birokrasi yang masih sangat kurang, kelancaran prosedur-prosedur rutinitas maupun pelaksanaan manfaat tidak diterapkan secara efektif. Hal tersebut kuat dipengaruhi oleh isi kebijakahn yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan izin pemanfaatan. Informasi yang tidak disosialisasikan sehingga kurang mendapatkan respon dari masyarakat.
PERAN KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Antonius -
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 2 (2020): FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Ka
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v18i2.417

Abstract

Peran komunikasi Kepala Desa dalam pembangunan pendidikan yang meliputi sosialisasi pembangunan pendidikan, pembinaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan koordinasi dan pelaksanaan Pendidikan. Peran komunikasi Kepala Desa telah memberikan hasil yang baik terhadap masyarakat namun dalam implementasinya upaya tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Sosialisasi pembangunan pendidikan dibantu beberapa instansi pemerintah daerah telah mendorong masyarakat untuk sadar bersekolah hal ini terlihat semakin meningkatnya angka anak melanjutkan pendidikan. Selain itu pembinaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan terus diintensifkan meskipun terdapat kendala kesulitan tenaga yang membina. Demikian juga dengan terhambatnya membangun koordinasi Pendidikan, dikarenakan sumberdaya manusia masyarakat yang masih rendah. Kehidupan social berkaitan dengan perilaku masyarakat masih berpegang pada budaya lama seperti menganggap bersekolah hanya membuang uang. Namun kondisi geografis yang terdapat di Desa Jaya Mentari juga salah satu penyebab lambannya masyarakat berkembang dalam pendidikan. Jarak tempuh yang cukup jauh membuat masyarakat terhalang menyekolahkan anaknya. Oleh karena itu perlu mengintensifkan kerjasama dengan instansi terkait yang ada hubungan dengan pembangunan pendidikan masyarakat khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dinas Pendidikan dapat melakukan control kegiatan secara rutin untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan pendidikan berjalan. Kata Kunci: Peran, Komunikasi, Pendidikan
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL Antonius -
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 2 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v16i2.209

Abstract

Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan masih menerapkan, Peraturan Menteri Kehutanan P.64/Menhut-II/2013 tentang pemanfaatan air dan energy air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran No: SE,I IIV-PJLKHLI 2014 tentang Izin Pemanfaatan (IPA) dan izin pemanfaatan energi air (IPEA) serta pertimbangan teknis untuk permohonan izin usaha pemanfaatan air (IUPA) dan izin usaha pemenfaatan energi air (IUPEA) di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, serta Peraturan Daerah No 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten masih bersifat mengakomodir zona pemanfaatan di kawasan taman wisata alam Bukit Kelam. Pemerintah dominan dalam perannya, dan sarat mengatur hak negara dubandingkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan. Prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, ekonomi jauh dari asas keadilan maupun kelestarian. Pengelolaan sumberdaya air didukung oleh potensi sumberdaya alam, lingkungan sosial dan budaya sangat baik dan terbuka. Faktor penghambat pengelolaannya seperti:lingkup batas kawasan dengan pemukiman tidak diakui masyarakat, karena pemetaan batas sepihak. Model kebijakan yang ideal dalam pengelolaan sumberdaya air adalah inkremental yaitu mengedepankan sebuah keputusan diambil didasari hasil kompromi dan kesepakatan bersama antara banyak partisipan. Masyarakat menghendaki dibuatnya peraturan bersama berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal menerapkan pola 70 % hasil retribusi air menjadi hak desa diperuntukan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, dan 30 % disetorkan kepada kas daerah.
PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN BIDANG SIMPAN PINJAM Antonius -
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 17, No 2 (2019): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v17i2.351

Abstract

Penerapan prinsip- manajemen koperasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program PNPM-MP bidang simpan pinjam dan penyaluran kredit belum berjalan lancar. Demikian juga. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan bidang simpan pinjam juga dipengaruhi oleh faktor internal meliputi pemahaman masyarakat yang masih rendah akan tata cara mengelola dana yang sudah di pinjam selain pegawai camat yang belum mendalam. Faktor eksternal berkaitan dengan persaingan dengan CU di daerah Tanah Pinoh cukup menjadi masalah bagi perkembangan kegiatan tersebut.Faktor Internal yang mempengaruhi pelaksanaan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan bidang simpan pinjam adalah pegawai masih menghadapi kendala di lapangan dan sesam petugas yang masih belum terlalu lengkap dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara factor eksternal masih adanya persaingan dengan CU, belum optimalnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, secara rutin bagi yang sudah memenuhi syarat.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA TENUN IKAT DI DESA ENSAID PANJANG Antonius Antonius
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i1.591

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian tenun ikat oleh masyarakat mampu memberikanwarna baru dalam bidang kerajinan tenun ikat. Bentuk partisipasi masyarakat yakni ikut mengembangkandan melestarikan warisan budaya suku dayak dan adanya minat dan kepentingan masyarakat dalammeningkatkan ekonomi keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalammelestarikan tenun ikat yakni tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah, budaya masyarakatyang masih kuat dengan adat istiadat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Ensaid Pajang yang masihrendah. Partisipasi masyarakat dalam melestarikan tenun ikat hendaknya terus didukung oleh PemerintahDaerah Kabupaten Sintang dengan terus menggalakan pelatihan dan penyuluhan selain menyediakansarana pendukung kerajinan. Tingkat pengetahuan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintahkabupaten Sintang, Kecamatan kelam Permai. Masyarakat Desa Ensaid Panjang sudah mengangkatnama daerah melalui kerajinan tenun ikat. Ekonomi masyarakat diharapkan akan semakin membaikbilamana pemasaran melalui Koperasi Kerajinan Tenun Ikat Jasa Menenun Mandiri terus terjaga kualitasdan kuantitasnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DI DESA BATU BUIL KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI Antonius -
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19, No 1 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v19i1.487

Abstract

Penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan kekayaan Desa. Dalam pengelolaan kekayaan desa belum dapat terlaksanasesuai seperti apa yang diharapkan. Ini dapat dilihat sering terjadinya permasalahan dalam kebijakanpengelolaan kekayaan desa, sistem pengelolaan kekayaan desa yang belum berpedoman secara tepat danprosedur penyusunan laporan kekayaan desa yang tentunya sangat berpengaruh terhadap hasil akhirsebuah pembukuan kekayaan desa. Sehingga banyak rencana yang akan dilaksanakan akan menjaditertunda karena belum optimalnya administrasi kekayaan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalahdeskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri atas Camat Belimbing, Kepala DesaBatu Buil beserta perangkatnya yang menangani pengelolaan kekayaan desa. Teknik pengumpulan datayang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diketahuiimplementasi pengelolaan kekayaan desa kepala desa beserta perangkatnya tidak secara jelas menjalankankebijakan pengelolaan kekayaan desa ini terlihat dari Sistem dan prosedur pengelolaan laporan kekayaandesa oleh kepala desa belum berjalan dilakukan berdasarkan pedoman pengelolaan kekayaan desa.Sehingga, laporan kekayaan desa yang disusun dan disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan PeraturanMenteri Dalam negeri Nomor 4 Thaun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Selain itu,laporan kekayaan desa tersebut belum dapat disampaikan secara tepat waktu. Faktor yang mempengaruhiadalah berkaitan dengan teknis administrasi, teknis operasional dan sumber daya manusia aparatur desa.
KEBIJAKAN PENEMPATAN PEGAWAI Antonius SS
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 1 (2020): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v18i1.401

Abstract

Kebijakan penempatan pegawai dalam suatu institusi bukan hal yang mudah dilakukan, karena harus memperhatikan berbagai aspek dalam meningkatkan kinerja aparatur. Kebijakan penempatan pegawai di lingkungan pemerintah Kecamatan Binjai Hulu, di lihat dari kreteria dan syarat penempatan pegawai dapat dikatakan berjalan sesuai aturan kepegawaian, namun spesifikasi pendidikan aparatur berasal dari berbagai displin ilmu. Prosedur dalam penempatan pegawai juga sudah di dukung dengan peraturan kepegawaian. Sedangkan displin pegawai dalam bekerja masih rendah. Hal ini ditunjukan melalui kinerja yang berjalan saat ini. Pegawai harus terus dibina dan diarahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penempatan pegawai di lingkungan pemerintah Kecamatan Binjai Hulu adalah tingkat pendidikan yang rata-rata berpendidikan SMA dan D-3, pengalaman kerja dimana pegawai kebanyak pegawai baru yang belum banyak pengetahuan tentang pekerjaan, dan keahlian yang masih sangat kurang dalam bekerja sehingga banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan tepat pada waktunya. Tingkat pendidikan dan pengalaman serta masa kerja pegawai sangat mempengaruhi kelancaran tugas dan tanggungjawab pegawai itu sendiri.
UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME PEGAWAI Antonius -
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 15, No 1 (2017): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v15i1.84

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja adalah di instansi pemerintah yang sangat berperan dalam rangkamenciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat yang yang mempunyai tugas pengawalanBupati, penjagaan, patrol, pengamanan perda dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajabahwa: Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkanPerda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatserta perlindungan masyarakat;Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat didaerah;Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda danPeraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat denganKepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkanPerda dan Peraturan Kepala Daerah; dan pelaksanaan tugas lainnya. Pelaksanaan tugas lainnya meliputi:mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan danpenyebarluasan produk hukum daerah;membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasukpejabat negara dan tamu negara; Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; membantu pengamanan dan penertibanpenyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; membantu pengamanan danpenertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; danPelaksanaantugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Studi Karbon Pada Tegakan Hutan Mangrove Sekunder Di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Kubu Raya Antonius -
Publikasi Informasi Pertanian Vol 16, No 31 (2020): JURNAL PIPER
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/piper.v16i31.436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang simpanan karbon pada tegakan hutan mangrove sekunder di Desa Tanjung Harapan Kabuapten Kubu Raya.Analisis kandungan karbon tegakan hutan mangrove sekunder menggunakan metode survei dengan cara jalur berpetak. Pengumpulan data di lapangan menggunakan metode non destructive sampling (pengumpulan data tanpa pemanenan). Panjang jalur yang dibuat sepanjang 100 meter dengan jumlah jalur yang dibuat di dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 jalur penelitian. Peletakan jalur penelitian dilakukan dengan metode purposive sistematik sampling, titik awal peletakan jalur 10 meter dari batas pinggir pantai dengan jarak antar jalur 150 meter. jalur tersebut dibuat sub-petak dengan ukuran 10 m x 10 m untuk tingkat pohon, dan 5 m x 5 m untuk tingkat pancang. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah individu pancang sebesar 2.040 individu/ha, sedangkan jumlah pohon sebesar 340 individu/ha. Potensi karboon pada tingkat pancang sebesar 21,72 ton C/ha, sedangkan potensi karbon pada tingkat pohon sebesar 39,17 ton C/ha. Total jumlah karbon pada tegakan hutan mangrove sekunder di Desa Tanjung Harapan adalah sebesar 60,89ton C/ha atau setara dengan 223,47 ton CO2/ha. Kata Kunci: Karbon Tegakan, Hutan Mangrove Sekunder
POTENSI KARBON PADA TEGAKAN HUTAN SEKUNDER DI DESA TANJUNG LASA KABUPATEN KAPUAS HULU Widiya Octa Selfiany; Antonius -
Publikasi Informasi Pertanian Vol 17, No 1 (2021): JURNAL PIPER
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/piper.v17i1.521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai potensi karbon padategakan hutan sekunder di Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten KapuasHulu. Analisis kandungan karbon tersimpan pada tegakan lakukan menggunakan metode surveidengan cara jalur berpetak.Pengumpulan data di lapangan menggunakan meode non destructivesampling (pengumpulan data tanpa pemanenan). Panjang jalur yang dibuat sepanjang 1000 meterdengan jumlah jalur yang dibuat di dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 jalur penelitian. Setiapjarak 100 meter dibuat petak 20 x 20 m untuk tingkat pohon, 10 x 10 m untuk tingkat tiang dan 5 x5 m untuk tingkat pancang. Peletakan jalur penelitian dilakukan secara purposive sampling(disengaja) mulai dari 20 meter dari pinggir sungai hingga masuk kedalam sejauh 1000 m. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa potensi karbon tersimpan tegakan hutan sekunder pada tingkatpertumbuhan pancang sebesar 18,68 ton C/ha atau setara dengan 68,54 ton CO2/ha, dengan kanpada tingkat pertumbuhan tiang adalah sebesar 15,65 ton C/ha atau setara dengan 57,44 ton CO2/ha, sementara pada tingkat pertumbuhan pohon sebesar 13,61, ton C/ha atau setara dengan 49,93ton CO2/ha.
Co-Authors Vincencia Septaviani Issera Sulistya Putri Widiya Octa Selfiany