Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.133

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Warta Ardhia : Jurnal Perhubungan Udara IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ius Constituendum Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal de jure Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Administrative and Environmental Law Review

Mailinda Eka Yuniza

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Author-ID : 249327

Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH PENERAPAN OTONOMI LUAS Mailinda Eka Yuniza
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Regional Autonomy Act 1999 started to give local government authority to regulate onhealth. This to be observed such as the implementation over local government’s authority toregulate over health’s issue and it’s positive implications as the result. This research shows thatimplementation of Yogyakarta City government’s authority to regulate over health’s area have gone well since many healthcare’s policies had been produced in accordance to society’s needs and capabilities. Moreover, those regulations has significantly improved the healthcare’s quality becausethe numbers of licensed health facilities and paramedics increased. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan mengatur tentang kesehatan kepadapemerintah daerah sehingga menimbulkan dua hal yang perlu diteliti, yakni tentang pelaksanaan kewenangan mengatur pemerintah di bidang kesehatan dan implikasi positif dari peraturan yang dikeluarkan tersebut khususnya di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pertama,pelaksanaan wewenang mengatur Pemerintah Kota Yogyakarta telah berjalan baik dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Kedua, pengaturan mengenai pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta memiliki dampak signifikan bagipeningkatan pelayanan kesehatan, yang ditunjukan dengan peningkatan jumlah sarana dan tenaga kesehatan berizin pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS D.I. YOGYAKARTA) Mailinda Eka Yuniza; Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Regional Budget Implementation Accountability (PPAPBD) mechanism is a part of the regional financing management process applicable subsequent to the formulation of draft APBD, approval ofthe draft APBD by the Regional House of Representatives, validation by the Central Government,enactment of draft APBD to be APBD, and implementation of APBD. In a normative manner, the PPAPBDmechanism is a series of supervisory procedures performed by budget-supervisory institutions, amongothers include the Board of Financial Audit (BPK), the Ministry for Domestic Affairs, and the RegionalHouse of Representatives. Within the field of administrative law, the PPAPBD mechanism is a form of administrative supervision performed in order to establish good governance in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB). Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaanAPBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedurpengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antaralain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD). Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme PPAPBD merupakan bentukpengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB).

PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU Dwi Haryati; Triyanto Suharsono; Mailinda Eka Yuniza
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study will discuss the implementation of General Principles of Good Governance (AUPB) in the One Stop Licensing System in the city of Yogyakarta. Some things that would be an important consideration in this study were changes to Local Government Law No. 22 of 1999 as Law No. 32 of 2004 and its consequence, the issuance of Government Regulation No. 84 of 2000 governing the organization’s guidelines in the area of technical authority in issuing permits and Ministerial Decree No. PAN 63/KEP/M.PAN/7/2003 On Implementation Guidelines for Public Service and Administrative Reform Decree No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 About Help Technical Transparency and Accountability. Penelitian ini akan membahas penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Sistem Perijinan Satu Pintu di Kota Yogyakarta. Beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini adalah Perubahan UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta konsekuensinya. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman organisasi perangkat daerah dalam kewenangan teknisnya mengeluarkan ijin di daerah serta Kepmen PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas.

PENGATURAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOTA YOGYAKARTA Adrianto Dwi Nugroho; Mailinda Eka Yuniza
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The enactment of Act Nr. 28 of 2009 on Local Taxes and Local Levies would allegedly pose some juridical impact on local tax collection at the provincial and district/cities throughout Indonesia. The juridical impact would at least occur to local regulations governing local taxes, Regional Government Revenue and Expenditure (APBD), and the oversight of local regulation by the provincial and district/ city governments. This research is a normative-empirical research, which aims to analyse changes of local taxes law in Act Nr. 28 of 2009. This study offers an insight of the impact of this Act on local tax collection in the special province of Yogyakarta. Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disinyalir akan menimbulkan beberapa dampak yuridis terhadap pemungutan pajak daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dampak yuridis tersebut setidaknya terjadi terhadap produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yang bertujuan menganalisis perubahan pengaturan tentang pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009, sehingga melalui penelitian ini terlihat dampak yuridis penegakan UU ini pada pengumpulan pajak lokal di Provinsi DIY.

Perbandingan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mailinda Eka Yuniza
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 2 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

There are several weaknesses of UU LLAJ. The first weakness is related to centralistic approach used in the UU. Second, the content of the UU has not yet been adjusted with several related new regulations. Third, it has not yet integrate land, marine and air transport. Forth, there are overlaps among related institutions on their rights and responsibilities. Fifth, it has not yet accommodated low-cost and efficient public services. RUU LLAJ, on the other hand, is drafted to elucidate the weaknesses of UU LLAJ. Some changes regulated on RUU LLAJ are regarding decentralization approach, new type of license and new authority on issuing license, and the integration of land, marine and air transport. Furthermore, the RUU LLAJ regulates public participation which has not yet regulated in UU LLAJ. Some of the changes are positive. However, the changes regarding the license system could increase public burden and could cause public confusion.

Co-Authors Adrianto Dwi Nugroho Aicha Grade Rebecca Aicha Grade Rebecca Aminuyati Ananda Prima Yurista Ant T.T, Andi Sandi Didik Sasono Setyadi Dwi Haryati Dwi Haryati Gilda Talitha Putri Jatmiko, Pius Katon Melodia Puji Inggarwati Melodia Puji Inggarwati Melodia Puji Inggarwati Melodia Puji Inggarwati Muhammad Adib Zain Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita Rohanawati, Ayunita Nur Sekar Nuswantari, Shafa Femalea Triyanto Suharsono Zahlul Pasha Karim

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada