Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KUANTITAS BOKA ADAT PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA Khairah Zul Fitrah; Darussalam Darussalam
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11427

Abstract

AbstrakBoka adalah satuan nilai yang disebut oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul setelah menyebut mahar. Bagaimana proses penentuan kuantitas boka pada adat perkawinan suku Muna dan bagaimana Islam memandang hal ini akan dianalisa. Jenis penelitian tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Lalu teknik pengolahan dan analisis data terdiri tiga tahapan: pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Bahwa kuantitas atau jumlah boka pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak dahulu. Penentuan tersebut berdasarkan hasil musyawarah para tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. Adat boka adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk dalam adat shahihah karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai hal ini agar masyarakat secara keseluruhan mengetahuinya. Hal tersebut didukung dengan didirikannya secara formal gedung Lembaga Adat Muna yang mempunyai struktur organisasi. Selanjutnya, para orang tua perlu mempersiapkan anak-anaknya. Mereka sudah harus disosialisasikan mengenai adat istiadat dan tradisi suku Muna karena mereka adalah para penerus tradisi ini.Kata Kunci: Adat, Boka, Hukum Islam, Perkawinan.AbstractBoka is a unit of value that is called by the bridegroom at the consent qabul after mentioning the dowry. How is the process of determining the quantity of boka in Muna tribal marriages and how Islam views this matter will be analyzed. The type of this research is classified as descriptive qualitative field research with the research approach used is a juridical and normative approach that is supported by field research. The data collection method used was an interview. Then the data processing and analysis techniques consist of three stages: data processing, data analysis, and drawing conclusions. The quantity or number of boka in Muna tribal marriages has been stipulated long time ago. The determination is based on the results of the deliberations of the traditional elders who were then continued by their children and grandchildren until now. Boka custom is a tradition or custom that is included in the custom of shahihah because it does not conflict with the Qur'an and as-Sunnah, does not conflict with common sense, does not conflict with applicable laws and bring benefit to the community. Therefore, the government needs to conduct socialization on this matter so that the community as a whole knows it. Also be supported by the formal establishment of the Muna Traditional Institution building which has an organizational structure. Then, parents need to prepare their children. They have to be socialized about the customs and traditions of the Muna because they are the successors to this tradition.Keywords: Custom, Boka, Islamic Law, Marriage.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana’ Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Irvan Tahrir; Darussalam Darussalam
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17021

Abstract

AbstrakJurnal ini menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana’ Simanai dalam kewarisan di Kecamatan Rongkong. Mana’ Simanai merupakan adat masyarakat rongkong dalam membagikan harta warisan. Mana’ Simanai adalah adat yang di anut masyarakat rongkong secara turun temurun, Mana’ Simanai ini berasal dari bahasa rongkong yang berarti harta di gantikan dengan harta, Adat Mana’ Simanai ini di gunakan masyarakat rongkong dalam menyelesaikan hubungan Hukum yang di timbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkannya. Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris kitab undang undang hukum perdata. Secara khusus Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma keputuan/ketetapan Hukum yang bertalian dengan proses perumusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu di perlukan pengetahuan Hukum yang memadai terutama hukum kewarisan islam. Pengetahuan Hukum pun tidak dapat di abaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran Hukum. Oleh karna itu manusia perlu mempelajari sejarah sosial Hukum pablik maupun Hukum privat terutama sejarah sosial Hukum islam di Indonesia dan khususnya Hukum kewarisan Islam.Kata Kunci: Islam, Adat, Luwu Utara.AbstractThis journal explains the view of Islamic Law on Adat Mana 'Simanai in inheritance in Rongkong District. Mana 'Simanai is the custom of the rongkong community in distributing inheritance. Where 'Simanai is a custom that has been adopted by the rongkong community from generation to generation, Mana' Simanai comes from the language of rongkong which means property is replaced with property, Mana 'Simanai custom is used by the rongkong community in completing legal relationships that arise relating to property someone who died with family members he left behind. Indonesian inheritance law is still pluralistic because currently there are three systems of inheritance law, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil law inheritance law. In particular, customary inheritance law covers all the principles, norms of decision / legal stipulation related to the process of formulating and controlling property (material) and property (non-material) from one generation to the next. Therefore, it requires adequate legal knowledge, especially Islamic inheritance law. Legal knowledge cannot be ignored, because there are frequent cases of acts or violations of the Law. Therefore, humans need to study the social history of public law and private law, especially the social history of Islamic law in Indonesia and in particular Islamic inheritance law.Keywords: Islam, Customary Law, North Luwu.. 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI KOTA PALOPO Ismail Abu Bakar; Darussalam Darussalam
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.17745

Abstract

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah, dibentuklah organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah, namun kemudian pada tahun 2011 pemerintah merevisi UU No.38 Tahun 1999 dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan mengganti nama menjadi BAZNAS. Susunan Pengurus BAZNAS Kota Palopo terdiridari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dalam hal pengumpulan zakat, hal ini dilakukan oleh UPZ di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, setelah itu disetorkan kepada BASNAS Kota Palopo untuk didayagunakan. Di BAZNAS Kota Palopo, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yaitu meliputi delapan ashnaf. Di dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Palopo menemui berbagai macam kendala yang dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo tersebut, BAZNAS Kota Palopo meresponnya dengan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut.Kata Kunci: Zakat, BAZNAZ, Kota Palopo.
ANALYSIS OF INVESTMENT FEASIBILITY AND SENSITIVITY ANALYSIS FOR THE XYZ GEOTHERMAL POWER PLANT (GPP) DEVELOPMENT PROJECT Darussalam Darussalam; Irni Yunita
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 5 No. 1 (2025): February
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijebas.v5i1.2465

Abstract

Currently, the electricity system of North Sulawesi Province is supplied by power plants including Geothermal Power Plant (GPP), Coal-fired Power Plant (CFPP), Hydroelectric Power Plant (HPP), Solar Power Plant (SPP), Diesel Power Plant (DPP), and Gas Turbine Power Plant (GTPP) with a total installed capacity of 589 MW. The Net Capacity (NC) of this system is approximately 492 MW and the Net Supply Capacity (SC) is around 462 MW, resulting in a gap between installed capacity, NC, and SC Over the past few years, the electricity sales growth in North Sulawesi Province has been quite high, around 7.8% based on sales data from 2011-2020, and is projected to continue growing. Additionally, it is expected that the Energy Mix from New and Renewable Energy sources should reach 23% by 2025, thus the development of new power plants from New and Renewable Energy sources can contribute to achieving this Energy Mix. This research is conducted as a further study regarding the feasibility of investing in the development of XYZ Geothermal Power Plant to provide added value for the company. The research method employed is quantitative descriptive method, which involves calculating the Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI), Discounted Payback Period (PP), and Sensitivity Analysis (SA). The results show that the investment will be feasible if the capital source for the investment comes from corporate loans for the upstream sector and soft loans for the downstream sector of development, resulting in an NPV of 2,241 thousand USD, an IRR of 11.11%, a PI of 1.01, and a PP of 24 years. Furthermore, the analysis shows that the decision on the capital source is important, as it affects feasibility, and loan variables such as the interest rate in corporate loans and repayment years in soft loans are important factors to consider in increasing economic feasibility. On the other hand, if the best scenario is chosen—decreasing cost variables and increasing both the electricity tariff and capacity factor by 10% from the base scenario—it can result in higher economic feasibility. Moreover, the electricity tariff, capacity factor, production well cost, and power plant cost have the greatest impact on feasibility. Therefore, it is important to strive for the maximum value of the electricity tariff and capacity factor, while minimizing production well and power plant costs as efficiently as possible.
Respon Genotipe Jagung Tahan Kemasaman terhadap Pemberian Pupik N,P,K di Lahan Gambut Hidayat Hidayat; Barnabas Ravirki; Darussalam Darussalam
Botani : Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis Vol. 3 No. 3 (2026): September: Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Tanaman Dan Hewani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/botani.v3i3.603

Abstract

Maize (Zea mays L.) is one of the main staple food crops in Indonesia after rice, with great potential for cultivation across various land types, including peatlands. However, peat soils pose significant challenges due to their low pH and limited availability of essential nutrients such as nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K). This study aimed to evaluate the response of acid-tolerant F15 maize genotypes to different NPK (15:15:15) fertilizer doses on peat soil. The experiment was conducted in Rasau Jaya II, Kubu Raya Regency, over five months (September 12, 2024 – January 12, 2025) using a Split Plot Design. The main plots consisted of five F15 maize genotypes (F15-1-Bm-2-3-Az-1, F15-1-Cm-2-3-Az-1, F15-1-Dm-2-3-Az-1, F15-I1-R3-B-3-AM-1, and F15-J1-R3-B-2-AZ-1), and the subplots included two NPK fertilizer doses: 400 kg/ha and 500 kg/ha. Observed variables included plant height, number of leaves below the ear, days to tasseling, days to silking, physiological maturity, ear weight with and without husk, ear length, ear diameter, number of kernel rows per ear, dry grain weight per ear, and 1000-grain weight. Results showed that most variables were not significantly affected by the treatments, except for the number of leaves above the ear, which was significantly influenced by genotype. The 400 kg/ha NPK dose was found to be the most efficient for supporting the growth and yield of F15 maize on peat soil.