Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.403
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Revolusi Indonesia AMNESTI : Jurnal Hukum International Journal on Social Science, Economics and Art Veteran Justice Journal Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Publicuho International Journal of Society and Law Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Yana Indawati
Department Of Law, Faculty Of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Protection Of Intellectual Property Rights Owned By Mojorangagung Village Wiwin Yulianingsih; Sutrisno; Yana Indawati; Hervina Puspitosari; Mas Anienda Tien F
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 2 No 2 (2022): IJHESS- OCTOBER 2022
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v2i2.251

Abstract

The development of the digital world is so rapid and has penetrated the business sector, making companies compete with each other to find candidates for digital marketers to support their business. Therefore, it is not surprising that digital marketers are now a separate profession. In addition to thriving digital marketing services are also run by independent agencies. BUMDes must take part in the development of this digital world, considering that BUMDes also run businesses that require a market as a buyer or target market. So that existing developments need to be followed, digital marketing methods must be mastered, because the world is rushing towards the digital era. BUMDes must be aware of digital marketing. Because in this all-digital era, marketing through digital media is very important, and the market has gradually shifted to digital media. Someone will search for a product by just clicking through the search page on Google, or when someone wants to look for village tourism visits, then he will also search on Google or social media.
Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler Anggianti Nurhana; Yana Indawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2706

Abstract

Era disrupsi digital telah mendorong penggunaan telepon seluler sebagai salah satu media komunikasi yang tidak terbatas jarak dan waktu. Guna menunjang efektivitas dari telepon seluler tersebut, dibutuhkan layanan dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang mensyaratkan adanya aktivasi Subscriber Module Card (SIM card) menggunakan data pribadi. Data pribadi selanjutnya akan diproses oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tepat setelah pengguna SIM card telepon seluler menyetujui privacy policy untuk menggunakan layanan dengan klik tombol accept. Ketentuan ini membuat urgensi perlindungan hukum atas data pribadi pengguna SIM card telepon seluler semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum privacy policy yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi bagi pengguna SIM card telepon seluler, serta perlindungan hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privacy policy yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan diikuti penerimaan dari pengguna SIM card telepon seluler berkedudukan hukum sebagai kontrak baku yang mengikat para pihak. Keberadaan privacy policy di sisi lain juga dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif agar pelanggaran data pribadi tidak terjadi. Adapun perlindungan hukum secara represif juga diperlukan apabila penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan kelalaian yang menyebabkan kegagalan perlindungan data pribadi dengan alasan force majeure. Dalam hal terjadi kerugian, pengguna SIM card telepon seluler berhak menuntut dan penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.
Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (Studi Kasus Polresta Sidoarjo) Zhafirah Nisa Almira; Yana Indawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2730

Abstract

Pada era digital ini tilang menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang mendeteksi pelanggaran dengan kamera ETLE. Polresta Sidoarjo baru saja menerapkan sistem ETLE pada tahun 2022 dengan kategori melanggar marka atau rambu lalu lintas, muatan lebih dari satu, dan tidak memakai helm. Back Office akan mengirim surat konfirmasi ke alamat kendaraan yang terdeteksi pelanggaran. Permasalahan yang terjadi ketika kendaraan tersebut dipinjam orang lain dan melanggar lalu lintas. Maka pemilik akan tetap menerima surat konfirmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur pasal yang tepat dikenakan pada peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ETLE berdasarkan UU LLAJ, dan bentuk pertanggungjawaban pidananya. Metode pendekatan penelitian yang digunakan Penulis adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa pelanggar adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor memang harus lebih memperhatikan dan bertanggungjawab atas kendaraan yang dipinjamkan. Sistem ETLE yang dioperasikan manusia hanya dapat menyorot nomor polisi kendaraan bukan klasifikasi dari pengemudi kendaraan. Pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam ETLE di Polresta Sidoarjo adalah dengan menggunakan pertanggungjawaban vicarious liability. Pemilik kendaraan bermotor memiliki tanggungjawab untuk membayar sanksi pelanggaran lalu lintas ETLE oleh orang lain yang meminjam kendaraannya. Penerapan vicarious liability harus memiliki hubungan baik hubungan orang yang dikenal maupun hubungan kerja.
PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING: STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) JAWA TIMUR Kartika Hardiyanti; Yana Indawati
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 4 (2023): March
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i4.763

Abstract

Efek negatif dalam berinternet dapat menimbulkan perliku kekerasan pada dunia maya disebut dengan Cyberbullying. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan perundang-undagan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yuridis (legal Protection). Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mengolah data yang diperoleh dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana Cyberbullying di media sosial terutama faktor modernisasi dan perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan olhe Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pencegahan melalui upaya berbasis pendidikan dilakukan dengan cara sosialisasi secara masif dan melibatkan seluruh stakeholder berupa masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan materi pencerahan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur adalah minimnya pemahaman masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat tentang kerangka penting perlidungan terhadap anak dan minimnya sarana dan prasarana kinerja yang dimiliki KPAID Jatim.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA (CYBERPORN): STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Yohanna Andriani Novivace Hermawan; Yana Indawati
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i2.294

Abstract

Cyberporn is a crime based on the internet. Cyberporn crime cases in East Java have increased significantly, but this has not been followed by optimal law enforcement. This phenomenon has resulted in cyberporn cases still occurring in East Java. This study aims to determine law enforcement against perpetrators of cyber pornography (cyberporn) crimes in the East Java Regional Police. The research method in this study is empirical juridical. Primary and secondary data were obtained through interviews with Officers and Bintara Unit 1 of the East Java Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate—qualitative descriptive analysis method. The results of this study show that law enforcement carried out by the Cyber Crime Directorate of Special Criminal Investigation for the East Java Regional Police has not run best because obstacles found in the implementation process, such as limited jurisdiction, ineffective coordination, delays in response and lack of awareness of the law and internet usage policies. Cyber Crime Directorate of Special Criminal Investigation for the East Java Regional Police can overcome these obstacles by making the best possible efforts
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, dan KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR Dhea Tiara; Yana Indawati
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i2.297

Abstract

Legal protection is a legal effort that must be provided by law enforcement officials to provide a sense of security, various threats from any party. The crime of prostitution is very widespread in society. This study aims to examine how legal protection is carried out by the East Java P3AK Service for child victims of online prostitution. This research is a juridical empirical type which collects data by observation, interviews and literature studies and is also analyzed using descriptive analysis methods. The data used are primary and secondary data. This research shows that there are two kinds of protection, namely preventive protection and repressive protection. The protection carried out by the East Java DP3AK Service for child victims of online prostitution is guided by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo) Nabilla Tasya Shalsahbila; Yana Indawati
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol. 3 No. 2 May-August 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v3i2.19100

Abstract

This study will concentrate on the legal actions taken by the Sidoarjo Police against those who commit offenses involving sexual violence in the Sidoarjo Regency. To provide legal clarity for the society, law enforcement actions are taken against those who commit offenses including sexual violence. The goal of this study was to examine how the Sidoarjo Police enforced the law against those who committed crimes involving sexual assault in the Sidoarjo Regency, as well as to identify any challenges that had to be overcome in this regard. This study employs a qualitative data analysis approach and is legal-empirical in nature. Interviews, data gathering techniques, and literature analysis were all used in this study. Based on the study's findings, it can be seen that the Sidoarjo Polresta carries out a process of preliminary and thorough inquiry against those who commit crimes involving sexual violence so that they can later be prosecuted in accordance with the provisions of the relevant law., The obstacle is limited authority as a result of unratified implementing regulations, uncooperative suspects as the investigation moves forward, and society's general lack of legal awareness are all obstacles that arise in the law enforcement effort.
Legal argumentation of corporate criminal liability for trading cryptocurrency e-dinar coin (EDC) with ponzi scheme Weshley Gde Putra Cahyono; Yana Indawati
International Journal on Social Science, Economics and Art Vol. 13 No. 2 (2023): August: Social Science, Economics and Art
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijosea.v13i2.369

Abstract

The development of technology, information, and industry 4.o, this has an impact on the increasing economic needs of the community, with this development indirectly encouraging the economy in the industrial sector, more and more corporations are carrying out business activities in the field of cryptocurrency trading where the rules for this activity are still gray in Indonesia, and can cause criminal acts including fraud, and fraudulent investment. Therefore, criminal acts on cryptocurrency trading e-dinar coin (edc) with ponzi schemes carried out by corporations must be taken seriously to protect and provide accountability to the people of Indonesia, according to the author's analysis, the unclear rules of Tranding cryptocurrency with ponzi schemes carried out by corporations, influenced by law enforcement factors that are still not perfect to fulfill justice in society, therefore there is still a need for laws that explicitly regulate cryptocurrency trading activities with ponzi schemes carried out by corporations, as well as a criminal liability system in corporate criminal acts with ponzi schemes if associated with the theory of corporate liability systems, then those who can be held criminally responsible and bear are corporations and administrators because if only punishing one is not enough to bring a sense of justice and security in society
Restorative Justice di Tingkat Kepolisian atas Tindak Pidana Balapan Liar yang dilakukan oleh Anak: Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Sampang Alifia Fitriana Saputra; Yana Indawati
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.7204

Abstract

This study is designed to understand how the application and implementation of restorative justice serve as a last resort principle for handling cases of illegal street racing committed by minors in the Sampang City Police jurisdiction. The approach used in this study is the empirical juridical method, involving the Conceptual Approach and the Statute Approach. The research questions addressed in this study are: (1) How is restorative justice implemented at the police level for handling cases of illegal street racing committed by minors (a study in the Sampang City Police area)? (2) What are the challenges and efforts in implementing restorative justice at the police level for cases of illegal street racing committed by minors (a study in the Sampang City Police area)? According to the study’s findings, the conclusions are as follows: The first research question explores the implementation and process of restorative justice carried out by the Sampang City Police for cases of illegal street racing by minors. The second research question reveals various obstacles in the implementation of restorative justice at the police level concerning cases of illegal street racing involving minors. Additionally, efforts are being made by the police to prevent illegal street racing committed by minors.
Juridical Analysis of Providing Compensation Money for Certain Hours of Work by Outsourcing Companies Based on the Job Creation Constitution Yana Indawati
International Journal of Society and Law Vol. 1 No. 1 (2023): December 2023
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v1i1.15

Abstract

The enactment of the Job Creation Law and its derivative regulations PP No. 35 of 2021, one of which is about contract workers reaping the pros and cons. The Job Creation Law changes, deletes and inserts new Articles in the Manpower Law. Purpose: This provision is something new, so the purpose of this research is to analyze normatively juridically regarding the rules starting from PKWT, Compensation Policy and Compensation according to experts in outsourcing companies. Method: The type of research used in the preparation of this paper is juridical analysis. Result: There is unclear source of funding for compensation and the provision of compensation is considered discriminatory. The source of compensation funding should have become a contribution that must be paid by employers and employers/users and is bound by the provisions of the law. Conclusion: Workers/laborers should be equally entitled to compensation money without any form of discrimination, this is in accordance with what is mandated by the 1945 Law, Article 28I paragraph (2) and Article 38 paragraph (3) of Law Number 39 of 1999 concerning Rights Human Rights
Co-Authors ADHITYA WIDYA KARTIKA Alifia Fitriana Saputra Anggianti Nurhana Annisa Diana Pratiwi Aurora Tifani Suci Desya Septya Mulyana Dhanang Laksmono Dhea Tiara Fahriza Dhya Kusuma Hervina Puspitosari, Hervina Jihan Imala Kartika Hardiyanti Misrina Rohmatun Ismaniyah Nabilla Tasya Shalsahbila Safira Noorhasna Aulia Saskia Dyah Hapsari Sekar Arum Annafi Shaenaz Fielia Ardani Sifanny Nurhaliza Sutrisno Sutrisno Syaifullah Umar Said Tien Fitriyah, Mas Anienda Wahyu Yuha Weshley Gde Putra Cahyono Wiwin Yulianingsih Wiwin Yulianingsih Yohanna Andriani Novivace Hermawan Yudhistira Bayu Artadika Zhafirah Nisa Almira