Articles
<![CDATA[“Awig-Awig As Traditional Law Written in Traditional Law Perspective in Indonesia” ]]>
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Nusantara Science and Technology Proceedings 5th International Seminar of Research Month 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Future Science ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.11594/nstp.2021.0929
<![CDATA[This study aims to find that customary law regulations exist in written form. This research also wants to prove that the customs regulations in each region in Bali are different according to the customs of other regions in Indonesia and the existence of this awig-awig still exists according to the needs of the community according to current conditions. Awig- awig is a system of social life that is characterized by several characteristics, such as interaction, binding patterns of unique behavior in all aspects of life that are steady and continuous, as well as a sense of identity towards the group in which the individual is a member. Awig-awig is made as an effort to maintain order and peace between indigenous villagers. The method used in this study begins with identification from various literature related to customary law in Indonesia. Then arranged in such a way as to bring up the right problem formulation which later can be comprehensively reviewed through field studies, literature studies, and direct observation, especially related to the problems taken in this research, namely awig-awig as customary law written in the perspective of Indonesian customary law. The results of the research in this study are expected to be able to contribute positively to the development of Customary Law Courses.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku TindakPidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandungnya ]]>
<![CDATA[Saskia Dyah Hapsari]]>;
<![CDATA[Yana - Indawati]]>
<![CDATA[ Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol.2 No.1 April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51825/yta.v2i1.14123
<![CDATA[ Tindak pidana penganiyaan adalah bentuk suatu tindak kejahatan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan baby blues syndrome adalah bentuk dari sebuah gangguan jiwa yang dialami oleh ibu pasca melahirkan. KUHP mengatur bahwa gangguan jiwa tidak dapat dipidana ketika melakukan sebuah tindak pidana, termasuk penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali apakah pelaku tindak pidana penganiyaan yang mengidap baby blues syndrome dapat dipidana ataukah tidak, mengingat selain KUHP, pengaturan tentang Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa). Penelitian ini juga menggali mengenai bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pengidap baby blues syndrome ketika melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dapat dipidana dikarenakan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang merupakan pengecualian bagi cacat jiwa. Bentuk pertanggungjawaban hukumnya ialah bukan di pidana, tetapi di rehabilitasi dalam masa penyembuhannya, serta diberikan edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita. Penanganan terhadap perkara dan pelaku serta lingkungan sekitar pelaku harus diperhatikan agar dapat dipastikan memang benar pelaku penganiayaan mengidap baby blues syndrome dan penanganan terhadap pelaku harus maksimal agar angka pelaku kejahatan dengan mengalami gangguan jiwa semakin menurun.Kata Kunci: Penganiayaan, Baby Blues Syndrome, Alasan Pemaaf.]]>
<![CDATA[Legal Protection Of Intellectual Property Rights Owned By Mojorangagung Village ]]>
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>;
<![CDATA[Sutrisno]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>;
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>;
<![CDATA[Mas Anienda Tien F]]>
<![CDATA[ International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 2 No 2 (2022): IJHESS- OCTOBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. AFDIFAL MAJU BERKAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55227/ijhess.v2i2.251
<![CDATA[The development of the digital world is so rapid and has penetrated the business sector, making companies compete with each other to find candidates for digital marketers to support their business. Therefore, it is not surprising that digital marketers are now a separate profession. In addition to thriving digital marketing services are also run by independent agencies. BUMDes must take part in the development of this digital world, considering that BUMDes also run businesses that require a market as a buyer or target market. So that existing developments need to be followed, digital marketing methods must be mastered, because the world is rushing towards the digital era. BUMDes must be aware of digital marketing. Because in this all-digital era, marketing through digital media is very important, and the market has gradually shifted to digital media. Someone will search for a product by just clicking through the search page on Google, or when someone wants to look for village tourism visits, then he will also search on Google or social media.]]>
<![CDATA[Optimizing Counterradicalism For The Young Generation In Preventing Terrorist Radicalism Through State Minded In Action ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Vol. 3 No. 4 (2022): August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Inara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51601/ijersc.v3i4.481
<![CDATA[Deradicalization is guided by counterterrorism preventive measures as a strategic effort in neutralizing ideas that are considered radical and can be dangerous through a non-violent approach. This research was conducted with the aim of knowing radicalism in the younger generation, especially in higher education through questionnaires and interviews with related parties. Terrorism is currently a serious problem and endangers national security, so prevention efforts are needed. The target of the spread of radical terrorism that has infiltrated the university environment needs to be prevented and become a common concern, especially university leaders. The development of the radical flow of terrorism in the university environment can endanger the unity of the state because universities are a place for educational candidates for intellectuals, entrepreneurs, bureaucrats, technocrats and professionals. The aim of radicals is to bring about changes to the roots and for this they always use violent methods and oppose the existing structure of society. So that joint efforts are needed in preventing and overcoming the spread of radicalism, transformation of terrorism in universities. Efforts to prevent the various factors that cause radicalism are carried out with policies contained in universities and local governments through strengthening state minded in action among youth.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler ]]>
<![CDATA[Anggianti Nurhana]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2706
<![CDATA[Era disrupsi digital telah mendorong penggunaan telepon seluler sebagai salah satu media komunikasi yang tidak terbatas jarak dan waktu. Guna menunjang efektivitas dari telepon seluler tersebut, dibutuhkan layanan dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang mensyaratkan adanya aktivasi Subscriber Module Card (SIM card) menggunakan data pribadi. Data pribadi selanjutnya akan diproses oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tepat setelah pengguna SIM card telepon seluler menyetujui privacy policy untuk menggunakan layanan dengan klik tombol accept. Ketentuan ini membuat urgensi perlindungan hukum atas data pribadi pengguna SIM card telepon seluler semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum privacy policy yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi bagi pengguna SIM card telepon seluler, serta perlindungan hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privacy policy yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan diikuti penerimaan dari pengguna SIM card telepon seluler berkedudukan hukum sebagai kontrak baku yang mengikat para pihak. Keberadaan privacy policy di sisi lain juga dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif agar pelanggaran data pribadi tidak terjadi. Adapun perlindungan hukum secara represif juga diperlukan apabila penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan kelalaian yang menyebabkan kegagalan perlindungan data pribadi dengan alasan force majeure. Dalam hal terjadi kerugian, pengguna SIM card telepon seluler berhak menuntut dan penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (Studi Kasus Polresta Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[Zhafirah Nisa Almira]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2730
<![CDATA[Pada era digital ini tilang menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang mendeteksi pelanggaran dengan kamera ETLE. Polresta Sidoarjo baru saja menerapkan sistem ETLE pada tahun 2022 dengan kategori melanggar marka atau rambu lalu lintas, muatan lebih dari satu, dan tidak memakai helm. Back Office akan mengirim surat konfirmasi ke alamat kendaraan yang terdeteksi pelanggaran. Permasalahan yang terjadi ketika kendaraan tersebut dipinjam orang lain dan melanggar lalu lintas. Maka pemilik akan tetap menerima surat konfirmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur pasal yang tepat dikenakan pada peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ETLE berdasarkan UU LLAJ, dan bentuk pertanggungjawaban pidananya. Metode pendekatan penelitian yang digunakan Penulis adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa pelanggar adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor memang harus lebih memperhatikan dan bertanggungjawab atas kendaraan yang dipinjamkan. Sistem ETLE yang dioperasikan manusia hanya dapat menyorot nomor polisi kendaraan bukan klasifikasi dari pengemudi kendaraan. Pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam ETLE di Polresta Sidoarjo adalah dengan menggunakan pertanggungjawaban vicarious liability. Pemilik kendaraan bermotor memiliki tanggungjawab untuk membayar sanksi pelanggaran lalu lintas ETLE oleh orang lain yang meminjam kendaraannya. Penerapan vicarious liability harus memiliki hubungan baik hubungan orang yang dikenal maupun hubungan kerja.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING: STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Kartika Hardiyanti]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 4 (2023): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Lafadz Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/sibatik.v2i4.763
<![CDATA[Efek negatif dalam berinternet dapat menimbulkan perliku kekerasan pada dunia maya disebut dengan Cyberbullying. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan perundang-undagan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yuridis (legal Protection). Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mengolah data yang diperoleh dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana Cyberbullying di media sosial terutama faktor modernisasi dan perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan olhe Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pencegahan melalui upaya berbasis pendidikan dilakukan dengan cara sosialisasi secara masif dan melibatkan seluruh stakeholder berupa masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan materi pencerahan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur adalah minimnya pemahaman masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat tentang kerangka penting perlidungan terhadap anak dan minimnya sarana dan prasarana kinerja yang dimiliki KPAID Jatim.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA (CYBERPORN): STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Yohanna Andriani Novivace Hermawan]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v3i2.294
<![CDATA[Cyberporn is a crime based on the internet. Cyberporn crime cases in East Java have increased significantly, but this has not been followed by optimal law enforcement. This phenomenon has resulted in cyberporn cases still occurring in East Java. This study aims to determine law enforcement against perpetrators of cyber pornography (cyberporn) crimes in the East Java Regional Police. The research method in this study is empirical juridical. Primary and secondary data were obtained through interviews with Officers and Bintara Unit 1 of the East Java Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate—qualitative descriptive analysis method. The results of this study show that law enforcement carried out by the Cyber Crime Directorate of Special Criminal Investigation for the East Java Regional Police has not run best because obstacles found in the implementation process, such as limited jurisdiction, ineffective coordination, delays in response and lack of awareness of the law and internet usage policies. Cyber Crime Directorate of Special Criminal Investigation for the East Java Regional Police can overcome these obstacles by making the best possible efforts]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, dan KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Dhea Tiara]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v3i2.297
<![CDATA[Legal protection is a legal effort that must be provided by law enforcement officials to provide a sense of security, various threats from any party. The crime of prostitution is very widespread in society. This study aims to examine how legal protection is carried out by the East Java P3AK Service for child victims of online prostitution. This research is a juridical empirical type which collects data by observation, interviews and literature studies and is also analyzed using descriptive analysis methods. The data used are primary and secondary data. This research shows that there are two kinds of protection, namely preventive protection and repressive protection. The protection carried out by the East Java DP3AK Service for child victims of online prostitution is guided by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[Nabilla Tasya Shalsahbila]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol. 3 No. 2 May-August 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51825/yta.v3i2.19100
<![CDATA[This study will concentrate on the legal actions taken by the Sidoarjo Police against those who commit offenses involving sexual violence in the Sidoarjo Regency. To provide legal clarity for the society, law enforcement actions are taken against those who commit offenses including sexual violence. The goal of this study was to examine how the Sidoarjo Police enforced the law against those who committed crimes involving sexual assault in the Sidoarjo Regency, as well as to identify any challenges that had to be overcome in this regard. This study employs a qualitative data analysis approach and is legal-empirical in nature. Interviews, data gathering techniques, and literature analysis were all used in this study. Based on the study's findings, it can be seen that the Sidoarjo Polresta carries out a process of preliminary and thorough inquiry against those who commit crimes involving sexual violence so that they can later be prosecuted in accordance with the provisions of the relevant law., The obstacle is limited authority as a result of unratified implementing regulations, uncooperative suspects as the investigation moves forward, and society's general lack of legal awareness are all obstacles that arise in the law enforcement effort.]]>
