Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.822
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Revolusi Indonesia AMNESTI : Jurnal Hukum International Journal on Social Science, Economics and Art Veteran Justice Journal Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance International Journal of Humanities Education and Social Sciences Commerce Law Journal Publicuho International Journal of Society and Law Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Yana Indawati
Department Of Law, Faculty Of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Yana Indawati; Syaifullah Umar Said; Misrina Rohmatun Ismaniyah; Wahyu Yuha; Fahriza Dhya Kusuma
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini atau pernikahan muda dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh sepasang lelaki dan perempuan yang usianya masih dibawah umur yang telah diatur oleh undang-undang atau dilakukan ketika remaja muda. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang pernikahan Tahun 1974 mengatur usia minimal dalam pernikahan untuk laki-laki dan perempuan atau yang dipandang cakap hukum untuk melakukan pernikahan ialah 19 tahun. Pada hakikatnya, hukum di Indonesia menentang adanya pernikahan dini, karena dilihat dari dampak yang ditimbulkan dapat merugikan negara. Namun realitanya, di Indonesia pernikahan yang dilakukan oleh pengantin yang umurnya dibawah 19 tahun masih banyak terjadi. Sehingga meskipun negara telah mengatur peraturan tentang larangan pernikahan dini, dengan mempertimbangkan fenomena pernikahan dini yang masih terjadi hingga saat ini, negara tidak cukup hanya membuat peraturannya saja. Perlu adanya program yang nantinya dapat mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Dan kontribusi masyarakat dalam mendukung pencegahan terjadinya pernikahan dini merupakan nilai tambah dalam pengurangan presentase pernikahan dini. Maka dengan ditulisnya artikel ini, penulis berharap tulisannya dapat menjadi pengetahuan dan mengedukasi pembaca yang nantinya dapat berdampak untuk mengurangi presentase pernikahan dini yang ada di Indonesia.
Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn Annisa Diana Pratiwi; Yana Indawati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.854

Abstract

The crime of mob violence at the Bangkinang District Court has increased in the last 5 (five) years. Based on these reasons, decision No. 355/Pid.B/2017/PN Bkn, stated that the defendants were acquitted of all charges of the public prosecutor. The panel of judges in their decision stated that there was no intent or mens rea on the part of the defendants to commit the crime. During the trial, evidence was presented in the form of witnesses, experts and letters to support the victim's loss report. The results of the panel stated that by using the theory of judge's consideration, the theory of the crime of beating and the theory of evidence, the element of mens rea and the fulfillment of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code can be fulfilled. The decision should have been to punish the defendants in accordance with the provisions of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code.
Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Aurora Tifani Suci; Yana Indawati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1128

Abstract

There are several problems that arise in the handling of criminal corruption cases, namely related to the confiscation of assets, one of which is the investigator's obligation to prove the relationship between assets and criminal acts of corruption. Failure to prove this relationship could result in the absence of assets that can be confiscated to cover state financial losses. So it is felt necessary to look for another confiscation system that can be implemented effectively in recovering state financial losses. The research was carried out using a Normative-Empirical research type conceptual and statutory approach. The results of the research are that there is a concept that can overcome the problems in confiscation listed in Article 31 UNCAC 2003, namely value-based system. This confiscation system can confiscate all assets belonging to the suspect as replacement assets without having to first prove the connection between the assets and the criminal act of corruption.
ARGUMENTASI HUKUM PADA VONIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN SBY) Sifanny Nurhaliza; Yana Indawati
Journal Publicuho Vol. 8 No. 2 (2025): May - July - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i2.718

Abstract

The acquittal of murder perpetrators often causes controversy in the criminal justice system. This research analyses the legal arguments in Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby, which acquitted the defendant of all charges despite strong evidence, including witness testimony, post-mortem results, and CCTV footage. The research method used is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The results showed that the judge's consideration in the formal law aspect was less careful in assessing the evidence that had met the criteria of Article 184 of the Criminal Procedure Code, thus ignoring substantive justice. From the material law aspect, the judge did not consider the element of dolus eventualis in Article 338 of the Criminal Code and the element of negligence in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, even though the defendant's actions showed a clear causal relationship with the death of the victim. This decision has the potential to create a bad precedent in the Indonesian criminal justice system and create public distrust of the legal system. Therefore, further scrutiny of similar verdicts is needed to ensure justice for victims and maintain the integrity of the judiciary.
Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko Melalui Legislasi Desa Muhammad Daffa Arya Wardhana; Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan; Yana Indawati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.154

Abstract

Kewenangan di desa mencakup kekuasaan yang didelegasikan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (seperti tingkat federal, provinsi, atau kabupaten/kota) dan kekuasaan berdasarkan hak asal usul tradisional dan kewenangan lokal di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki wilayah hukum, tugas, dan perlindungan tersendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan unit wilayah terkecil, desa, otonomi penuh di bawah kerangka hukum dan peraturan yang mengatur negara. Oleh karena itu, desa memiliki pemerintahan sendiri dalam hal mengatur urusan pemerintahan, melaksanakan hak dan kewajiban desa melalui penyelarasan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat dengan kepentingan dan masyarakat desa, serta menjalankan kewenangan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Pembentukan Peraturan Desa Dongko dalam Efisiensi Penggunaan Tanah Warga Sebagai Tempat Wisata Muhammad Hasbi Ashshiddiqi; Farhan Caesariasyahid Yuwono Putra; Rosinda Tata Nurmaya; Yana Indawati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.159

Abstract

Peraturan Desa adalah peraturan perundang· undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas clan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penulisan penelitian berikut, tim penyusun menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian yang berdasar fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara maupun observasi langsung lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembentukan Peraturan Desa Dongko tentang pengaturan penggunaan lahan pribadi sebagai tempat wisata desa sekaligus membantu penyusunan rancangan peraturan Dongko. Hasil dari serangkaian kegiatan KKN ini adalah meningkatnya pemahaman pihak pemerintah desa terkait pembentukan peraturan desa, sehingga mampu bersama-sarna dengan tim menghasilkan rancangan peraturan desa dongko tentang desa wisata yang juga mengatur tentang penggunaan lahan warga sebagai tempat wisata desa.
Pengembangan dan Pengelolaan Adat Budaya Melalui Pembentukan Rancangan Peraturan Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek Muhammad Marcellino Putra Putra Syadila; Nela Erdianti; Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine; Yana Indawati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.165

Abstract

The Trenggalek Regency is home to Dongko Village, which is found in the Dongko District. Dongko Village is one of the potential Tourism Villages because of the rich variety of its traditions and histories. Dongko's cultural customs are an integral part of the village's identity and must be safeguarded in both their physical and legal manifestations if the village is to continue to grow and be managed effectively. Empirical study was conducted, which depicts an investigative process present in all areas of social life, including volunteer work. The term "empirical research" refers to a kind of study in which hard data and proof are gathered by direct observation and experimentation. The author conducted the study by making personal observations in the wild. Due to a lack of specificity in Law 12 of 2011, the provisions of Law 6 of 2014 pertaining to villages are consulted in order to determine how to construct Village Regulations. The Village Regulation is a cornerstone of village life, as it governs the day-to-day operations of the village government and the community at large. In line with article 24 of Law No. 6 of 2014, the Perdes product stands as a symbol of the spread of democracy to the grassroots level. As a result, the PKM (Community Service) Team in Dongko Village, Dongko District, Trenggalek Regency uses the Legislation work program with one of its legal products, namely the drafting of Village Regulations, to restore the Village Regulations in accordance with the needs of the village communities.
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Anak Difabel Kognitif Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg) Shafa Nurlaili Rosida; Yana Indawati
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/1n43ej95

Abstract

Restitusi merupakan hak korban tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian, termasuk kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis, khususnya bagi anak penyandang difabel kognitif yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan restitusi berdasarkan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan nilai kerugian sebesar Rp70.412.000,00, namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan alat bukti belum cukup membuktikan besaran kerugian korban. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan proyeksi pemulihan psikologis dari LPSK sebagai dasar kerugian immateriil, serta tidak menjalankan peran aktif dalam menggali dan melengkapi pembuktian kerugian korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban anak difabel kognitif dalam perkara ini belum terlaksana secara optimal karena pertimbangan hakim masih berfokus pada pembuktian formal dan belum berorientasi pada pemulihan korban.
Co-Authors ADHITYA WIDYA KARTIKA Alifia Fitriana Saputra Anggianti Nurhana Annisa Diana Pratiwi Aurora Tifani Suci Desya Septya Mulyana Dhanang Laksmono Dhea Tiara Fahriza Dhya Kusuma Farhan Caesariasyahid Yuwono Putra Hervina Puspitosari, Hervina Jihan Imala Kartika Hardiyanti Misrina Rohmatun Ismaniyah Muhammad Daffa Arya Wardhana Muhammad Hasbi Ashshiddiqi Muhammad Marcellino Putra Putra Syadila Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan Nabilla Tasya Shalsahbila Nela Erdianti Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine Rosinda Tata Nurmaya Safira Noorhasna Aulia Saskia Dyah Hapsari Sekar Arum Annafi Shaenaz Fielia Ardani Shafa Nurlaili Rosida Sifanny Nurhaliza Sutrisno Sutrisno Syaifullah Umar Said Tien Fitriyah, Mas Anienda Wahyu Yuha Weshley Gde Putra Cahyono Wiwin Yulianingsih Wiwin Yulianingsih Yohanna Andriani Novivace Hermawan Yudhistira Bayu Artadika Zhafirah Nisa Almira