Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.276
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara PAX HUMANA NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Kritis Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Action Research Literate (ARL) Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research Influence: International Journal of Science Review Jurnal Social Science
Roberto Octavianus Cornelis Seba
FISKOM-Univeristas Kristen Satya Wacana
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Kesepakatan KTT ASEAN 2023 Dalam Bidang Transformasi Teknologi Fintech Dalam Dukungan Pencapaian ASEAN Connectivity 2025 Audry Rambudevi Juanaline Mboeik; Triesanto Romulo Simanjuntak; Roberto Oktavianus Cornelis Seba
Jurnal Niara Vol. 17 No. 2 (2024): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i2.22983

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Indonesia pada tahun 2023. Fokus pada transformasi teknologi fintech, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kesepakatan tersebut dapat membantu mencapai tujuan ASEAN Connectivity 2025 dalam sektor digital innovation. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kesepakatan terkait isu digitalisasi dalam teknologi fintech dapat meningkatkan kemampuan infrastruktur, inovasi, dan logistik di ASEAN, serta meningkatkan kemampuan negara-negara anggota ASEAN dalam bersaing secara inklusif dan mempererat hubungan antarnegara. Kesepakatan tersebut memiliki peranan penting untuk memperkuat ketahanan keuangan di setiap negara. Salah satunya dengan mendorong penggunaan mata uang lokal agar dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung investasi lintas batas di kawasan ASEAN dan juga perdagangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena secara lebih mendalam dan menyeluruh
Analisis Kebijakan Indonesia Terkait Emisi Karbon Melalui Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Lasut, Eugenie Brigita; Nau, Novriest Umbu Walangara; Seba, Roberto Octavianus Cornelis
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Climate change is an international issue and a concern of many countries especially Indonesia. The growth and development of mobility in the aviation sector is one of the causes of air pollution produced by aircraft carbon emissions. Indonesia decided to a make policies through the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) program initiated by the International Civil Aviation Organization (ICAO) to reduce and solve the problem of carbon emissions in the aviation industry. This study applies a descriptive qualitative method that describes the results of the research in a narrative based on data collected using a literature study. This study will also analysed Indonesia’s policies for carbon emissions through Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) with the theory of Neoliberal Institutionalism which considers that the state is not the only actor and international organizations also play a role as an actor that create the complex interdependence. This study explain that Indonesia's policies for carbon emissions in the aviation sector are a development of previous policies for climate change using a Paris Agreement.
Analisis Konflik Rusia Ukraina dan Konflik Internal NATO Menggunakan Siklus Kausalitas Latupeirissa, Chezia; Walangara Nau, Novriest Umbu; Cornelis Seba, Roberto Octovianus
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konflik Rusia Ukraina dengan Konflik Internal NATO menggunakan siklus kausalitas. Untuk menganalisis dua studi kasus tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dua teori, yakni teori kausalitas dan teori resolusi konflik. Diketahui bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada bulan Februari 2022 menyebabkan krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan, sekaligus menghadirkan Konflik Internal NATO, dimana Turki, Slivikia dan Hungaria menolak mengikuti kesepakatan aliansi tersebut dalam memberi bantuan ekonomi dan militer pada Ukraina, sekaligus memberi sanksi pada Rusia. Melalui pendekatan kausalitas Champbell dan resolusi konflik Lederach, Konflik Rusia Ukraina dan Konflik Internal NATO dapat menghadirkan konflik baru. Maka perlu diupayakan resolusi konflik untuk mengatasi hal tersebut. Dimana ketiga pihak tersebut perlu melakukan rekonsiliasi.
Kebijakan Luar Negeri Prayut Chan O Cha Terkait Kudeta Myanmar Brigita Kaat, Cahyani Brigita Kaat; Cornelis Seba , Roberto Octavianus; Walangara Nau , Novriest Umbu
Action Research Literate Vol. 8 No. 9 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i9.611

Abstract

Kudeta Myanmar menimbulkan berbagai masalah baru bagi wilayah regional Asia Tenggara dan berdampak langsung terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Sebagai bentuk menekan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh kudeta ini setiap actor negara hingga actor internasional lainnya berlomba untuk menentukan resolusi damai bagi Myanmar. Salah satunya yaitu Thailand dibawah pemerintahan Prayut Chan o Cha dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri berupa quite diplomacy untuk menekan intervensi asing dan ketegangan dalam proses damai. Kebijakan ini dikeluarkan dengan alasan kepentingan nasional yang harus diamankan oleh Thailand yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya. Hal ini didasarkan pada panjangnya garis perbatasan antara kedua dengan panjang 2.401 km yang menyebabkan berbagai masalah seperti imigran, narkoba, dan masalah sosial lainnya mengalami peningkatan dan merugikan Thailand. Sehingga Thailand berupaya untuk menengahi kasus ini sebagai mediator dengan berusaha membangun komunikasi dengan Myanmar untuk mengamankan wilayah perbatasan yang berdampak kebeberapa aspek penting seperti ekonomi. Dengan memanfaatkan hubungan masa lalu antara elit militer kedua negara Prayut berupaya untuk mengubah kebijakan Burma Myanmar menjadi lebih strategis dan bermoral sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada penelitian ini penulis berupaya untuk melihat bagaimana proses quite diplomacy yang dilakukan oleh Prayut dapat mempengaruhi Myanmar dan seberapa efektifnya kebijkan ini dalam melakukan pendekatan terhadap Myanmar saat ASEAN gagal dalam melakukan pendekatan terhadap Myanmar, keterbatasan ASEAN dalam menangani isu Myanmar melemahkan posisinya sebagai sentralitas regional dan menurunkan kredibilitasnya sebagai organisasi yang mengedepankan HAM. Hasil penelitian ini menunjukan efisiensi dari kebijakan yang di keluarkan oleh Prayut dimana Myanmar menaruh kepercayaan terhadap Thailand demi mengamankan kepentingannya terutama di bidang ekonomi.
Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dalam Menghadapi Ancaman Cyber di Sektor Infrastruktur Energi Indonesia Baptista Pradevi; Indra Wisnu Wibisono; Roberto OC Seba
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): September 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i3.6424

Abstract

Energy infrastructure is a strategic sector for Indonesia's economic stability and national resilience. However, digitalization increases the risk of cyberattacks such as malware and the hacking of industrial control systems. This study analyzes the effectiveness of cybersecurity policies during the Joko Widodo administration using a qualitative approach through a literature review of regulations, institutional reports, and academic studies. The results show that the government has established a fairly robust regulatory and institutional framework, including Presidential Regulation No. 53 of 2017, Presidential Regulation No. 82 of 2022, and Law No. 27 of 2022. Furthermore, efforts to strengthen cybersecurity have been made through collaboration between PLN and BSSN, the establishment of CSIRT (Computer Security Incident Response Team), and improvements in human resource quality through training and certification. However, policy implementation still faces challenges such as limited expertise, gaps in security standards, and digital vulnerabilities due to partially integrated systems. Therefore, human resource capacity building, regular security audits, and more adaptive policies in response to global technological developments and increasingly complex threats are needed.
Co-Authors Abraham, Rendy Hermanto Audry Rambudevi Juanaline Mboeik Auria Rizqi Amelia Baptista Pradevi Brigita Kaat, Cahyani Brigita Kaat Christian Herman Johan De Fretes Giorgio Hans Susanto Hizkia Bryan Hulu Indra Wisnu Wibisono Ivan Asbri Aplugi Jemmy, Flo Jendri Luinel Juliette Heuvel Harlapan Lasut, Eugenie Brigita Latupeirissa, Chezia Maskup Asyadi Novriest Umbu Walangara Nau Putri Hergianasari R. M. Suryo Sakti Hadiwijoyo Sri Suwartiningsih Triesanto Romulo Simanjuntak Walangara Nau , Novriest Umbu Warfandu, Ribka Juliana Angganeta