Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

DAMPAK SOSIAL EKONOMI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BAGI PEMULUNG DESA MRICAN PONOROGO Muhamad siregar slamet; Robby Darwis Nasution
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v4i1.7878.2020

Abstract

Growth in population and settlements in Ponorogo resulted more garbage. Landfill in Mrican is located adjacent to the residential area. This gives rise to various impacts. Analysis of the impacts on socio-economic is needed. The analysis has been carried out to reduce the risk of  landfills. This study aims to: (i) analyze the impact of landfills on scavengers, (ii) analyze the efforts of scavengers on the impacts caused by landfills. This research used a qualitative  methods with a fenomenology approach. Collecting data and information related to the impact of landfills on scavengers and waste adaptation strategies to these impacts is carried out by observation, in-depth interviews and literature studies. Data analysis used descriptive qualitative techniques. Result  showed that Mrican landfills provide job opportunities, supplementing income for daily needs and education costs. Parents who has involved children to scavenge can hamper children's education. Scavengers in meeting the needs of clean water is to consume PDAM water. While the future period of effort in maintaining the life of scavengers is to add a side business that is by farming and raising livestock. Pertumbuhan jumlah penduduk dan permukiman di Kota Ponorogo mengakibatkan jumlah sampah semakin banyak. Fakta menunjukkan bahwa tempat pembuangan akhir sampah di Mrican terletak berdampingan dengan kawasan permukiman. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sehingga dibutuhkan analisis mengenai dampak terhadap sosial ekonomi. Analisis dilakukan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari keberadaan tempat pembuangan akhir sampah. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis dampak tempat pembuangan akhir sampah terhadap pemulung, (ii) menganalisis upaya pemulung terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tempat pembuangan akhir sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dan informasi terkait dampak tempat pembuangan akhir sampah terhadap pemulung serta strategi adaptasi pemulung terhadap dampak tersebut dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tempat pembuangan akhir sampah Mrican memberi peluang kerja, menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan. Orang tua yang melibatkan anak untuk memulung dapat menghambat pendidikan anak. Pemulung memanfaatkan air PDAM di sekitar tempat tinggalnya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Upaya jangka waktu ke depan dalam mempertahankan kehidupan pemulung dilakukan dengan bekerja sampingan yaitu dengan bercocok tanam dan beternak.
Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo Mahyuda Dwi Maheswara; Robby Darwis Nasution; Yusuf Adam Hilman; Jusuf Harsono
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2969.668 KB) | DOI: 10.20961/sp.v17i1.64256

Abstract

The role of human rights in government has a major influence on the ongoing activities carried out by government officials in a country to achieve state goals. However, it is undeniable that there are still human rights violations in the performance of public services. Given the importance of human rights-based public services provided to the community, so it is often used as an indicator of the success of a government regime. With conditions that have not been maximized, especially in human rights-based services, in order to realize good governance, where accountability is one of the principles that must be met in governance. It is hoped that this research can describe the implementation of human rights-based public services. This research on human rights-based public services uses a qualitative descriptive method with the type of research that describes, describes, or describes the state of the object under study as it is, according to the situation and conditions when the research was conducted. Based on the research results, the implementation of human rights-based public services at the Immigration Office Class II Non TPI Ponorogo has been carried out in accordance with the human rights-based public service standards set out in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022.
Penguatan Kapasitas Desa dalam Menyusun Kontrak Pelayanan Citizen Carter di Desa Ngabar Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Yusuf Adam Hilman; Khoirurrosyidin; Robby Darwis Nasution
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 5 (2022): August 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i5.858

Abstract

Pasca lahirnya UU No 06 Tahun 2014 tentang desa, membawa konsekuensi logis terhadap kewenangan desa yang menjadi semakin luas dan spesifik, selain itu pemerintahan desa juga mendapatkan anggaran yang sangat besar sekitar 800 juta sampai dengan 1 (satu) milyar rupiah dalam satu tahun anggaran,  kondisi ini kemudian menyebabkan pemerintah desa harus melakukan berbagai kegiatan, seperti: pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik secara efektif dan profesional, padahal kita mengetahui jika kualitas SDM Pemerintahan desa yang kita miliki masih sangat terbatas, dikarenakan pemerataan SDM pemerintahan yang masih sangat sangat minim dalam hal kinerja yang dilakukan, sebagai contoh dalam melakukan aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat, SDM Pemerintah belum memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai kontrak pelayanan yang dijadikan dasar dalam melakukan pelayanan yang diamanatkan oleh undang-undang. Keterbatasan tersebut menarik kami untuk melakukan workshop dan klinik dalam menyusun kontrak pelayanan yang berbasis citizen carter. Kegiatan ini menghasilkan beberapa poin, antara lain: a). formulir pelayanan, b). alur atau mekanisme pelayanan, c). membuat form evaluasi pelayanan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DALAM UPAYA PENGUATAN PARIWISATA MELALUI BRANDING “PARADISE OF JAVA” Titin Puji Saputri; Yusuf Adam Hilman; Robby Darwis Nasution
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2022): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v3i2.2530

Abstract

This study aims to find out how the Pacitan Regency Policy is, so the purpose of this study is to find out Pacitan Regency's Policy in realizing paradise of Java. This type of research is descriptive research aimed at describing what has been and is in effect. In addition, descriptive research is also a problem-solving procedure that is investigated by moving, describing the wealth of subjects, research objects (individuals, community institutions and others) currently based on visible facts. The results of this study are the implementation of the policy of the Tourism, Culture, Youth and Sports Department in realizing paradise of java in Pacitan Regency has been carried out through synergy with the Regent through the regent's decision on November 9 2018. This strategy is the task and function of all fields, in the field of culture, development, tourism promotion. because the Department of Tourism, Culture, Youth and Sports is an integral part of promoting Pacitan tourism through Paradise of Java. Policy implementation is a synergy and cooperation between stakeholders in Pacitan Regency starting from tourism business actors, hotels.
TATA KELOLA LINGKUNGAN GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNMENT MELALUI PEMANFAATAN SAMPAH (STUDI KASUS TPA MRICAN JENANGAN PONOROGO) Ariska Rahayuningtyas; Robby Darwis Nasution; Jusuf Harsono; Yusuf Adam Hilman
Journal Social Politica Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Jurnal Sosial-Politika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.104 KB)

Abstract

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Environmental Government di TPA desa Mrican Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendieskripsikan pelaksanaan Good Environmental Government. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai yaitu: Kepala bagian Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Bagian ketua atau Pegawai Pengelolaan Sampah TPA Mrican, Pegawai TPA Mrican Kecamatan Jenangan, Masyarakat sekitar TPA Mrican Kecamatan Jenangan. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa tata kelola lingkuang melalui konsep Good Environmental Government belum kamsimal, karena di lingkungan sekitar tempat pembuangan sampahmenyebabkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan, di TPA Mrican sendiri sudah overload, menurut Undang-undang seharunya sudah tutup dikarenakan sudah 25 tahun lamanya dan tidak ada perluasan pada TPA Mrican.
Dinamika Upaya Inventarisasi Aset Desa di Desa Bungkal Kabupaten Ponorogo Yusuf Adam Hilman; Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin; Robby Darwis Nasution; Aldy Sony Ramadhan; Ahsana Taufiqi Robby; Tirta Nyssa Salsabila
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6 No 3 (2023)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v6i3.2520

Abstract

Village asset management is an alternative that can be carried out by the village government, to maximize the creation of prosperity for village communities, good asset management, can open business opportunities for village communities, so as to create economically productive activities. This study aims to reveal the extent of the efforts made by the village administration to carry out an inventory of assets. This research uses descriptive qualitative type, using primary and secondary data sources, in the form of interviews and documentation. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary and also Village Officials, with a purposive sampling model on the basis that these informants were directly involved actors so that they provided a lot of important information. The results of this study show that the process of inventorying assets does not come from the initiation of the village government, but from the local government and is top down in nature, in carrying out the process it only reaches the reporting process and is only administrative in nature. Apart from that, there are obstacles related to government human resources in charge of asset inventory, so that it has not had much effect on people's welfare.
Persepsi Masyarakat Rural terhadap Profil Calon Presiden dalam Pilpres 2019 Robby Darwis Nasution; Jusuf Harsono; Bambang Triono
Khazanah Sosial Vol. 2 No. 3 (2020): Khazanah Sosial Vol 2, No 3 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v2i3.9700

Abstract

Pemilu selalu menyajikan fenomena yang menarik untuk diteliti terutama pemilu di Indonesia yang penuh dengan pergerakan politik. Masa pemilihan umum adalah masa yang dikaitkan dengan pesta demokrasi dimana setiap voters menentukan pilihan dan banyak penentu menjadi pertimbangan memilih. Selain itu, campur tangan media dalam membingkai sebuah berita pemilu juga ikut mewarnai kontestasi pemilu 2019 ini. Tetapi apakah hal ini berlaku di semua masyarakat? Sedangkan di wilayah rural (pedesaan) seolah tidak terjamah pegaruh media sama sekali. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat rural terhadap profil calon presiden tahun 2019? Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap profil calon presiden dalam pilpres 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah informan dari ketiga golongan usia memiliki serta menaruh harapan besar kepada setiap calon yang akan mereka pilih pada pemilu 2019. Disatu sisi, media akan membantu mengangkat profil dari calon yang akan bertarung dalam pemilihan umum, tetapi disisi lain media juga akan menjadi senjata penghancur profil suatu calon jika tujuannya adalah menyebarkan berita hoax terkait dengan keburukan profil calon pemimpin tersebut.