Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Pendekatan Istnbath Hukum Terhadap Masalah Kontemporer Meisya Rahma Deswita; Zainal Azwar
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i2.3849

Abstract

Artikel ini membahas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengenai ajakan untuk memboikot produk-produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel sebagai bentuk respons atas tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan pendekatan studi kepustakaan (library research) serta analisis yuridis-normatif dan sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa ini lahir dari kebutuhan mendesak akan panduan hukum Islam yang responsif terhadap isu global, khususnya terkait solidaritas kemanusiaan dan keadilan bagi Palestina. MUI dalam menetapkan fatwa menggunakan metode istinbath hukum melalui pendekatan nash qath’i (Al-Qur’an dan Hadis), qauli (pendapat ulama), dan manhaji (kaidah ushuliyah), serta Prinsip sadd al-dzari’ah dan maqashid syariah digunakan untuk mencegah timbulnya kemudaratan dan melindungi kemaslahatan umat. Fatwa ini menekankan bahwa memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan kewajiban, sedangkan segala bentuk bantuan atau dukungan terhadap tindakan agresi Israel tidak diperbolehkan, baik langsung maupun tidak langsung (termasuk konsumsi produk pro-Israel), hukumnya haram. Dampak fatwa ini tidak hanya memperkuat kesadaran sosial dan sikap kritis masyarakat Muslim Indonesia, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumsi dan penguatan solidaritas global terhadap Palestina. Artikel ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut agar pemahaman masyarakat terhadap landasan hukum dan tujuan fatwa semakin merata dan efektif dalam implementasinya.
Analisis Ijtihad Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Haramnya Talak Mu’allaq Perspektif Saddu Al-Dzari’ah Zulkifli Bumulo; Zainal Azwar
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2025): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri, , Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v11i1.1777

Abstract

Sheikh Yusuf al-Qaradhawi is a contemporary scholar who is famous for his broad scientific insight, jurisprudence, and many works. He is among several scholars who are often asked for fatwas, one of his fatwas is regarding the prohibition of mu’allaq divorce (divorce that is dependent on certain conditions). This study analyzes the views of Sheikh Yusuf al-Qaradhawi regarding the law of mu’allaq divorce (conditional divorce) from the perspective of saddu al-Dzari'ah. With a normative qualitative approach based on literature study, it is found that he forbids and considers mu’allaq divorce invalid because it is not in accordance with Sharia. Al-Qaradhawi emphasizes that divorce must be done firmly and clearly, not in the form of conditions or oaths, because it can cause legal uncertainty and harm to the wife. This ijtihad analysis is based on the principle of saddu al-dzari'ah (closing the path to damage). With the perspective of saddu al-Dzari'ah, it can be concluded that mu’allaq divorce and swearing by divorce is forbidden and invalid, as a preventive measure against potential damage that will occur.
Maqasid Al-Syari’ah di Ruang Chat: Jalan Tengah Syekh Ali Jum’ah Menyikapi Talak Digital Dita Indriani Siregar; Zainal Azwar
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 10 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/mahakim.v10i1.796

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi mendorong meluasnya praktik talak digital melalui pesan singkat, panggilan video, maupun platform percakapan daring. Fenomena kontemporer ini memicu ketidakpastian hukum keluarga Islam, terutama mengenai keabsahan pernyataan talak, verifikasi niat (qasd), integritas data transmisi, serta kerentanan hak keperdataan perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan metode ijtihad marhali Syekh Ali Jum’ah dalam merespons talak digital sekaligus mengevaluasi relevansinya dalam bingkai maqasid al-syari’ah. Menggunakan metode kualitatif-normatif berbasis kajian kepustakaan, bahan hukum dihimpun secara komprehensif dari fatwa primer Syekh Ali Jum’ah, literatur fikih klasik, diskursus maqasid, dan regulasi peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan talak digital tidak dapat diukur semata-mata dari formalisme redaksi teks atau kecanggihan medianya, melainkan wajib melalui tahapan verifikasi fakta empiris (taswir), kualifikasi fikih (takyif), penetapan dalil (bayan al-hukm), serta pertimbangan kemaslahatan publik (ifta’). Integrasi metode marhali dan maqasid al-syari’ah merumuskan parameter hukum komprehensif yang menempatkan mekanisme peradilan agama sebagai instrumen mutlak pembuktian kehendak hukum para pihak. Urgensi temuan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembaruan hukum keluarga Islam dan yurisprudensi hakim di Indonesia, guna mencegah pembubaran perkawinan yang dilakukan secara sepihak, emosional, dan impulsif di ruang digital. Pendekatan ini efektif menjamin kepastian status perkawinan, perlindungan nafkah pasca-cerai, stabilitas ketahanan keluarga, serta keadilan substantif bagi pihak yang rentan.