Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal NESTOR Magister Hukum Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PROGRESIF: Jurnal Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Focus Journal Law Review
Kartika Agus Salim
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI, LEGAL PROTECTION AGAINST WIVES WHO ARE VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE BY HER HUSBAND. KARTIKA AGUS SALIM, SH NIM : A.2021141010, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerlindungan Hukum terhadap Isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universtas Tanjungpura Pontianak., Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KartikaAgusSalim, 2016, Legal Protection against Wives who are victims of domestic violence by her husband, Master of Legal Studies Program, Faculty of Law, UniversitasTanjungpura Pontianak. Pokok Permasalahan yang diteliti dalam Tesis Ini adalah banyaknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat khususnya Kabupaten Sintang saat ini. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Ada empat faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu : 1. Faktor ekonomi, 2. Karena kebutuhan biologis, 3. Hak ? hak istri yang tidak berikan oleh suami, kendala yang dihadapi yaitu sarana prasarana yang tidak mendukung, seperti rumah aman (shelter) yang belum disiapkan pemerintah, serta keterbatasan personil Polri (polwan) dalam melakukan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.ABSTRACKMany households became a place of suffering and torture because of outbreaks of violence. This study aimed to determine the factors that cause the occurrence of domestic violence against the wife by the husband. Methods of research in this thesis were a normative legal research and empirical legal research. Normative the primary data in the field. There are four factors that have led to violence in the home are: 1. Economic Factors, 2. Biological needs, 3. Unfulfilled right by the husband, such as the infrastructure, a safe house (shelter) by the government, as well as the limitations of the police personnel (policewoman) in performing services to victims of domestic violence.Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Isteri, KorbanKeywords: Protection, Law, Wife, Victims of Domestic Violence
PENYELESAIAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM DI KABUPATEN SINTANG Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i2.113

Abstract

Suku Dayak Uud Danum merupakan penduduk mayoritas yang mendiami dua Kecamatan di Kabupaten Sintang yaitu : Kecamatan Serawai dan Ambalau. Walaupun terdapat penduduk atau suku lain yang merupakan penduduk pendatang namun jumlahnya sedikit di dua Kecamatan tersebut. Masyarakat Dayak Uud Danum yang menjadi objek penelitian ini masih memegang teguh pada nilai – nilai atau norma – norma yang ditinggalkan oleh leluhurnya (nenek moyang mereka). Nilai – nilai atau norma – norma yang ditinggalkan oleh mereka dianggap sebagai adat yang terus berkembang mengikuti perubahan dalam kehidupan masyarakat.
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SINTANG STUDI KASUS : 8/PID.SUS-ANAK/2017/PN STG). Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i1.222

Abstract

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang - kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.Diversi telah dilaksanakan oleh Hakim – Hakim di Pengadilan Negeri Sintang berdasarkan Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
ANALISA SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SINTANG STUDI KASUS (PN SINTANG Nomor 237/Pid.B/2017/PN Stg Tahun 2017) Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v8i1.465

Abstract

The theft mode of the four defendants is by jointly harvesting oil palm fruit belonging to PT. SDK 4 Bukit Benua Block 13QQ slices B and C located in Penjernang Hulu Village, Sungai Tebelian District, Sintang Regency. The harvested palm oil is then transported to the side of the road and arranged with a total of 102 (one hundred two) pieces of fresh palm oil bunches of about 2 (two) tons to be sold. It was not yet possible to be transported for sale that TJ, a harvest inspector and a West Kalimantan Regional Police Mobile Brigade, who were conducting routine patrols in the PT. SDK 4 Bukit Benua, then at 12:30 a.m. Witness witnessed diareal Block 13 QQ sliced Bdan C found there were 6 (six) people who were illegally harvesting to steal the area’s palm oil and Brimob succeeded in securing evidence of palm fruit, egrek and one unit the defendant’s motorcycle, the defendant ran away.Keywords: Analysis, Sanctions, Theft.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v7i1.308

Abstract

Abstract Prohibited acts are intentionally and without the right to distribute and / or transmit and / or make accessible electronic information and / or electronic documents that have contents that violate decency. Seeing the legal facts that occur on the internet the creators of these sites should be arrested by the authorities to account for their actions for violating the law on Information and Electronic Transactions and the Pornography Act. The crime committed by the makers of these immoral sites has made people who watch and see pornographic images and videos make a desire to do. The method of approach used by the author is the normative juridical (literature) approach to primary, secondary and tertiary legal materials. The nature of the research in this study is the normative juridical approach. Normative Legal Approach is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced in order to produce new arguments, theories and concepts as a prescription in solving the problems faced. The results of this study indicate that the Electronic Information and Transaction Law is a law made to follow up on the use of the internet and information technology as a means of transacting and communicating electronically. In the law there are still many things that need to be added, especially in accordance with the paragraphs to consider the letter “e” namely that the use of Information Technology plays an important role in trade and national economic growth to realize the welfare of society and the second purpose of the principles and objectives of the Information and Transaction Law Electronics namely “developing national trade and economy in order to improve people’s welfare”. Article 27 Paragraph (1) The Information and Electronic Transaction Act of 2008 does not provide an explanation of what is meant by being accessible, transmitting, and the definition of decency is not explained by the definition of decency which is interpreted according to the criminal law (KUHP). Keywords: Review, Juridical, Information, electronic transactions.
IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v8i2.457

Abstract

Masyarakat Desa Landau Apin dalam setiap kesempatan baik dari Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Dusun, Desa, bahkan tingkat Kecamatan selalu mengikuti dan berpartisipasi untuk mengusulkan apa yang menjadi prioritas pembangun di Desa mereka. Usulan yang mereka sampaikan dari Musyarawarah Rencana Pembangunan tingkat Desa sampai Kabupaten sering kali tidak diakomodir dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian masyarakat merasa kecewa atas usulan pembangunan yang mereka sampaikan pada tingkat dusun tetapi tidak dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Sekadau. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis memandang hukum sebagaai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan sebab – sebab sosial yang lain. Dimana ada 7 (tujuh) karakteristik yang dimiliki pada penelitian hukum sosiologis. Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan Bahan Hukum Data Primer Yakni dengan mengadakan kontak tidak langsung pada sumber data dengan menggunakan angket (quisioner) yang disebarluaskan pada responden. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan structural dan umumnya terkuantifikasi. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu – ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) kegiatan usulan di Musrenbang Desa Landau Apin tahun 2015 sudah di realisasikan 48 ( empat puluh delapan) kegiatan sedangkan yang belum direalisasikan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan. Dari kegiatan tersebut yang direalisasikan dari bidang bidang Prasarana 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan, bidang sosial budaya 18 (delapan belas) kegiatan dan untuk bidang Usaha Ekonomi Kreatif sudah direalisasikan 7 (tujuh) kegiatan. Faktor tidak terealisasinya usulan Musrenbang Desa Landau Api disebaban oleh kekurangan biaya dan kegiatan tersebut tidak disetujui oleh DPRD serta tidak termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Bahwa tidak terealisasi sebagian dari usulan warga Desa Landau Apin dalam Musrenbang karena Keterbatasan Anggaran, tidak termasuk dalam Rencana Kerja SKPD dan tidak termuat dalam pokok – pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, 2. Bahwa usulan warga Desa Landau Apin harus disesuaikan dengan Rencana Kerja SKPD yang telah tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari BAPEDA Kabupaten Sekadau dan Program Pemerintah Pusat yang membuat pembangunan di Desa menjadi tidak tepat sasaran. Seharusnya rencana kerja SKPD yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sekadau dapat disampaikan kepada seluruh Pemerintah Desa se- Kabupaten Sekadau agar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan dapat dipahami dengan semestinya dan pokok – pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten sekadau mengakomodir usulan dari warga yang telah diusulkan dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dimana menjadi Dapil dari anggota DPRD tersebut bukan menjadikan pokok – pokok pikiran dari keinginan pribadi anggota DPRD itu sendiri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 2 (2021): PERAHU(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v9i2.568

Abstract

At the the case of of domestic violence, the perpetrator usually thinks that he is the highest in the family so that the perpetrator can arbitrarily do whatever he wants, the perpetrator deliberately and consciously in carrying out his actions against the victim.In sociological juridical approach method, law as a social institution that is linked to other social causes. A legal services and protection at Sintang Resort Police are enable the victims to use legal assisstance from advocates. In fact, it is not happen. The investigators coordinate with relevant agencies such as the Social Service and Protection of women and children to assist the victims of doestic violence. This aim to assist the victims at the investigation stage, prosecution, and trial. Furthermore, there are some of limitation faced on this case. The unsupported infrastructure, shelters that have not been well prepared, and the limited of police personnel (policewomen) in providing services to victims ofdomestic violence. Meanwhile, the responsibility for building a shelter is the authority of the Social Service of Sintang Regency, while the police are partners who are members of the P2TPA (Integrated Service Center for the Protection ofWomen and Children) in Sintang Regency.There are some Efforts nust be done through socializing the Law on Domestic Violence to the community. This community especially means the women of neighborhood unit, the Women’s Association, and seminars of family integrity by PPA SATRESKRIM Unit of the Sintang Resort Police. In conclusion, Sintang Police Resort has provided maximum protection to victims of domestic violence. The police officer are providing 1x24 hour service through coordination with the specialists doctors to make sure whether there are minor or serious injuries to the victim and asking social workers to assist when submitting a police report. There is no shelter house yet. The Efforts have been made to protect victims under applicable laws and regulations.
FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 2 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v10i2.685

Abstract

Illegal logging is defined to forest damage by individuals or groups of people, either jointly by logging trees, loading, unloading, removing, transporting, controlling, owning, possessing, controlling, unloading, distributing, illegally smuggling, receiving, buying, selling, exchanging, receiving deposits, and an illegal timber forest product. According to a forestry observer and environmental, the various natural disasters have occurred as a result of forest destruction as or illegal logging. The method of this research is sociological empirical legal research. It is carried out by examining primary data, which is obtained directly at the field.The culture factors, which means human attitudes and legal systems of belief, thought values, and expectations. The mood of the social mind that determines how the law is used, avoided, or misused. Thus, these factors are caused by a lack of public awareness toward the importance of law.There are obstacles and solutions done by officials involved in forest protection efforts in Melawi Regency, namely (1) The communities in middle to lower economic level at Melawi Regency(1) The extent of the forest zone (3) CommunityThe Solutions done by officials involved in forest protection (1) Community Outreach (2) A Forest routinely Patrols (3) Building the awareness of villager toward environment.The government must formulate job opportunities for people living around forests to prevent the illegal logging. The forests law enforcement officials should be keen in deploying personnel due to law enforcement process efficiently.
Korban Kekerasan Rumah Tangga: Adat Dayak Uud Danum dan Hukum Nasional Kartika Agus Salim
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2023): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3615

Abstract

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the 2001 Uud Danum Dayak Customary Law Book have provided protection for wives who are victims of domestic violence by their husbands. The protection provided by Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is provided from the time the victim makes a police report, when he is questioned and arrives at a court decision. Legal protection provided by Tomakung to wives who are victims of violence (hotuhui) by husbands by paying fines and implementing siro sahkik to restore conditions damaged by violence (hotuhui) between husband and wife. Factors that cause domestic violence by husbands are caused by internal and external factors. Internal factors are caused by wives who cheat, wasteful with money, lazy to cook. Internal factors in husbands are due to being lazy to work, not having a job, having an affair, gambling and being an alcoholic drink addict. The government should provide jobs for all levels of education that are evenly distributed from villages to cities. The government should, in helping the poor, not provide social assistance in the form of direct cash assistance because a small nominal amount of money is only enough to buy alcohol and play gambling. The increase in domestic violence is not solely the fault of the citizens but due to a lack of community awareness raising by the central and regional governments that is right on target because today the Government is building more infrastructure than building the mental and spiritual Indonesian people themselves.
Strategi Pengembangan Desa di Daerah Perbatasan Berdasarkan Potensi Pertanian Lokal: Studi Kasus di Desa Nanga Bayan, Kabupaten Sintang Sebagai Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia Antonius, Antonius; Nikodimus, Nikodimus; Redin, Redin; Salim, Kartika Agus; Kaja, Kaja; Mangardi, Mangardi; Paulus, Paulus; Marjun, Agustinus; Kurnianto, Alexander Andi; Setiawan, Hendra
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v7i2.3180

Abstract

The border area is the front porch for a country that represents the development of the country. This study aims to identify the potential of local village agriculture that supports family economic strengthening, analyze the economic value of local village potential, formulate a strategy development of Nanga Bayan village. This research was conducted in Nanga Bayan Village, Ketungau Hulu District, Sintang Regency, West Kalimantan Province, in April-September 2023. This research used triangulation method and data are collected through semi-structured interviews, FGDs, and observations. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis. SWOT analysis used to formulate the development strategy of Indonesia-Malaysia’s border area. The results showed that the local potential in Nanga Bayan Village as a border area are local agricultural products based on traditional fields, local fruit; traditional weaving and clean water sources. The economic commodities of the people in Nanga Bayan Village are attracting Malaysian. However, transactions that occur are not through official cross-border. The development strategy of the Indonesia-Malaysia Border Village is to develop commodities that are attract Malaysian market. In addition, it is hoped that the plan to build cross-border posts in this area can increase the official buying and selling of goods at the border.
Co-Authors Agustinus Marjun Alexander Andi Kurnianto Antonius Antonius Hendra Setiawan KAJA Kaja Mangardi, Mangardi Nikodimus Nikodimus Paulus Paulus Redin Redin