Articles
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Oktavianus Oktavianus]]>;
<![CDATA[KAJA Kaja]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.575
<![CDATA[Pelaksanaan aktivitas menjadi landasan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan itu semua komponen harus memiliki fungsi dengan baiksehingga diperlukan pembagian tugas yang jelas dan memudahkan pelaksanaan tugas sesuaifungsi masing-masing yang tergambar dalam struktur organisasi. Struktur organisasimencerminkan adanya pemberdayaan yang dilakukan berkaitan dengan pendampingan daridinas koperasi usaha kecil dan menengah, tujuannya meningkatkan keterampilan danperekonomian masyarakat, sehingga diperlukan pembinaan melalui musyawarah menyampaikaninformasi dan hasil-hasil yang dapat diterapkan sehingga menjadi efektif dan efisien sesuaidengan harapan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daya belimasyarakat terutama pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Perencanaan melibatkanperwakilan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat dalam merumuskan perencanaan untukdi usulkan dalam musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan desa) dengan demikianperencanaan dimulai dari bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat artinya bukan hanyasekedar perencanaan tetapi mengutamakan tindakan nyata berdasarkan pembagian tugas yangjelas dan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat berjalan sesuai yang telahdirencanakan. Dalam usaha meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh,terpadu dan terarah maka penyelenggaraan pembangunan tersebut haruslah dapatmengakomodir kebutuhan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah sampai padatingkat wilayah administratif pemerintahan Kecamatan. Salah satu fungsi pemerintah yangutama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umumpemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumenpemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparandan akuntabel.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN ]]>
<![CDATA[Kaja -]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 2 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v16i2.208
<![CDATA[Peningkatan dan pengembangan Sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan telah dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan seperti bidang ketata usahaan yang mencakup pendidikan kerasipan dan surat menyurat, bidang pemerintahan mencakup pembuatan surat dan penetuan nomor surat yang berkenaan dengan pemerintah Kecamatan serta pengelolaan keuangan menggunakan buku kas umum (BKU), buku kas pembantu penerimaan, buku kas pengeluaran.Selain itu bidang kemasyarakatan mencakup tatacara pembuatan laporan kependudukan, pendataan penduduk, pembuatan surat menyurat seperti surat keterangan memperoleh kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, serta surat keterangan miskin (tidak mampu) bagi warga kurang mampu. Camat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Pengembangan sumberdaya aparatur telah dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, kepeminpinan yang baik dan pemberian motivasi kerja, sarana prasarana serta anggaran.]]>
<![CDATA[KOORDINASI KERJA PIMPINAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ]]>
<![CDATA[Kaja Kaja]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v14i2.40
<![CDATA[Koordinasi vertikal merupakan penyatuan kegiatan, pengarahan yang dilakukan oleh atasanterhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya. selanjut atasan mengkoordinasi semua pegawai yang ada di bawah tanggung jawabnya secaralangsung. Selain itu koordinasi vertikal ini relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikansanksi kepada pegawai yang sulit diatur. Koordinasi kerja horizontal dilakukan oleh atasan melaluipengarahan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kontor perhubungan komunikasi dan informatikaKabupaten Melawi. Selain itu koordinasi horizontal ini dapat menciptakan disiplin kerja antara unit yangsatu dengan unit yang lain secara internal maupun eksternal pada unit-unit yang sama tugasnya. Koordinasiantar badan beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain salingketergantungan atau mempunyai kaitan setara. Pelaksanaan koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan,karena tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.]]>
<![CDATA[DISIPLIN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH KECAMATAN ]]>
<![CDATA[Kaja Kaja]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 15, No 1 (2017): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v15i1.79
<![CDATA[Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Camat Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan pegawai di Kantor Camat Sungai Tebelian diaturberdasarkan ketentuan perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenaikewajiban, larangan, hukuman disiplin. Pola pembinaan PNS diperlukan ketegasan dan pendekatan yangmengacu pada peraturan yang ada, Pembinaan disiplin pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian dilakukansesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturantersebut mulai diterapkan dan hampir seluruh PNS sudah menerapkan penegakan displin pegawai.Peraturan itu berlaku untuk semua PNS dalam pembinaan pegawai paling tidak diarahkan dalam pertemuanmasing-masing seksi sudah diintruksikan, secara bergiliran semua seksi melakukan pembinaan kepadapegawai/stafnya, sekaligus untuk menilai tingkat disiplin para pegawai melalui pengarahan, bimbingan,pengembangan pegawai melalui pendidikan dan latihan. Selain itu, juga mengusulkan promosi jabatankepada pegawai yang di anggap mampu bekerja dan mempunyai disiplin kerja yang baik untuk mendudukijabatan yang lebih tinggi. Manfaat penghargaan yang di berikan kepada pegawai agar termotivasi dalammenjalankan tugasnya dengan baik.]]>
<![CDATA[PERANAN KOPERASI UNIT DESA DHARMA BHAKTI ]]>
<![CDATA[Kaja Kaja]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 17, No 1 (2019): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v17i1.270
<![CDATA[Peranan Koperasi mempunyai andil yang cukup besar dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga koperasi sebagai sarana kesejahteraan masyarakat khususnya anggota, oleh karena itu, pengembangan koperasi memiliki peran utama yakni meningkatkan kesejahteraan anggota yang berpijak dari oleh dan untuk anggota koperasi. Dengan demikian peranan koperasi memperkuat perekonomian anggota, oleh karena itu, keberadaan koperasi memang di rasakan sangat bermanfaat sebagai sarana kesejahteraan anggota. Pemberdayaan anggota sudah dilaksanakan melalui pemberian pinjaman dan bimbingan teknis serta melalui pelayanan pendidikan dan motivasi salah satu syarat menjadi anggota Koperasi. Koperasi melakukan pembinaan dan penyuluhan bekerja sama dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL), dalam memberikan bimbingan dan pendampingan serta pembinaan terhadap anggota secara teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan sehingga penggunaan keuangan lebih efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA ]]>
<![CDATA[Asteria Asteria]]>;
<![CDATA[KAJA Kaja]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19, No 2 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v19i2.396
<![CDATA[Mekanisme Pendataan berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan masyarakat sedangkan anggota pendataan berjumlah 3 (tiga) orang, pendataan tersebut dilaksanakan terbuka sesuai dengan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sehingga semua orang mengetahui yang layak dan tidak untuk mendapatkan bantuan, dalam arti bahwa warga yang dibantu betul-betul adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan masyarakat yang berisiko terhadap covid-19. Pendataan tersebut dimulai dari ditingkat RT atau RW dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam rangka pendaftaran masyarakat yang mendapatkan bantuan pihak pemerintah desa berkoordinasi juga dengan pemerintah Kecamatan secara vertikal sementara koordinasi secara horizontal Aparatur desa berkoordinasi dengan Ketua RT maupun tokoh masyarakat untuk menilai kelayakan warga yang mendapat bantuan, selain itu koordinasi bertujuan untuk menyamaratakan persepsi terhadap masyarakat yang layak dibantu sehingga tidak ada kecurigaan dalam memberikan bantuan tebang pilih tetapi di dasarkan pada kriteria yang telah di tentukan. Pencairan Bantuan langsung tunai dana desa berjalan dengan baik dan tidak ada potongan, dana tersebut diantar langsung oleh pertugas diawasi oleh pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat sehingga tidak ada penyelewengan dalam pendistribusian bantuan.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PELAYANAN RUANG INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ]]>
<![CDATA[Yustina -]]>;
<![CDATA[KAJA -]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19, No 1 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v19i1.473
<![CDATA[Manajemen pelayanan di ruang Instalasi gizi dilaksanakan sesuai standar yang telah ditentukandan merujuk pada SOP Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, pelayanan khususnyamenu makanan dilakukan perencanaan dengan pola sistem pengorganisasian, pengarahan (pelaksanaan)sampai pada pengawasan distribusi makanan maupun bahan makanan pasien yang dapat meningkatkangizi pasien, pengolahan makanan, proses penyajian makanan pada pasien dilakukan oleh ahli gizi, tujuannyauntuk memastikan itu sehat sehingga layak di berikan pada pasien. Namun demikian letak dapur tempatpengelolaan makanan pasien belum layak karena berdekatan dengan ruang isolasi kamar jenazah dan ipal(mesin pengolah limbah). Selain itu, tenaga gizi juga masih kurang sehingga dapat mengalami keterlambatandalam pelayanan pendistribusian makanan.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Kaja Kaja]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 17, No 2 (2019): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v17i2.350
<![CDATA[Camat selaku Pimpinan memiliki tugas dan kewenangan serta memiliki kewajiban dalam menciptakan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat, melalui penerapan aturan, pembinaan, penghargaan termasuk sanksi dalam meningkatkan pelayanan, dilaksanakan melalui pengarahan, bimbingan, pengembangan pegawai melalui pendidikan dan latihan. Penerapan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Penghargaan yang diberikan pada pegawai yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik diusulkan untuk promosi jabatan serta adanya sanksi pada aparatur yang lalai dalam menjalankan tugas. Pembinaan yang dilakukan bukan hanya memberikan pengarahan tetapi pada pelaksanaan pekerjaan, penghargaan berupa insentif selain promosi jabatan,]]>
<![CDATA[MANAJEMEN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Kaja Kaja]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 1 (2020): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v18i1.397
<![CDATA[Kepala Desa telah melaksanakan fungsi manajemen melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan melibatkan masyarakat, serta perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai wakil masyarakat di desa, dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan desa sedangkan dalam pelaksanaan tugas sudah dilakukan pembagian pekerjaan. Pelaksanaan Infrastruktur Jalan sesuai dengan perencanaan yang yang telah di tentukan khususnya jalan Desa, tetapi proyek jalan Kabupaten tidak sesuai dengan hasil musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa). Pengawasan kinerja Kepala Desa dilaksanakan oleh (BPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun belum maksimal karena BPD memiliki pekerjaan lain di samping sebagai BPD. Perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PENYIARAN PROGRAM BAHASA DAERAH RADIO REPUBLIK INDONESIA SINTANG ]]>
<![CDATA[Kaja -]]>
<![CDATA[ FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 2 (2020): FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Ka ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v18i2.424
<![CDATA[Manajemen Penyiaran Program Bahasa Daerah Radio Republik Indonesia Sintang dalam pelaksanaan penyiaran terlebih dahulu melakukan perencanaan penyiaran khususnya penyiaran bahasa daerah dilakukan koordinasi pengasuh acara dengan koordinator (kasubsi perencanaan program) di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau pendengar sehingga menarik, baik dari segi isi siaran maupun sasaran penyiaran. Pengorganisasian penyiaran Bahasa Daerah, secara organisasi dilaksanakan Radio Republik Indonesia berdasarkan pembagian tugas. Pelaksanaan penyiaran tersebut berdasarkan perencanaan yang telah di tentukan maupun jadwal pelaksanaan siaran, pengawasan penyiaran dilakukan oleh Kasi Penyiaran berkaitan dengan isi siaran maupun ketentuan penyiaran, pengawasan tersebut juga dilakukan oleh pemerhati penyiaran maupun oleh masyarakat sebagai pendengar dapat memberikan saran dan masukan atas siaran yang di sajikan Radio Republik Indonesia. Kata Kunci : Manajemen, Penyiaran, Program]]>
