Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.533
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknosains Jurnal Kawistara : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Jurnal Tata Kota dan Daerah Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Planoearth Journal of Environmental Engineering & Waste Management Creative Research Journal Astonjadro BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Jurnal Perencanaan Pembangunan Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi JURNAL GEOGRAFI Geografi dan Pengajarannya International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Reksabumi: Journal of Urban , Regional, and, Environmental Planning Jurnal Multidisiplin West Science Jurnal Kawistara Arsir: Jurnal Arsitektur
Agam Marsoyo, Agam
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
KETIMPANGAN SPASIAL PERKOTAAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER Ratih Yuliandhari; Agam Marsoyo; M Sani Royschansyah
Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jpm.v5i2.1585

Abstract

Perkotaan Tanah Grogot yang dilalui oleh jalur strategis yakni jalur trans Kalimantan merupakan kawasan yang diprediksikan berkembang cepat. Namun kecenderungan di lapangan menunjukkan perkotaan Tanah Grogot merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam namun tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan dimana tingkat perkembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan ketimpangan spasial serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan spasial yang terjadi di wilayah perkotaan Tanah Grogot. Lokasi studi ini adalah wilayah utara dan wilayah selatan perkotaan Tanah Grogot yang dipisahkan oleh Sungai Kandilo. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi yaitu menggabungkan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi serta metode analisa menggunakan analisis deskriptif. Adapun temuan penelitian yang diperoleh bahwa terdapat ketimpangan spasial dilihat dari indikator fisik, sosial, dan ekonomi antara wilayah utara dan wilayah selatan perkotaan Tanah Grogot. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan spasial di perkotaan Tanah Grogot berupa faktor penunjang dan faktor penghambat. Faktor penunjang terdiri dari faktor penarik (faktor keadaan geografis, faktor ketersediaan sarana dan prasarana, faktor perekonomian dan faktor sumber daya alam) dan faktor pendorong (faktor sosial dan kependudukan, faktor kebijakan dan faktor lahan). Faktor penghambat terdiri dari faktor kebijakan, faktor sosial, dan faktor lahan. Adanya penguasaan lahan oleh pemilik lahan yang melakukan spekulasi untuk investasi jangka panjang menghambat perkembangan wilayah di perkotaan Tanah Grogot sehingga terjadi ketimpangan spasial. Dapat disimpulkan faktor kebijakan, faktor sosial, dan faktor lahan terkait spekulasi lahan menjadi faktor penghambat perkembangan suatu wilayah yang makin mempertajam ketimpangan spasial di perkotaan Tanah Grogot.
Tipologi Peran Stakeholder dalam Mendukung Reforestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Fatirahma Mustafa; Agam Marsoyo
Jurnal Planoearth Vol 5, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.098 KB) | DOI: 10.31764/jpe.v5i1.1653

Abstract

Reforestasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tutupan hutan. Tahun 2000, tutupan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya 17,42% dari luas wilayah DIY yang mencakup tutupan hutan negara dan hutan hak. Tahun 2016, tutupan hutan DIY telah mencapai 31,63% dari luas wilayah DIY. Keberhasilan reforestasi terjadi dalam waktu 16 tahun. Stakeholder yang terlibat memiliki peranan atas keberhasilan reforestasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan tipologi peran stakeholder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian induktif kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) tipologi peran stakeholder yaitu sebagai pembuat kebijakan, perencana, fasilitator, pelaksana,  dan peneliti. Abstract:  Reforestation is a kind of method in order to improve the condition of forest cover. In 2000, the total forest cover area in Yogyakarta Province is 17,42% of the total area of Yogyakarta Province which includes state forest cover and private forest. In 2016, the total of forest cover area in Yogyakarta Province is 31,63% of the total area of Yogyakarta Province. Stakeholders involved in various forms of involvement have a role in the success of reforestation. This study aims to find out the typology of the stakeholder role. The research method was using an inductive qualitative research method with a case study strategy. The results showed that  typology roles of stakeholders areas policy creator, planner, facilitator, implementer, and researcher.
Perubahan Pemanfaatan Ruang Sebelum dan Sesudah Penetapan Kawasan Perkotaan SARBAGITA Di Kecamatan Kuta Utara I Putu Windhu Sanjaya; Agam Marsoyo
Jurnal Planoearth Vol 4, No 1: Februari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.668 KB) | DOI: 10.31764/jpe.v4i1.727

Abstract

Kuta Utara district is a suburb of Denpasar City which is currently experiencing rapid development, especially in its use of space. Since 2011, North Kuta District has been designated as part of the development area of the Sarbagita urban area which is a national strategic area. This study is related to changes in spatial use to describe changes in spatial use that occurred before and after the determination of the Sarbagita urban area. The analysis carried out was overlaying a map of land use change in 2003, 2011 and 2017. The results of this study indicate a rapid change in spatial use from the period 2011 to 2017 indicated by changes in land not built into built-up land.
Hubungan antara Pengendalian Lahan Pertanian dan Penyediaan Tanah untuk Perumahan di Yogyakarta Susilo Widiyantoro; Agam Marsoyo; Kawik Sugiana
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.407

Abstract

The increasing number of agricultural land conversion becomes residentials in Yogyakarta become the indicator of ineffectiveness on agricultural land use control. The objectives of this research are (1) modeling the existence of agricultural land use control, (2) modeling the process of residential land occupation, and (3) the agricultural land use control associated with the process of land occupation for residentials. The locus of this research is residential, with an area of at least 2 (two) Ha in the Yogyakarta Urban Area. The overlaying method was used to identify the land-use change and the qualitative inductive as a method in this research used to record the process of agricultural land use control and the process of residential land occupation. The results show that (1) the agricultural land-use control instrument model refers to the local spatial land use planning, (2) there are five stages on the process of land occupation carried out by developers, and (3) each of agricultural land use control instruments is related to the process of land occupation. Based on the three mentioned conditions, it can be concluded that there is no enthusiasm for controlling agricultural land at the regional level, and commitment is needed between the government and all stakeholders to realize agricultural land use control as mandated in the regulations.Keywords: agricultural land use control, land occupation, residentialIntisari: Peningkatan angka konversi lahan pertanian menjadi perumahan di Yogyakarta adalah salah satu indikator tidak efektifnya pengendalian lahan pertanian pangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) pemodelan pengendalian lahan pertanian yang selama ini terjadi, (2) pemodelan penyediaan tanah untuk perumahan-perumahan yang dilakukan oleh pengembang, dan (3) keterkaitan antara pengendalian lahan pertanian dengan keberadaan perumahan-perumahan. Lokus penelitian ini adalah perumahan-perumahan dengan luasan minimal 2 (dua) Ha yang berada di dalam zona Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah overlay peta penggunaan tanah untuk mendapatkan pola perubahan guna lahan dan induktif kualitatif untuk mendapatkan alur pengendalian lahan pertanian dan penyediaan tanah perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model instrumen pengendalian lahan mengacu pada dokumen rencana tata ruang wilayah setempat; (2) terdapat lima tahapan dalam penyediaan tanah yang dilakukan oleh para pengembang perumahan; dan (3) masing-masing instrumen pengendalian memiliki keterkaitan dengan alur penyediaan tanah yang terjadi. Dari ketiga kondisi tersebut disimpulkan bahwa tidak ada semangat pengendalian lahan pertanian di tingkat daerah dan dibutuhkan komitmen antara pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan pengendalian lahan pertanian pangan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.Kata kunci: pengendalian lahan pertanian, penyediaan tanah, perumahan
Utilization of Information Technology in Processing for Annual Regional Development Planning in Kulonprogo Regency Tria Anggita Hafsari; Achmad Djunaedi; Agam Marsoyo
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i3.129

Abstract

The development of information and communication technology also plays a role in the development planning process. RKPD of Regency/City was one of the most practical plans that were implemented every year in each region. Since 2016, the process for drafting the RKPD in Kulon Progo Regency has begun to utilize TIK by used the RencanaKU application. This then motivates the research with the aim for describing the use of information technology in the RKPD preparation process and identifying the factors that influence the use of information technology in the RKPD preparation process at Kulon Progo Regency. The research method was a qualitative design approach with a case study method. Data collection techniques used observation, interviews, and secondary data. Data analysis was performed using pattern matching, data triangulation, and inductive analysis. The results of this study formulated two findings. First, in the formulation RKPD at Kulon Progo Regency, not all stages in the arrangement of RKPD utilize information technology through the RencanaKU application. The role of technology in the preparation of the Kulon Progo RKPD as a planning support system was to facilitate the collectivity of RKP reports from interested parties to the RKPD (BAPPEDA) organizer for later compilation and data verification. Second, it was found several components that influenced the RKPD preparation by the RencanaKU application namely time, consistency, and transparency. These influential factors can be the basis for providing related policy recommendations.
Tipologi Konsep Sistem Bank Sampah di Indonesia A. Bayu adi pratama; Agam Marsoyo
Journal of Environmental Engineering and Waste Management Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/jenv.v7i1.3677

Abstract

In Indonesia, the waste bank is an urban infrastructure that is a solution to reduce the volume of waste that goes to the landfill (TPA). Various types of concepts that develop in the waste bank, make local residents more skilled in processing waste and can increase family income. In relation to concept innovations that have developed in several regions in Indonesia, one of the influencing factors is the perspective of the initiators who form the basis for the development of these concepts. The waste bank initiators have a perspective in responding to the concept that has been formed from the beginning of the emergence of the waste bank. The initiators aim to innovate in order to attract more customers in new ways.
Sektor informal: peninjauan kembali dalam perspektif konseptual Dhoni Arya Khairi; Agam Marsoyo
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v17i2.47072

Abstract

Pada tahun 1972, ILO sebagai institusi ketenagakerjaan internasional memperkenalkan tujuh kriteria konsep sektor informal. Kemunculan konsep sektor informal tersebut lahir di tengah geliat pembangunan negara dunia ketiga yang semangat dengan konsep pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Memasuki dekade 2000-an dan 2010-an, eksistensi sektor informal tetap dirasakan keberadaannya di berbagai negara. Namun, keberadaannya di tengah konsep pembangunan tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lebih mengedepankan konsep pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki tujuan meninjau kembali konsep sektor informal dari awal kemunculannya hingga saat ini dalam konteks teori pembangunan. Hal ini menggunakan metodologi analisis isi induktif-kualitatif yang selanjutnya 28 kasus penelitian sektor informal pedagang kaki lima di berbagai negara dianalisis ke dalam unit-unit informasi, kategori, dan konsep dalam konteks teori pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan adanya evolusi konsep sektor informal seiring dengan evolusi teori pembangunan. Konsep sektor informal mengalami evolusi dari dekade 1970-an hingga 2010-an yang ditandai dengan semakin banyak konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan. Bentuk evolusi konsep sektor informal juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara konsep sektor informal menurut ILO (1972) yang terdiri dari tujuh kriteria dengan konsep sektor informal dekade 2010-2019 yang terdiri dari 16 kriteria.
Evaluasi Output Kegiatan Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Air Permukaan Di Kabupaten Lamongan Fitriyah, Lailatul; Marsoyo, Agam
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.53 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i4.2316

Abstract

Kegiatan pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi air permukaan dibutuhkan untuk daerah dengan jumlah air permukaan yang tinggi ketika musim penghujan sehingga menyebabkan banjir serta tidak ada penampungan air permukaan untuk musim kemarau sehingga mengalami kekeringan dan menyebabkan puso atau gagal panen seperti di wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi air permukaan terdisi dari empat subkegiatan yaitu pembangunan embung, pembangunan dam parit, pembangunan long storage serta pembangunan sumur panthek. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi air permukaan adalah untuk meningkatkan ketersediaan air sehingga dapat meningkatkan luas tanam dan meningkatkan produksi yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi air permukaan dengan menggunakan kriteria evaluasi yaitu relevansi, efektivitas dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara langsung di lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada kriteria relevansi berhasil namun bergantung pada disposisi dan lokasi kegiatan, sedangkan efektivitas kegiatan pengembangan sumber – sumber air untuk irigasi air permukaan berhasil namun untuk keberlanjutan tidak tercapai karena ada penurunan kualitas output atau volume bangunan yang menyebabkan keefektifan kegiatan mengalami penurunan.
Perkembangan kota banda Aceh pasca bencana tsunami 2004 Raja Al-Fath; Agam Marsoyo
Jurnal Teknosains Vol 12, No 2 (2023): June
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/teknosains.77549

Abstract

Every city keeps growing as a result of population growth and has an impact on space requirements. Same as Banda Aceh City which continues to grow, but its development has stopped due to the 2004 tsunami disaster. Residential areas tend towards the north or the coast, which is tsunami-prone zone. The purpose of this study is to describe the direction and built-up area development of Banda Aceh City after the tsunami from 2005-2011, 2011-2015, and 2015-2020. The data used in this study is spatial data such as maps and satellite images sourced from Banda Aceh planning and development agency. Data analysis uses spatial approach with the overlay method. Development of the built-up area of Banda Aceh city based on the period 2005-2011, 2011-2015, and 2015-2020 shows that the built-up area leads to the northern and southern parts of Banda Aceh City. Development of the northern part of the city, Districts of Jaya Baru, Meuraksa, Kuta Raja, Kuta Alam, and Syiah Kuala was a result of the rehabilitation and reconstruction efforts such as housing, roads, and facilities after tsunami and turned the ponds and vacant land into housing and service trading areas. The northern part of Banda Aceh City was tsunami hazard-prone zone. Meanwhile, development of the southern part of the city, districts of Banda Raya, Lueng Bata, and Ulee Kareng, was influenced by Mohamad Hasan and Ali Hasyimi street which triggered the development of residential areas, office areas, service trading areas, and public facilities. Southern part of the city was not directly affected by the tsunami disaster. In addition, built-up area development has spread to the Aceh Besar regency.
Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penertiban Tanah Telantar di Kabupaten Demak Samba Habib Hauri; Agam Marsoyo
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v2i5.325

Abstract

Sangat sedikit topik penelitian yang mengambil perspektif partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban tanah telantar. Padahal, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan tata ruang sekaligus sebagai komponen yang secara langsung dipengaruhi oleh dinamika tata ruang khususnya aktivitas penggunaan lahan. Penelitian ini akan menunjukkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam membantu otoritas pertanahan untuk menertibkan tanah yang terindikasi telantar. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan pengalaman masyarakat di sekitar lokasi tanah terindikasi telantar secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap isu publik ini masih kurang. Sikap pasif dan ketidakpedulian masyarakat ini menjadi bukti bahwa proses penertiban tanah telantar belum menjadi perhatian khusus di kalangan masyarakat pedesaan. Artinya, kesadaran masyarakat desa dalam upaya pengendalian penggunaan lahan belum terbangun sepenuhnya.
Co-Authors A. Bayu adi pratama Achmad Djunaedi Addina Adriana, Ahda Ahmad Syalabi Mujahid Andi Susanto Anwar, Mufti Nadirsyah Putra Arif Kusumawanto Bakti Setiawan Dhoni Arya Khairi Fatirahma Mustafa Gunawan Wicaksono Haryadi - Henny Widyastuti I Putu Windhu Sanjaya Kawik Sugiana Lailatul Fitriyah Latifah Nurrahmah Juhara Luhur Sapto Pamungkas Luthfie, Muhammad M Sani Royschansyah MUHAMMAD ALI Mujahid, Ahmad Syalabi Nila Kesuma, Nila Noor, Raffli Nugroho, Fery Setyo Nurrahmah Juhara, Latifah Pramono, R. Widodo Dwi Rabbani, Muhammad Gibran Rahma Rizqyani Raja Al-Fath Ratih Yuliandhari S., Asninda Krisnamutri Samba Habib Hauri Susilo Widiyantoro Tria Anggita Hafsari Umar, Indriani