Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Sistem Pengawasan terhadap Perjanjian-Perjanjian terkait Pengiriman Pekerja Migran atau Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Yetniwati Yetniwati; Elita Rahmi; Hartati Hartati
Nagari Law Review Vol 3 No 2 (2020): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.56-69.2020

Abstract

Supervision of labor in the process of sending migrant worker abroad began at the time of recruitment, registration, counseling, document management, training until departure. Related agreements in the process of sending migrant worker namely: Placement Cooperation Agreement; migrant worker Placement Agreement; and Work Agreement. All these agreements are in practice made in the form of standard agreements. Supervision of the strong party is necessary to avoid oversight in order to provide protection to the weak party. Supervision is carried out by agencies that work in synergy between the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and the Regional Government, which has the authority and synergy to supervise both administrative and technical nature with integrated information systems in order to provide protection to Indonesian Migrant Workers Abroad
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Deo Pratama; Yetniwati Yetniwati; Dony Yusra Pebrianto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6542

Abstract

Jual beli tanah di bawah tangan masih dominan di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, meskipun hukum positif mewajibkan peralihan hak melalui akta autentik PPAT. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara praktik hukum adat yang dipercaya masyarakat dengan aturan nasional yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor penyebab masyarakat memilih transaksi informal dan menilai perlindungan hukum bagi pembeli. Dengan metode yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, ditemukan tiga faktor utama: biaya yang lebih murah, proses yang sederhana dan cepat, serta legitimasi adat melalui kepala desa. Namun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun sah secara sosial, posisi pembeli tetap lemah secara hukum, sehingga diperlukan harmonisasi hukum adat dan nasional serta peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur pertanahan.