Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Sistem Pengawasan terhadap Perjanjian-Perjanjian terkait Pengiriman Pekerja Migran atau Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Yetniwati Yetniwati; Elita Rahmi; Hartati Hartati
Nagari Law Review Vol 3 No 2 (2020): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.56-69.2020

Abstract

Supervision of labor in the process of sending migrant worker abroad began at the time of recruitment, registration, counseling, document management, training until departure. Related agreements in the process of sending migrant worker namely: Placement Cooperation Agreement; migrant worker Placement Agreement; and Work Agreement. All these agreements are in practice made in the form of standard agreements. Supervision of the strong party is necessary to avoid oversight in order to provide protection to the weak party. Supervision is carried out by agencies that work in synergy between the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and the Regional Government, which has the authority and synergy to supervise both administrative and technical nature with integrated information systems in order to provide protection to Indonesian Migrant Workers Abroad
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Deo Pratama; Yetniwati Yetniwati; Dony Yusra Pebrianto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6542

Abstract

Jual beli tanah di bawah tangan masih dominan di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, meskipun hukum positif mewajibkan peralihan hak melalui akta autentik PPAT. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara praktik hukum adat yang dipercaya masyarakat dengan aturan nasional yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor penyebab masyarakat memilih transaksi informal dan menilai perlindungan hukum bagi pembeli. Dengan metode yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, ditemukan tiga faktor utama: biaya yang lebih murah, proses yang sederhana dan cepat, serta legitimasi adat melalui kepala desa. Namun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun sah secara sosial, posisi pembeli tetap lemah secara hukum, sehingga diperlukan harmonisasi hukum adat dan nasional serta peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur pertanahan.  
Tanggung Jawab Penerima Protokol terhadap Gugatan atas Akta yang Dibuat Oleh Pemberi Protokol Winda Sari; Yetniwati Yetniwati; M. Zulfa Aulia
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 12 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i12.5140

Abstract

This study examines the responsibility of notaries who receive notary protocols in relation to lawsuits concerning deeds made by the protocol-giving notary, as well as the form of legal protection available to the receiving notary. This topic is important because, in judicial practice, notaries who merely receive and store notary protocols are often involved as defendants or co-defendants in civil disputes over deeds they did not create, which results in legal uncertainty regarding the limits of notarial responsibility. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The statutory approach analyzes provisions of the Notary Law governing authority, responsibility, and protocol transfer, while the conceptual approach refers to theories of legal responsibility and legal protection. The case approach examines court decisions involving notaries receiving protocols in disputes over notarial deeds. The results show that a notary receiving a protocol is not responsible for legal problems arising from the substance of the deed, as responsibility remains with the notary who drafted it. The receiving notary only bears administrative responsibility, limited to storing, maintaining, and providing access to the protocol in accordance with statutory provisions. Furthermore, legal protection for notaries receiving protocols is primarily repressive in nature through the right of refusal as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Law. This study contributes to notarial law literature by clarifying the boundary between administrative and substantive responsibility and reinforcing consistent judicial application of Article 65 of the Notary Law.
Transformasi Perjanjian Kerja Di Era Society 5.0 Marlinah Marlinah; Yetniwati Yetniwati
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2085

Abstract

Society 5.0 merupakan konsep social masyarakat dengan mengintegrasikan dunia nyata dan digital untuk meningkatkan kualitas hidup inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola perjanjian kerja di era Society 5.0. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pola perjanjian kerja seiring dengan perkembangan era society 5.0 memicu adanya rekonstruksi hukum perjanjian kerja mengenai bentuk perjanjian kerja. Hubungan kontraktual dalam perjanjian kerja berawal dari adanya perbedaan kepentingan kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga terwujudnya keadilan bagi para pihak. Era society menuntut professional ketenagakerjaan sehingga perjanjian kerja yang hadir haruslah perjanjian kerja professional yang mengedepankan asas proporsionalitas guna mewujudkan keadilan. Transformasi pola kerja akibat digitalisasi ini berdampak positif bagi perusahaan yaitu lebih efisien dari segi waktu dan kecanggihan teknologi, tenaga sumber daya manusia unggul yang akan terseleksi oleh sistem sesuai dengan kebutuhan, perusahaan akan memilih SDM berkualitas yang memiliki keahlian khusus dan terkoneksi dengan inovasi teknologi digital yang ada. Perjanjian kerja merupakan elemen yang sangat penting akan lahirnya hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan.