Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.033
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Bandung Conference Series : Islamic Family Law Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis Jurnal Hukum Islam Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam
Ilham Mujahid
Universitas Islam Bandung
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Putranto Bifadlillah Bifadlillah; Ilham Mujahid; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9449

Abstract

Abstract. Deviations from the rules for registration of marriage will, which is no later than 10 working days before the wedding, will affect the implementation of the Marriage Guidance for the Bride and Groom (Bimwin Catin). Then, the use of Youtube media as an optimization effort from Bimwin Catin. This study examines the adverse factors in the implementation of Bimwin Catin in KUA Sukajadi District. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. Data collection by observation methods, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and data verification. The results showed that: The implementation of Bimwin Catin in KUA Sukajadi District, Bandung City is not completely perfect as evidenced by, First, related to funds that are sometimes lacking. Second, the various methods provided have not been used as a means of the Binwin Catin process like the virtual method. Third, as well as the involvement of participants who have not been fully effective so that it affects its implementation. Abstrak. Penyimpangan pada peraturan pendaftaran kehendak nikah yaitu paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan, akan berimbas pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin), serta pemanfaatan media Youtube sebagai upaya optimalisasi dari Bimwin Catin. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengarugi dalam pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Sukajadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dengan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang belum sepenuhnya sempurna yang dibuktikan dengan, Pertama, terkait dana yang terkadang kurang. Kedua, berbagai metode yang disediakan belum dijadikan sarana proses Binwin Catin seperti metode virtual. Ketiga, serta keterlibatan peserta yang belum sepenuhnya efektif sehingga memengaruhi pelaksanaannya.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis Muhamad Saeful Fajar; Muhammad Yunus; Ilham Mujahid
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1992

Abstract

Abstract. This research uses a qualitative approach method by conducting observations and interviews with the samples we have determined and reviewing several sources of information from documents that support this theory and research so that it can run as it should. The results showed that: First, panaik money is one of the pre-conditions that must be implemented by the prospective bridegroom, if the bridegroom does not give panaik money to the prospective bride, the application is rejected because the panaik money is one of the social status and pride of the bugis bride-to-be. In Islamic Law there is nothing to regulate the money of panaik, secondly, in Islamic Law the dowry is the gift of a man to the woman he marries, w\hich will then become the full right of the wife. A person is free to determine the shape and amount he wants because in Islamic Law there is no provision for the amount or limit of dowry but the dowry is adjusted to the ability of the male party. In Islamic Law there is nothing to regulate the amount or limit of giving panaik money, but nevertheless the law is Urf Al-Sahih (a custom that is considered valid) as a form of custom that does not violate nash / Islamic law. Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari dokumen yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, uang panaik merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki, apabila mempelai calon laki-laki tidak memberikan uang panaik kepada calon mempelai perempuan maka lamaran ditolak karena uang panaik sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita Bugis. Dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang uang panaik, kedua, didalam Hukum Islam mahar merupakan pemberian seorang lakilaki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang di inginkan karena didalam Hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Di dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang jumlah atau batasan pemberian uang panaik, namun demikian hukumnya Urf Al-Sahih (kebiasaan yang dianggap sah) sebagai salah satu bentuk adat yang tidak melanggar nash/syariat Islam.
Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020) Akhmad Salman Fauzan; Ilham Mujahid
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1255

Abstract

Abstract. The rate of divorce at the Bandung City Religious Court in the 2019 – 2020 period has increased. This is thought to be caused by several factors that must be analyzed and addressed academically. Based on this, the focus of this research is formulated in the form of the following questions: What are the factors that cause the increasing divorce rate in the Bandung City Religious Court in 2019-2020? How is the analysis of the most dominant factors causing the increasing divorce rate in the Bandung City Religious Court in 2019-2020? And what is the solution to reduce the increase in the divorce rate in the Bandung City Religious Court? The research method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach based on the reason that the problems studied in this study are the factors of divorce and their impacts and solutions. The results showed that the factors causing the increasing divorce rate at the Bandung City Religious Court in 2019-2020 consisted of factors that included no harmony, third party interference, no husband's responsibility, economy, jealousy, polygamy that was not in accordance with the rules and a moral crisis. the most dominant factor is the existence of disharmony in the household, and the solution to reduce the increase in the divorce rate in the Bandung City Religious Court is to maximize the implementation of premarital debriefing activities by the Office of Religious Affairs. Abstrak. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung pada Periode 2019-2020 mengalami peningkatan. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor yang harus dianalisis dan disikapi secara akademik. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020? Bagaimana analisis faktor yang paling dominan menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020? Dan bagaimana solusinya untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan secara kualitatif yang didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor cerai gugat dan dampaknya serta solusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020 terdiri dari faktor tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab suami, ekonomi, cemburu, poligami yang tidak sesuai aturan, serta krisis akhlak. Faktor yang paling dominan adalah adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, dan solusi untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah dengan memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan pembekalan pranikah oleh Kantor Urusan Agama.
Prosedur Pengajuan Dana Bantuan di Lazis Darul Hikam Ahmad Kusnadin; Ilham Mujahid; Mumuh Muhsin; Ade Hidayat
Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/prestise.v1i1.16648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi dan kemampuan sertamenambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa yang setelah lulus akanmenghadapi dunia kerja. Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptifdengan prosedur pemecahan masalah yang memerlukan pendefinisian status subjekatau objek studi, yang dapat mencakup orang, institusi, komunitas, dan entitas lainyang saat ini didasarkan pada fakta yang terlihat atau apa adanya. Dalam bekerjaselama kuliah kerja lapangan (KKL) di LAZIS Darul Hikam, penulis di amanahidan bertanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab program berbagi takjilbuka puasa setiap hari senin dan kamis yang dilaksanakan pada setiap pekannya,kegiatan program ini disalurkan kepada masjid-masjid yang menghimpun danmenerima sedekah takjil untuk berbuka puasa hari senin dan kamis. Hasil yangdidapat Memberikan pemikiran dan terobosan baru dalam strategi pemasarandengan menciptakan dan mengelolaan media sosial sebagai iklan agar lembagaLAZIS Darul Hikam dikenal lebih luas lagi, terutama di sosial media youtube daninstagram, Membuat struktur organisasi berbentuk majalah dinding LAZIS DarulHikam, Menciptakan suasana kerja menjadi lebih hangat, tidak kaku dan salingbekerja sama antara satu dan yang lainnya.Kata kunci: LAZIS, Teknik Deskriptif, Hubungan Internal Eksternal, ProsedurPengajuan Dana
Analisis Putusan Hakim tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak di bawah Umur Muhammad Rifqi; Yandi Maryandi; Mujahid, Ilham
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3766

Abstract

Abstrak. Sebagai makhluk sosialis yang dimana antara manusia dengan manusia yang lain memiliki keterikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh dimana manusia membutuhkan satu sama lain ialah, tatkala allah berfirman pada surat Adz-Dzariyat ayat 49, dimana di dalam ayat itu di jelaskan bahwasannya allah sudah menciptakan manusia secara berpasang pasangan. Maka selanjutnya dalam firman Allah SWT yang lain, tepatnya pada surat An nur ayat 32, Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menikah.atau mengantungkan hidup satu sama lain. Maka setelah menikah hendaklah untuk memiliki keturunan karena nantinya yang bisa mendoakan kedua orang tua hanya anak anak yang sholeh. Selain itu anak juga bertanggung jawab nantinya sebagai ahli waris bisa mendoakan kedua orang tuanya tatkala sudah meninggalkan dunia.Yang mana nantinya si anak juga lah yang menjadi ahli waris untuk mengurus harta orang tuanya. Maka dari itu tulisan ini ingin menjelaskan pentingnya suatu pasangan untuk memilki anak, dan juga tatkala hanya salah satu orang tuanya yang meninggal dan anak masih di bawah umur maka siapa saja yang berhak menjadi wali si anak. Peneliian ini menggunakan metode kualitatif yang di dukung dengan metode pendekatan secara kualitatif Naturalistik. Dimana inti dari penelitian ini membahas terkait pernikahan hingga hal hal mengenai perwalian anak di bawah umur dari berbagai perspektif Abstract. As a socialist creature where between humans and other humans have an attachment, either directly or indirectly. One example of where humans need each other is, when God says in Surah Adz-Dzariyat verse 49, where in the verse it is explained that God has created humans in pairs. So then in another word of Allah SWT, precisely in Surah An Nur verse 32, Allah commands his people to get married or depend on each other's lives. So after marriage, you should have offspring because later those who can pray for both parents are only pious children. In addition, children are also responsible later as heirs who can pray for their parents when they have left the world. Which later the child is also the heir to take care of his parents' property. Therefore this paper wants to explain the importance of a couple to have children, and also when only one of the parents dies and the child is still a minor then who is entitled to be the guardian of the child. This research uses a qualitative method that is supported by a qualitative approach method Naturalistic. Where the core of this research discusses marriage to matters regarding guardianship of minors from various perspectives.
Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah Fawzi, Ramdan; Rojak, Encep Abdul; Mujahid, Ilham; Sahid, Mualimin Mochammad
Jurnal Hukum Islam Vol 22 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v22i1_6

Abstract

The Islamic inheritance system has not fully accommodated the problem of inheritance distribution in the reality of society, especially the rights of non-Muslim heirs. Therefore, in several of its decisions, the Supreme Court of the Republic of Indonesia grants rights to non-Muslim heirs through wasiat wajibah. This study discusses wasiat wajibah in Islamic Law and Positive Law and the method of finding law used by Supreme Court judges in rulings on non-Muslim heirs. The research method uses normative juridical with a legislative, conceptual and case approach. The results of the study show that Islamic law (Quran, Hadith and Fiqh) has expressly regulated the provisions for the settlement of inheritance between heirs, the procedure for the division and transfer of the heir's property to the heirs, as well as the reasons for obtaining a share of the inheritance as well as the reasons that hinder the heirs. The method of legal discovery used by the Supreme Court Judges in the decision of non-Muslim heirs uses an extensive interpretation with a deepening of the Compilation of Islamic Law concerning wasiat wajibah for adopted children and adoptive parents. Wasiat Wajibah are a way out to get a share for non-Muslim heirs, because the recipients are not hindered due to religious differences. This decision is an extension of the Compilation of Islamic Law on wasiat wajibah . The Supreme Court's decision can be used as a reference for the Religious Court in deciding the same case.
Peran KUA Kecamatan Pameungpeuk dalam Sertifikasi Wakaf Tanah dikaitkan dengan Teori Mashlahah Muhamad Osamah Fahrul Roji; Muhammad Yunus; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13779

Abstract

Abstract. Waqf land registration does not only include the Waqf Pledge and is completed until the issuance of the Waqf Pledge Deed, there are still additional stages that must be met to comply with the government. The purpose of completing the waqf land registration process to completion is to prevent future problems such as waqf land disputes. So that the institution that is authorized to take care of this issue is the Office of Religious Affairs (KUA) which concurrently serves as the Official of the Waqf Pledge Deed (PPAIW). With the legal basis of Law No. 41 of 2004 which emphasizes that PPAIW is obliged to submit to the BPN office to register land for waqf land that already has AIW a maximum of 7 working days after the signing of the AIW. This study aims to examine how waqf land certification in KUA Pameungpeuk District is associated with the mashlahah theory. The method used is qualitative with a normative juridical approach. The results of the analysis obtained by the researcher show that the waqf land certification process in the KUA of Pameungpeuk District has not fully complied with the provisions of the applicable laws. Then when associated with the concept of mashlahah, this land waqf certification is included in the category of mashlahah mu'tabarah with the level of hajiyah, which is an important thing to do to avoid a madharatan. Abstrak. Pencatatan tanah wakaf tidak hanya mencakup Ikrar Wakaf dan selesai hingga terbit Akta Ikrar Wakaf, masih ada tahapan tambahan yang harus dipenuhi untuk mematuhi pemerintah. Tujuan dari menyelesaikan proses pencatatan tanah wakaf hingga selesai adalah untuk mencegah masalah yang akan datang seperti sengketa tanah wakaf. Sehingga lembaga yang berwenang dalam mengurus persoalan ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dengan dasar hukum Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa PPAIW wajib menyampaikan kepada kantor BPN guna melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf yang telah memiliki AIW maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan AIW. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Pameungpeuk dikaitkan dengan teori mashlahah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis yang peneliti peroleh bahwa proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Pameungpeuk belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian apabila dikaitkan dengan konsep mashlahah, sertifikasi wakaf tanah ini termasuk kategori mashlahah mu’tabarah dengan tingkatan hajiyah, yaitu suatu hal yang penting untuk dilakukan untuk menghindari sebuah kemadharatan.
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Masyarakat Desa Rawa Kecamatan Lumbung Dandan Ramdani; Muhammad Yunus; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14680

Abstract

Abstract. Underhand marriages are often found in several areas. The validity of a marriage as stated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that (1) A marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief (2) Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Likewise, according to the Islamic religion, it should be announced to the general public so that there are no wrong perceptions regarding marriages that are not recorded. The aim of this research is to find out the implementation of underhanded marriages that occur in Rawa Village, to find out what are the factors that underhand marriages occur in Rawa Village, and to find out the views of Islamic law and positive law towards underhanded marriages in Rawa Village, Lumbung District. . The method used in this research is a qualitative method using primary data sources obtained directly from the main source through interviews and secondary data obtained from books, journals and the Al-Quran. The results of the research show that several residents have carried out private marriages in Rawa Village, Lumbung District, but this is not in accordance with the rules of Islamic law and positive law. These two laws explain that marriages must be registered in order to have strong laws and ensure that no party suffers losses related to the marriage. Abstrak. Perkawinan di bawah tangan sudah sering di temukan di beberapa daerah. Sah nya suatu perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun menurut agama islam yang seharusnya diumumkan kepada khalayak ramai agar tidak terjadi persepsi yang salah terkait perkawinan yang tidak dicatat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Rawa, mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa, dan mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa Kecamatan Lumbung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber utamanya melalui wawancara dan sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan Al-Quran. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Desa Rawa Kecamatan Lumbung telah banyak dilakukan oleh beberapa warga namun hal ini belum sesuai dengan aturan hukum islam dan hukum positif. Kedua hukum tersebut menjelaskan bahwa perkawinan wajib dicatatkan demi adanya hukum yang kuat disertai tidak adanya pihak yang dirugikan terkait perkawinan.
Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Adat Sapikulan Sagendongan di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Siti Azzahro; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15009

Abstract

Abstract. The provisions regarding the distribution of inheritance have been clearly explained in the Qur'an, namely QS. Annisa verse 11 which details the part of the boy and the girl is 2:1. Meanwhile, the division of inheritance using Customary Law is not determined by the amount of the share between men and women, but depends on the customary law system used. The community in Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency in the distribution of their inheritance uses the Sagendongan Sapikulan custom, which means that the male and female parts are 2:1. This study aims to find out the review of mawaris fiqh related to the Sagendongan Sagendongan Sapikulan customary inheritance distribution system which occurred in Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency. The researcher uses a qualitative method with an empirical normative approach. The type of research data used is Library data whose data is obtained from the field. The data sources in this study come from primary and secondary data. The data collection method used literature studies and interviews conducted with the people of Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency. The results of this study show that the distribution of inheritance with the sapikulan sagendongan custom carried out by the people of Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency is in accordance with the Mawaris Fiqh Rules. Abstrak. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan sudah dijelaskan secara jelas dalam Al-quran yaitu QS. Annisa ayat 11 yang merinci bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1. Sedangkan pembagian harta warisan menggunakan Hukum Adat tidak ditentukan besaran bagian antara laki-laki dan perempuan, melainkan tergantung dengan sistem hukum adat yang digunakan. Masyarakat di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dalam pembagian harta warisannya menggunakan adat sapikulan sagendongan, yang artinya bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1. penelitian ini betujuan untuk mengetahui tinjauan fikih mawaris terkait sistem pembagian waris adat sapikulan sagendongan yang terjadi di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data Pustaka yang data-datanya diperoleh dari lapangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian harta warisan dengan adat sapikulan sagendongan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan Kaidah Fikih Mawaris.
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang : (Studi Kasus Tahun 2021-2022) Rizki Winunggal; Ilham Mujahid; M. Abdurrahman
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15407

Abstract

Abstract. In living a married life, married couples often face various problems, ranging from mild to severe, which can threaten the integrity of the household and lead to divorce. This study aims to identify the factors that cause divorce in the Sumedang Religious Court. Based on information obtained from the Sumedang Religious Court, it was recorded that the number of divorce cases from 2020-2021 reached 6,124 cases. To achieve this goal, the author uses a qualitative method with a normative juridical approach, which describes the situation or facts as they are during the research, then the data or facts are analyzed to draw conclusions. This research was conducted at the Sumedang Religious Court. The type and source of data used are primary data in the form of interviews with Sumedang Religious Court Judges and secondary data in the form of divorce case report files from 2021-2022. The results of the study showed that there were 13 factors that caused divorce in the Sumedang Religious Court, namely economic factors, lack of harmony, domestic violence, polygamy, drunkenness, apostasy, gambling, imprisonment, madat, physical disability, forced marriage, and adultery. However, the dominant factor causing divorce in the Sumedang Religious Court is the constant dispute. The cause of the divorce is due to low education, early marriage, based on the eyes of the deceased and solutions to reduce the increase in divorce cases at the Sumedang Religious Court with the existence of the Supreme Court Circular Letter No. 03 of 2023 concerning Marriage and maximizing the implementation of cooperation activities with the institution concerned. Abstrak. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri sering menghadapi berbagai masalah, mulai dari yang ringan hingga yang berat, yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. Berdasarkan infomasi yang diperoleh dari pengadilan agama sumedang, tercatat bahwa jumlah kasus perceraian dari tahun 2021-2022 mencapai 6.124 perkara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya saat penelitian, kemudian data atau fakta tersebut dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumedang dan data sekunder berupa berkas laporan perkara perceraian dari tahun 2021-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang, yaitu faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan, KDRT, poligami, mabuk, murtad, judi, penjara, madat, cacat fisik, kawin paksa, dan zina. Namun, faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumedang adalah perselisihan terus-menerus. Penyebab terjadi perceraian itu karna Pendidikan yang rendah, pernikahan dini, berdasarkan mata percaharian dan solusi untuk mengurangi peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2023 tentang Perkawinan dan memaksimalkan penyelegara’an kegiatan kerja sama dengan Lembaga yang bersangkutan.
Co-Authors Ade Hidayat Ageung Nur Inayah Ahmad Kusnadin Ai Pebrianti Purwa Delimas Akhmad Salman Fauzan Athiyah, Rosyiqah Burhanuddin Burhanuddin Dandan Ramdani Dendi Septiana Firmansyah Encep Abdul Rojak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fauzan Ali Rasyid Fawzi, Ramdan Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah Himayasari, Neng Dewi Karenina Nurissa Karen M. Abdurrahman Muhamad Osamah Fahrul Roji Muhamad Saeful Fajar Muhammad Yunus Muhammad Yunus Mumuh Muhsin Nanik Eprianti Neng Dewi Himayasari Nurrohman Nurrohman Octapiyanti Nurhidayati Popon Srisusilawati Putranto Bifadlillah Bifadlillah Rifqi Adzkiyya H. A Rifqi Muhammad Rizki Ramadhan Rizki Winunggal Sahid, Mualimin Mochammad Shindu Irwansyah Silma Kaffah Milati Siska Lis Sulistiani Siti Azzahro Titin Suprihatin Yandi Maryandi Yusrina Mardhiyah Sabila