Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurihum

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus SP-Gil/459/VIII/2022/Ditreskrimum) Djaclyn Herlince Kitu Rihi; Aksi Sinurat; Rudepel Petrus Leo
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris, merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam hal seorang notaris diduga melalukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan untuk turut memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri, adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Hal ini juga memegang peranan penting karena bertujuan untuk menjaga wibawa notaris, agar tidak terjadi proses hukum yang salah atau tidak tepat bahkan sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi perbuatan notaris sebagai tindak pidana, yang belum tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi ini masih memiliki beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dalam Studi Kasus SP Gil/459/VIII/2022/Ditreskrimum, dimana seorang notaris dijerat hukuman pidana, meskipun sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi. Permasalah pokok dalam tesis ini adalah: (1) Bagimanakah eksistensi majelis kehormatan notaris dalam perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana? (2) Apakah yang menjadi alasan pihak kepolisian tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap notaris yang telah dinyatakan tidak melanggar kode etik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum. Sumber bahan hukum adalah data primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum melalui kegiatan menelaah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Eksistensi majelis kehormatan notaris memiliki peran yang penting dalam perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Keputusan majelis kehormatan notaris harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak-piha yang berwenang. (2) Notaris telah dinyatakan tidak melanggar kode etik profesi, pihak kepolisian tetap berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan jika terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI VIDEO CALL SEX (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota) Ferdinan L. Bagaihing; Aksi Sinurat; Rudepel Petrus Leo
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan dipelajari dalam suatu pergaulan melalui interaksi dan komunikasi untuk mendukung perbuatan jahat termasuk dalam kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Polres Kota Kupang Kota. Permasalahannya adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan pornografi video call sex? Bagaimanakah bentuk penyimpangan pornografi video call sex? Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis penyebab pelaku melakukan pornografi melalui video call sex, bentuk penyimpangan pornografi video call sex dan upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex yang berguna secara teoritis dan praktis dengan metode penelitian hukum empiris di wilayah Hukum Polres Kota Kupang Kota. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, prinsip dari pada teori kriminologi Sutherland, bahwa faktor penyebab kriminal pornografi merupakan kejahatan yang dipelajari dalam lingkungan sosial baik secara internal dan eksternal. Secara internal pelaku melalui niat dan kesempatan untuk melakukan pornografi video call sex, sedangkan dari ekternal pelaku melalui pergaulan di melalui media sosial, ekonomi dan dan lingkungan. Kedua, bentuk penyimpangan pornografi video call sex melalui gambar dan gerakan tubuh yang menampilkan ketelanjangan. Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan pornografi video call sex di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota melalui upaya preventif dan upaya represif. Bertolak dari hasil temuan tersebut, maka ada beberapa saran yang diajukan untuk melakukan upaya penanggulangan kejahatan video call sex sebagai berikut: Pertama, bagi pelaku yang sudah terpapar pornografi video call sex perlu menggurangi tindakan kejahatan yang berasal dari diri sendiri dengan mengalihkan niat dan kesempatan dari pembelajaran yang negatif menjadi kegiatan yang positif dengan mengembangkan minat dan bakat dalam upaya pencegahan pornografi video call sex; Kedua, bagi masyarakat perlu langkah-langkah upaya pencegahan pornografi video call sex baik dari lingkungan keluarga dan pergaulan agar terhindar dari kejahatan pornografi video call sex, ganti username dan profil media sosial; Ketiga bagi pihak Kepolisian tidak hanya melakukan penegakan hukum namun dapat memberikan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya video call sex melalui media sosial yang dapat diakses oleh semua masyarakat.