Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Undang-Undang ITE Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Cyber Media Memasuki Lingkungan Kampus Dadan Herdiana; Abdul Hadi; Mukhamad Khotib Arifai
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Jurnal Loyalitas Sosial Vol.1 No.2 September 2019
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v1i2.p92-103

This activity is motivated by the number of young people who do not understand how to use social media properly and correctly, therefore it is necessary to socialize about the ethics of using the internet, especially social media among school-age children. Based on these problems, a counseling about the ITE Law and Preparation for Entering the Campus Environment were carried out at the Cyber Media Vocational School in Jakarta. This activity aims to provide understanding to Cyber Cyber Vocational students about the importance of ethics using internet media and social media. This activity also aims to provide an overview of the education system at the university in preparation for entering the campus environment. This activity is carried out by using counseling methods in the form of lectures accompanied by interactive discussions between participants and speakers. Based on the evaluation after the socialization of the ITE Law and the preparation to enter the campus environment, it was found that there was an increase in knowledge and very good understanding based on the results of the posttest conducted after the activity to the students of SMK Cyber Media. The conclusion was that the activity was successful and gave positive results to the understanding of students of Cyber Media Vocational School Jakarta on internet ethics. It is recommended that similar activities continue to be carried out so that more and more young people understand the ethics of using the internet, especially social media.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Corporate Action di Tinjau dari Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Cluster Ketenagakerjaan) Abdul Hadi; Dadan Herdiana
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

This research is motivated by the birth of Article 154A Paragraph (1) Letter a of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (employment clusters). In this provision, it is explained that Termination of Employment can occur because the company merges, consolidates, takes over or separates the companies and the worker/laborer is not willing to continue the working relationship or the entrepreneur is no longer willing to accept the worker/labourer. However, layoffs due to the occurrence of this Corporate Action in practice are not always as expected, where workers/labourers who are not willing to continue working relationships due to merger, consolidation, takeover or separation of companies are considered to have resigned voluntarily which could have an impact on normative rights. workers/laborers when laid off. This study raises 2 (two) problems related to layoffs due to Corporate Action, namely first, how is the Corporate Action mechanism in the case of companies merging, consolidating, taking over, or separating companies. Second, what are the normative rights of workers/labourers that should be accepted in the event of layoffs due to Corporate Action. This study aims to find an appropriate Corporate Action mechanism when the company merges, consolidates, takes over, or separates companies, so that it can provide fair legal protection for both workers/labourers and employers. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach, where the data collected to answer the problem formulation is taken based on a literature study that is guided by laws and regulations, books, literatures, articles or journals. journals and other materials related to the issues discussed. After the data has been collected, the writer then analyzes it using the prescriptive analysis method, which is an analysis method based on the data collected to obtain clues which in the end draws a conclusion. The results of this study indicate that Article 154 A of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation states that employers can lay off workers if there is a Corporate Action. The use of the word "can" has the meaning that the provision is non-coercive. So doing or not terminating the employment relationship in the event of a Corporate Action is the entrepreneur's constitutional right which is regulated by law. Although layoffs due to this corporate action are the prerogative of employers, in its implementation, layoffs cannot be carried out but must comply with the procedures for termination of employment. Where in the event of a layoff, the entrepreneur is obliged to pay severance pay and/or gratuity for the period of service and/or compensation for entitlements that should be received by the worker.

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI GURU DI SMK CYBER MEDIA-PANCORAN-JAKARTA SELATAN Dhony Setiawan; Dadan Herdiana; Muhammad Khotib Arifai; Ahmad Munawarzaman; Abdul Hadi
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8785

Guru adalah profesi yang mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, adil, makmur, dan beradab. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Guru sebagai tenaga pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya tentu akan berhubungan langsung dengan peserta didik atau siswa, orang tua peserta didik, masyarakat pemerhati. Orang-orang tersebut pada saat guru melaksanakan tugasnya sangat dimungkinkan akan terjadi beda tafsir atau salah pemahamaan antara guru dengan pihak lain, dan tidak jarang guru harus bertanggung jawab diluar apa yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)-nya menjelaskan ruang lingkup perlindunginya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ”Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja. Untuk mencari alternatif pemecahan masalah diatas, maka diadakan sosialisasi tentang perlindungan terhadap profesi guru di SMK Cyber Media. dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai undang-undang perlindungan guru da pemecahannya bagi guru SMK Cyber Media. di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru-guru di SMK Cyber Media yang beralamat di Jalan Duren 3 No. 12 Jakarta Selatan. Biaya kegiatan ini diperoleh dari dana kegiatan pengabdian masyarakat tahun akademik 2020/2021 oleh Yayasan Sasmita Jaya dan swadaya dosen yang melakukan PKM. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2020 s.d 3 Desember 2020 yang bertempat di SMK Cyber Media yang beralamat di Jalan Duren 3 Nomor 12 Jakarta Selatan yang dilasanakan secara online menggunakan media Zoom. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara online ini berjalan dengan lancar karena dukungan dari berbagai pihak, khususnya partisipasi peserta yang sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Sehingga dengan demikian kegiatan sosialisasi ini hendaknya kedepan dilakukan pada sasaran yang lebih luas lagi dan materinya dapat dikembangkan lebih luas lagi sehingga pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan dapat lebih meningkat lagi.Kata Kunci: Undang-undang, Perlindungan, Guru

PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM "UNGGUL" Dadan Herdiana; Susanto Susanto; Muhamad Iqbal; Iin Indriani; Wawan Supriyatna
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8781

Pengabdian ini berjudul Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court untuk paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi E-Court khususnya untuk para pengurus dan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan praktik penggunaan E-Court dan diskusi dengan para paralegal dan pengurus LBH Unggul. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa LBH Unggul akan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan dengan cepat, hemat dan efisien melalui Aplikasi E-Court selain dari itu paralegal yang bertugas di LBH Unggul mendapatkan tambahan pengetahuan dibidang Teknologi Informasi khususnya dibidang Hukum melalui Apliakasi E-Court.Kata Kunci: E-Court, LBH Unggul, Aplikasi

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Dadan Herdiana
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Hubungan kerja merupakan manifestasi dari perjanjian kerja. Pada praktiknya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh sering mengalami masalah sehingga dapat menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan hubungan kerja seringkali dilakukan secara sepihak oleh pengusaha terhadap pekerja. Berbagai macam alasan selalu dijadikan dalil bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya, salah satunya adalah ketika pekerja dianggap melakukan kesalahan berat seperti yang tercantum dalam pasal 158 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal pekerja melakukan kesalahan berat, pengusaha acapkali melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, padahal menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004 pasal 158 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pada dasarnya kesalahan berat yang diatur dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas termasuk kategori perbuatan melanggar hukum atau kejahatan yang diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat ini harus memperhatikan dua hal. Yakni, pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau apabila pekerja ditahan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka berlaku ketentuan pasal 160 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat.

PENENTUAN UPAH MINIMUM SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN Abdul Hadi; Dadan Herdiana
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11682

AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan salah satu poin peket kebijakan perekonomian pemerintah, agar iklim investasi negara menjadi lebih kompetitif. Kebijakan ini kemudian menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan pekerja, karena dipandang sebagai keputusan sepihak oleh pemerintah demi investasi hanya dengan mengorbankan pekerja / buruh sebagai akibatnya. Penelitian ini membahas dua permasalahan terkait pengupahan, yaitu bagaimana penetapan upah minimum sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan bagaimana penetapan upah minimum setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara penetapan upah minimum sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga dapat ditemukan model pengupahan yang lebih baik dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan kepustakaan terkait masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik perbandingan konstan yaitu peneliti mencoba menghubungkan data yang diperoleh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sehingga penulis dapat menentukan kesimpulan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penentuan upah minimum, baik Upah Minimum Provinsi maupun Upah Minimum Kabupaten / Kota. Perbedaan ini terutama pada peran dewan pengupahan, yang sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, peran dewan pengupahan sangat besar dan penting dalam melakukan survei komponen hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum. Namun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, peran dewan pengupahan berkurang bahkan tidak ada karena penetapan upah minimum setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak lagi berdasarkan KHL tetapi berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan KHL hanya dievaluasi sekali dalam lima tahun

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA MENAMBAH MINAT WIRAUSAHA SISWA/I SMK PANTURA SEBAGAI BEKAL DI MASA PANDEMI Mukhamad Khotib Arifai; Dhony Setiawan; Ahmad Munawarzaman; Abdul Hadi; Dadan Herdiana
KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021): KOMMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1886.173 KB)

-

PENINGKATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM UPAYA MEMBANGUN BUDAYA HUKUM YANG HUMANIS DAN RELIGIUS DI KALANGAN REMAJA Ahmad Munawaru Zaman; Dhony Setiawan; Mukhamad Khotib Arifai; Abdul Hadi; Dadan Herdiana
KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2022): KOMMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.853 KB)

Character education is a system of inculcating character values to school members which includes components of knowledge, awareness or willingness, and actions to implement these values, both towards God Almighty (YME), oneself, others, the environment, and nationality. so that we become human beings. Character education aims to form individuals who are moral, have good personalities, have character and are dignified through the education system.This Community Service is held at Mathlaul Anwar Vocational School which is located on Jl. Raya Mauk Km.16, Buaran Jati, Kec. Sukadiri, Tangerang Regency, Banten. This community service is carried out in order to fulfill the obligations of the Tri Dharma of Higher Education. This community service is carried out by lecturers and students of the Infirmatics Engineering Study Program, Faculty of Engineering, University of Pamulang. Lecturers and students have been given assignments according to their respective roles.Currently, it is undeniable that the number of juvenile delinquency is increasing, such as drug abuse among teenagers, brawls, promiscuity, and others. Therefore, this Community Service aims to provide an understanding of Mathlaul Anwar Vocational School students about character education so that students can become graduates who have high intellectuality and also have strong characters so that they can implement these characters in everyday life in order to support the creation of culture. humanist and religious law of society.Community service is carried out by the extension method, where the theme of the counseling taken in this PKM activity is about improving character education in an effort to build a humanist and religious legal culture among teenagers. Technical counseling is divided into two parts, namely through material presentation and question and answer/discussion.After this Community Service activity, it is hoped that Mathlaul Anwar Vocational School students can understand more about the importance of character in real life so that they will later become law-abiding individuals and have a humanist and religious spirit. The results of this Community Service activity will be published in the KOMMAS Journal and will be published on online media. Keywords: Community Service, Character Education, Pamulang University

Pengaturan Pemberian Hak Upah Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim Dian Ekawati; Dadan Herdiana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5586

Abstract This research aims to analyze the regulation of wage entitlements in the process of employment termination and their implementation in judge's decisions. The research question is "How is the regulation of wage entitlements in the process of employment termination governed by labor laws and regulations, and how is it implemented in judge's decisions?" The research adopts a literature review method with a normative juridical analysis approach. The data used consist of laws, regulations, Supreme Court decisions, and Constitutional Court decisions. The analysis involves identifying legal provisions that govern wage entitlements in the process of employment termination, examining the interpretations given by the Supreme Court in its decisions, and comparing these regulations with Constitutional Court decisions and other applicable regulations. The findings indicate that the regulation of wage entitlements in the process of employment termination is not specifically addressed in labor laws and regulations. This lack of clarity leads to varying interpretations and implementations by the Supreme Court in its decisions. To achieve consistency, the Supreme Court has issued Circular Letter No. 3 of 2015, which stipulates that employers are required to pay process wages for a period of six months following Constitutional Court Decision No. 37/PUU-IX/2011. This aims to reduce the parties' responsibility for delays in the Industrial Relations Court process. The research emphasizes the importance for relevant parties, including employers and workers, to pay attention to the latest laws and legal decisions related to wage entitlements in the process of employment termination. Consistent implementation and adherence to applicable regulations will help maintain uniformity, clarity, and fair protection of the rights of workers and employers in accordance with the prevailing legal provisions. Keywords: Wage Entitlements, Employment Termination, Legal Regulation, Judge's Decisions, Normative Juridical Analysis.

Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Dadan Herdiana; Dian Ekawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5987

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum perkawinan beda agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, analisis putusan hakim, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung, terdapat perbedaan putusan hakim dalam mengadili permohonan ijin pernikahan beda agama, menciptakan ketidakpastian hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan pedoman kepada hakim, diharapkan agar putusan hakim menjadi seragam dalam menolak permohonan ijin pernikahan beda agama. Penelitian ini berkontribusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan implikasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama, Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search