Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pengabdian Multidisiplin Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia Research and Community Service Review Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Science: Indonesian Journal of Science NuCSJo : Nusantara Community Service Journal
Sandra Dewi
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Andrew Shandy Utama; Sandra Dewi; Bagio Kadaryanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5652

Abstract

Initially the scope of copyright protection only focused on conventional objects of creation. However, along with technological developments and advances, the object of copyright protection is expanding on the forms of creation in the form of science, art, and literature are digitized. Copyright Laws that are currently still experiencing some problems in order to provide protection to the creative works expressed through the internet media. Therefore, it is interesting to examine the legal protection against copyright infringement through internet media based on Law Number 28 Year 2014. The method used in this research is normative legal research. Sources of data used in this research are secondary data, namely data obtained from legislation, scientific journals, and legal literature. Data collection techniques used in this research is literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The results of this research indicate that the development and advancement of technology increasingly facilitate the occurrence of violations of Copyright through the internet media are hijacked, copied, and traded in the midst of society. Although in Law Number 28 Year 2014 has been set about bans and strict criminal sanctions, but due to weak regulation and lack of legal awareness of the public make law enforcement of Copyright is not running optimally.
PENYELESAIAN HAK-HAK BURUH DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT MALINDO KARYA LESTARI Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
ANDREW Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v1i1.4

Abstract

Berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena buruh tersebut mendirikan dan menjadi anggota atau pengurus serikat buruh. Namun, pada tahun 2017 hingga tahun 2018, PT Malindo Karya Lestari melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 23 orang buruh karena buruh tersebut mendirikan dan menjadi anggota atau pengurus serikat buruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyelesaian hak-hak buruh dalam pemutusan hubungan kerja di PT Malindo Karya Lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha wajib membayar hak-hak buruh yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak buruh. Namun, PT Malindo Karya Lestari juga tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak buruh. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PT Malindo Karya lestari dan para buruh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan bipartit secara musyawarah antara buruh dan perusahaan, perundingan tripartit oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pada tanggal 20 April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr menghukum PT Malindo Karya Lestari untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak para buruh.
The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law Abdul Ghoni; Mira Nila Kusuma Dewi; Sandra Dewi; Awaluddin; Yusep Ginanjar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6110

Abstract

This research aims to analyze the influence of Islamic jurisprudence (fiqh) on the development of modern commercial law, focusing on the principles of Islamic law that contribute to the contemporary legal system, both in Muslim-majority countries and within the framework of international law. Through a qualitative approach with literature studies and normative-comparative analysis, this study explores how the basic concepts in fiqh muamalah, such as the prohibition of usury, the principle of contractual justice, transparency, and the prohibition of gharar, have influenced the formation of legal norms in Islamic banking, Islamic insurance (takaful)), and other financial instruments. The findings show that despite the methodological differences between Islamic law and the Western positive legal system, there are significant common ground that allows the integration of Islamic jurisprudence values into modern commercial legal frameworks. The implications of this study show the importance of understanding across legal systems to create more inclusive, ethical, and sustainable economic regulation globally.
Peningkatan Pemahaman Masyakakat di Kecamatan Marpoyan Damai Tentang Pengaturan Eksekusi  Jaminan Fidusia Yalid Yalid; Ardiansah Ardiansah; Rudi Pardede; Sandra Dewi
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (lppi) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/nucsjo.v1i4.225

Abstract

Praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tidak bisa secara sepihak untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tim pengabdian melihat situasi di  Kecamatan Marpoyan Damai banyak juga memanfaatkan pembiayaan dari pihak leasing (kreditur) untuk membeli kendaraan  atau untuk mendapat uang/modal. Tim pengabdi mengamati banyak masyarakat pada lokasi ini tidak memahami eksekusi jaminan fidusia, sehingga terkesan pasrah dan takut ketika menghadapi pihak debt collector yang diutus pihak penerima fidusia. Padahal tindakan merampas jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disinggung.   Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan ini para mitra sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan (kuesioner). Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan terhadap mitra. Kemudian  kegiatan seperti ini layak untuk dilaksanakan pada  khalayak sasaran lainnya karena masyarakat banyak menggunakan pendanaan dengan memanfaatkan pengaturan fidusia dan sudah pasti akan menghadapi risiko eksekusi jaminan fidusia bilamana kesulitan menyelesaikan kewajibannya terhadap penerima fidusia.
Pelaksanaan  Hak-hak  Tenaga  Kerja  Kontrak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT  Asia  Forestama  Raya  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Science: Indonesian Journal of Science Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/science.v2i1.319

Abstract

13 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum terlaksana karena pada tahun 2019 PT Asia Forestama Raya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan sejak saat itu PT Asia Forestama Raya diketahui tidak lagi membayarkan hak-hak pekerjanya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kurangnya pemahaman pekerja kontrak pada PT Asia Forestama Raya mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pekerja kontrak pada PT Asia Forestama Raya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat melaporkan PT Asia Forestama Raya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru serta pekerja tersebut melalui Serikat Buruh Cahaya Indonesia dapat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Co-Authors Abdul Ghoni Andrew Shady Utama Andrew Shandy Utama Andrew Shandy Utama Andrew Shandy Utama Andrew Shandy Utama Andrew Shandy Utama April Hidayat Ardiansah, Ardiansah Awaluddin, Awaluddin Bagio Kadaryanto, Bagio Fahrial Fahrial Hasnati Hasnati Hasnati, Hasnati Hasyim Mahmud Wantu Laila Shafira Makkah HM Mira Nila Kusuma Dewi Rudi Pardede Suratno, Ujang Widya Andri Yalid Yalid Yusep Ginanjar